Ditemukan 17962 data
28 — 47
Dokumen Perbankan, Harta Bergerak dan Tidak Bergerak.a Tabungan dan/atau Depositoa Deposito Bank Mandiri dan Safety Box Bank Mandiri.11 Bahwa, dasar pengajuan Permohonan ini adalah sebagai berikut :Undangundnng No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangundangNo.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Pasal 49Pengadilan Agama bertugas wewenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkal periama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; dhibah; e. wakaf
14 — 1
PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal ball y cis) gle Avaliiw yl baled S905 agldly Gay ALUa) sindALY sty Yoh Gaal g Cr pally 43 pure g Lil gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
12 — 12
alasan sebagaimana padadalildalil permohonannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf
11 — 5
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
10 — 1
nnn ne ne nensMenimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 2222222 enn n nnn nn nnn n nnn nn nnn nee nn nesMenimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antaraorangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat danhibah serta wakaf
15 — 12
adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3)Penjelasan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
28 — 4
Bahwa karena Pewaris ketika meninggal dunia beragama islam makasudahlah tepat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama JakartaSelatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi :Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf; f.
9 — 0
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) balls clit ple duality 54a 5585 agltly Gey Ab Ua) aidALY sll y Yl) Gia y Ca pally Ab puere y Cid ollHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 292/Pdt.P/2017/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
50 — 43
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.TgrsUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
15 — 3
dalil figih tentang kedudukan~ keterangan saksi I(..eeeeceesceeseeeeseeeeeeeeeeees ) dan Saksi ID (ee eee eeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan padaberita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
39 — 14
No. 0063/Pdt.P/2017/PA.TPIPeradilan Agama berbunyi,Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa , memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.Perkawinan, b.kewarisan,wasiat,hibah yang dilakukan bertdasarkanhukum Islam,wakaf dan shadaqgah8.
17 — 1
memeriksa, mengadili, memutus,dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegasmenyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gani Yusuf, ukuran 45,70meter; Barat dengan tali air/Lueng Paya, ukuran 21,90 meter; Timur dengan tanah kebun M.Yusuf Daud/ Miswar, ukuran 23,50meter + 9,70 meter;2.6. 2 (dua) unit kios yang letaknya di atas tanah Wakaf Desa Geurugok,Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, ukuran 4 m x 6 m,berbatas: Utara dengan Jalan Raya; Selatan dengan tanah Desa Geurugok; Barat dengan kios milik Desa Geurugok; Timur dengan kios milik Desa Geurugok;.
58 — 34
beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanPengadilan;Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah PengadilanAgama sebagaimana bunyi pasal 1 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 junto pasal 1 huruf (b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang dimasksud diatas adalahbertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraantara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
213 — 179
Nur mulia Bahwa yang saksi ketahui dari orang tua saksi, tanah Kampung Bugispemberian Raja PemecutanBahwa jika keterangan tersebut dikaitkan dengan buktibukti P1A(Putusan Perkara No. 148/Pdt.G/1998/PN.Dps, tanggal 4 Januari 1999), P1B(Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel. Serangan atas nama Nazhir Masjid AsSyuhada Kampung Bugis Serangan dan nama Wakif DR. Ida CokordePemecutan, S.H.), P1C (Sertifikat Tanah Wakaf No. 00003/Kel.
Ida Cokorde Pemecutan, S.H.) dan P1D (Sertifikat Tanah Wakaf No.00004/Kel. Serangan atas nama Nazhir Mohadi dan kawankawan dan namaWakif DR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H.) telah sejalan bahwa tanah diKampung Bugis berasal dari pemberian Raja Badung (Raja Pemecutan)kepada Masyarakat Suku Bugis Serangan (komunal) bukan perorangan,bahkan dalam Putusan No. 148/Pdt.G/1998/PN.Dps tersebut ahli waris H.Abdulracman tidak bisa membuktikan tanah yang di Kampung Bugisyang tercatat atas nama H.
Abdulrachman danmerupakan fakta hukum adalah: Bidang tanah Nomor 1 merupakan tanah Kuburan yang merupakanbagian tanah pemberian Raja Badung (raja Pemecutan) yangdidalamnya ada Makam Kuno Puak Matoa yang merupakan CagarBudaya sebagaimana Bukti P 43, makan umum untuk MayarakatKampung Bugis Serangan dan tanah makam tersebut juga telahditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 00004/Kel. Serangan atas namaNazhir Mohadi dan kawankawan dan nama Wakif DR. Ida CokordePemecutan, S.H.
PutuGede Suwitha, S.U. dalam persidangan dan Masjid tersebut sekarangsudah terbit Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel. Serangan atas namaNazhir Masjid As Syuhada Kampung Bugis Serangan dan nama WakifDR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H. (Bukti P1B) dan Sertifikat TanahWakaf No. 00003/Kel. Serangan atas nama Nazhir Masjid As SyuhadaKampung Bugis Serangan dan nama Wakif DR. Ilda CokordePemecutan, S.H.
Ida Cokorde Pemecutan,S.H.), P1C (Sertifikat Tanah Wakaf No. 00003/Kel. Serangan atas namaNazhir Masjid As Syuhada Kampung Bugis Serangan dan nama Wakif DR. IdaCokorde Pemecutan, S.H.), P1D (Sertifikat Tanah Wakaf No. 00004/Kel.Serangan atas nama Nazhir Mohadi dan kawankawan dan nama Wakif DR.Ida Cokorde Pemecutan, S.H.), Bukti P53 Buku berjudul "Perahu Pinisi diPesisir Bali" penerbit Pustaka larasan, tahun 2011, Keterangan Saksi DR.
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudahdibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ".
terhadap tanah sengketatanoa bukti adanya alasan hak (recht title) dari pada penguasaan itubelumlah membuktikan bahwa yaitu bersangkutan adalah pemilik tanahtersebut".Secara Hukum kepemilikan atas sebidang tanah haruslah dibuktikan denganbukti Sertipikat sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yangmenyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah. wakaf
UndangUndang No.5 Tahun 1960disebutkan "Salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahitkan menjadisatu disebut sebagai Sertipikat adalah tanda bukti sempurna mempunyaikekuatan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 1point 20 yang menyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam
No. 165 K/TUN/2008VTergugat Il Intervensi atas "Tanah sengketa" adalah kuat dan sahsecara hukum sesuai dengan :Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 point 20disebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan" Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun
114 — 11
Fotokopi Surat Undangan ke Lapangan dari SekretarisDaerah Kabupaten Lahat Nomor : 595 / 73 / HI / 2009tertanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti Pe ;10 Fotokopi Gambar Peta Lokasi yang berstempel KantorPertanahan Kabupaten, sesuai dengan fotokopi, diberi tandaBukti P f ;11 Fotokopi Surat Bupati Lahat Nomor : 590/433/III/2009perihal Tanah di Areal Taman Rekreasi Ribang Kemambangtertanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P a ;12 Fotokopi Surat Keterangan Wakaf
/Hibah tertanggal 26Oktober 2009, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti Pb ;13 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Lahat Nomor :1558/00/2009 tertanggal 26 Oktober 2006, sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti P .c;14 Fotokopi Surat Perjanjian Wakaf Tanah antara Ismail dan H.Saifudin Aswari Rivai (Bupati Lahat), tertanggal 01Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.d;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan
Khusus untuk Bukti P b dan Bukti P 5d, dikarenakan faktahukum yang termuat di dalamnya merupakan perbuatan hukum keperdataan tentangperwakafan tanah, bukanlah merupakan bagian dari perbuatan hukum yang berasaldari kewenangan hukum publik dari instansi yang berwenang dalam bidangpertanahan, terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku tentang wakaf atas objeknya yang berupa tanah, baik atas tanah yangsudah terdaftar maupun tanah yang belum terdaftar, sebagaimana
ditentukan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang tanah sengketa adalah milikPenggugatMenimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya hanya menerangkan memang banyakpenduduk dari Dusun Karang Anyar yang membuka kebun atau berladang diwilayah sekitar tanah objek sengketa, namun tidak ada yang menegaskan kalaulokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun
353 — 125
Fotokopi Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 390.000.000, (tiga ratussembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah wakaf kepada Mahad AlyMuhamadiyah Metro tanggal 16 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh HakimKetua diberi tanda T.2;Hal. 26 dari 53 halaman Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt3.
