Putusan Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2014Sehingga atas dasar hal tersebut usulan PAW dari Tergugat III tidak dapatditindaklanjuti, apalagi kepengurusannya masih disengketakan;Bahwa demi mencapai tujuannya yang hanya akan menyingkirkan Para Penggugatdari keanggotaan DPRD Kabupaten Bondowoso, Para Tergugat melakukan berbagaimacam cara walaupun harus melawan hukum, yaitu pada tanggal 6 Juli 2013 denganSurat Keputusan DPP PKNU tentang Pemberhentian sebagai anggota PKNU (SK.Nomor 841 sampai dengan 850 Tahun

dan tidak berkekuatan hukum mengikat,karenannya tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat I bertindak untuk danatas nama DPC PKNU Kabupaten Bondowoso;Menyatakan perbuatan Tergugat III mendasarkan pada SK885/DPP01/IX/ 2013tertanggal 11 September 2013 M/5 Dzul Qodah 1434 H., untuk mengusulkanpemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan sebagai FKNU DPRDKabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;Menyatakan batal dan tidak sah Surat Tergugat HI tentang Pergantian AntarWaktu (PAW

terakhir, danhanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakmemori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;6 Bahwa sampai sekarang (diajukan gugatan ini) Para TermohonKasasi belum pernah mengajukan penyelesaian perkara prosesPergantian Antar Waktu (PAW

Terhadap usulan PAW yang dilakukan oleh TermohonKasasi III kepada Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan perintah PeraturanPerundangundangan, yaitu: berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009Pasal 383 ayat (2) huruf e dan huruf I berbunyi: Anggota DPRD Kabupaten/Kotadiberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabiladiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 10 tentang Gugurnya Keanggotaan,sebagaimana bukti surat T.I, I, I1;Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jika ParaPemohon Kasasi juga memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso c.g.Majelis Hakim dalam putusan provisi atau provisionele beschikking untukmengabulkan permohonan pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yangHal. 23 dari 26 Hal.

Verponding 108, HGB. 99,dengan membuat Surat pernyataan Ahli waris No.12/PAW/2007/PN.JKT.TIM, tanggal 3 Mei 2007, yang dilegalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 1 adalahahli waris satusatunya dari Almarhum Budi Hartono dan tidak ada abhliwaris yang lainnya.

Verponding No. 108, HGB No.99. sehinggaTergugat Ill harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebutsecara hukum ;11.Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membuat Surat Pernyataan AhiWaris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Ahli Waris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.TIM, tanggal 3 Mei 2007,Hal. 10 dari 22 hal. Put.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan AbhliWaris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.TIM tanggal 3 Mei 2007, sebagai alatbukti yang sah ;9.

Harja Soekanta kepadaMoe Irwan Raharja atas bangunan dan tanah berdasarkan PAWNo.12/PAW/2007/PN.JKT.TIM tanggal 3 Mei 2007 dan ditambah denganpenetapan No.02/Pdt.P.Kons/1998/PN.Pwk. tertanggal 18 Juni 1998, secarahukum mutlak, pemilik atas obyek sengketa adalah Drg.

Arisya Dwi Januarita

• 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW
• 1 ( satu ) lembar STNK an. Sugianto

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sugianto

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Arisya Dwi Januarita 1(satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW 1(satu ) lembar STNK an. SugiantoDikembalikan kepada pemiliknya An. Sugianto4.

Arisya Dwi Januari Br Siregar, 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HondaRevo Fit BK. 3555 PAW, 1 ( satu ) lembar STNK an.

Arisya Dwi Januari Br Siregar, 1 ( satu ) unitsepeda motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW, 1 ( satu ) lembar STNK an.Sugianto ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telahdiperlihnatkan kepada saksisaksi dan terdakwa dimana saksisaksi danterdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipertimbangkansebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , keteranganterdakwa

Arisya Dwi Januarita 1(satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW 1(satu ) lembar STNK an. SugiantoDikembalikan kepada pemiliknya An. Sugianto6.

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; atau menjadi anggota partai politik lain.27.Bahwa berdasarkan Pasal 241 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal15 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun2014 tentang Tata Tertib, pemecatan dan pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan PDIP dan telah dilakukan upaya PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR Rlsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU KabupatenEnde selaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turutdigugat agar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungantuduhan Tergugat dan Tergugat II bahwa Penggugat telah melakukanpencurian suara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusanini Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut TergugatIV dan Turut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isiputusan, serta tidak melakukan perbuatan apapun dalam rangkamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Pimpinan DPR RI harus ikut digugat supaya tidak serta merta meresponspermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRl) selaku Turut Tergugat XIlIl sebagai Lembaga Tinggi NegaraRepublik Indonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yangnantinya akan berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RIdari PDIP Dapil NTT atas nama Sdra. Honing Sanny (Penggugat) keatas nama DR.

Memerintahkan dan menghukum Tergugat IV untuk membatalkan SuratKeputusan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 tertanggal 21 September2014 dan tidak melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW);4. Menyatakan Keputusan Tergugat IV Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014tertanggal 21 September 2014 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum5.

Bahwa dengan adanya Objek Gugatan sangat merugikan Penggugat karnaPenggugat akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganuntuk digantikan oleh Saudara FREDERIKUS ADO dan sekaligus merugikanPenggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang serta merugikankonstituen/Pemilin yang telah memilin Penggugat pada Daerah PemilihanKetapang 3, sedangkan Masa Jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRDKabupaten Ketapang dan sekaligus sebagai

Bahwa kemudian tanpa menunggu adanya Keputusan dari Mahkamah Partaimengenai sah atau tidak "Pemecatan/Pemberhentian terhadap Penggugat dariKeanggotaan Partai selanjutnya DPCPDI Perjuangan Kabupaten Ketapangmengajukan usul Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat atasalasan Penggugat telah dipecat/diberhentikan dari Keanggotaan Partai melaluiSurat dari DPCPDI Perjuangan Nomor : 017/EX/DPCKTP/II/2017 tanggal 10Februari 2017 Perihal : Pengajuan dan Kelengkapan persyaratan PAW AnggotaDPRD Kabupaten

Bahwa karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan/diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ketapang dilakukan/dilaksanakan tanpamenunggu hasil Keputusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganmengenai sah atau tidak "Pemecatan/Pemberhentian terhadap Penggugat dariKeanggotaan Partai maka Penggugat beranggapan bahwasanya DPCPDIPerjuangan Kabupaten Ketapang telah melakukan "Perouatan MelawanHukum" SEHINGGA Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan NegeriKetapang yang terdaftar

Selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi dengan uraian sebagaiberikut:1.Gugatan Error in persona, bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten/Kota diresmikan secara administrasi dengan KeputusanGubemur atas namaPresiden sebagai Kepala Negara.

Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat pada Bagian IV point 2dapat ditanggapi sebagai berikut :Bahwa terkait adanya objek gugatan yang menurut Penggugat telahmendatangkan kerugian Penggugat dengan dilakukannyaPenggantian Antar Waktu) (PAW) sebagai Anggota DPRDKabupaten Ketapang yang baru berakhir masa jabatan Penggugatpada tahun 2019 dst....

Bahwa upayaupaya Tergugat dan Tergugat Il yang menggangguPenggugat agar tidak dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 20142019 dan melakukan PAW, telah sangat merugikan kredibilitasPenggugat sebagai Anggota DPR RI Periode 20092014 dan 20142019, juga merugikan Para Konstituen Penggugat sebanyak 49.287(empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara.

Pimpinan DPR RI harus ikut digugat supaya tidak serta mertamerespons permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW);Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRl) selaku Turut Tergugat XIIl sebagai Lembaga Tinggi NegaraRepublik Indonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yangnantinya akan berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RIdari PDIP Dapil NTT atas nama Sdra. Honing Sanny (Penggugat) keatas nama DR.

Memerintahkan dan menghukum Tergugat IV untuk membatalkan SuratKeputusan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014, tertanggal 21 September 2014dan tidak melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW);4. Menyatakan Keputusan Tergugat IV Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014,tertanggal 21 September 2014 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;Halaman 28 dari 79 hal. Put. Nomor 2206 K/Pdt/20175.

Nomor 2206 K/Pdt/201730.31.pelantikannya dan upayaupaya Pergantian Antar Waktu (PAW).

);Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRl) selaku Turut Termohon Kasasi XIlIl sebagai Lembaga Tinggi NegaraRepublik Indonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yangnantinya akan berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RIdari PDIP Dapil NTT atas nama Sdra.

Bahwa pendek kata Penggugat merasa tidak nyaman dengan tuduhantuduhan dimaksud berdasar dari Penetapan ahli waris ( PAW ) Nomor666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014;Bahwa dengan demikian alasan gugatan pembatalan PAW yangdiajukan oleh Penggugat, dimana dengan adanya Penetapan ahliwaris yang dikeluarkan oleh PA.

Menyatakan, membatalkan secara hukum Penetapan ahli waris(PAW ) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014,yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya;3. Menyatakan, secara hukum tidak berlaku lagi Penetapan ahli waris(PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby sejak dibacakannya putusanperkara ini;Dan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabayaberpendapat lain, mohon :4.

20112015. makarapat angota (RA) tanggal 16 Juni 2014 tersebut sah dan mengikatanggota KPPD ataupun kepada pihakpihak yang berkepentingandengan Koperasi ;Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya penetapan tergugat danTergugat Il, sebagai PENGURUS KPPD PAW 20112015 . yang sahmenurut hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595 /S.KP/KPPDVil 2014 , tertanggal, 8 maret 2014 , dengan susunan KepengurusanKPPD PAW Priode 20112015 yang sah adalah :a.

Sagimo Hadiprawoto selaku KetuaPengurus masa bakti 20112015, karena kesehatannya, sehinggaTerggugat Rekonvensi, pada tanggal 28 Febuari 2012, ditetapkansebagai Ketua Pengurus Pergantian Antar Waktu, (PAW) KPPDuntuk masa bakti priode 20112015, berdasarkan hasilHal 22 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk2.22.32.42.52.6KEPUTUASAN RAPAT ANGGOTA (RA) sebagaimana berita acarayang dibuat oleh Penggugat sendiri ;Bahwa setelah + 25 hari ditetapbkan menjadi Pengurus PAW KPPDpada tanggal 3 April 2012,Terggugat

Bahwa tanggal 16 Juni 2014, dilakukan RAPAT ANGGOTA KPPDyang Ke Il (dua) dengan keputusan Penggugat Rekonvensidikukuhkan sebagai PENGURUS KPPD PAW 20112015.keputusan rapat angota (RA) sah serta mengikatanggota KPPDdan pihakpihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraanBadan Hukum Koperasi ;5.4.

Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya Tergugat dan TergugatIl adalah sebagai Pengurus KPPD, yang sah dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan suratkeputusan Nomor : 595 /S.KP/KPPD /VI/ 2014, tertanggal 8Maret 2014, susunan Kepengurusan KPPD PAW Priode 20112015 yang sah adalah :a. Ketua : H. Syuhada BA ( Tergugat 1!)b. Seketaris : Darmadi (Tergugat II)c. bendahara: Gintar Meliala6. TERKAIT TERGGUGAT REKONVENSI MERAMPASKEPENGURUSAN YANG SAH.6.1.

Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya penetapan Tergugat danTergugat Il, sebagai PENGURUS KPPD PAW 20112015. yang sahmenurut hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595/S.KP/KPPD/VI/2014, tertanggal 8 Maret 2014, dengan susunanKepengurusan KPPD PAW Priode 20112015 yang sah adalah :a. Ketua : H. Syuhada BA ( Tergugat I)b. Seketaris : Darmadi (Tergugat II)c. bendahara: Gintar Meliala15.

) terhadapPenggugat dan Penggugat juga tidak pernah di panggil oleh dalam BadanKehormatan (BK) DPRD Kota Lubuklinggau untuk dimintai keteranganberkenaan dengan pergantian antara waktu, karena memang Partai DamaiSejahtera tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi PAW setelah keluarnyaputusan Mahkamah Konstitusi ;Bahwa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi jo.

Surat Ketua DPRD Kota LubukLinggau tertangggal 16 Agustus 2013Nomor : 17/546/DPRDLLG/VIII/2013 Perihal : Pemberhentian danPergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Linggau atau An.Sdr Andry Tanzil kepada SDr Djoni kepada Gubernur Sumatera Selatanmelalui sdr Walikota LubukLinggau;2.

Surat DPW Partai Damai Sejahtera tertanggal 26 April 2013 nomor :01/PAW/PDSSS/IV/2013 perihal :Pergantian AntarWaktu (PAW) antaraAndry Tanzil dengan Djoni intinya agar ketua DPRD Kota LubukLinggaudapat memproses PAW Antara Andi Tanzil dengan Djoni yang ditandatangani Ketua umum dan Sekretaris Umum;3. Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota Lubuk Linngau tertanggal 10April 2013 Nomor : 005/DPC/KTLLG/2013 Perihal RekomendasiPengunduran diri Sdr.

Pada hari Senin 29 Juli 2013 pimpinan DPRD kota LubukLinggurapat membahas Surat KPUD Kota LubukLinggau Nomor : 434/KPUkota06.435523/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perhal Penyampaiansuara terbanyak, yang kesimpulannya :Pimpinan DPRD menyetujui untuk menindaklanjuti PAW An.

Propinsi Sumatera Selatan Nomor 01/PAW/PDSSS/IV/2013tanggal 26 April 2013 perihal Pergantian AntarWaktu Andry Tanzil denganHalaman 57 dari 58 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2013/PTUNPLG582.

wilayah Partai NasDem Provinsi NTTmenginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PartaiNasDem Kabupaten Kupang untuk segera melakukanproses pergantian antar waktu sesuai dengan aturan danmekanisme yang berlaku, dengan melampirkan surat DPPdan DPW ini sebagai bagian takterpisahkan (Bukti P. 2) ;Bahwa berdasarkan surat Tergugat Ill dan NV tersebut No. 2 diatas, maka Tergugat V dan Tergugat VI membuat dan menandatangani surat No. 008/SE.I/VD PDNasDemKAB.KPG/IV/2016tanggali5 April 2016 perihal Usulan PAW

(Pergantian Antar Waktu) yang ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Kupang dengan isi surat yang pada pokoknyatertulis :a.Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDemProvinsi NTT Nomor : 16/Sl1/DPWNasDemNTT/IV/2016tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi dan surat DewanPimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : No. 095S/DPPNasDem/ll/ 2016 tanggal 16 Maret 2016 perihalRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr.

Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRDBahwa dalam PP No. 16 tahun 2010 tersebut di atas jelasmenentukan secara khusus tentang PAW Anggota DPRDKabupaten/Kota sebagaimana dirumuskan dalam :a.

Pasal 29 ayat (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikannama calon pengganti antarwaktu yang memperolehsuara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRDKabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejakditerimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yangdibuktikan dengan tandaterima oleh KPUKabupaten/KotaBahwa dengan mengacu dari UU dan PP tersebut di atas, makasangat terang dan jelas bahwa masalah PAW anggota DPRDKabupten/Kota sudah melibatkan lembaga DRPD, KPUD,Bupati/Walikota, dan Gubernur.

Surat Tergugat V dan Tergugat VI No. 008/SE.IVDPDNasDemKAB.KPG/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Putusan Nomor :36/Pdt/201 7/PT KPG halaman 43 dari 58Usulan PAW (pergantian antar waktu) dan seluruhlampirannya tidak memiliki kKekuatan mengikat secara hukum ,oleh karena itu surat tersebut batal demi hukum4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk = masingmasingmembaltakan atau mencabut suratsurat tersebut No. 3 a, b, dancdi atas.5.

hukum dan ataupun hal tercelalainnya yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang;Bahwa Penggugat berpendapat terhadap dikeluarkannya Surat PermohonanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB/UI.221 A/DPP PartaiBuruh/III/2011 tanggal 1 April 2011 atas usul/permintaan dari Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan SuratDPC Nomor: 03/PBPM/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan PermohonanUntuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu (PAW

Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW

12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar waktu(PAW

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor UrusanAgama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, akan tetapi berdasarkansurat Nomor B727/KUA.30.06.01/PAW.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020,Hal. 1 dari 9 Hal.

cocok, dan diberi kode P.1; Fotokopi ljazah atas nama Putri Octaliany turangan binti Lerry Turanganberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 40501084, Tanggal 12 Juni 2020, yangdikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Gorontalo,bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, dan diberi kode P.2; Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanpernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo,Nomor B727/KUA.30.06.01/PAW

Moh Ikbal Kasim bin Nasir Kasim, umur 22 tahun, karena keduanyasudah empat tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesakuntuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubunganbiologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahantersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahantersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan di KUA,Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dungingi berdasarkan surat NomorB727/KUA.30.06.01/PAW

.08.308.408.508.6Bahwa sesuai dengan surat Tergugat I Nomor: 170/1914/DPRD/2013bertanggal 10 Juli 2013, perihal Usul Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD kabupaten Nias Barat yang Pindah Partai Politik atauMengundurkan diri yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten NiasBarat, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ; Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I kembali mengeluarkan suratbernomor 170/2072/DPRD/2013 yang ditujukan kepada GubernurSumatera Utara tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW

Penggugat ; Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak menghiraukan surat dari Pimpinan KolektifNasional Partai Demokrasi Pembaruan, hal ini terbukti pada tanggal 13 Agustus2013 Tergugat I telah mengirim surat kepada Tergugat II bernomor170/2179/DPRD/2013 perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu Sdra.16.17.18.19.20.21.22.Yamotuho Gulo, SE karena mengundurkan diri /Pindah dari Politik Lain ; Bahwa dari fakta dan uraian hukum di atas, tindakan Tergugat I yang telahmelakukan tindakan sistematis untuk melakukan PAW

NiasBarat ; no nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnBahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukantindakan tersistematis untuk melakukan proses Pemberhentian terhadap Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, dapat dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatigedad); 22200 022 on nen ene enen ene nee =eeBahwa adapun Perbuatan Tergugat IV yaitu telah mengeluarkan surat No.001/PKKPDP/NB/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal usulan PAW

Talibudi Lahagu, $.Th untuk masabakti 20132014, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; Bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV tersebut, sudah jelas tidak berlaku lagi bagiPenggugat untuk di PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dikarenakan : 22.1. Adanya putusan Mahkamah Konstistust No. 39/PUUXI/013 tertanggal31 Jul 2013 perihal Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undangundang No. 02Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undangundang 2 tahun 2008tentang Partai Politik ; 22.2.

Lili Chodidjah Wahid telah melakukanpelanggaranpelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidakmenjalankan kewajibannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsadan melanggar disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusankeputusanyang telah diambil oleh PKB" ;Bahwa keluarnya surat pemberhentian terhadap Penggugat sebagaianggota Partai Politik serta mengeluarkan surat pergantian antar waktu(PAW) terhadap Penggugat disebabkan Penggugat telah beranimengajukan Hak Angket Century dan Hak Angket Mafia

Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalamrapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsiserta tugas dan wevenang DPR;Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKBdan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyatPenggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1 sd. 3sebagaimana disebutkan. Tergugat di dalam konsideran Surat KeputusanHal. 5 dari 25 hal. Put.

tidakmenjalankan kevajiban sebagai anggota partai atau melanggar disiplinpartai, dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik partai" ;Tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 16 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi, "Jata CaraPemberhentian Keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur di dalam AD/ART" ; .Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKBdan proses PAW

Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quokemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor7190/DPP03/V/A.1/IIV2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RIatas Nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan calon pengganti JazilulFawaid, S.Q. ;21.

