Ditemukan 5775 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN POLEWALI Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
A. Rakhmat, SE
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 cq. Kepala Unit / Penyelia Unit MBU Polewali Mandar, berkedudukan di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Waonlomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
2.Andi Yuliana, S.sos, M.Si
3.Madir
127 — 63
  • (seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) atas nama Penggugat (A.
    (Seratus empat pulu juta rupiah)diperpanjang dengan Perjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018,tertanggal 17/09/2018 jumlah kredit Rp. 200.000.000.
    R10.PR.1/229/KUM/2018tertanggal 19 Mei 2020 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat IIdengan Tergugat I:f.
    Tanggal16/08/2017 dan Perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/0229/KUM/2018.Tanggal 17/09/2018 yang sudah berakhir masa berlakunya dengan adanyapembaharuan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat (A.RAKHMAT, SE) bersama Tergugat dan Tergugat II sesuai ADDENDUM II(dua) perjanjian kredit Nomor : R10.PR.1/ 0229/KUM/2018 Tanggal19/05/2020.
    (Seratus empat pulu juta rupiah) diperpanjang denganPerjanjian Kredit Nomor R10.PR1/0229/KUM/2018, tertanggal 17/09/2018jumlah kredit Rp. 200.000.000.
Pengadilan PA TANAH GROGOT
Register : 09-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 691/Pdt.G/2014/PA.Tgt
Tanggal 10 Nopember 2014 —
16 — 4
  • Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,
    Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
    Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama : MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.
    Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.
    Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 12 Juni 2019 — - IMRAN TOLOI, S.Ap
183 — 54
  • /2019/PN MndPerusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.
    Formula Kontruksimilik saksi ABDUL MUIN KUM sebagai prasyarat pencairan danakegiatan saja dan nantinya apabila dana sudah dicairkan maka saksiABDUL MUIN KUM akan diberikan Fee/Bonus sebesar 2,5 % (duakoma lima persen) dari nilai Kontrak, dan nantinya pasti perusahaansaksi ABDUL MUIN KUM akan menjadi pemenang dalam lelangtender pada LPSE dan saksi ABDUL MUIN KUM langsungmenyetujuinya, sehinga untuk pembuatan dokumen kontrak sudahdibuat oleh pihak Dinas, saksi ABDUL MUIN KUM hanya bertugasmembuat dan
    JUMBARA tersebut,Perusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 16-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN Plk
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.HAPPY C. HUTAPEA,SH
2.R.S.B. SIMANGUNSONG, SH
3.AGUSTIN HEMATANG, SH
Terdakwa:
MOCHAMAD CHOIRUL BASORI Alias ALUN Bin YAKUP
402 — 40
  • Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, kKedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
    Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.
    Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, Kedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
    Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN PIkLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.
    .1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix Il CITES.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 10-03-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 07 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 2 Oktober 2014 — ABDUL RASYID BUPATI KOTABARU
101 — 39
  • M E N G A D I L I :Dalam Penundaan;- Mengabulkan permohonan penundaan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;4.
    DUDUK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARADAN ALASAN HUKUM SENGKETA TATA USAHA NEGARA:1.Bahwa Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap Penggugatberdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor:188.45/002/KUM/2014 Tanggal O03 Januari 2014 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru pada saatPenggugat masih menjalankan pemerintahan sebagai Kepala DesaSembilang beradasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 18845/252/KUM/2010 Tanggal
    Usaha Negara, yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.4.
    Menyatakan Obyek Sengketa : Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor : 188.45/02/KUM/2014 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru tertanggal 03 Januari 2014. Adalah Tetap Berlakudan SAH.3.
    BuktiP.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati KotabaruNomor 188.45/252/KUM/2010, Tentang Pemberhentian danPengesahan Kepala Desa Terpilin Sembilang KecamatanKelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Priode 20102016,Tertanggal Kotabaru 01 Juni 2010;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 #TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD FIKRI NURIANA, S.H., M.H.
2.IRA DWI PURBASARI, S.H., M.H.
3.PINTO ARIBOWO, S.H.
4.MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H
5.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
JUNAINI, S.E alias JUNAI bin M. AINI KADERI
132 — 17
  • Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu
    Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti; Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu
    Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN MtpPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa
    .1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi, dimana untuk Buaya Muara (Crocodylus porosus);Bahwa Sampai saat ini BKSDA Prov.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
1.ALFIAN
2.PT. Pertiwi Prima Plywood
41 — 24
  • >- 2 X 20 Hp 1989 1 Rotary System - - - 2 X 30 Hp 1989 1 Conveyor Pembuang Sisa Log Kum
    60 m 1989 1 8 Reeling dan Unreeling Machine - Kum
    Sum Korea PC-9 30-70 m/mnt 1989 1 12 Slitter & stocker Machine Kum Sum Korea 9 - 1
    Sum Korea 5 - 1989 1 14 Auto Clipper Kum Sum Korea 5 - 1989 1 15 Auto Feeder <
    td>Kum Sum Korea - - 1989 1 16 Rotary Chip Kum Sum Korea - - 1989 1 Pisau Rotary
    1989 1UnreelingMachineRoll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = 2 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Sum Korea 1Dak9 100cm 1989 1Roll Pengulung 1989 1Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Kum Sum Korea PC9 3070 1989 1Cliper m/mnt12 Slitter & Kum Sum Korea 9 1stockerMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/Belt 1989 113 Slitter & Kum Sum Korea 5 1989 1stockerMachine14 Auto Clipper
    Kum Sum Korea 5 1989 115 Auto Feeder Kum Sum Korea 1989 116 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1 Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea
    Auto Kum Sum Korea 5 = 1989 1Clipper15 Auto Kum Sum Korea 1989 1Feeder16 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Panel 1989 1Kipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor model 1989 1kawat jarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller Kum Sum Korea 1989 1dyerKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Sum Korea PC9 3070 1989 3mm/mntBelt conveyor model
    23/Pdt.Bth/2018/PN Sak Transmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1PneumaticTransversal 1989 1Travelling 4RodaRel Baja profil 1989 1Conveyor = = = 1989 1Unreeling 3tingkat10 Reeling Kum Korea 1Dak9 100cm 1989 1SumRoll 1989 1PengulungTransmisi 1989 1RantaiTransmisi 1989 1Pneumatic11 Rotary Cliper Kum Korea PC9 3070 1989 1Sum m/mnt12 Slitter & Kum Korea 9 1stocker sumMachineRoll Transmisi 1989 1Pully/Rantai/ 1989 1Belt13 Slitter & Kum Korea 5 1989 1stocker sumMachine14 Auto Clipper Kum Korea 5 1989 1Sum15
    Auto Feeder Kum Korea 1989 1Sum16 Rotary Chip Kum Korea 1989 1SumPisau Rotary 1989 1Belt Conveyor 1989 2Blower 1989 117 Continous Kum Korea Panel 1989 1sumKipas Udara 1989 16PanasKipas Udara 1989 4DinginPipapipa uap 1989 1Conveyor = 1989 1model kawatjarringAlat umpan 1989 1Masuk18 Jet roller dyer Kum Korea 1989 1 Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak sumKipas udara 1989 16panasKipas udara 1989 4dinginPengumpan 1989 1otomatis19 Auto clipper Kum Korea PC9 3070 1989 3sum mm/mntBelt
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 12-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 235/Pid.B/LH/2018/PN Tbh
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
RINGGO WONO PRAKOSO Als RINGGO Bin RB. GAWOTO
380 — 8
  • Hidupdan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 denganNomor Urut 255.
    ) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi, dengan Nomor Urut 255.Menimbang, bahwa oleh karena 38 (tiga pulun delapan) ekor burungKakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi dan berdasarkan 21 Ayat (2) huruf aJo Pasal 40 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyimpan, mengangkut
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pilkada
Putus : 27-03-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 27/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 27 Maret 2012 — RAMLAN,BUPATI BARITO KUALA
136 — 44
  • 7Desember 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/PEN.HS/2011/PTUN.BJM, tanggal 2Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum;Telah membaca dan mempelajari bukti surat dan saksisaksi yang berkaitan dengansengketa ini ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Adapun yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah "Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/246/KUM
    Ramli Gani dengan nomor urut 3, yangsekarang telah menjabat sebagai Kepala Desa Parimata Periode 2011 2017berdasarkan Keputusan Tergugat Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Parimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, tanggal 6September 2011, atas nama Ramli Gani, yang kami yakini keputusan itu melanggarAzasazas Umum Pemerintahan yang Baik.16.
    Ramli Gani dilantik menjadi Kepala Desa Parimata, berdasarkansurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tertanggal 6 September 2011 atas nama RamliGani.
    188.45/246/KUM/2011 tertanggal 6 September 2011 yangdikeluarkan tergugat adalah sah, karena ditetapkan sesuai dengan kewenangan yangdiamanatkan pada Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten.
    DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang PengesahanPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, Tanggal 6September 2011 Atas Nama Ramli Gani;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentangPengesahan
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 21-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 698/Pdt.G/2019/PA.Gtlo
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 4

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Lause bin Umar Lause) terhadap Penggugat (Mirlan Kum binti Abdullah Kum);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416000,- ( empat ratus enam belas
    Bukti Saksi.Saksi 1, SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KelurahanLibuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugatsaksi kenal bernama Mirlan Kum binti Abdullan Kum sedangkanTergugat saksi kenal bernama Ahmad Lause bin Umar Lause;Hal. 3 dari 10 Hal.
    danmemberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanaknya;Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati danmendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Saksi 2, SAKSI KEDUA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugatsaksi kenal bernama Mirlan Kum
    binti Abdullan Kum sedangkanTergugat saksi kenal bernama Ahmad Lause bin Umar Lause;Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Maret 2005;Hal. 4 dari 10 Hal.
    Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Gtlopada tanggal 10 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksisaksiyaitu: Hadidjah Kum Bonti Kum dan Hasni Yusuf Binti Anis Yusuf, keduanyatelah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 960/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps
Tanggal 28 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, SH
Terdakwa:
H. Ramze
116 — 42
  • PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; Bahwa benar ke8 (delapan) buah kerang tersebut merupakan jeniskerang triton terompet (Charonia tritonis
    2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut782 kerang triton terompet (Charonia tritonis).
    .1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung!
    .1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut 782 kerangtriton terompet (Charonia tritonis).
    Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Nopember 2017 —
114 — 55
  • LOW KUM LUEN als RAYMONDLOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk terkaitkerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOWterhadap PT. SMI.Bahwa tanpa sepengetahuan PT SMI ternyata pada tanggal 20 Juni 2009sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOW juga membuat AktaPengoperan hak pemesanan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk yangditujukan untuk sdr. IMING MAKNAWAN TESALONIKA, SH.Hal 21 dari 74 Hal. Putusan No. : 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.6. pada tahun 2011 sdr.
    Utara.terlapor 1 menjelaskan gugatan Iming Tesaloka Ditolak denganpertimbangan Akta No. 15 Tentang Surat Pengakuan Hutang YangDibuat Oleh Low Kum Luen Als Raymon Low.f.
    Miko Suharianto (Terlapor 1) di posisitergutat II.terlapor 2 menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalamPembuatan Akta No. 15 tersebut karena akta tersebut hanyamelibatkan Low Kum Luen Als Raymon Low, istrinya Low Kum LuenAls Raymond Low Dan Miko Suharianto (Terlapor 1).Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksisaksi dan bukti buktiditemukan fakta hukum sdr.
    LOW KUM LUENals RAYMOND LOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai IndahKapuk terkait kKerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW terhadap PT. SMI.Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009 sdr. IMING MAKNAWANTESALONIKA, SH. juga mendapatkan dari LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW Akta Pengoperan hak pemesanan cicilan RumahPantai Indah Kapuk yang telah dilanjutkan cicilannya oleh sdr. MIKOSUHARIANTO.Bahwa pada tahun 2011 sdr.
    DKI yang intinya menolakgugatanPENGGUGAT, bahkan Sdr Low Kum Luen Als Raymon Lowmengakui kebenaran adanya Akta Pengoperan Hak Pemesanan dan Akta Pengakuan No. 15 Notaris Drs.
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Srp
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SOMA DWIPAYANA, SH
Terdakwa:
I MADE PUTRAJAYA
423 — 55
  • jalak putin dengan sayap hitam (Acridotheres Melanopterus)berada didalam sangkar burung yang terbuat dari kayu dengan gagangbesi digantung diteras rumah terdakwa bagian utara;0 Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jalak putih dengansayap hitam (Acridotheres Melanopterus) dengan cara membeli di pasarseni Klungkung dengan harga Rp 750.000, ( Tujuh Ratus Lima puluhribu rupiah); Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum
    .1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa; Bahwa pada saat terdakwa membeli, memiliki, memelihara 1 (Satu
    .1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa; Bahwa
    (ijin) dariBKSDA ( Balai Konservasi Sumber Daya Alam ) untuk menyimpan, memiliki,memelihara 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih dengan Sayap warna Hitam(Acridotheres Melanopterus) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
291 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.14/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi danPenetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan EkosistemGambut, dan 3.
    P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pelaksanaan InventarisasiPelaksanaan Ekosistem Gambut: Permen LHK No. P.15/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan; Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi EkosistemGambut:; Permen LHK No.
    P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.
    Ketentuan Peralihan pasal 21 ayat (5) Permen LHK No.P.14/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P15/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No.P.16/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, tidak bertentangan denganPasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan peralinan Pasal 21ayat (5) Permen LHK No.
    No. 41 P/HUM/2018Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang TataCara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di TitikPenaatan Ekosistem Gambut, dan 3.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 166/Pid.B/LH/2021/PN Ptk
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MULYADI, SH
Terdakwa:
LIM KUANG TANG Als ATANG Anak dari JAP SUN CUAH Alm
121 — 31
  • . 1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi pada nomor urut 557 (lima ratus lima puluh tujuh) dengannama ilmiah LORIUS LORY.
