Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama AkhmadBaihaki, S.E., NIP. 197601112001031001, Pangkat/Golongan PenataHalaman 1 dari 6 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/190/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatansebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Akhmad Baihaki, S.E., NIP.197601112001031001, Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a), JabatanPengadministrasian Data Keuangan, Unit Kerja Dinas Pendidikan,Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;4.

Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 78/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Mei 2020 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 41/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 11 Desember 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM

:Mewajibkan kepada Termohon' Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/190/KUM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Akhmad Baihaki,S.E.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Barito KualaNomor: 188.45/190/KUM/2019 tentang Pemberhentian

Ciriciri tersebut Sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ;Bahwa saksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungji;Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa burung jenisTiong Emas/Beo (Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculusgalgulus) diperuntukan untuk dijual, adapun pembeli dari burungtersebut datang sendiri ke toko/kios milik terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, kedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut 662 Tiong Emas (Gracula religiosa).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

RUSTAM EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaTamban Muara Rt. 4 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa nama tersebut bertindak untuk dan atas nama dalamkedudukkannya selaku Ketua berdasarkan Surat Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum/2008, tertanggal 17 April2008 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Tamban Muara Kecamatan TambanKabupaten Barito Kuala periode 20082014

surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin pada tanggal 12 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 08/G/2012/PTUN.BJM, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Ketua BPD (Badan PermusyawaratanDesa) Tamban Muara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala periode20082014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/410/Kum

Arsyad sebagai Anggota.7 Anang Asim sebagai Anggota.3 Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merasa berkeberatan atas terbitnya suratKeputusan a quo karena sangat merugikan Penggugat secara moral yang disebabkantanpa adanya kesalahan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Penggugatdiganti sebelum habis masa jabatan sampai tahun 2014.4 Tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor : 188.45/334/KUM/2011tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Antar Waktu BadanPermusyawaratan Desa (BPD

Februari 2012yang mana menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu 90 hari.Bahwa berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor188.45/334/KUM

seperti semula.Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biayaperkara.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang menjadi objek sengketa in litis adalah Surat KeputusanBupati Barito Kuala Nomor : 188.45/334/KUM/2011 tentang Pengesahan danPengangkatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TambanMuara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 tanggal 30 Desember2011;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapanpada hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2012

Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, kKedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.

Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, Kedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN PIkLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix Il CITES.

(seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) atas nama Penggugat (A.

(Seratus empat pulu juta rupiah)diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018,tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000.

R10.PR.1/229/KUM/2018tertanggal 19 Mei 2020 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat IIdengan Tergugat I:f.

Tanggal16/08/2017 dan Perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/0229/KUM/2018.Tanggal 17/09/2018 yang sudah berakhir masa berlakunya dengan adanyapembaharuan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat (A.RAKHMAT, SE) bersama Tergugat dan Tergugat II sesuai ADDENDUM II(dua) perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/ 0229/KUM/2018 Tanggal19/05/2020.

(Seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang denganPerjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018jumlah kredit Rp. 200.000.000.

Terdakwa dari Riki Rikardo sebesar Rp.275.000(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang Terdakwa beli tersebutbukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan ataupenyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untukdiperdagangkan.Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Halaman 3 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLBahwa Terdakwa tidak memiliki

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingAtas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.3.

.1/6/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 ManisJavanica (trenggiling).Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingA.

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorHalaman 8 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Elpin Kum binti Abdul Wahab Kum) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Marten Mohi bin Kadir Mohi);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Elpin Kum bintiAbdul Wahab Kum untuk menikah dengan lakilaki bernama Marten Mohi binKadir Mohi;3.

Salmi Kantu binti Udin Kantu (Sepupu dari calon mempelai wanita)memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sww Hal. 5 dari 18 Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Abdul Wahab Kum danSiano Podju; Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkananak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama Elpin Kum bintiAbdul Wahab Kum dengan calon suami anak para Pemohon bernamaMarten Mohi bin Kadir Mohi namun di tolak oleh KUA Kecamatan BonePantai

Warni Tajiru binti Raden Tajiru (Keponakan Pemohon) memberikankesaksian dibawah sumpah sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Abdul Wahab Kum danSiano Podju;Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Sww Hal. 6 dari 18 Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkananak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama Elpin Kum bintiAbdul Wahab Kum dengan calon suami anak para Pemohon bernama MartenMohi bin Kadir Mohi namun di tolak oleh KUA Kecamatan Bone Pantaikarena anak

bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para PemohonElpin Kum binti Abdul Wahab Kum dengan calon suami anak para Pemohonbernama Marten Mohi bin Kadir Mohi, karena keduanya telah bertunangan sejakkurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan sehingga segeradinikahkan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya denganalasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah.Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Elpin Kum binti AbdulWahab Kum dengan calon suami anak

Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon danPemohon II (Elpin Kum binti Abdul Wahab Kum) untuk menikah dengancalon suaminya bernama (Marten Mohi bin Kadir Mohi);3.

Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/190/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada CATUR TRIASTONO,SE., NIP.197411171998031006, Tempat Tanggal

Sehubungan dengan pencabutan KeputusanBupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016adalah tidak sah maka objek sengketa pun beralasan hukum dinyatakan tidaksah;i.

Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkanmelalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11Februari 2016;5. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat dkk berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11Pebruari 2016 ;6.

(fotokopi Sesuai aslinya);Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 73 /KUM /2016, Tertanggal 11 Februari 2016 Tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah atas nama Catur Triastono, SE.

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiBarito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE, yang didalam keputusan tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah

, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.3 Memerintahkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap :a.1 Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa hanyalahKeputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktuanggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2 Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten BanjarMasa Jabatan Tahun 2009

Menyatakan sah dan benar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014;3. Menolak perintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 2009 2014;4.

Bukti P.1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota Partai PersatuanPembangunan Nomor 15.18.008.00000, atas nama Muaddin ;tSBukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0350/KUM/2009, tertanggal 29 Agustus 2009Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;aaBukti P.3.: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggal 1 Nopember

BapakGubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggalHalaman 15 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUNBJM166. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti16T.6T.7T.8T.9T.10:T.1l :T.12:T.13:T.14:1 November 2012 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu.

>- 2 X 20 Hp 1989 1 Rotary System - - - 2 X 30 Hp 1989 1 Conveyor Pembuang Sisa Log Kum

60 m 1989 1 8 Reeling dan Unreeling Machine - Kum

Sum Korea PC-9 30-70 m/mnt 1989 1 12 Slitter & stocker Machine Kum Sum Korea 9 - 1

Sum Korea 5 - 1989 1 14 Auto Clipper Kum Sum Korea 5 - 1989 1 15 Auto Feeder <

td>Kum Sum Korea - - 1989 1 16 Rotary Chip Kum Sum Korea - - 1989 1 Pisau Rotary

1989 1UnreelingMachineRoll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = 2 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Sum Korea 1Dak9 100cm 1989 1Roll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Kum Sum Korea PC9 3070 1989 1Cliper m/mnt12 Slitter & Kum Sum Korea 9 1stockerMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/Belt 1989 113 Slitter & Kum Sum Korea 5 1989 1stockerMachine14 Auto Clipper

Kum Sum Korea 5 1989 115 Auto Feeder Kum Sum Korea 1989 116 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1 Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea

Auto Kum Sum Korea 5 = 1989 1Clipper15 Auto Kum Sum Korea 1989 1Feeder16 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea PC9 3070 1989 3mm/mntBelt conveyor model

23/Pdt.Bth/2018/PN Sak Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = = 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Korea 1Dak9 100cm 1989 1SumRoll 1989 1PengulungTransmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Cliper Kum Korea PC9 3070 1989 1Sum m/mnt12 Slitter & Kum Korea 9 1stocker sumMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/ 1989 1Belt13 Slitter & Kum Korea 5 1989 1stocker sumMachine14 Auto Clipper Kum Korea 5 1989 1Sum15

Auto Feeder Kum Korea 1989 1Sum16 Rotary Chip Kum Korea 1989 1SumPisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Korea Panel 1989 1sumKipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor = 1989 1model kawatjarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller dyer Kum Korea 1989 1 Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak sumKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Korea PC9 3070 1989 3sum mm/mntBelt

perkara inl; Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidikadalah benar; Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah melakukan penodonganterhadap sopir dump truk; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin Desa Muara BaharKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin; Bahwa Terdakwa melakukan penodongan tersebut bersama rekanrekan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang antara lain Saparudin bin Pardi,Bogel dan Kum

Setelah itu Terdakwa dan Saparudin menggunakansepeda motor menuju rumah Bogel, selanjutnya Saparudin bersama Kummenunggu di pondok di belakang rumah Bogel untuk merencanakanpenodongan lalu Bogel menunjukan tempat sasaran, kemudian pada hariKamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di JalanJembatan Patin Bogel dan Kum menyetop mobil Dump truk yangdikemudikan oleh Korban, pada saat itu Korban berkata Mau kemana,dijawab Bogel Mau kesimpang Genggom, setelah itu Terdakwa danSaparudin keluar

Setelah itu Terdakwa dan Roki menggunakan sepeda motormenuju rumah Bogel, selanjutnya Terdakwa bersama Kum menunggu dipondok di belakang rumah Bogel untuk merencanakan penodongan laluBogel menunjukan tempat sasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogeldan Kum menyetop mobil Dump truk yang dikemudikan oleh Korban, padasaat itu Korban berkata Mau kemana, dijawab Bogel Mau kesimpangGenggom, setelah itu Terdakwa dan Roki keluar dari

menunggu di pondok dibelakang rumah Bogel untuk merencanakan penodongan lalu Bogelmenunjukan tempat sasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogeldan Kum menyetop mobil Dump truk yang dikemudikan oleh Korban, padasaat itu Korban berkata Mau kemana, dijawab Bogel Mau kesimpangGenggom, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II keluar dari semaksemaklalu naik ke dalam mobil dan duduk di depan, sementara Bogel dan Kum naikke atas bak belakang

Setelah ituTerdakwa Il dan Roki menggunakan sepeda motor menuju rumah Bogel,selanjutnya Terdakwa II bersama Kum menunggu di pondok di belakang rumahBogel untuk merencanakan penodongan lalu Bogel menunjukan tempatsasaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul16.30 WIB di Jalan Jembatan Patin lalu Bogel dan Kum menyetop mobil Dumptruk yang dikemudikan oleh Korban, pada saat itu Korban berkata Maukemana, dijawab Bogel Mau kesimpang Genggom, setelah itu Terdakwa Halaman 18 dari

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017Peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan RI NomorNo.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017, bertentangan dengan UU No.41TAHUN 1999.Bahwa dalam konsideran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor No.17/MENHLK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tersebutdiatas yang menjadi landasan hukumnya antara lain adalah UndangUndang Nomor 41 tahun 1999, didalam UndangUndang No.41 Tahun 1999tersebut sama sekali tidak diatur tentang Kawasan Fungsi LindungEkosistem Gambut.Sehingga berdasarkan

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8A ayat(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti 1.1) bertentanganHalaman 24 dari 51 halaman.

Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 3huruf e, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa dengan pengaturan Pasal 23 A ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti T.1) secara materiil telah mengisi kekosonganHalaman 29 dari 51 halaman.

Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.40/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada UsahaHutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut (Bukti T1.)

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti; Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN MtpPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi, dimana untuk Buaya Muara (Crocodylus porosus);Bahwa Sampai saat ini BKSDA Prov.

.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi Nomor Urut 58.

Snt1.terganggu serta menjadi obyek perburuan dan perdagangan ilegal satwaliar;Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

.1/8/2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang di lindungi Nomor Urut 23 yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi No.

sebagaimana tercantum dalam lampiran hal 24 kolom No. 662 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat(2) huruf a UndangUndang R.I.

Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung!

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;4.

Bin ZAKARIAAGAN, diketahui bahwa burung jenis Serindit Melayu dan Jenis Tiong Emastersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P,106/Menthk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menthk/Setjen/Kum.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, dan keduajenis burungtersebut terdapat dalam daftar dengan Nomor urut 551 Serindit Melayu(Loriculus Galgulus) dan

Ciriciri tersebut sesuai dengan ciriciri dariburung Serindit Melayu (Loriculus galgulus) ; Bahwasaksi mengetahui bahwa burung dengan jenis Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan Serindit Melayu (Loriculus galgulus) adalahtermasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa

Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MenlIhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN KsnYang Dilindungi, kKedua jenis satwa tersebut terdapat dalam daftardengan nomor urut 551 Serindit Melayu (Loriculus galgulus) dan nomorurut662 Tiong Emas (Gracula religiosa).Bahwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Ksn10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama :MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

dan diancam Pidana Pasal 21 ayat (2) huruf aJo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal Peraturan Pemerintah RINo. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPermenhut LHK Nomor : 106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutanNomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi.Membaca Tuntutan Penuntut Umum No.

SusLH/2020/PT MDNJenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang DilindungiTUNTUTAN PENUNTUT UMUMMenyatakan bahwa Terdakwa RISWANSYAH Alias IWAN GONDRONGsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi

dalamkeadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 05 Tahun1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungidalam

. 1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi!

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam Dakwaan Tunggal Kami.2.

Pemohon:
1.YOSEPH RUDOLOF YOPI KILANGIN
2.MARINUS AMOKWAME
3.KAREL KUM
4.WILHELMUS WANMANG
5.HENGKI UAMANG
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

warna hitam, ekor warna hitam ujung putih, kaki warnakuning, tanpa dilengkapi dokumen yang memuat asal usul satwa dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Bali;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa,burung jalak putih terdaftar dengan nama ilmiah Strunus Melanopterus yangbernomor urut 153 dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dengan nomor urut 659 dengan nama ilmiah (latin)Acridotheres Melanopterus, dengan nama Indonesia : Burung Jalak PutihSayapHitam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamHalaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN GinPasal 40 ayat (2) Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018 dan satwa jalak putih sayap hitamtermasuk satwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheresmelanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa sejak dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1999 tanggal 27januari 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.20/mnlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah

.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidyp danKehutanan Republik Indonesia nomor P.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018,satwa jalak putih sayap hitam termasuk satwa yang dilindungi dengan namalatin acridotheres melanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa masyarakat tidak boleh memelihara sesuai pasal 21 ayat(2) huruf a : setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidyp dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnihk/setjen/kum.1/12/2018, satwa jalak putin sayap hitam termasuksatwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheres melanopterus dengannomor urut 659;Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas