Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Putus : 26-03-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 26 Maret 2019 — NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK
172
  • Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yangdidakwa dalam Dakwaan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;2.
    Perkara No.66/Pid.Sus/2019/PN SDAlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa:obatkeras merekDouble L (LL) warna putih sebanyak 100 (seratus ) butir, perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut:Berawal ketika saksi Didik Supriatno dan saksi Iswandi selakupetugas dari Polsek Krian sebelumnya telah mendapatkan informasi
    Saksi DIDIK SUPRIYATNOBahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik Polisi;Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Iswandi selaku petugasKepolisian dari Polsek Krian telah menangkap terdakwa karena terdakwatelah mengedarkan Sediaan Farmasi dan / alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar berupa pil Double L dengan cara terdakwa menjualnyasebanyak 100 butir kepada saksi Anggraini seharga Rp. 150.000, padaHalaman 5 dari15 hal.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
Zulkipli Als Kipli Bin Saini
264
    1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als KIPLI Bin SAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dengan sengaja memperduksi atau menghedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persayaratan keamanan khasiat atau kemanfataan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada
    Menyatakan terdakwa Zulkipli Als Kipli Bin Saini terbukti secara sah danmeyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaituOrang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan itu, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggalmelanggar Pasal 197 Jo Pasal 196
    Ratih Binti Latip (Berkas tersendiri);Bahwa selain terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kerasdoubel LL sebanyak 70.000. (Tujuh puluh ribu) Butir doubel L, terdakwa jugamemakai / mengkonsumsi obat keras doubel L;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Samarinda Nomor : RPP.01.01.110.1102.05.20. 0094tanggal 13 Mai 2020 yang di tandatangani oleh Drs. M. Faizal, Apt.
    (Kepalabidang pengujian Balai Pom Samarinda) Benar mengandung TrihexyphenidylHydrochlorida = pisitif;Bahwa terdakwa Zulkipli Als Kipli Bin Saini (Alm) dalam halmengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras doubel LL sebanyak 70.000.(Tujuh puluh ribu) Butir doubel L, tidak memiliki ijin edar dari pejabat yangberwenang;Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo Pasal 196 UU RI.
    (Tujuh puluh ribu) Butir adalah untuk terdakwa jual kepada konsumenterdakwa;Bahwa terdakwa Zukipli Als Kipli Bin Saini dalam hal mengedarkansediaan farmasi berupa jenis obat keras doubel L sebanyak 70.000. (TujuhHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Smrpuluh ribu) Butir doubel L, tidak memiliki ijin edar dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlinatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Hp.
    Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als KIPLI Bin SAINI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaOrang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan itu, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2.
Register : 12-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITTA RATIH SUMINAR, SH
Terdakwa:
MOCH.MUKSIN Als TOPENG Bin WAGIMIN
202
  • TOPENG Bin WAGIMIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMANDAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
    2009 Tentang Kesehatan;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa MOCH.MUKSIN Als TOPENG Bin WAGIMAN,pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidakHalaman 5 dari 19 PUTUSAN Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN.SDAtidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kosTerdakwa di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjoatau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    Ahli menerangkan bahwa untuk peredaran obat keras adalah dariindustri Farmasi ke pedagang besar farmasi, dari pedagang besarfarmasi ke Apotik, Rumah Sakit dan dokter praktek didaerahperifer.
    Pengetahuandan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengantanpa jin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar
    G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek,Rumah Sakit dan Puskesmas, serta perolehannya harus dengan resepdokter dan barang bukti yang berupa pil double L termasuk dalam kategoriobat keras (daftar G);Halaman 15 dari 19 PUTUSAN Nomor 520/Pid.Sus/2019/PN.SDAMenimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telahterbukti pada hari Senin tanggal 4Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WibTerdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian di kamar kos Kel.
    Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) dengan tanpa dilengkapi surat ijin edar;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlahdisimpulkan bahwa perolehan maupun peredaran pil double L yang dilakukanTerdakwa yaitu dari perorangan (Fikri dan Nanda) bukan dari PedagangBesar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit maupun Puskesmas dan peredarannyayaitu dijual kepada Ana Hariyanto yang tidak dilengkapi ijin edar sedangkanpil double L tersebut termasuk dalam obat daftar G maka perbuatanTerdakwa
Register : 12-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Sgn
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SUWARTI, SH
Terdakwa:
ASTIYAN SETYO NUGROHO ALS YAYAN BIN PUJIONO
527
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ASTIYAN SETYO NUGROHO Alias YAYAN Bin PUJIONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
    atau apoteker atau farmasi ;Halaman 10 dari 21 Putusan No.171/Pid.Sus/2018/PN.Sgn5.Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mulai berjualan obatobatan tersebutpertengahan puasa tahun 2018 ;Bahwa pada saat Saksi membeli obat tidak menggunakan resep dokterdan Saksi tidak mendapat penjelasan terkait dengan obat yang Saksi bellidari Terdakwa ;Bahwa barang bukti yang didita dari Terdakwa antara lain 220 (dua ratusdua puluh) butir tablet berlogo Y , 69 (enam puluh sembilan) stripTRAMADOL, 91 (Sembilan puluh satu)
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidak memiliki kKeahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahab yang berkhasiat obat,pengadaan, penyimpanan, pengolahaan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasl) ;1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidakHalaman 15 dari 21 Putusan No.171/Pid.Sus/2018/PN.Sgnmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahaan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu
    alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, pengadaan, penyimpanan, pengolahaan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi) telah terbukti secara sah danmenyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam dakwaan Keduatelah terbukti
    Menyatakan Terdakwa ASTIYAN SETYO NUGROHO Alias YAYAN BinPUJIONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;2.
Register : 10-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN BREBES Nomor 15/Pid.B/2015/PN Bbs
Tanggal 30 Maret 2015 — RIFARDHI LASAHIDO alias ODI bin GAMER SISWO SUROSO
7811
  • Menyatakan terdakwa RIFARDHI LASAHIDO alias ODI bin GAMER SISWO SUROSO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;2.
    Menyatakan terdakwa RIFARDHI LASAHIDO alias ODI bin GAMERSISWO SUROSO, bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /ataupersyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan = mutusebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU RINomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaantunggal;2.
    dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa terdakwa RIFARDHI LASAHIDO alias ODI bin GAMER SISWOSUROSO pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 23.00wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014,bertempat di Desa Kersana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Bahwa sesuai keterangan ahli obat Heximer/Trihexphenidly adalah termasuk obat sediaan farmasi dantergolong obat jenis keras, prosedur peredarannya harus melaluiapotik, karena obat ini termasuk obat keras tidak boleh diperjualbelikan di apotek dan penjualannya pun harus dilakukan denganresep dokter tidak boleh melalui perorangan dan caramengkonsumsinya harus dengan petunjuk dokter karena sifatnyaberbahaya, apabila dikonsumsinya secara berlebih dapat merusakotak dan jantung;Menimbang, bahwa sesuai
    yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan,' khasiat ataukemanfaatan mutu tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangantersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatanterdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatkemanfaatan dan mutu sebagaimana yang di dakwakan
    Menyatakan terdakwa RIFARDHI LASAHIDO alias ODI binGAMER SISWO SUROSO tersebut, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiatkemanfaatan dan mutu;2.
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Kag
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Beni Pranata, SH
Terdakwa:
Candra Iriansyah bin Irawadi
263
  • Bukti :Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,042 gram kristalmetamfetamina yang dimasukkan kembali ketempatnya semula, sedangkanbarang bukti urine habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menyerahkan, menerima atau menukar Narkotika Golongan jenis shabutersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidakbekerja dalam bidang farmasi
    Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan kepada penyidik 0,042gram kristal metamfetamina; Bahwa benar terdakwa dan saksi Nasir Musadat Bin Ahmad Idrus bukanlahorang yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untukmelakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat
    dan bahan obat,maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukankegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan terdakwa bukanlan pasien dalam pengobatan olehkarena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangandokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yangmendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
    Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan kepada penyidik 0,042gram kristal metamfetamina;Bahwa benar terdakwa dan saksi Nasir Musadat Bin Ahmad Idrus bukanlahorang yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untukmelakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan
    bahan obat,maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukankegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan terdakwa bukanlan pasien dalam pengobatan olehkarena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangandokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yangmendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
Register : 14-12-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Februari 2018 — SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm).