No. 617 K/Pdt.SUS/201 1Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama #j. Lily ChadidjahWahid dengan calon pengganti Jazilul Fawaid, S.Q.

IIItahun 2013, yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan PelantikanPengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kutai 'imursisa masa jabatan 20092014 tanggal 12 November 2013 denganketerangan Paripurna Istimewah;10.Bahwa dengan tidak dilaksanakannnya pengucapan sumpahj/janjiPenggugat sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sisa masajabatan 20092014 pada tanggal 12 November 2013 yang telahdijadwalkan dalam Badan Musyawarah Anggota DPRD Kab.

SGT, tertanggal 22 April 2014 Mengenai Gugatanperbuatan Melawan Hukum ( PHM ) yang ditujukan terhadap TERGUGAT II atasdasar tidak terlaksananya pergantian Antar waktu ( PAW) antara PENGGUGATdengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr "HM. MASTUR DJALAL, SH."

"H.M MASTUR DJALAL, SH sebagaianggota DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk pengganti Antar waktu ( pAW )periode 20092014 yang berdasarkan SK.

Dewanpimpinan pusat partai Kedaulatan sebagai salah satu otoritas tertinggi dalam partaipolitik yang dapat memberikan persetujuan adalah merupakan syarat MUTLAK danSAHNyA pENGGUGAT untuk mengajukan Gugatannya dalam pelaksanaan pergantianAntar waktu ( PAW )sebagai Anggota Dewan penarakilan Rakyat daerah ( DPRD )Kabupaten Kutai Timur pada periode 2009/2014 maka Gugatan PENGGUGAT yangdemikian HARUS DITOLAK karena tidak mempunyai LANDASAN HUKUM;A.

Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGAT mendaiilkanmengalamkerugian baik secara Materil maupun Imateril oleh karena kapasitasPENGGUGAT tidak terakomodier untuk duduk dalarn kapasitas anggota DpRDkabupaten KutaiTimur atas dasar pergantian Antar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan2009 s/d 2014 yang menggantikan HM. MASTUR DJALAL, SH anggota DPRDKabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makaHalaman 4 dari 21 Perkana Nomor: 40/Pid.B/2016/PN. Bekpemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makapemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanHalaman 6 dari 21 Perkana Nomor: 40/Pid.B/2016/PN. Bekmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Bek2.bayar satu, misalnya pemain memasang salah satu gambar dilapak Kolokkolok dengan uang Rp. 1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannyamaka pemain akan mendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah).Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabilakena salah satu gambar maka pemain akan mendapat bayaran 1 (satu)dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akan dibayar 5 (lima) misalnyapemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah) apabila kenatebakannya maka pemain akan mendapat

Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga)buah gambar, apabila kena salah satu gambar maka pemain akanmendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akandibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akan mendapatbayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga) gambartersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Kepulauan Riau (Kepri), berdasarkan hasil pemilu legislatifTahun 2009 untuk periode 20092014 berasal dari Partai Patriot Bintanberdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepri No. 324 Tahun 2009, tanggal 11Agustus 2009 (Bukti P2);Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Penggugat mengetahui Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan No. 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013setelah Penggugat menerima surat keputusan tersebut melalui staf Tergugat,tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatsebagai

periode20092014; n nneBahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undangundang (UU) No.5/1986diperbaharui dengan UU No. 9/2004 dan diperbaharui JU No.51 Tahun 2009tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, masih dalam batas tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata UsahaNegara TanjungPinang di Batamsebagai obyek sengketa dalam perkaraBahwa dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 690 Tahun 2013tanggal 19 Juli 2013, tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW

)Penggugat sebagai Anggota DPRD Bintan periode 20092014, adalah suratHalaman 5 dari 5 halaman Putusan No. 15/G/2013/PTUNTPIDPRD Bintan No.170/DPRDBINTAN/082 tanggal 11 Juni 2013, tentangusulan pemberhentian antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRDBintan periode 20092014 (Bukti P3).

Adalah berlaku umum, termasuk berlaku untukPenggugat sebagai bakal calon anggota DPRD Bintanuntuk pemilihan umum legislatif Tahun 2014 dariPartaiDemokrat; Bahwa oleh karenanya meskipun obyek sengketa(Surat Keputusan No. 690/2013 tanggal 19 Juli 2013,tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Bintanpriode 20092014) lebih dahulu diterbitkan Tergugatdari pada terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013, dandiuraikan

Yangpada intinya disebutkan bahwa, yang berwenang untuk mengusulkandilakukannya PAW adalah DPP Partai Patriot sesuai AD/ART PartaiPatriot.

Bahwa Tergugat dengan suratnya Nomor : 170/363/DPRK, Tanggal 18Desember 2018, telah menyampaikan permohonan pemberhentian /pengangkatan antar waktu (PAW) Anggota DPRK atas nama sdr. HAMZAHTUN, MR kepada Bapak. Gubernur Aceh melalui Bapak. Bupati AcehTengah. Oleh karena itu ternyata dan karenanya terbukti Tergugat telahmemperoses Pengantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. HAMZAHHalaman 12 dari 54 HalPutusan Perkara Nomor: 55/G/2018/PTUN.BNATUN, MR.

Bukti P21 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pemerintah Aceh, a.nGubernur Aceh Nomor: 180/3038 tanggal 21 Februari 2019tentang PAW Anggota DPRK Aceh Tengah22.

) terhadap Hamzah Tun,MR.S.H;Bahwa terjadi PAW karena Hamzah Tun,MR,SH., telah melanggar ADRTPartai;Bahwa terhadap Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut, Hamzah Tun,MR,S.H., telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon, namungugatannya dinyatakan ditolak seluruhnya;ANWAR:Bahwa Saksi adalah salah seorang peserta Seleksi Bakal Calon Anggota KIPAceh Tengah, namun pada tahapan pertama dinyatakan tidak lulus syaratadministrasi;Bahwa terhadap seleksi penerimaan Bakal Calon Anggota KIP Kabupaten

ketua DPRK AcehTengah perihal PAW Hamzah Tun MR (Bukti P7);16.

Gubernur Aceh telahmengeluarkan surat peresmian PAW atas nama Hamzah Tun.

Bahwa Penggugat, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Nagekeo dari PARTAI HATI NURANI RAKYAT(HANURA) Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/117/II/2015 tanggal1 Juni 2015 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Nagekeo Atas Nama Staanislaus Judha Masa Jabatantahun 20142019 daN Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Daerah Kabupate Nagekeo Atas Nama Rofinus JoWasek Masa

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas namaROFINUS JO WASEK dan digantikan kepada orang lain secara tidaksah dan/atau menari kembali atau membatalkannya apabila ProsesPergantian Antar Waktu itu sudah terjadi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkaraint;8.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia perihal Tindak Lanjut Usulan PAW Anggota DPRDPropinsi Kalimantan Utara dari Partai Hanura tanggal 11 Oktober2018 aslinya tidak diperlinatkan dipersidangan dan telah dibubuhimeterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P1;2.

Foto copy Surat Edaran Dewan Pimpinan Pusat Partai HatNurani Rakyat Nomor : B/212/DPPHANURA/X/2018 tentangPermohonan Tidak Memproses Pemberhentian dan PergantianAntar waktu (PAW) Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyattanggal 16 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Daryatmoselaku Ketua Umum dan Adi Warman selaku Sekretaris Jenderalyang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meteraiyang cukup selanjutnya diberi tanda P4;5.

Foto copy Tulisan Andri Kurniawan tanggal 13 Desember 2014dengan judul PAW Legislatif Tidak semudah Membalikkan TelapakTangan dalam Kolom Warga Menulis selanjutnya diberi tanda P10;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telahmengajukan 4 ( empat) orang saksi dipersidangan yakni :1.