volume pekerjaan yang belum dibayar itudikemukakan dalam posita dan petitum gugatan dalam bentuk angkapersentase, maka akan membuat sisa masingmasing item pekerjaan itumenjadi lebih kabur dan belum pasti jumlah kubikasinya;Dalam posita dan petitum gugatan a quo, Pemohon Kasasi uraikansecara rinci dan konkrit/pasti jumlah nilai uang tuntutan ganti rugi akibatperbuatan melawan hukum yang belum dilunasi Tergugat dan II atassisa harga volume setiap item pekerjaan Penggugat, malah semakinkabur karena mendasari

Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum Judex Facti yang menyatakangugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur disebabkan tidakmenyebutkan secara jelas persen (%) atas volume item pekerjaan yangtelah dibayar dan persen (%) atas sisa volume item pekerjaan yang belumdibayar dan nilai uang yang dituntut untuk pembayaran sisa volume itempekerjaan yang belum dibayar, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah AgungRI dalam tingkat kasasi, karena pertimbangan dan pendapat hukum JudexFacti tersebut telah mendasari

ataupersentase nilai uang harga volume pekerjaan yang harus dibayar, diusul,dialokasikan, disahkan Tergugat dan II kepada Penggugat, adalah sebuahpertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dankeliru dalam menerapkan Hukum Formil Acara Perdata, karena Judex Factidalam perkara ini telah menuntut dan memaksakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencantumkan angka estimasi (bukan angka pasti)baik jumlah nilai uang maupun jumlah persentasenya dalam gugatansengketa a quo dengan mendasari

WILLYTANUMULIA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta WasiatNo. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapanNUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris diSidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah)mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.Bahwa dengan adanya pengesahan peralihan saham tersebut menjadikansemua sahamsaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA

WILLYTANUMULIA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta WasiatNo. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapanNUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris diSidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah)mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan No. 1477/PID/2020/PT SBYBahwa dengan adanya pengesahan peralihan saham tersebut

GRIETJE TANUMULIA dan EMMYTANUMULJA (berkas terpisah) karena mendasari Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 357/Pdt.P/2017/PN.Sby tanggal 24 Mei 2017 dan Akta WasiatNo. 246 tanggal 25 Oktober 2012, Repertorium No. 7880 yang dibuat dihadapanNUGRAHA ADI PRASETYA, pengganti SYLVIA GUNAWAN, S.H Notaris diSidoarjo walaupun saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah)mengetahui bahwa RUPS tidak kuorum.

Dalam posita dan petitum gugatan a quo, Pemohon Kasasi uraikansecara rinci dan konkrit/pasti jumlah nilai uang tuntutan ganti rugi akibatperbuatan melawan hukum yang belum dilunasi Tergugat dan II atassisa harga volume setiap item pekerjaan Penggugat, malah semakinkabur karena mendasari perkaliannya pada nilai estimasi dan prediksidisebabkan indikator perkalian dan perhitungan nilai uang atas sisavolume setiap item pekerjaan itu untuk dapat diusulkan, dialokasikan dandisahkan dalam APBA, disamping

tingkatKasasi;Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum Judex Facti yang menyatakangugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur disebabkan tidakmenyebutkan secara jelas persen (%) atas volume item pekerjaan yangtelah dibayar dan persen (%) atas sisa volume item pekerjaan yang belumdibayar dan nilai uang yang dituntut untuk pembayaran sisa volume itempekerjaan yang belum dibayar, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah AgungRI dalam tingkat kasasi, karena pertimbangan dan pendapat hukum JudexFacti tersebut telah mendasari

ataupersentase nilai uang harga volume pekerjaan yang harus dibayar, diusul,dialokasikan, disahkan Tergugat dan Il kepada Penggugat, adalah sebuahpertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dankeliru dalam menerapkan hukum formil Acara Perdata, karena Judex Factidalam perkara ini telah menuntut dan memaksakanPenggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencantumkan angkaestimasi (bukan angka pasti) baik jumlah nilai uang maupun jumlahpersentasenya dalam gugatan sengketa a quo dengan mendasari

Putusan No. 84/PDT/2016/PT.DKI.Sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan tidakberitikad baik Tergugat kemudian menyatakan dalam SuratKeputusan Penolakan Klaim, bahwa Sertifikat Asuransi BATAL DEMIHUKUM, dengan mendasari pada Bagian C tentang Pernyataan danKuasa di dalam SPAJK yang ditandatangani oleh Alm.

Agoes Soegiarto telahmengetahui dirinya menderita gangguan hati (kista & lesi pada daerahhati) sebelum menandatangani SPAJK pada tanggal 18 Februari2013..Dalil yang mendasari penolakan klaim oleh Tergugat tersebutmerupakan dalil yang mengadaada untuk menghindarkanTergugat dari kewajiban membayar klaim, dikarenakan dapatPenggugat uraikan fakta yang sebenarnya sebagai berikut :1) Penggugat selaku isteri baru mengetahui adanya keluhan dariAlm.

Mitra Keluarga Kemayoran, sehinggaPenggugat tidak mengetahui Tergugat memperolehdokumen CT Scan Abdomen tertanggal 21 Juli 2011 daripihak mana.Kemudian Penggugat memperoleh dokumen CT ScanAbdomen tertanggal 21 Juli 2011 setelah adanya SuratKeputusan Penolakan Klaim dari Tergugat (BuktiP18).Setelah menerima dan membaca dokumen CT Scan Abdomentertanggal 21 Juli 2013 tersebut, sangat jelas sekalibahwa Tergugat tidak dapat mendasari penolakan klaimsebagaimana Surat Keputusan Penolakan Klaim hanya karenaAlm

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?

Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.

Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.

Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari

Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.

Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada

Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.

PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.

hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari

., dan dua orang saksi.Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat adalah antarapenggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah diKecamatan Samarinda llir pada tanggal 23 September 2011, dan sejak awalmenikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmoniskarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatsering/suka mengkonsumsi narkoba dan apabila tidak mengkonsumsi narkoba/sabusabu tersebut Tergugat selalu marahmarah yang puncaknya

;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yangdikuatkan bukti (P.1), Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yangsah, maka Para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yangdibenarkan sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

2020,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4); Halaman 4 dari 9 halaman,Putusan Nomor 0810/Pdt.P/2020/PA.PAS.Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap padadalil permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan denganputusan int ;Hal. 3 dari 9 hal No. xxxx/Pdt.P/2017/PA.PoPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atas nama : HajiIderis Kunang;Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa dan tidakdapat melakukan perbuatan hukum, maka semua hak anak tersebut wajib mendapatkanperlindungan hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 107 dan 110 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Penetapan Wali sudahpatutdipertimbangkan untuk dikabulkan, sebab alasan yang mendasari

Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibinMace Gakad AS yh ila jag yl gis qalallge g alll ye Quik ple pluaillArtinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

mengajukan suatu bukti apapun lagi,selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap padadalil permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan denganputusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dan balik nama beberapa bidang tanah atas namaPemohon dan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasadan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka semua hak anaktersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sesuaidengan maksud pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatasmaka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untukPenetapan Wali sudah patut dipertimbangkan untuk dikabulkan,sebab alasan yang mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Penetapan Nomor 0368/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama KHUMAINAH lahir pada tanggal 13 Juni 2003 denganseorang lakilaki yang bernama AKHMAD SUBAKIR akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan PasrepanKabupaten

Undangundang Nomor 3Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yangberbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun waliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari