Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 15/Pdt.P/2012/PA-LBS
Tanggal 22 Februari 2012 —
192
  • Mudo) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang berbunyi :sVaJlq gisllyaslgig cISillyArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
Register : 12-03-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 2 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
321
  • maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 03-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrs
Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
1616
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrsditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 04-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Smg
Tanggal 30 Juli 2018 — Ir. Supriyadi, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dedegan RT. 002 – RW.001, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen; 2. Ny. Sumarni, A.Md., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dedegan RT. 002 – RW.001, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen; yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : KRIS HARTANTO, S.H., S.E., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Raya Sukowati KM Barat II Nomor 30 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2017, semula sebagai Para Pelawan sekarang sebagai Pembanding; MELAWAN 1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SOLO CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SRAGEN. Alamat Jl. Raya Sukowati No. 140 Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. Irfan Lesmana, selaku Grup Head pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri; 2. Bambang Sulistiono, selaku Departemen Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri; 3. Cecep Jatmika, selaku officer pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri ; 4. Abdi Rahman Nasution, selaku officer pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri; 5. Slamet Raharjo, selaku officer Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri 6. Mario Satria Wijaya, selaku Staff pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri; 7. Asbi Rahman Farid, selaku Branch Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Sragen; 8. Eko Suharyono, selaku Area Collectian & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo; 9. Deddy Rahmat Santoso, selaku Wholesale Colection Officer PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo; 10. FX. Yuan Setiana, selaku Account Maintenance Staff pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2016, semula sebagai Terlawan I sekarang sebagai Terbanding I; 2. MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1. Moh. Arif Rohman Kepada KPKNL Surakarta; 2. Hendro Kartono, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta; 3. Muhammad Irfan Fathoni K. Pelaksana pada KPKNL Surakarta; 4. Santoso Pelaksana pada KPKNL Surakarta; 5. Cicilia Ekowati Pelaksana pada KPKNL Surakarta; 6. Feri Fadeli Pelaksana pada KPKNL Surakarta; 7. Okky Kurniawan Pelaksana pada KPKNL Surakarta; 8. Risdian Fajarohman Pelaksana pada KPKNL Surakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017, semula sebagai Terlawan II sekarang sebagai Terbanding II; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN, dahulu beralamat di Jl. Veteran No. 10 Sragen. Sekarang beralamat di Jl. Pungkruk – Gemolong Dukuh Sukomarto, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:: 1. Agoes Prijanto, S.H., M.H. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; 2. Sularso, A.Ptnh., M.M. Kepala Sub Seksi perkara; 3. Mulyono, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik; 4. Suparno, S.H. Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; 5. Dwi Sulistyani, S.H. Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2016, semula sebagai Terlawan III sekarang sebagai Terbanding III;
15781
  • Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h.Shadagah; dan i. Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan antaralain bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan ataukegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lainmeliputi: a. Bank Syariah; b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c. AsuransiSyariah; d. Reasuransi Syariah; e. Reksadana Syariah; f. Obligasi Syariahdan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; g.
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 615/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
151
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :(Glaal) Abad y cls) ple Lou Salgcill S55 aptly Gay Abin) sindAV ally Yosll Gilly Ca pall g 48 con y Lad glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 25-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 28 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
141
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
211
  • maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 27-08-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 303/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 23 September 2013 — Pemohon dan Termohon
182
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 14-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA PELAIHARI Nomor 495/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
2013
  • ,auzy ilDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PA PELAIHARI Nomor 516/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 13 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
2011
  • ,auzy jlDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
Putus : 22-01-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im
Tanggal 22 Januari 2011 — ABDUL HALIM.
13855
  • Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
    Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris If Rokayah
    saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
    .Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan AlZaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
Putus : 06-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2012 — H. ARSYAD KALIMUDDIN, BE VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, DK
5042 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakaf dan Sadagah;5, Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui ada Sertifikat Nomor1020/ Persiapan Malango setelah adanya SKPT Nomor25/300/73.18/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 adalah suatukebohongan besar karena setahu kami Penggugat sudahmengetahui bahwa ada Sertifikat Hak Milik Nomor 1024/Persiapan Malango dan beberapa sertifikat lama pada waktuPenggugat akan mengurus Akte Jual Beli pada Notaris PPATkarena salah satu petak rumah milik Almarhum Makkkarannu diHalaman 11 dari 27 halaman.
    Wakaf dan Sadagah;5.
    Wakaf dan Sadagah;5. Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui ada Sertitikat Nomor 1022/Persiapan Malango setelah adanya SKPT Nomor 25/300/73.18/XI/2009tanggal 5 Nopember 2009 adalah suatu kebohongan besar karenasetahu kami Penggugat sudah mengetahui bahwa ada Sertifikat Hak MilikNomor 1024/Persiapan Malango dan beberapa sertifikat lain pada waktuHalaman 17 dari 27 halaman.
Register : 22-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1685/Pid.Sus/2019/PN Lbp
Tanggal 28 Oktober 2019 — Nama : PURNAMA TARIGAN alias BOY TempatLahir : Tanjung Pura Umur/Tgllahir : 35tahun / 05 Agustus 1984 JenisKelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia TempatTinggal : Gang Wakaf Desa Selamat Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Agama : Islam Pekerjaan : Tidak tetap Pendidikan : SMP (Kelas II) 2.
324
  • Nama : PURNAMA TARIGAN alias BOYTempatLahir : Tanjung PuraUmur/Tgllahir : 35tahun / 05 Agustus 1984JenisKelamin : Laki-lakiKebangsaan : IndonesiaTempatTinggal : Gang Wakaf Desa Selamat Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Agama : IslamPekerjaan : Tidak tetapPendidikan : SMP (Kelas II)2.
    Pekerjaan: Purnama Tarigan Alias Boy: Tanjung Pura: 35 Tahun/5 Agustus 1984: Lakilaki: Indonesia: Gang Wakaf Desa Selamat Kecamatan Sibiru biruKabupaten Deli Serdang: Islam: Tidak Tetap: Inwansyah Alias lwan: Medan: 29 Tahun/16 Mei 1990: Lakilaki: Indonesia: Gang Wargo Dusun Il Desa Selamat KecamatanSibirubiru Kabupaten Deli Serdang: Islam: Tidak tetapPara Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019.
Register : 30-06-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-11-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 1524_Pdt.G_2011_PA.Slw
Tanggal 23 Agustus 2011 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
115
  • ALFIYAH MA SHUM15Kelengkapan Proposal1.2.PengantarLatar BelakangHal yang dimintaJumlah yang diminta (RAB) Rencana AnggaranBelanjaAda Susunan Pengurus/PanitiaSertifikat wakaf (kalau ada)Rekomendasi dari pejabat setempat minimal CamatKalau bentuknya Pendidikan Jumlah siswa atau anak yatim Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
Register : 07-01-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 2 Juni 2014 — Pemohon dan Termohon
143
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 09-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 9 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
1210
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangHal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 18-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 88/Pdt.P/2016/PA.ML
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
131
  • dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PT PADANG Nomor 76/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 19 Juli 2017 — Ir. KASMA ISWARI LAWAN Hj. Dasimar
4629
  • Bahwa Tergugat memberi izin membangun rumah untuk Panti Asuhandiatas tanah wakaf dari lou Nursida. Jadi Erdawarni mewakafkan tanah kepada Yayasan Panti Asuhan PutiBungsu atau mewakafkan kepada Tergugat Dasimar. Bahwa bukti T 1 dan T 2 tidak ada aslinya, juga terhadap bukti T 1 danT 2 tersebut tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun dan tidak jelasHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT.
Register : 22-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Tlb
Tanggal 12 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
2518
  • ahliwaris adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf(b) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 05-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA MALANG Nomor 307/Pdt.G/2018/PA.MLG
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
1.Hadi Purwoko bin Pangi Soeyanto
2.Hariyono bin Pangi Soeyanto
Tergugat:
Yuliati binti Sugiman
6412
  • poin 12 (dua belas);Putusan Nomor : 307/Pdt.G/2018/PA.MLGHal. 6 dari 12 halaman23.24.25.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, menyebutkan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf