tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmembeli, menjual, menerima atau memperoleh shabu shabu danterdakwa bukan juga dari lembaga yang memperoleh jijin untukmenyalurkan narkotika jenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009

tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmemiliki, menguasai, menyediakan shabu shabu dan terdakwa bukanjuga dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan narkotikajenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalamPasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO dan saksiMIFTACHUL HUDA diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukanoleh

pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwabukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin,dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitiandan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabuHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Bonbukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan melainkan melaluiBACHTIAR

Abdul Malik Bin Marhapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menyatakan terdakwa ACHMAD FAIDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD FAIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Pen.Pid/2013/Pn.Sda sejak tanggal +415 Maret 2013 sampaidengan tanggal 13 Mei 2013; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara ; Telah mendengar keterangan saksisaksi ; Telah mendengar keterangan Terdakwa ; Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal21 Maret 2013 , yang pada pokoknya menuntut :1.Menyatakan terdakwa ACHMAD FAIDIN bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Sidoarjo atau setidaktdaknya ditempat linyang termasuk dalam wikyah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memenksa danmengadili perkara in, yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilkukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat didepan Pabrk Gula (PG) Watutulis

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan; 3. Yang tidak memiliki izin edar; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur tersebut;Ad. 1.

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan: Sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, lebih lanjut dalam pasal 1 angka 8UndangUndang R.I.

Menyatakan terdakwa ACHMAD FAIDIN tersebut diatas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD FAIDIN dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000, (dua ratusribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

SUMANTO BIN AGUS KH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menyatakan terdakwa DODY RAHMAN SAPUTRA ALS SUMANTO BIN AGUSKH secara sah dan menyakinkan terbukti bersalan melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum;2.

Nganjuk atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut: Bahwa awalnya Terdakwa DODY RAHMAN SAPUTRA

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

, penyimpanan, pengolahan,promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan denganPeraturan PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat danbarang bukti bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan juga seorang apotekeratau asisten apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidangfarmasi/obatobatan;Menimbang,

SUMANTO BIN AGUSKH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatansebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

Menyatakan terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGI LILLAH Alias KAPI Bin ANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN MUTU ; 2.

Menyatakan terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGI LILLAH Alias KAPI BinANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian mengedarkansediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar kesehatansebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;2.

keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengansadar atas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangaitetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Terdakwa tidak mempunyaipengetahuan di bidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan mutu telah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa KAHFI ZAHRA ARINGGILILLAH Alias KAPI Bin ANJAS PUTRA DEWA telah terbukti secara sah danmeyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu, oleh karenanyaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasanpemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman kepada Terdakwaperlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagiterdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Haribudin Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi/Obat Tanpa izin Edar.

Sus/2018/PN PblPertama:Bahwa Terdakwa AHMAD HARIBUDIN Bin SULAIMAN pada hari Rabutanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di di koskosan terdakwa Jin Sunankalijogo Kel Jati Kec mayangan Kota Probolinggo atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilanNegeri probolinggo, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal

106 ayat(1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal dari saksi RITA DWI FADILA menemui terdakwa di kos kosanuntuk membeli pil 20 (dua puluh ) butir pil Trinexypenidyl dengan hargaRp.50.000.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Mayangan kota Probolinggo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur ke2 telah terpenuhi;Ad.3.Memproduksi atau mengedarkansediaanfarmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam20.00 wib. sdri.

Menyatakan Terdakwa Ahmad Haribudin Bin Sulaiman tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi/Obat Tanpa izin Edar.2.

Menyatakan Terdakwa Ir.Sudarmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;3.

SUDARMANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasalHal.1 dari 27 halaman putusan pidana nomor 855/Pid.Sus/2015/PN.Dps106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang

DESAK KETUT ANDIKA ANDAYANI, Apt., bila obattradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi maka keamanan, khasiat, dan mutunyatidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secaralaboratorium bahkan apabila mengandung bahan kimia berupa obat Paracetamol danPiroksikam sesuai dengan hasil pengujian laboratorium bila dikonsumsi sembarangan sertapenggunaan dalam jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi,maka mengakibatkan halhal yang tidak diinginkan

1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanatau Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan,Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative makaMajelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti di depan persidangan, yaitu :Dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi

berupa kurang lebih sebanyak 90 macam di TokoObat milik terdakwa sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu yang diperolehnya diperolehdari sales yang datang ke Toko Obat milik terdakwa.Dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telahterpenuhi.Ad.3.

Yang pada pokoknya menerangkan :Hal.21 dari 27 halaman putusan pidana nomor 855/Pid.Sus/2015/PN.DpsBahwa setelah ahli perhatikan dari labelnya/kemasannyabarang bukti obat tradisional dalam berbagai macam kemasanbila dikaitkan dengan definisi sediaan farmasi adalahtergolong sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, karena penandaan nomorregistrasi untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalahTR (untuk

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZA WILLY ARDYANSAH BIN SUKARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00

Menyatakan Terdakwa RIZA WILLY ARDYANSYAH BIN SUKARD telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diatur dandiancam dalam Pasal 196 UndangUndang R.I. No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami ;2.

PERMATASARI yang pada saat ituHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.JbgSaksi DEWI PERMATASARI menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pildouble L (Triheksiphenidil HCL) diberi oleh Terdakwa RIZA WILLYARDYANSAH secara gratis tanpa disertai resep dokter dan ketika memberikanpil double L (Triheksiphenidil HCL) kepada Saksi DEW!

Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HClharus didapat dari Sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

Menyatakan Terdakwa MIRNA Binti (Alm) BASTIAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; -----------------------------------------------------------------------------------------2.

tanggal11 November 2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : TeMenyatakan terdakwa MIRNA Binti (Aim) BASTIAR telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya dirumah terdakwaMIRNA Binti (Alm) BASTIAR, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenangmemeriksa dan mengadiii perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(7), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya hari senin tanggal

Dengan diberi Nomor Lab : 389/L/D/N/2015, berupa 5 (lima) butirtablet warna laming dengan penandaan "Nova" pada satu sisi danDMP pada sisi lainnya dengan hasil pemeriksaan adalah positifmengandung Dekstrometorphan ;"""Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/20 15/PN.Rta Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. ZenithPharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edarsebagaimana berdasarkan keterangan dari ahli Septi Heryani S.

Farmtelah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala BadanPOM RI Nomor : P0.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 PerihalPembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian KegiatanProduksi Sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasarankarena sudah tidak ada lagi dan sudah tidak di edarkan oleh pihakdistributor dan sediaan farmasi jenis Dektrometrofan sudah dibatalkanijin edarnya sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.135.06.13.8534 tahun 2013 tentang

Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya dirumah terdakwaMIRNA Binti (Alm) BASTIAR, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenangmemeriksa dan mengadiii perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dankemanfaatan dan mutu,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: nnn nono nnn nnn

Menyatakan Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR Bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, KEMANFAATAN DAN MUTU;2.

Menyatakan Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR Bin SAMSURIbersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 229 nn nnnnn nce nnnnon2.

Sawoo, Kab.Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, sesuai Pasal98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Halaman 3Putusan No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Png.

dimana atas saran saksi KENTUSdisuruh menghubungi Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR BinSAMSURI dimana kata Terdakwa barang berupa Pil LL tersebut ada ; Bahwa saat Terdakwa dan saksi ERIK Alias GOPEK ketemu maka saksiGOPEK menyerahkan uang senilai Rp. 80.000, dan diterima oleh Terdakwadimana Terdakwa juga menyerahkan 80 butir Pil LL kepada saksi ERIK AliasGOPEK di warung tersebut ; 200222 nono nnn en nnnennnnen Bahwa menurut ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yangbertugas sebagai Staf Depo Farmasi

Sawoo, Kab.Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caraSEDAGal DEPIKUT ~~~~ nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nana nnnnnmnnnncnnan= Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi ERIAlias GOPEK yang bertanya pada saksi KENTUS dimana

Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR BinSAMSURI dimana kata Terdakwa barang berupa Pil LL tersebut ada ; Bahwa saat Terdakwa dan saksi ERIK Alias GOPEK ketemu maka saksiGOPEK menyerahkan uang senilai Rp. 80.000, dan diterima oleh TerdakwaHalaman 4Putusan No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Png.dimana Terdakwa juga menyerahkan 80 butir Pil LL kepada saksi ERIK AliasGOPEK di warding tersebut 5 ~~ n= a nnnnm nnn nnn nnn nnn nnnnnn Bahwa menurut ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yangbertugas sebagai Staf Depo Farmasi

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Sahru Gunawan alias Oki, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat 1, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan terdakwa SAHRU GUNAWAN Als OKI Bin AMRIDIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja Memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1)sebagaimana dalam tunggal Pasal197 UndangUndang Republik IndonesiaNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2.

,Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Ahli mengerti di hadirkan di persidangan sebagai Ahli sehubungandengan perkara Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin edar hanya dapatdiedarkan setelah mendapat Izin Edar.Bahwa Ahli sebagai Staf Infokom di BPOM Jambi, serta jabatan saksisekarang di BPOM Jambi sebagai pengawas Farmasi Makanan Ahli MudaBahwa Riwayat, SD Muara Talang, SMP Jambi 1985, SMF tahun 1998,UNTAG Tahun

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana di maksuddalam pasal 106 ayat (1);4.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalampasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 menyebutkan sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkanketentuan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuanperaturan

Menyatakan terdakwa terdakwa Sahru Gunawan alias Oki, tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Turut serta Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat 1, sebagaimana dalam dakwaantunggal:2.

Menyatakan terdakwa MOCH NASIR PRASETYO BIN MOCH UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" ;2.

NO.REG.PERK : PDM 413/JOMBA/06/2017, sebagai berikut :DAKWAAN :Bahwa terdakwa MOCH NASIR PRASETYO BIN MOCH UMAR, pada waktusekitar akhir bulan Maret 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2017, bertempat di Swalayan Kraton Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

Jombang menerangkan bahwa secaraaturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCI harus didapat dari sumber resmidengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakathanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.1) ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP)).

Barang Siapa ;Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan ;Dengan segaja ;Memproduksi atau mengedarkan ;go FPF NSediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu ;Ad. 1.

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhistandartdan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandanmutu :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memenuhistandart dan/atau persyaratan keamanan, kliasiat atau kemanfaatan danmutu yakni tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dengan ketentuanvang telah ditetapkan oleh pihak berwenang terkait dengan pemeliharaansediaan farmasi

Menyatakan terdakwa MOCH NASIR PRASETYO BIN MOCH UMAR telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart keamanan dan mutu" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ayangga Megistra Jaqualina alias Megi terbukti diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa ijin yang sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Menyatakan terdakwa AYANGGA MEGISTRA JAQUALINA Alias MEGI bintiGAGUK WINDRA WIJAYA melakukan perbuatan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atauHalaman 1 dari 14 Perkara Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Kdrpersyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutuSebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaankesatu;2.

didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa AYANGGA MEGISTRA JAQUALINA Alias MEGI bintiGAGUK WINDRA WIJAYA pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sekirapukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam Bulan Agustus tahun 2019 bertempat di area GOR Joyoboyo KelurahanBanjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau tempat lain yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja memproduksi,atau mengedarkan sediaan farmasi

yang 2000 pil double Llainya saksi MOHAMAD AGIS FIKRI BIN BUNAWAN meminta kepada terdakwaAYANGGA MEGISTRA JAQUALINA Alias MEGI binti GAGUK WINDRA untukmenjualkannya dan menyuruh untuk membayar jika pil double L tersebut laku danpil double L tersebut akan dijual terdakwa AYANGGA MEGISTRA JAQUALINAAlias MEGI sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) per satu bungkus plastic isi1000 (seribu) butir.Bahwa saat terdakwa AYANGGA MEGISTRA JAQUALINA Alias MEGI bintiGAGUK WINDRA WIJAYA mengedarkan sediaan farmasi

Sus/2019/PN KadrMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendakidan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, walaupun didalam KitabUndangUndang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisitentang kesengajaan atau dolus intent opzet akan tetapi didalam Memorie vanToelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendakidan mengetahuli;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sedian farmasi sebagaimanadalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor : 36

Menyatakan terdakwa Ayangga Megistra Jaqualina alias Megi tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa ijin yang sahsebagaimana dalam dakwaan tunggal:;2.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ALHABSI alias AMAT bin HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan

tanggal 4 Desember2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.2.Menyatakan Terdakwa RAHMAT ALHABSI alias AMAT bin (alm) HAMZAH,bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

NIP.19620329199303 1 001 Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika,Obat Tradisional dan Produk Komplemen.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.AtauKedua:Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN MtpBahwa terdakwa RAHMAT ALHABSI Alias AMAT Bin (Alm) HAMZAH, padawaktu dan tempat sebagaiamana telah diuraikan dalam dakwan Pertama diatas,sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedar setelah

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

pasal dakwaan penuntut umum ini maka MajelisHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Mtpterlebin dahulu akan membuktikan adanya perbuatan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "memproduksi dalam KamusBesar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan dalam KamusBesar Bahasa Indonesia adalah "membawa (menyampaikan) surat dan

Menyatakan Terdakwa RAHMAT ALHABSI alias AMAT bin HAMZAH tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;2.

Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan

Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga

Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi

, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.

, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.

2020 atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2020 sekitarpukul 16.25 Wib bertempat di warung dekat SPBU Kaliulu Cikarang Jalan GatotSubroto No.23 Desa Karangraharjo Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan dan jika Terdakwa mengkonsumsi piltersebut bawaan Terdakwa merasa lebih tenang dan percaya dirisehingga Terdakwa tidak takut pada siapapun;Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium PENGUJIANMUTU BAGIAN FARMASI PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATANPOLRI yaitu :a.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) UndangundangKesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul17.00 WIB bertempat Jembatan Merdeka PebayuranRengasdengklok,tepatnya di Kp.

berdasarkan uraian fakta hukum diatas, makadengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa Karsum als Cua Bin Nipan tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);4.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPARDI Als KIPLI Bin SAMARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan denda

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPARDI Als KIPLI Bin SAMARItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaTanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman dan mengedarkansediaan farmasi

Selanjutnya pasal 39menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah.Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telahdilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabilahal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yangberhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan

mengenai pola peredarannya, siapa yang bolehmengedarkannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terdakwamerupakan orang yang awam terhadap obatobatan atau sediaan farmasi,terdakwa juga bukan seorang apoteker, atau seorang ahli farmasi yangmemilki kKewenangan menjual obatobatan yang termasuk dalam kategoriobat keras sebagaimana ketentuan UndangUndang;Menimbang bahwa, bahwa pil Thyriheksipenidil yang terdakwa milikitersebut dibeli secara tidak sah dan kemudian dijual kembali untukmendapatkan

Unsur yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan

Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPARDI Als KIPLI Bin SAMARI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman danmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2.

Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Zaini terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Saniah als Mama Rani binti M.

Zaini pada hari Jumat tanggal 16Maret 2018 sekira jam 16.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihdalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih dalamTahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Bawah Rt 03 Desa Mekarpura Kecamatan PulauLaut Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksadan mengadili, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

MK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin EdarCarnophen Tablet, ternyata obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izin edar dankegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur11kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut

Zaini telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan)bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaPURWANTO Als BRENG Bin SURItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaPURWANTO Als BRENG Bin SURItersebut di atas oleh karena itu dengan

BRENG BinSURI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu kami;Be Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

Kediri atau setidaktidaknyadalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Gprmemiliki jin edar sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) Undangundang RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekirapukul 23.00 wib terdakwa membeli pil LL dari sdr.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidakmempunyai keahlian dalam kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang KesehatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Dengan dengan sengajamemproduksi ataumengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standardan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Selomanen,Rt/Rw. 002/010, Ds.

Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als BRENG Bin SURI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2.