Bahwa Pekerja melanggar Pasal 39 ayat VI angka 12 KKB yang4.2.berbunyi :Kriteria pelanggaran berat meliputi : sesudahmendapat SP3 masih membuat pelanggaran. Dalam waktu4 bulan Pekerja telah mendapat 3 (tiga) kali SP3 yaitu :tanggal 20Juli2011, 11Agustus2011 dan 20Oktober2011.

Bahwa moderator salah paham dalam penerapan hukum.Penggugat tidak melakukan PHK terhadap Pekerja berdasarkanKKB Pasal 39 ayat VI angka 8(delapan) tetapi angka 12(duabelas)yang berbunyi: "Kriteria pelanggaran berat meliputi sesudahmendapat SP3 masih membuat pelanggaran".

Penggugat jugatidak pernah menyatakan bahwa PHK disebabkan atau dianggapPekerja mengundurkan diri, atau mangkir 5(lima) hari berturutturut.Bahwa dalam konsiderans SKPHK nomor UP/SKPHK/015/XI/2011tanggal 01November2011 mengenai pokok pikiran yang menjadilatar belakang dan alasan mengadakan PHK terhadap Pekerja ialahtelah 3(tiga) kali mendapat SP3 dan berdasar KKB Pasal 39 ayat VIangka 12, pelanggaran Pekerja adalah kriteria pelanggaran berat,sesudah mendapat SP3 masih membuat pelanggaran, danmengulang

lagi sehingga Pekerja mendapat 3 x SP3.

Bahwa, ..... 0606Bahwa kasus PHK Pekerja yang sudah mendapat beberapa kaliSP3 lalu mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang ganti kerugian sesuai Pasal 156 ayat (3) UU 13/2003akan menjadi preseden yang buruk di Perusahaan PT.Upati.Karyawan yang baik akan beramairamai membuat pelanggaranSampai mendapat SP3 sekedar untuk mendapat uang pesangon,uang penghargaan dan uang ganti kerugian Hancurlah PT.Upatiapabila exodus seperti ini.

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan No.A.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 25 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Melanjutkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor LB.P/1037/XI/2014/JABAR, tanggal 18 Nopember

;Bahwa berdasarkan hasil penyidikan perkara A Quo yang telah dilakukan olehTERMOHON, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Ruang GelarPerkara Dit Krimsus Polda Jabar TERMOHON melaksanakan gelar perkara dengankesimpulan dan rekomendasi perkara A Quo dihentikan penyidikannya (SP3)karena tidak cukup bukti dan bilamana ada bukti baru maka dapatdibuka kemballiatau dilanjutkan;Bahwa atas hasil gerla perkara tersebut, selanjutnya TERMOHON menerbitkanadministrasi penghentian penyidikan (SP3

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus,tanggal 25 Januari 2019;b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari2019;c.

Memberikan kepastian hukum terkait perkara tersebut dan apabila perkaradimaksud tidak cukup bukti kiranya penyidik menerbitkan Surat PerintanPenhentian Penyidikan (SP3);c. Membuat dan mengirimkan SP2HP kepada pelapor terkait penghentianpenyidikan.Atas penghentian penyidikan (SP3) yang telah dilakukan oleh TERMOHONterhadap perkara A Quo, kemudian PEMOHON melalui Kuasa Hukumnyamelakukan upaya hukum praperadilan kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus dengan dalil sebagai berikut :.

Menyatakan penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP3/73a/I/2019/DitReskrimsus tanggal 25Januari 2019 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/73b/I/2019/ DitReskrimsustangal 25 Januari 2019 dalam Laporan Polisi Nomor : LP.B/1037/X1I/2014/JABARtanggal 18 November 2014 yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sahmenurut hukum;3.

Bahwa Termohon pada pokoknyamenyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: Sp3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus tanggal 25 januari 2019 dan Surat KetetapanNo.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) No.Pol. : SPPP/185.a/III/ 2017/Tipidter, tertanggal 24 Maret 2017 dan Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol. : Tap/61.a/III/2017/Tipidter, tertanggal 24 Maret 2017 atas nama tersangka IRSANTO ONGKO, atas Laporan Polisi Nomor : LP/1064/IX/2015/Bareskrim, tertanggal 10 September 2015 atas nama Pelapor LIAN DOLLY SAGITA HUTAGALUNG yang diterbitkan oleh Termohon

Permohonannyatanggal 2 Agustus 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2018 dibawahHalaman i1dari 43 halamanRegister Nomor : 90/Pid.Prap/2018/ PN.Jkt.Sel, mengemukakan halhal sebagaiberikut:Sehubungan dengan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/1064/IX/2015/Bareskrim tertanggal 10 September 2015 (Laporan Polisiaquo) sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberitahuan PenghentianPenyidikan Nomor B/59/III/2017/Tipidter tanggal 24 Maret 2017 (SP3

Merekomendasikan kepada Penyidik segera menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat PenetapanPenghentian Penyidikan terkait Putusan Praperadilan Nomor:143/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2016 olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan demi hukum sertamengirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tersangka;DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN1.

Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikanterhadap Pemohon dan menerbitkan Surat PenghentianProses Penyidikan (SP3);4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapanyang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yangberkaitan dengan penetapan Tersangka tersebut terhadapdiri Pemohon oleh Termohon;5. Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar nihil;Halaman 8 dari 43 halaman6.

aquo terhadap Laporan Polisi aquo, sebagaimanapenyimpangan fundamental yang dimaksud oleh Pasal Pasal 2 Ayat (2)Perma No. 4/2016;Mohon perhatian Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan, dengan demikian maka Putusan Praperadilan No.143/Pid.Prap/2016sudah sepantasnya demi penegakkan hukum HARUSDIBATALKAN dan selanjutnya penerbitan SP3 aquo yang menggunakandasar Putusan Praperadilan No. 143/Pid.Prap/2016HARUS DINYATAKANTIDAK SAH.

Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) No.Pol. : SPPP/185.a/III/2017/Tipidter, tertanggal 24 Maret 2017 dan Ketetapan PenghentianPenyidikan No.Pol. : Tap/61.a/Ill/2017/Tipidter, tertanggal 24 Maret 2017atas nama tersangka IRSANTO ONGKO, atas Laporan Polisi Nomor :LP/1064/1X/2015/Bareskrim, tertanggal 10 September 2015 atas namaPelapor LIAN DOLLY SAGITA HUTAGALUNG yang diterbitkan olehTermohon tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;Halaman 42 dari 43 halaman3.

Poros arah dari SP3 (Desa Bangun Jaya) menujuSP 4 (Desa Natai Kondang), Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prop.Kalteng. Setelah itu terdakwa beserta kendaraannya di bawa ke Polsek BalaiRiam untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebutterdakwa mengaku menyimpan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabudi kantong celananya.

Poros arah dari SP3 (Desa Bangun Jaya)menuju SP 4 (Desa Natai Kondang), Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara,Prop. Kalteng. Setelah itu terdakwa beserta kendaraannya di bawa kePolsek Balai Riam untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaantersebut terdakwa mengaku menyimpan sebanyak 1 (satu) paket narkotikajenis sabu di kantong celananya.

Poros arah dari SP3(Desa Bangun Jaya) menuju SP 4 (Desa Natai Kondang), Kec. BalaiRiam, Kab. Sukamara, Prop. Kalteng. Setelah itu terdakwa besertakendaraannya di bawa ke Polsek Balai Riam untuk dilakukanpemeriksaan.Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa mengaku menyimpansebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparanukuran 3 x 5.5 di kantong celananya.

Setelah selesai menggunakan sabutersebut,terdakwa kemudian menyimpan 1(satu) paket sabu yang tersisa untukselanjutnya kembali ke tempat tinggalnya.Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 23.00 bertempatdi Jalan Poros arah dari SP3 (Desa Bangun Jaya) menuju SP 4 (DesaNatai Kondang), Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara, Prop.

Bahwa pada hariMinggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 23.00 bertempat di Jalan Poros arahdari SP3 (Desa Bangun Jaya) menuju SP 4 (Desa Natai Kondang), Kec. BalaiRiam, Kab. Sukamara, Prop. Kalteng, anggota Polisi Polres Sukamaramendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada supir travel membawanarkotika yang diduga jenis sabu.

Bahwa, Pemohon sebagai Pelapor sekeligus pihak yangberkepentingan langsung terhadap perkara tersebut (vide: Pasal80 KUHAP), merasa hakhaknya dirampas dan dirugikan atas SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan olehTermohon, maka berhak atau = memiliki kapasitas untukmengajukan Permohonan Praperadilan atas Surat PerintahPenghentian Penyidikan tersebut karena tidak sah dan melanggarnormanorma dan aturan hukum serta mengabaikanprofesionalisme sebagai aparat penegak hukum dengan alasandan

Bahwa, adapun Obyek Perkara dari Permohonan Praperadilan iniadalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor :SPPP/102a/V/2010/Reskim Tanggal 19 Mei 2010 Jo. SuratKetetapan Nomor : S.Tap/102b/2010/Reskrim tanggal 19 Mei 2010,yang diterbitkan olehTErMONON j2 nono none n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cence.

Yang isinya pada angka 3menyatakan "maka dengan ini kasus yang saudara laporkanternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidikannyadihentikan ( SP3 ) dengan catatan apabila dikemudian hariditemukan bukti baru maka perkara tersebut dapat dibuka kembali17.

Bahwa, secara tegas dan jelas di dalam Hukum Acara Pidana(KUHAP) alasan diterbitkannya Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) adatah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwatersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikandihentikan demi hukum (vide = pasal 109 ayat = (2)Alasan di Terbitkannya SP3 oleh Termohon Tidak Sah18.