    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Lampirannya telah diubah dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/LH/2021/PN PtkIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;c.
    .1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Dilindungi, yang selanjutnya diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/LH/2021/PN PtkNomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dan selanjutnya diubah pula melalui Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP
    .106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa terhadap 15 (limabelas) ekor satwa liar yang diperlihatkan olehPenyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar kepada Ahli, Ahli berpendapatbahwa 15 (limabelas) ekor satwa liar tersebut merupakan satwa liar yangdilindungi di Indonesia yaitu burung Kasturi Kepala Hitam/Nuri KepalaHitam dengan nama latin (Lorius
    lory) sebagaimana diatur dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 557;Bahwa perbuatan orang perorangan tersebut tidak dapat dibenarkankarena bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 26-08-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 13-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 183/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI KOTABARU; PT. SAKA KENCANA SEJAHTERA
65 — 34
  • AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, SH.MH.jabatan Pelaksana dan Pemeroses Bantuan HukumKantor Pemerintah kabupaten Kotabaru;Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan Pangeran Indra Kusuma NegaraNo. 1 Kotabaru, berdasar surat kuasa khusus Nomor183.1/01/KUM tanggal 10 Pebruari 2010; Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN:PT.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak diKecamatan kelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atasnama PT.Saka kencana sejahtera (SKS ), dan,Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Kotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian IjinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050Ha Terletak di Kecamatan kelumpang Utara dan kecamatanSungai Durian atas nama PT.Saka kencana sejahtera ( SKS ),dan;b.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian ijin UsahaPerkebunan (IUP ) atas nama PT.Saka Kencana Sejahtera (SKS );3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009 tanggal14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati KotabaruNo. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak di Kecamatankelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atas nama PT.Sakakencana sejahtera ( SKS ), dan;b.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Ckr
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
RIZKY PUTRADINATA,S.H.
Terdakwa:
SAMIN ALIAS RUDAL BIN ATMO SAIMO
122 — 55
  • P. 106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi, merupakan satwa yang dilindungi dengan daftar sebagai berikut :a. Cendrawasih Merah/Paradisaeide terdaftar dalam urutan Nomor 450lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
    P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.b. Nuri Aru/ chalcopsitte scintillate terdaftar dalam urutan Nomor 523lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
    P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.c. Burung Nuri Tanimbar/ Eos Reticulata terdaftar dalam urutan Nomor 541lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
    P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
    .1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang Dilindungi, maka jenis satwa yang dilindungi di Indonesiaada 904 jenis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm) vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,
    Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
    Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama :MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.
    Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.
    Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2822/Pid.B/LH/2019/PN Sby
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.BUNARI, SH
2.BASUKI WIRYAWAN, SH
Terdakwa:
MOCH ROMLI BIN HASIB
379 — 3
  • P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, yaitu terdapat pada nomor urut 449.Halamani4Putusan Nomor : 2822/Pid.B/LH/2019/PN.Sby.
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraTunggal, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaituPasal 40 ayat (2) jo.
    Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.
    Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Moch.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 14-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Ir. Manhuri
Tergugat:
Bupati Kabupaten Banjar
105 — 63
  • Pasar Bauntung BatuahKabupaten Banjar Periode 2015 2019, tanggal 31 Juli 2017 menyampaikanHalaman22 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMusulan, yakni "Meningkatkan status pemberhentian sementara pada Direksiyang dimaksud, sebagaimana Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/531/KUM/2017 dan Nomor : 188.45/532/KUM/2017 tanggal 11 Juli 2017menjadi PEMBERHENTIAN TETAP dan Atau Bapak berpendapat lain. Bahwa dengan memperhatikan dan didasarkan pada hasil sidang BadanPengawas PD.
    dan Umum Perusahaan Daerah PasarBantuang Batuah Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/572/KUM/2017 tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan UmumPerusahaan Daerah Pasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar.
    Menyatakan sah Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2017tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar, tanggal 9 Agustus 2017;3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;4.
    Bukti T6 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/532/KUM/2017 tentang Pemberhentian SementaraDirektur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (potokopisesuai asli);7. Bukti T7 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/578/KUM/2017 tentang Penunjukan PelaksanaTugas Direktur Perusahaan Daerah Pasar BauntungBatuah Kabupaten Banjar (potokopi sesuai asli);Halaman32 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJM8.
    /532/KUM/2017 tanggal 11Juli 2017 menjadi PEMBERHENTIAN TETAP ;2) Atau Bapak berpendapat lain ;18.