PUTUSANNomor 3437/Pdt.G/2019/PA.Im.reliaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diSindang Indramayu , berdasarkan surat kuasa khusus ,tanggal 20 Mei 2019 , NO. 15/ Pdt PAW/ V / 19Kecamatan amatan Pasekan Kabupaten Indramayu ,dalam hal

MUSTAMIRI BIN MUDASIR , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ,tempat kediaman di Blok Badar Layar Terusan RT.03 RW. 02 Desa TerusanKabupaten Indramayu , berdasarkan surat kuasa khusus , tanggal 20 Mei2019 , NO. 15/ Pdt PAW/ V / 19 Desa Pabean Ilir Kecamatan amatanPasekan Kabupaten Indramayu , dalam hal ini dikuasakan kepadaH.WARSAEN T ,S.H, M.Si, Advokat Konsultan Hukum dari Kantor HukumH>WARSAEN T , S.H., M.Si & REKAN , Alamat Jalan Wirapati dibawahSsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

SUNADI BIN RAMIDAH , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,tempat kediaman di Blok Tembaga RT.03 RW. 01 Desa Lemah AbangKecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu , berdasarkan surat kuasakhusus , tanggal 20 Mei 2019 , NO. 15/ Pdt PAW/ V / 19 Desa Pabean llirKecamatan amatan Pasekan Kabupaten Indramayu , dalam hal inidikuasakan kepada H.WARSAEN T ,S.H, M.Si, Advokat Konsultan Hukumdari Kantor Hukum H>WARSAEN T , S.H., M.Si & REKAN , Alamat JalanWirapati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/1X/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melakukan pernikahan selanjutnyapada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggal dunia,selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/IX/2002; Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penatapan AhliWaris (PAW

No. 745 K/PID/2015dunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW) sehingga terbit kartu tanda penduduk yang berdomisili diKp.Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan KotaBogor.

No. 745 K/PID/2015bahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW)

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

BL3125 PAW dikembalikan kepada Terdakwa Amri bin Yusuf;

.08.308.408.508.6Bahwa sesuai dengan surat Tergugat I Nomor: 170/1914/DPRD/2013bertanggal 10 Juli 2013, perihal Usul Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD kabupaten Nias Barat yang Pindah Partai Politik atauMengundurkan diri yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten NiasBarat, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ; Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I kembali mengeluarkan suratbernomor 170/2072/DPRD/2013 yang ditujukan kepada GubernurSumatera Utara tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW

Penggugat ; Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak menghiraukan surat dari Pimpinan KolektifNasional Partai Demokrasi Pembaruan, hal ini terbukti pada tanggal 13 Agustus2013 Tergugat I telah mengirim surat kepada Tergugat II bernomor170/2179/DPRD/2013 perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu Sdra.16.17.18.19.20.21.22.Yamotuho Gulo, SE karena mengundurkan diri /Pindah dari Politik Lain ; Bahwa dari fakta dan uraian hukum di atas, tindakan Tergugat I yang telahmelakukan tindakan sistematis untuk melakukan PAW

NiasBarat ; no nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnBahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukantindakan tersistematis untuk melakukan proses Pemberhentian terhadap Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, dapat dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatigedad); 22200 022 on nen ene enen ene nee =eeBahwa adapun Perbuatan Tergugat IV yaitu telah mengeluarkan surat No.001/PKKPDP/NB/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal usulan PAW

Talibudi Lahagu, $.Th untuk masabakti 20132014, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; Bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV tersebut, sudah jelas tidak berlaku lagi bagiPenggugat untuk di PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dikarenakan : 22.1. Adanya putusan Mahkamah Konstistust No. 39/PUUXI/013 tertanggal31 Jul 2013 perihal Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undangundang No. 02Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undangundang 2 tahun 2008tentang Partai Politik ; 22.2.

Bahwa, dalam hal PARA TERGUGAT selaku AnggotaDPRD mengajukan permohonan mengundurkan diri makaterhadapnya akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),berdasarkan ketentuan hukum, peraturan perUndangUndanganyang berlaku;2.3.

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampaiada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht vangewijsde);3.

DalilDalil Tuntutan Provisi Dalam Surat Gugatan Kabur alias Tidak Jelas danTidak Tepat.Selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan oleh ParaPenggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugat ternyatajuga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain meminta kepadaMajelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1) MemerintahkanPara Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Para Tergugat..." dan 2) Memerintahkan Para Tergugat

Gugatan Para Penggugat Kurang PihakBahwa selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan olehPara Penggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugatternyata juga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain memintakepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1)MemerintahkanPara Turut Tergugat untuk menangguhkan/ menundaproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat...dan 2) Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugatmenjalankan, menerima

pelanggaranPeraturan Tata Tertib ataumelanggar etik.Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaanpeninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat Il secara tergesagesadengan merujuk pada Surat Tergugat No. 225/DPPPDA/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jaya untukHalaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.31.32.33.melakukan pergantian antar waktu (PAW

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukanbagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanyasangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat tersebutprematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum danbertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupa menerbitkanPeringatan (Sp1),

Pidie Jaya, belum pernah dibahas dan diputuskan olehMahkamah Partai Damai Aceh, maka secara hukum usulan PergantianAntar Watu (PAW) Penggugat belum memenuhi syarat dan harusdinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.I), suratperingatan kedua (SP.II), surat Teguran Keras, Surat permintaan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan SuratPeringatan Pertama (SP.Satu) dan Surat Pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan

Menyatakan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDAdan Pergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat), adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmateril bagi Penggugat..

Surat Tergugat II Nomor 052/SpIl/DPWPDA/PJ.2015 tanggal 29Agustus 2015 perihal Surat Peringatan (Il) yang ditujukan kepadaPenggugat sebagai utusan Partai di DPRK Pidie Jaya, bukan dalamkapasitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA;Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.*" Surat Tergugat II Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar WaktuSdr. Tgk.

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, setiap orangdengan sengaja dan tanpa hak wmendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaInformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:e Berawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

Timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;e Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;e Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di Jl.

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, barang siapamenyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkansesuatu hai, yang maksudnya terang supaya hai itu diketahui umum;:diancam karena pencemaran,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut:Halaman 4dari 12 halaman Putusan No.156/PID/2017/PT.SMRBerawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di JI.

SK825/DPP01/V/2013, tanggal 21 Mei 2013,yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, pada 14 Juni 2013, telahmengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) KepadaPimpinan DPRD, kabupaten Jember terhadap diri Para Penggugat,sebagaimana Suratnya sebagai berikut ;e Surat No.

Kabupaten Jember dan kepada Instansi Pemerintahlainnya Tentang Pengajuan PAW, adalah sangat bertentangan denganhukum dan oleh karenanya semua surat surat yang disampaikan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Surat Surat Keputusan yang di Terbitkan oleh TergugatIl dan Tergugat Ill, kepada Tergugat , adalah tidak sah dan cacat hukum,serta Surat Surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat , yang disampaikankepada Pimpinan DPRD, Jember dan kepada Instansi Pemerintah

Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD, KabupatenJember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatadalah tidak dapat dilaksanakan terlebinh dahulu sampaiadanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.Bahwa dari seluruh faktafakta tersebut diatas, sudah sangat jelas dannyata Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, , telah dapat dikatakan telahmelakukan Perbuatan melawan Hukum yang sangat meresahkan,membuat tidak nyaman sekaligus merugikan Para Penggugat sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat

Menyatakan bahwa Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD,Kabupaten Jember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatsebagai mana suratnya ;e Surat No. B0161/DPC01/VI/2013, Perihal Pergantian Antar Waktuterhadap ZAINUL HASAN ( Penggugat Ill) tertanggal 14 Juni 2013,yang di tandatangani oleh Abdul Latif,N, s,Th.I,M,Si, ( Ketua ) danAhmad Wafa, S,Sos,.M.Ag ( Sekretaris ).e Surat No.

Oleh karena dalam perkara aquo yakni gugatan Para Penggugat belum terbukti bahwa permasalahaninternal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulumelalui Mahkamah Partai dan/atau internal PKNU ;Bahwa untuk itu Hakim wajib berhati hati dalam penyelesaiannya jangansampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik sepertiPergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sehingga dengan demikianapabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah danatau Komisi Pemilihan

Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Sumberlesung;

; dan/atau (6)Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang merupakan bagian darikewenangan dari Pengadilan Negeri berdasarkan UndangUndangtersebutuntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Bahwa, pada awalnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatan (Tergugat IT) mengusulkan kepada Dewan PimpinanPusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) agar Penggugat diberhentikan darikeanggotaan Partai Bintang Reformasi sekaligus dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

Selatan, dan Gubernur untuk melancarkanagenda politik yang tidak mematuhi rambu hukum tersebut, maka Penggugatmemohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agarmenghentikan keseluruhan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama WawanMattaliu, S.Ksi untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo (inkracht vangewijsde);Bahwa, Penangguhan seluruh Proses PAW

Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;13 Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menunjukkaninstrument PAW telah disalahgunakan oleh segelintir elite partai untuk menjadialat efektif dalam menyingkirkan wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaandi DPRD yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai, akibatnyaeksistensi Anggota Dewan seperti Penggugat menjadi rentan dan sangat lemahserta sangat

Yangmemiliki landasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proses hukumdimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap berada pada partai yang sama(tidak pindah partai), Akibatnya makna "agar menghentikan seluruh proses PAW"menjadi kabur dan tidak jelas;Posita Dan Petitum Yang Tidak Berhubungan:Bahwa, surat gugatan yang dibuat Penggugat telah keliru karena antara posita denganpetitum tidak berkolerasi, dengan alasan sebagai berikut:a.

lanjut dibahas sebagai berikut:Pasal (11) ayat 3: Usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karenaalasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dari pimpinanpartai disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperolehkeuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan; "Apa kaitan antara Pasal (11) ayat 3tersebut yang mengatur tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten,Dengan permintaan penghentian proses PAW

Abdul Bari, SE( Musprov 6 Mei 2006 No. 14/Panlak DPPKS/V/2006 tentangPengangkatan DPP Inkindo KalSel) periode 2007 2008 sayaikut di PAW sdr. Ketua Ir. Subhan Syarief MT sehingga sayatidak ada kedudukan di DPP Inkindo KalSel periode 2008 2010saya diangkat sebagai Sekretaris, Ketuanya Ir. H. Ifansyah Noor,bendaharanya sdr. Ir. Sri Lusiati (Hasil Musprovlub Desember2008 No. 02/TapMusprovlub/2008, tanggal 18 Desember 2008)periode 2008 2010 sebagai Sekretaris, Ketuanya sdr. Ir.

Tahun2007 2008 (PAW) Periode Ketuanya Sdr. Ir. SUBHANSYARIEF, MT sebagai Seketaris. Tahun 2008 sekarang sebagaianggota Biasa ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi Inkindo KalSel mulaitahun 1992 sebagai Anggota biasa namun sebelumnya tahun 1982s/d 1990 bekerja sebagai Staf Asosiasi INKINDO Kalsel ;Bahwa permasalahan yang saksi ketahui yaitu terjadinya Mositidak percaya dari sekelompok anggota INKINDO Kalsel kepadaKetua Sdr. Ir.

Penggugat Ir.SUBHAN SYARIEF, MT/Terdakwa dinyatakan Kalah, TingkatBanding juga kalah serta di tingkat Kasasi juga kalah dan HasilMusprovlub dinyatakan SAH ;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PAW Sekretaris DPPINKINDO Kalsel periode 20072008 tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris DPP INKINDO Kalsel Periode 20072008 (PAW) adalah menjalankan fungsi Administrasi OrganisasiINKINDO seperti Menandatangani Kartu Anggota Inkindobersamasama dengan Ketua serta menyelenggarakan suratmenyurat lainnya

H.Ifansyah Noor selaku Ketua DPP Inkindo KalSel periode20102014, saksi hanya sebatas hubungan organisasi diINKINDO sebagai anggota Inkindo Kalsel (mantan BendaharaDPP Inkindo Kalsel Priode Periode 20072008 / PAW) KetuanyaSdr. Ir. SUBHAN SYARIEF. MT ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi INKINDO Kalselsemenjak tahun 1993, Periode 2007 2008 / PAW sebagaiBendahara, Ketuanya Ir. SUBHAN SYARIEF. MT, Seketaris M.SYAHRANI, Ketua BSAP DPP INKINDO Kalsel, periode 2007 2008 (PAW) adalah Sdr.

MT hingga ke Tingkat Kasasi diMahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 2565/K/Pdt/2011,tanggal 13 Maret 2012 yang menolak Gugatan sehingga,Musprovlub tanggal 18 Desember 2008 sianggap SAH;Bahwa bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai BendaharaDPP INKINDO Kalsel hasil PAW adalah mengelola KeuanganOrganisasi menyeluruh seperti mengumpulkan uang iurananggota sebesar Rp 600.000, pertahun untuk anggota golongankecil dan untuk golongan besar Rp 1.200.000, pertahun.

Effendy Choirie telah melakukan pelanggaranpelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankankewuajibannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan melanggardisiplin partai dengan tidak mematuhi keputusankeputusan yang telahdiambil oleh PKB" ;Bahwa keluarnya surat pemberhentian terhadap Penggugat sebagaianggota Partai Politik serta mengeluarkan surat pergantian antar waktu(PAW) terhadap Penggugat disebabkan Penggugat telah beranimengajukan hak angket Century dan hak angket mafia

Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalamrapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsiserta tugas dan wevenang DPR;Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKBdan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyatPenggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1 sd. 3sebagaimana disebutkan Tergugat di dalam konsideran Surat KeputusanHal. 5 dari 24 hal. Put.

Pengambilan keputusan oleh Rapat Pleno DPPPKB tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) s.d. ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mewajibkan pengambilankeputusan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai ;Bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai anggotaPKB dan proses PAW sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimanatersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quokemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor7190/DPP03/V/A.1/IIV2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RIatas Nama Dr. H.A. Effendi Choirie dengan calon pengganti Drs. H. AndyMuawiyah Ramly, M.Pd.

Effendy Choirie (Penggugat) darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan karenaPenggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, makasegala hakhaknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telahhilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagai anggota DPRRl, maka Tergugat mengajukan usulan kepada Ketua DPR RI (TurutTergugat) sebagaimana Surat Tergugat kepada Turut TergugatNomor 7190/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 07 Maret 2011 Perihal :Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HARIS SAPUTRA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

dan saksi HARIS SAPUTRAbeserta satres narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMADIRFANI Als IFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (Satu)Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No 356/Pid.Sus/2018/PN BJBlembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek Nokia Warna Hitam, 1(satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unit sepeda motor HondaSpacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

dipersidangan terungkap bahwa:Bahwa Pemohon tidak menjelaskan ada tidaknya harta ahli warisyang merupakan persyaratan pormal diajukannya Penetapan ahli wariskarena masalah kewarisan baru terbuka apabila ada tiga (3) syarat yaitu:adanya Pewaris (yang meninggal duniai), adanya ahli waris, dan adanyaharta peninggalan dari Pewaris;Bahwa perlu dipertegas hal tersebut diatas perlu dipertanyakankarena peristiwa hukumnya tidak jelas (mengenai harta peninggalan yangharus ada sebagai syarat pormal diajukannya PAW

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakimmempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris iniadanya terdapat ketidak jelasan;Bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon tidak memasukkanobyek hukumnya (harta warisannya); Bahwa karena apabila terjadi seperti tersebut diatas obyekhukumnya (harta warisannya) tidak sebutkan, maka surat permohonantidak memenuhi syarat pormal diajukannya PAW

kabur ;Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidakjelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristwa hukumnya dan tidak jelasobyek benda/harta yang diselesaikan (yang merupakan tujuan hukumsehingga perkara diajukan) kalau tidak ada hartanya maka pengajuan inidianggap hanya main main saja, sekedar hanya ingin mengetahui siapaahli warisnya tanpa adanya harta peninggalan tidaklah harus kePengadilan, yang demikian tidak dilayani karena tidak memenuhi syaratpormal mengajukan perkara PAW

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3 Mei2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demihukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3Mei 2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai sahtidaksahnya tindakan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasisebagai anggota PPP dan mengusulkan (penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan llirperiode 2014 2019;2.

diwakili oleh DPCPDI Perjuangan Pati tidak mampu berpikir objektif lagi, sehingga denganberbagai macam cara dilakukan agar Para Penggugat I, II dan II dikeluarkandari keanggotaan PDI Perjuangan serta dipecat dari keanggotaannya sebagaiAnggota DPRD Pati;1314Bahwa usaha DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Pati untukmengeluarkan Penggugat I, II dan HI dari keanggotaan DPRD Kabupaten Patidiwujudkan dengan Surat DPC PDI Perjuangan Pati kepada Pimpinan DPRDKabupaten Pati berupa surat permohonan PAW

PimpinanDewan karena permohonan tersebut tidak berdasar, sebab Penggugat I, II dan IItelah diaktifkan kembali sebagai Anggota PDI Perjuangan, melalui SuratPerdamaian antara Penggugat I, II dan III dengan pihak DPP PDI Perjuangansaat gugatan perdata yang dilayangkan oleh Para Penggugat di PengadilanNegeri Semarang;Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Pati yang dilayangkan kepada PimpinanDPRD Pati tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah;Bahwa oleh karena Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menolak surat PAW

Putusan Nomor. 235 K/TUN/201519202122Gubernur terhadap anggota DPRD harus atas usul dari pimpinan DPRD yangbersangkutan;Bahwa selain belum ada usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Pati tentangusulan pemberhentian Penggu gat I, II dan III, juga hal yang harus dicamkan olehTergugat adalah bahwa tidak diresponnya permohonan PAW dari DPC PDIPerjuangan Pati oleh Pimpinan Dewan karena surat pemberhentian Penggugat I,I dan UI dari keanggotaannya di PDI Perjuangan, telah dicabut saat ParaPenggugat mengajukan

Suratpencabutan itu dituangkan dalam perjanjian damai antara Para Penggugat denganpihak DPP PDI Perjuangan, sehingga Pimpinan DPRD menganggap bahwausulan PAW dari DPC PDI Perjuangan tidak beralasan secara hukum;Bahwa ternyata alasanalasan serta dasardasar sebagaimana yang diuraikan padapoin 20 tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugat serta mengabaikanketentuanketentuan hukum yang terkait dengan prosedur pemberhentiananggota DPRD.

tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 khususnya Pasal 103 ayat(1), (3), (5) dan (8);Bahwa pertimbangan yang dituangkan dalam surat keputusan (objek perkara)yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya pada poin menimbang huruf a,dimana secara jelas dasar dari dikeluarkan putusan tersebut sematamatadidasarkan pada Surat dari Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tentang PAW

Muhasim bin Lian.18.Dan putusan Pengadilan Permohonan Penetapan ahli waris yangdimohonkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon ditolak oleh Pengadilanagama Tangerang sesuai dengan fakta yang terungkap selama dalammasa Persidangan baik PAW yang diajukan oleh Para Pemohon sekarangPara Penggugat dan Para Turut Tergugat Nomor: 024/Pdt.P/2014/PA.TNGdalam perkara aquo , dan Pengajuan Permohonan PAW oleh Para Tergugatyang melengkapi Putusan PAW Para Penggugat 157/Pdt.P/2014/PA.TNG.19.Bahwa ke dua Penetapan

Muhasim bin Liandan Bano binti Kairan), dan berdasarkan putusan Penetapan ahli waris(PAW) Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG pada tanggal 3 April 2014,yangdiajukan oleh Para tergugat Intervensi I/ Pemohon PAW dalam Perkaranomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG dengan tidak menetapkan PenggugatKonpensi/Para tergugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah darialmarhum H.

Muhasim bin Lian/ditolak, dengan pertimbangan hukumbahwa Para Pemohon dahulu dalam PAW/Penggugat Konpensi/TergugatIntervensi adalah saudara sepupu (Saudara jauh) dari almarhum H.Muhasim sesuai dengan maksud pasal 182 KHI, maka para Pemohondalam PAW Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG permohonannya dinyatakanditolak sebagai para pewaris dari almarhum H.

Muhasim bin Lian,berdasarkan PutusanPenetapan Ahli waris(PAW) Nomor:024/Pdt.P/2014/ PA.TNgdan Putusan PAW yangNomor 157/Pdt.P /2014/PA.TNG, yang dalamPutusannya menolak ParaPenggugat sebagai abhiwaris dari H. Muhasim binLian, dan tidak berhak Hal. 132 dari 177. Pen.No. 824/Pdt.G/2016/PA. Tng. mewarisi hartapeninggalan H.

Romli danberdasarkan Putusan PAW Nomor: 024/Pdt.G/2014/PA. TNG dan Putusan PAWNomor: 157/PDT.P/2014/PA.

10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar

dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitarpukul 18.00 atau lebih, KM.Moga Jaya bertolak dengan tujuan keTanjung Balai Karimun dan sekitar pukul 08.00 dan 09.00 WIB, adaboat pancung yang sandar di lambung kiri KM.Moga Jaya dimanaJamal naik ke KM.Moga jaya dan menyerahkan dokumen ke boatpancung tersebut.

pukul 21.30 WIB; Bahwa Terdakwa merupakan ABK KM.Moga Jaya yang bertugas sebagaijurumudi yang mengemudikan kapal;Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tbk Bahwa kronologis pergerakan KM.Moga Jaya mulai dari Puakang TanjungBalai Karimun, Indonesia sampai dengan Jurong Port Singapura adalahsebagai berikut:v Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;v Keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 12

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin; Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret

Yang ditujukankepada ketua DPRD Kota Pasuruan Perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat harus juga dinyatakancacat hukum dan harus dibatalkan.14. Bahwa akibat perbuatan para tergugat sebagimantersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat menderitakerugian materil karena telah membayar jasa pengacara,maka berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata Para tergugatharus memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.1. ( Satu rupiah ) saja.15.

Menyatakan cacat demi hukum atau setidaktidaknya mohonuntuk dibatalkan surat Dewan Pimpinan Cabang PPP kotaPasuruan No: 102/Eks/M32/X/2012 Yang ditujukan kepadaKetua DPRD Kota Pasuruan perihal pengajuan pergantianantar waktu (PAW).5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugikepada penggugat sebesar Rp 1.00(Satu rupiah).;116. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepadaPenggugat dan keluarga melalui media masa di Pasuruanselama tujuh hari kerja berturutberturut.7.

Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT yang mengirimkan suratNomor: 063/IN/M32/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 adalah sesuaidengan hukum (rechmatige daad), yaitu sesuai dengan hukum danperundangundangan serta sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan.31.Bahwa berkaitan dengan isu hukum (legal issue) yangkedua, maka TERGUGAT menjawab sebagaimana dalildalilberikut:Bahwa usulan Pergantian Antar Waktu (selanjutnya dalam halini disebut PAW) merupakan hak Partai

Permohonan PAW,tertanggal 29 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Pasuruan adalah perbuatan yang sesuai denganhukum (rechtmatige daad);32.Bahwa oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakanTERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya harusdinyatakan ditolak.3333.Bahwa berkaitan dengan dalil Perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), maka TERGUGAT menjawab sebagaimanadalildalil berikut:Bahwa rumusan Perbuatan Melawan

Menyatakan sah dan berharga Surat DPC PPP Kota PasuruanNo. 102/Eks/M32/X/2012 Perihal Permohonan PAW,tertanggal 29 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Pasuruan;5.