Ditemukan 11447 data
16 — 4
Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
264 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
147 — 103
Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
FADLI MAMULATY
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
299 — 370
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia di atas Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia apabila: pada huruf b,disebutkan bahwa melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas kepolisian.yang dalam penjelasannya ditegaskan berperilaku merugikan antaralain
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk tahun 2008adalah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.Bahwa Pos Anggaran Bantuan Keuangan adalah dipergunakan untukbantuan kepada organisasi, partai politik, LSM.Bahwa ada pemanfaatan dana atau anggaran di luar ketentuan/ tidaksesuai dengan peruntukannya pada TA. 2005 pada Setda Ende yaitudiambil dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kode Rekening2.01.03.4.Bahwa sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan KerjaBagian Keuangan Setda Kabupaten
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
ERLINDA, S.Sos
Tergugat:
1.WALI KOTA SOLOK
2.WALIKOTA SOLOK / H. ZUL ELFIAN, S.H., M.Si
338 — 177
sebagai Ketua Dewan PertimbanganPartai Nasdem Kota Solok; Saksi mengetahul kenapa Penggugat menggugat Walikota Solokkarena karena Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaHalaman 41 Putusan Nomor:10/G/2020/PTUN.PDGDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu olehWalikota Solok; Saksi mengetahui kalau Penggugat menjabat menjabat sekitar 3tahun ; Saksi mengetahui sebab Penggugat diberhentikan darijabatannya karena Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi bertemu denganTergugat di kantor Partai
30 — 22
Kerugian immaterial akibat Perbuatan Melawan HukumPARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT I yangmerupakan seorang ketua DPC Partai MHanuraKab.Wonogiri yang memiliki banyak pengurus ,pengikutlebih dari puluhan ribu massa yang tersebar di 25kecamatan,seorang Advokad Muda dari Peradi yangharus selalu taat pada hukum dan bagian dari penegakhukum,danPENGGUGAT II yang sebagai seorang karyawanRumah Sakit MARGA HUSADA Wonogiri merasasangat malu kehilangan hak, harkat dan martabatnyayang tidak dapat dinilai dengan
55 — 8
Pigkalau dalam partai besar saksi korban tidak sanggup, dan terdakwa berkata barangbarang apa saja yang ada ditoko korban yang terdakwa butuhkan tolongdikirim, kalau tidak ada ditoko saksi korban tolong diambilkan ditoko lain danpembayarannya akan dibayar lunas setiap barang yang sudah diterima danterdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek BankSumsel Babel, dan tabungannya tersebut tidak pernah kosong dan selalu lancardalam bertransaksi karena terdakwa adalah seorang pemborong dan
37 — 30
diakui dan dibenarkan oleh TerbandingI/Tergugat/Tergugat Intervensi Il dalam persidangan perkara ini di PengadilanNegeri Denpasar, sehingga menurut pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 RBGbukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aktaAutentik, oleh sebab keberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formildan maiteriil, karena agar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TITI SETIAWATI, SH Diwakili Oleh : U. SUSIASIH,SH.MH
485 — 349
tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblosgambar nomor satu dengan menyiarkan kabar melalui pesan suara(voice note) ke beberapa nomor whatsapp teman terdakwa sehinggakabar berita dari terdakwa menjadi tranding topic dan viral melaluimedia sosial serta pemberitaan utama di beberapa media cetak dantelevisi, Sementara berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.1I,mengenai usulan EKatalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari2019 memasuki tahapan Aproval desain surat Suara pasangan calondan partai
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
170 — 102
Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana. .
Ida Rosida
Tergugat:
Kuwu Desa Sedong Kidul
303 — 194
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.
Terbanding/Penggugat : ANDI MUH. FUDAIL
Terbanding/Penggugat : ABDUL MUNIR SYAM
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN
Terbanding/Penggugat : IR.ANDI ALWY SYAM
Terbanding/Penggugat : MUIS SYAM.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIR A.MANNAUNGANG.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSUDDIN.AM
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SALMIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAHRUDDIN.AM
Turut Terbanding/Tergugat : RAHMAWATI Dg PATTA
Turut Terbanding/Tergugat : Rahmatia Dg.Singara
Turut Terbanding/Tergugat : Siswati Dg.Tapaleng
Turut Terbanding/Tergugat : Tenri Padang Dg.Nurung
Turut Terbanding/Tergugat : Hamansia Dg.Bunga Bin Bundu
Turut Terbanding/Tergugat : Hj.Ramlati Binti Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Cauli Bin Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Sudding Dg.Nyengka Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Sattu Dg.Sutte Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Muddin Bin Dako
Tur
108 — 131
HOS Cokroaminoto No. 21Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu ( Kantor Partai Gerindra ).3. Andi Mappangile >: Alamat, Jl.Sultan Alauddin No. 67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.4. Andi Pangerang : Alamat, Jl. Sultan Alauddin No.67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.5. Andi Manggabarani : Alamat JI. KH. Wahid Hasyim No. 206,Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa.c.
80 — 30
sebagai berikut ;Saksi 1, PENINA ONMAU dimuka sidang dengan berjanji/oersumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkanke persidangan karena ada masalah tanahantara Penggugat dan para Tergugat ;Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, KelurahanWelai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Musa Ahal Onibersama istrinya Kornelia Fanpada dan anaknya Alexander Ahal Oni setelahjaman PKI (Partai
271 — 115
Bahwa Partai Sosial Demokrat di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintah Belanda supaya jangan hanya moda!
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapatmengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat,karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat
23 — 6
Put.Nmr 1290/Pdt.G/2019/PA.PLGTermohon sudah tidak rukun lagi; bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat di Kabupaten Banyuasin dari partai sejak priode20142019, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiapbulannya; bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut, Pemohon ada atau tidakmemberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tahu Pemohonada mengirim nafkah untuk kebutuhan anaknya; bahwa saksi tahu selama Termohon mengasuh dan memeliharaanaknya tersebut, anak
67 — 80
saksi menderita kerugian sebesar Rp. 158.500.000, (seratus lima puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah), didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiriyang menerangkan benar awalnya terdakwa bertemu dengan NUR ZEIN, waktu ituNUR ZEIN mengaku sebagai Kepala Sekolah SD di Surabaya dan mengatakan bisamemasukkan Orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur NonAPBD di Pemprov Jatim, nanti yang mengurus di Pemprov Jatim adalah ELIZABETHSUSANTI, ELIZABETH SUSANTI mengaku sebagai Bendahara Partai
20 — 3
Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan