Ditemukan 11435 data
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
368 — 231
lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
94 — 27
pesertamelaksanakannya kemudian peserta ujian tersebut dibantu oleh TimTerdakwa melalui Nomor KTP peserta masingmasing lalu masuk keling ujian CPNS kemudian tim Terdakwa bekerja membuka kuncijawaban dengan memakai kode nomor KTP, sehingga peserta yangdibantu memperoleh nilai ujian yang tinggi, dan Terdakwa jugamenyampaikan ada beberapa orang yang diandalkan oleh Terdakwadalam membatu masuk PNS tersebut antara lain Saksi4 (PegawaiBKN pusat), adik kandung Menpan periode 2013 (nama tidak tahu),anggota DPR RI partai
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
165 — 120
250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
46 — 52
Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
360 — 191
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
116 — 57
Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
202 — 55
Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
147 — 72
Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
152 — 93
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
PT. Catur Jaya
Tergugat:
Carlson Hotels Asia Pasific PTY Limited
312 — 110
pengadilandengan posisi para pihak: yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindaksebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata:Hal 23 Putusan No.433/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. 12.13. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa, sengketa terjadi di antara para pthak, paling kurang di antara duapihak, berarti gugatan perdata bersifat partai
36 — 3
Berdasarkan hal itu, maka bukti P.1, P.2, P.7, danP.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang diajukan PenggugatKonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi sahdari suatu akta di bawah tangan yang dibuat secara partai, knusus dibuat sebagaialat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengandemikian bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan
92 — 53
bertanda tangan dalam surat pernyataantertanggal 21 Agustus 1981 tersebut saat itu orang tua Tergugat Itidak mau bertanda tangan, sehingga LA BARA terpaksamenitipkan surat pernyataan tersebut di rumah orang tuaTergugat I dengan menyampaikan pesan yang bernada ancamanpada waktu itu bahwa ZIMA dan LA WELA harus tanda tanganisurat ini dan kalau kalian tidak tanda tangan, maka saya akanlaporkan kalian kepada pihak berwajib dan kalian akandianggap/dicap sebagai pengikut organisasi terlarang yaitu PKI(Partai
105 — 38
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :Pasal 87 ayat (4) : PS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
296 — 193
Mshkepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutin Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang dinegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya dilantik oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengahyang berkedudukan
M. RAKA MULYA PRATAMA, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
248 — 157
Kelakuan ataua perkataan di muka khalayak ramai atau berupatulisan yang melanggar disiplin.Melakukan bunuh diri meghindari penyidikan adan atau tuntutanhukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yangdilakukannyaMenjadi anggota atau pengurus partai politik yang diketahuikemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partaipolitik dan setelah diperingatkan masih tetap mempertahankanstatusnya ituHalaman 15 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLGi) Dijatuhui hukuman disiplin baru dua kali
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
168 — 61
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
1.Tn. ANGGI MARTIYO
2.Ny. DWI SEKARSIWI AT
Tergugat:
2.Ny. SOEKIRAH
3.Tn. SUWITO
4.Ny. SRI SETYAWATI
145 — 21
TindakanA bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata;Bahwa salah menarik Pihak yaitu TERGUGAT II dan TERGUGATlll ke dalam Gugatan yang jelas tidak ada hubungan hukumdengan Objek Sengketa yaitu jual beli sebidang tanah danbangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216/ KelurahanBanjarejo, dengan Surat Ukur (SU) No. 507 tanggal 15 Januari1982 seluas 480 M2, atas nama SOEKIRAH yang terletak di Jl.Terate, RT. 019 RW. 006, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman,
70 — 30
Saksi Samuel Pelletimu Alias Sammy, pada pokoknya menerangkan:Bahwa kenal dengan Terdakwa Syahrir Silawane selaku teman;Bahwa pada hari, Tanggal 24 Juli 2016 saksi hendak mencari mobil miliksaksi yang disewa oleh saudara Roby dari Partai PDIP Jakarta yang sedangberada di Masohi dan menginap di Hotel Irene, lalu melihat mobil Hyluxwarna Hitam yang biasanya dikemudikan oleh saksi Yunus Tampary,selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Yunus Tampary di Hotel Irene, yangNo Kamarnya saksi tidak ingat lagi