Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
78 — 54
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
78 — 54
Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b waris;c wasiat;d hibah;e. wakaf;f.zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani.ekonomi syariah.Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal
Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenanganPengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelitiundangundang tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agamaadalah mengadili sengketa antara orangorang yang beragama islam dalambidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Bahkansejak berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi SukuHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stbsunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yangdisengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, PengadilanNegeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor
Register : 07-06-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 379/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 29 Juni 2016 — -PEMOHON
39 — 20
39 — 20
denganalasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Register : 25-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Mks Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 3
15 — 3
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telahsesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon untuk ditetapkan sebagaiahli waris, adalah untuk digunakan untuk mengurus tunjangan hari tua /THT,uang duka wakaf dan hakhak lainnya pada Kantor PT, Taspen Persero sertauntuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa
Register : 01-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 621/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 7 Desember 2016 — PEMOHON I
PEMOHON II
18 — 13
18 — 13
yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 49 huruf (a)angka (22) Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, yangmerupakan perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (Cc).wasiat; (d). hibah; (e). wakaf
Register : 16-05-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 6 Juni 2018 — Pemohon:
1.Marjasan bin Abu Thalib
2.Dewi Oktavia binti Junun
26 — 1
1.Marjasan bin Abu Thalib
2.Dewi Oktavia binti Junun
26 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 03-12-2012 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 20-02-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 114/Pdt.P/2012/PA-Bkt Tanggal 15 Januari 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
15 — 4
15 — 4
Fighus Sunnah, jilid HI, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya;Hal 7 dari 10 Penetapan
Register : 22-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 07-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0448/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 12 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
40 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 07-06-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 150/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 7 Juli 2011 —
18 — 6
18 — 6
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi II (........... ee eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 17-05-2015 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.SIT. Tanggal 29 Mei 2017 — - IPANDI
42 — 9
42 — 9
Keislaman menurut YahyaHarahap adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaanlingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu menganut danmemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa ruang lingkup Peradilan Agama dalam Pasal 49UndangUndang No.3 Tahun 2007 atas perubahan UndangUndang No.7Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Register : 15-03-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 454/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 20
62 — 20
Bahwa untuk membatalkan Sertifikatbukan Wewenang Pengadilan Agama sehingga secara jelas termuatdidalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf ,Zakat, Infag, Shadagah, dan Ekonomi Syariah tentunyaberdasarkan undangundang maka Pengadilan Agama tidak berwenanguntuk membatalkan surat sertifikat Hak Milik karena sertifikat hak milikatas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarian atau Pejabat Tata UsahaNegara haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehinggaPengadilan
objek hartaterdahulu, sedangkan gugatan para Penggugat terhadap objek perkarayang baru dan tentunya terdapat perbedaan antara penetapan ahli warisyang dulu dengan sekarang.Ekspesi petitum gugatan penggugat tentang kompetensi absolut(exceptio declinatoir) Bahwa dalil jawaban Para Penggugat jelas tidak benar dan hanyamenjawab menggunakan sebuah kalimatkalimat yang tidak berdasar.Dalam UU No 3 tahun 2006 secara jelas memuat kewenanganPengadilan Agama yakni mengenai Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
Bahwa untukmembatalkan Sertifikat bukan Wewenang Pengadilan Agama sehinggasecara jelas termuat didalam UU Nomor 3 tahun 2006 mengenaiPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf ,Zakat, Infag, Shadagah, danEkonomi Syariah tentunya berdasarkan undangundang maka PengadilanAgama tidak berwenang untuk membatalkan surat sertifikat Hak Milikkarena sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan oleh instansi agrarianatau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara sehingga Pengadilan
Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 527/Pid.B/2016/PN Rhl Tanggal 1 Februari 2017 — GUNAWAN Als WAWAN Bin WAGINO
23 — 16
23 — 16
dan pada saat itu saksi JUFRI Als JUFRImenanyakan kepada saksi apakah ada bapak menyuruh orang lain untukmengambil bibit keladi milik Organsasi Forum Nazir lalu saksi menjawabtidak ada dan kemudian saksi meminta ke pada saksi JUFRI Als JUFRIuntuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku ketua Orgasasi ForumNazir seKabupaten Rokan Hilri dan saksi ZAKIFRI adalah selakuseketaris.Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanahyang di wakaf
MUKHANIF adalah selakuKetua.Bahwa saksi menerangkan Organisasi Forum Nazir telah memiliki tanahyang di wakaf sebanyak 3 (tiga) surat atau seluas 6 Ha.Bahwa saksi menerangkan bahwa Organisasi Forum Nazir pernahmengajukan proposal ke kanwail Agama Propinsi Riau dengan tujuanuntuk memberikan bantuan dana yang digunakan untuk penanaman keladiselanjutnya Forun Nazir menerima dana tersebut sebesar Rp.165.000.000, (seratus enam puluh lima juta) setelah meneriman danatersebut dikarenakan harus lansung dipergunakan
Bahwa setelah dijual, saksi tidak pernah lagi datang ke tanah yang telahsaksi jual tersebut; Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah diatas lahanyang telah saksi jual tersebut sekarang ada ditanami bibit keladi; Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah letak dari lahan wakaf ForumNazir; Bahwa saksi tidak mengetahu apakah diatas lahan wakaf Forum Nazirada ditanami bibit keladi;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;2.
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2008 Tanggal 7 Oktober 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; Ny. RUMINA VS OEY ANG LIE
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudahdibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ".
terhadap tanah sengketatanoa bukti adanya alasan hak (recht title) dari pada penguasaan itubelumlah membuktikan bahwa yaitu bersangkutan adalah pemilik tanahtersebut".Secara Hukum kepemilikan atas sebidang tanah haruslah dibuktikan denganbukti Sertipikat sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yangmenyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah. wakaf
UndangUndang No.5 Tahun 1960disebutkan "Salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahitkan menjadisatu disebut sebagai Sertipikat adalah tanda bukti sempurna mempunyaikekuatan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 1point 20 yang menyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam
No. 165 K/TUN/2008VTergugat Il Intervensi atas "Tanah sengketa" adalah kuat dan sahsecara hukum sesuai dengan :Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 point 20disebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan" Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun
Putus : 19-04-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN LAHAT Nomor 03 / PDT.G / 2010 PN. LT Tanggal 19 April 2010 — ISMAIL bin H. WASIP
Melawan
ROSIATI binti MARSUDI,
USMAN
114 — 11
114 — 11
Fotokopi Surat Undangan ke Lapangan dari SekretarisDaerah Kabupaten Lahat Nomor : 595 / 73 / HI / 2009tertanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti Pe ;10 Fotokopi Gambar Peta Lokasi yang berstempel KantorPertanahan Kabupaten, sesuai dengan fotokopi, diberi tandaBukti P f ;11 Fotokopi Surat Bupati Lahat Nomor : 590/433/III/2009perihal Tanah di Areal Taman Rekreasi Ribang Kemambangtertanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P a ;12 Fotokopi Surat Keterangan Wakaf
/Hibah tertanggal 26Oktober 2009, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti Pb ;13 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Lahat Nomor :1558/00/2009 tertanggal 26 Oktober 2006, sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti P .c;14 Fotokopi Surat Perjanjian Wakaf Tanah antara Ismail dan H.Saifudin Aswari Rivai (Bupati Lahat), tertanggal 01Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.d;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan
Khusus untuk Bukti P b dan Bukti P 5d, dikarenakan faktahukum yang termuat di dalamnya merupakan perbuatan hukum keperdataan tentangperwakafan tanah, bukanlah merupakan bagian dari perbuatan hukum yang berasaldari kewenangan hukum publik dari instansi yang berwenang dalam bidangpertanahan, terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku tentang wakaf atas objeknya yang berupa tanah, baik atas tanah yangsudah terdaftar maupun tanah yang belum terdaftar, sebagaimana
ditentukan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang tanah sengketa adalah milikPenggugatMenimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya hanya menerangkan memang banyakpenduduk dari Dusun Karang Anyar yang membuka kebun atau berladang diwilayah sekitar tanah objek sengketa, namun tidak ada yang menegaskan kalaulokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 548/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Lally clsil) ple Aol Salgcill S525 agbily Gray AbLigd) sindALY sll y Visll Find y pally Ad prcany Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0548/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
Register : 23-09-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 367/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon dan Termohon
25 — 6
25 — 6
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebutUUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 249/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
13 — 2
sindALY sll y Vigll Gindly pally Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 09-04-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 823/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 30 Juli 2012 — PENGGUGAT : TERGUGAT
15 — 8
15 — 8
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shodagoh, dan ekonomi syari ah;3.
Register : 11-03-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Gpr Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 5
68 — 5
Wakaf, f. Zakat, g.
Register : 22-01-2016 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.ML Tanggal 17 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 13
85 — 13
aigasilgig CIWlp Jislle adglly aVollyArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..