8619
  • Menyatakan Terdakwa SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaituFIRDAUS TARIGAN dan HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapanterhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PANO (Alm) karena diduga melakukantindak pidana mengerdarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpaijin edar;e Bahwa yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jumattanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikandiwilayah hukum Polres Banjarbaru;e Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang
    Bahwa semua kesediaan Farmasi yang diedarkan harusberada dalam pengawasan tenaga kefarmasian pada sarana kefarmasianyang legal, keilmuan dan wewenang merupakan syarat dalam mengedarkansediaan farmasi.
    Bahwa tidak semua toko obat dan setiap orang dapatmenjual obatobatan tersbut, tetapi hanya boleh menjual obat bebas danbebas terbatas serta dalam jumlah yang dibatasi oleh ketentuan tentang obatwajib Apotek, dan toko obat harus memiliki izin dari Dinkes setempat sebagaitoko obat, memiliki penanggungjawab Asisten Apoteker dan Barangbersumber dari PBF (Perdagaan Besa Farmasi) yang legal.
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad.1.
    , bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsurdalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Jo.
Register : 31-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
TYA GITA PRASTIWI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASORI bin ARIPI
296
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basori Bin Aripi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan menjadi Perantara Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi
    dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:LsMenyatakan terdakwa MUHAMMAD BASORI bin ARIPI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerimamenjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman* dan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    HUNEN; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi tetap!
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki jjin khnususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunanatau perubahan kesadaran, hilangnya rasa
    MOCHAMMADHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN BilCHOIRUDIN di Jalan Halmahera Gg.9 Rt.01 Rw.06 Kelurahan gadingrejoKecamatan gadingrejo Kota Pasuruan; Bahwa Terdakwa berkerja dibidang swasta bukan apoteker atau pedagangfarmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :10828/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. Dra.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - Agus Priyanto
8532
  • Menyatakan Terdakwa Agus Priyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertam primair;2.
    Berdasarkanketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, bahwa kegiatan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian.Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memilikikeahlian di bidang farmasi dan kewenangan sesuai peraturan danketentuan yang disebut tenaga kefarmasian, terdiri dari Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi,Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi
    dan Alat Kesehatan adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tanganan.
    Membantu Pimpinan dalam menyiapkan bahan norma, standar,prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;2. Menyiapkan datadata terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan obat publik;3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pimpinan;Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks Bahwa setiap industri kefarmasian harus ada ijin.
    Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi yang diterima. Mencakup: kKesesuaian nama sediaan farmasi dan alat kesehatan, jumlah,kebenaran harga, keutuhan kemasan, kebenaran label, tanggalkadaluwarsa. Memberi paraf/tanda tangan dan stempel pada faktur penerimaansediaan farmasi dan alat kesehatan (ditandatangi sebagai tandaterima). Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidak sesuaianagar dilakukan perbaikan.
    , mengolah,membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alatkesehatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurutPasal
Putus : 13-10-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1178/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 13 Oktober 2014 — Feriyanto Bin Tajudin
317
  • Feriyanto Bin Tajudinpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaigolongan 1 (Satu) nomor 61 Lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter dalamrumah sakit / puskesmas balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, ataupengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan atau setidaktidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tanpa hak ataumelawan hokum memiliki
    Feriyanto Bin Tajudinpada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaigolongan 1 (Satu) nomor 61 Lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter dalamrumah sakit / puskesmas balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, atauHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1178Pid.Sus/2014/PN.Plgpengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan atau setidaktidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari
Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Sdw
Tanggal 30 Maret 2017 — Dedi Suhato alias Dedi Bin Mukrin
8222
  • 1.Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;-----2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;----------------------
    Menyatakan terdakwa Dedi Suharto Alias Dedi Bin Mukrinbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ; nnn nner nnn enn2.
    Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DEDISUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitarjam 09.00 wita terdakwa DEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRINmembeli obat
    Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard darfatau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwaHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwDEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagaiberikut: anno
    Dan yang dimaksudsediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda NomorPM.01.05.1001.01.17.0008 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh AMALIA.S.Si.Apt selaku an.
    Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana '"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;.
Register : 12-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DIDIK KURNIAWAN W, SH
Terdakwa:
DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO
285
    1. Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
    Menyatakan Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO bersalahmelakukan TINDAK PIDANA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu. ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUSSUSILO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurang!
    Bahwa Pil Doubel L / tabletberlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagangARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras ataudaftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di BadanBPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jjin edar/obat palsusedangkan terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L
    Ahli Masduki, S.E., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli dimintai pendapat sehubungan dengan adanya peredaransediaan farmasi tanpa ijin edar;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN TIg Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa; Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Farmasi Puskesmas Tunggangritahun 1992 sampai dengan tahun 1996, sebagai Kepala FarmasiPuskesmas
    Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (Satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 02-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh
Tanggal 6 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.AMRIL ABDI, SH
2.Esa Setianingrum , S.H
Terdakwa:
SORIANTO Als ATO Bin MUHAMMAD ALI Alm
2615
  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Sorianto Als Ato Bin Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.4.Menyatakan terdakwa SORIANTO Als ATO Bin MUHAMMAD ALI (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrikyang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produkobat Charnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dengan modus melakukan pemutihnan dokumenpendistribusian obat melalui kerjasaan antara Pedagang Besar Farmasi(PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilikPBF/Apotek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala Badan POM RIHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN MrhNo.
    Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan Pasal197 dan 198 UURI No. 36 tahun 2009, dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarberupa Zenith/Carnophen dan atau melakukan praktek kefarmasian tanpakeahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut SertaMelakukan Perbuatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Menyatakan Terdakwa Sorianto Als Ato Bin Muhammad Ali (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaturut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar ;2.
Register : 17-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bil
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IRFAN HARISMAN, SH
Terdakwa:
SUWARNO bin SUWOTO
374
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Bin Suwoto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA: Bahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Undangundang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;ATAUKEDUABahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Tanpa hak dan melawan Hukum dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salahsatu perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi maka unsur inidianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelakumenghendaki atau menginsyafi perbuatannya tersebutMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi
    telah memenuhi kualifikasi Tanpa hak danmelawan Hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sehinggadengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan PenunitutUmum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinanHalaman 9 dari
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2017 — AGUS PRIATNA Als. KUYA Bin MAMAT MULYANA
335
  • 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi
    danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017
    /PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas
    dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim
Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 5/Pid.B/2014/PN-SGI
Tanggal 18 Februari 2014 — Hendra Bin Hasan Sana
313
  • termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan
    NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
Register : 16-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 162/Pid.B/2015/PN.Jmr
Tanggal 21 April 2015 — HUSMANTO Bin HASAN
294
  • - Menyatakan terdakwa HUSMANTO Bin HASAN yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " ;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;- Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000
    Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pid.B/2015/PN.Jmr tanggal 17Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Menyatakan bahwa terdakwa HUSMANTO Bin HASIM bersalah melakukan tindakpidana ' Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi
    Tanggul KabJember atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jember , dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula ketika telah kenal dengan Sdr.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .AtauKeduaBahwa ia terdakwa Husmanto bin Hasim pada waktu dan tempat sebagaimanadisebutkan dalam dakwaan alternatif pertama dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)perbuatan terdakwa dilakukan dengan
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa unsur ke2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satukesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus dibuktikanseluruh elemen unsur ke2 tersebut secara kumulatif ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yangmengatur tentang pengertian sengaja, sehingga untuk
    menyatakan pengertiansengaja itu Majelis Hakim berpendapat bahwa si pelaku itu harus menghendaki(willens) perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahul) (wittens) akanakibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar
Register : 04-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 274/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 18 Mei 2015 — Pidana: - Terdakwa: ANTON SYAHRANI Als ANTON Bin SYAHRANI - JPU: SYAIFUL ANWAR, SH
235
  • Menyatakan Terdakwa ANTON SYAHRANI Als ANTON Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.
    Menyatakan terdakwa ANTON SYAHRANI Als ANTON Bin SYAHRANI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.
    dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)?, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : noon n nnn nnn === Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 23.00 witaawalnya saksi NOOR AJIANSYAH bersama dengan saksi INDRA RAMADHANT telahmendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelayan A RT.03 Kel. KelayanKeluar Kec.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar.Ad.1. Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja,ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untukmalakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diharuskanoleh UndangUndang.Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa olehMajelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telahmenjual obat zenith/carnophen dimana obat tersebut tidak ada
    izin edarnya dan obattersebut ditemukan Polisi dirumah terdakwa.Menimbang, bahwa obat Zenith/Carnophen adalah salah satu bentuk sedianfarmasi.10Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut maka menurut Majelis Hakim,terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan mengedarkan (menjual) sedian farmasiyang tidak memiliki ijin edar dan terjadinya perbuatan tersebut merupakan bagiankehendak dari terdakwa dan kehendak tersebut adalah untuk mewujudkan perbuatanmengedarkan sedian farmasi yang tanpa ijin edar,
Register : 28-09-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 638/Pid.Sus/2015/PNJmr
Tanggal 9 Nopember 2015 — M. BAHROWI HOLEK
556
  • BAHROWI HOLEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;3.
    BAHROWI HOLEK, pada hari Kamis, tanggal 06Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktulain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015, atau setidaktidaknyadalam tahun 2015, bertempat di Warnet Vinet Kecamatan Balung KabupatenJember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi satandart dan
    atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagaiberikut : e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksiVivin Mujianto dan saksi Meika Putra (keduanya anggota ReskobaPolres Jember) mendapat informasi dari masyarakat yangmengatakan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjualsediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratankeamanan berupa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Bahwa unsur yang sesuai dengan fakta di berkas perkaraadalah unsur mengedarkan sediaan farmasi berupa obat. Bahwa yangmempunyai kewenangan mendistribusikan obat adalah Dokter, Apoteker danAsisten Apoteker.
    BAHROWI HOLEK tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpahak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiijin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000,(Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;3.
Register : 15-10-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBR
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SIAUW LIE Alias CECE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIE PRASETYO, SH
3019
  • Senin tanggal 26Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di konter kosmetiklantai dasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan di rumahTerdakwa di komplek Batam Park Blok A No.20 RT.02 RW.05 KelurahanLubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Batam berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    26 Februari 2018 sekira pukul16.15 WIB, Terdakwa yang merupakan pemilik konter kosmetik lantaidasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang di sewadari pengelola Lucky Plaza sedang berada di konter kosmetik tersebutbersama dengan karyawan Terdakwa yaitu Saksi Repi dan Pirda PuspaSari lalu datang anggota polisi yaitu Saksi Davit dan Alfian Fantriko yangHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBRtelah mendapatkan informasi dari masyakat bahwa Terdakwa adamengedarkan sedia farmasi
    Bahwasedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memilikitanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak15 digit dan untuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edarberjumlah 11 digit.
    edar sedian farmasi menyatakan bahwaberdasarkan database Badan POM barang bukti yang di sita dariTerdakwa tidak terdaftar di data base Badan POM RI ;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2018/PT PBRPerbuatan Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan TuntutanPidana tanggal 3 September 2018 No.Reg.Perkara : PDM258/Euh.2/BATAM/05/2018 yang
    Menyatakan Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitumelanggar Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.