Furgqoni ke rumah Penggugat, yang hadir 6 orang, yakniPenggugat, Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Refiyanti dan saksi sendiri;Bahwa ketika itu Surat wasiat dibacakan, dalam wasiat disebutkan seluruh uangtabungan dan deposito milik almarhum Yusfid diberikan kepada Penggugat, 17orang keponakan dan wakaf keagamaan, masingmasing mendapat 1/3 bagian,malam itu juga diserahkan 1/3 bagian untuk Penggugat namun Penggugat tidakmau tanda tangan dan tidak mau menerima, uang tersebut dibiarkan saja di atasmeja
Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat dan Tergugat II sebagai ahli warisyang merupakan keponakan dari almarhum Yusfid bin Taher, padahal faktanyakeponakan almarhum Yusfid bin Taher seluruhnya ada 17 belas yang merupakananakanak dari 4 (empat) saudara kandung almarhum Yusfid bin Taher yangsemuanya telah menerima pembagian uang dari pelaksanaan wasiat, juga organisasiMuhammadiyah yang telah menerima penyaluran wakaf dari 1/3 tabungan dandeposito sebagaimana tercantum dalam akta wasiat No. 32 untuk
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai wasiat yang telah dibuat oleh almarhum Yusfid di depan Notaris YeremiaEdwin Laksmana, SH., M.Kn., bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kwitansi) yang merupakan akta dibawahtangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai tanda terima uang untuk wakaf
;Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat dan Tergugat II mengenaipenyerahan uang untuk wakaf pembangunan agama Islam kepada Mahad AlliMuhamadiyah, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan Tergugat II, oleh karena itu keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang
36 — 14
ANAK KANDUNG, tertanggal 27 November2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.21)22.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.22)23.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (1.23)24.Fotokopi data Wakaf
pemeriksaanterhadap buku Peta Lokasi dan Buku Krawangan Tanah persil Persil Nomor105, dan telah dilakukan pemeriksaaan terhadap lokasi obyek sengketa telahdiperoleh bukti obyek sengketa tanah Persil No. 105 dengan luas 670 m2dengan panjang 52 M2 dan lebar 13M2, yang di atasnya terdapat 6 (enam)batang pohon kelapa dan 9 (sembilan) batang pohon mangga, dan berdirisebuah masjid seluas 420 M2, atas nama AHLI WARIS, yang saat ini dikuasaioleh Tergugat Il, dengan batasbatas sebagai berikut.Sebelah Utara : Tanah wakaf
SulkanSebelah Selatan : Tanah milik LAKILAKISebelah barat : Jalan desaMenimbang, bahwa oleh karena ternyata di atas obyek sengketa tersebutterdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah bangunan masjid,sehingga ukuran dan batasbatasnya tidak sesuai dengan dalildalil gugatanPenggugat, maka dalil gugatan tentang obyek sengketa tersebut tidak terbukti.49Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang hartawaris berupa barangbarang perkakas kayu jati yang terdiri dari 3 (tiga) buahalmari
Rahwati.Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa obyek sengketa III berupaTanah Pekarangan yang di atasnya berdiri 3 (dua) buah bangunan rumah,terdiri dari 1 (satu) buah rumah bangunan tembok, 1 buah masjid yangdibangun di atas tanah wakaf, dan 1 (satu) buah rumah kayu kuno, berikut yangtumbuh di atasnya berupa 5 (lima) batang pohon kelapa serta 7 (tujuh) batangpohon mangga, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo,Kecamatan MIANAK KANDUNG 4ngan, Desa Sumber Pinang, Dusun MeraanTimur
RT.002 RW.001, Persil No. 105, Klas Dll, Luas 0,067 Ha, sampaidengan sekarang masih tercatat atas nama AHLI WARIS, dengan batasbatas :Utara : tanah pekarangan milik orang lain;Timur : tanah pekarangan WANANAK KANDUNG 3;Selatan : tanah pekarangan LAKILAKI;57Barat : Jalan Desa ;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam obyek sengketa tersebutternyata terdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah masjid, makaluas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas,sehingga tidak