Pol : K / LP /50 /XIl / 2009 /Reskim tanggal 03 Desember 2009) padahal jelasjelas dalamSP3 dimaksud untuk perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor.15K/LP/48/XII/2009, hnggal 03 Desember 2009, sehingga munculdibenak kami, apa yang sesungguhnya terjadi dibalik prosespenanganan terhadap perkara dimaksud yang berujung denganterbitnya SP3, karena kami mencium ketidak beresan ataspenanganan perkara025.

Nomor: 07/NUSP2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Nomor 07/S2/NUSP2/SP3/X1/2016 tanggal 01 November 2016.

Nomor : 07/S1/NUSP2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Bahwa atas dasar permohonan Penggugat tersebut, BankSyariahn Mandiri menyetujui permohonan pembiayaandimaksud Rp.230.000.000, sesuai dengan surat penawaranpemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/1603/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017;c.

Bahwa pada saat itu, Penggugat tidak pernahn merasakeberatan terhadap penjelasan dan materi yang diatur dalamsurat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) NomorSP3 19/1603/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan AkadPembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan PrinsipMurabahah Nomor 19/1603/109/MRBH tanggal 17 Maret2017;c.

Bahwa Penggugat telah menandatangani surat penawaranpemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/1603/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untukPensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/1603/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;d. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat telahmemahami pengertian dari murabahah, besarnya margin danbesarnya angsuran perbulan yang didalamnya sudahmencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secaraanuitas kepada Penggugat;e.

Bahwa SP3 19/1603/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 danAkad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan PrinsipMurabahah Nomor 19/1603/109/MRBH tanggal 17 Maret2017 adalah perjanjian yang harus ditaati oleh PenggugatHalaman 11 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/PdtG/2018/PA.Bnkarena hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan BankSyariah Mandiri.

Bahwa SP3 19/1603/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 danAkad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan PrinsipMurabahah Nomor 19/1603/109/MRBH tanggal 17 Maret2017 telah sesuai dan sejalan dengan Fatwa Dewan SyariahNasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahahdan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama IndonesiaNomor 111/DSNMUI/I/IX/2017 Tentang Akad Jual BeliMurabahah karena Bank Syariah Mandiri telah menjelaskanberapa pengertian murabahah, besarnya margin danbesarnya angsuran perbulan yang didalamnya

Dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satukoma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuaidengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan,namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meterbelum dikerjakan.

Alamat Sp3 Ds. SukaMaju Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan. Agama Kristen.Pekerjaan Swasta. pendidikan SMP (Tamat). Dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi tahu dengan terdakwa, namun tidak kenal, juga tidakmemiliki hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan;e Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Sp3, dimana lokasi rumahsaksi pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros padaruas jalan poros fida Kec. Gane Timur Sp3 ke Sp6 pada DinasNakertrans Kab.

Alamat Sp3 Ds. SukaMaju Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan. Agama Kristen.Pekerjaan Swasta. pendidikan SMP (Tamat). Dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu dengan terdakwa, namun tidak kenal, juga tidakmemiliki hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan;Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Sp3, dimana lokasi rumahsaksi pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros padaruas jalan poros fida Kec. Gane Timur Sp3 ke Sp6 pada DinasNakertrans Kab.

Sp3 keSp6 sebesar Rp. 1.604.079.791,92:3) Pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalanporos UPT Sp3 ke Sp6 Fida kec.

Bahwa Terdakwakemudian menjelaskan kepada saksi Syaid Denny Khoimaini BinSyaid Usman mengenai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan NUSSPtahun 2006 dan Terdakwa memperlihnatkan SP3 yang harusdikerjakan.

Bahwa dari keseluruhan nilai SP3(4 SP3) sebesar Rp. 1.045.000.000,tersebut, setelah dipotong PPN +PPH (dana APBD TA. 2006 Kota Jambi), yang diterima oleh BKMKelurahan Solok Sipin adalah sebesar Rp. 942.400.000,(sembilanratus empat pulun dua juta empat ratus ribu rupiah), denganperincian : Dana yang bersumber dari APBN TA. 2006 sebesar Rp.570.000.000, (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dicairkan diKPPN Jambi.

(asli) paket s/d IV tanggal 9 Oktober 2006.Paket Nomor : 81/SP3/NUSSPJB/X/2006.Hal. 23 dari 36 hal.

No.610 K/Pid.Sus/2009Paket II Nomor: 82/SP3/NUSSPJB/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.Paket III Nomor : 83/SP3/NUSSPJB/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.Paket IV Nomor : 84/SP3/NUSSPJB/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.Buku Cek (asli) .a. 1 (satu) buah cek rusak No.CAA 446580.b. 18 (delapan belas) cek Nomor CAA 446584 s/d Nomor CAA446600.Asli SK BKM No.04/BKM/2006 tanggal 10 Agustus 2006.Asli Undangan Pelatihnan BKM, UPL, PUK Nomor : 08/Korkot/JB/X1/2006 tanggal 22 Nopember 2006.Asli Laporan mingguan yang dibuat

.Paket II Nomor : 82/SP3/NUSSPJB/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.Paket III Nomor : 83/SP3/NUSSPJB/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.Paket IV Nomor : 84/SP3/NUSSPJB/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.Buku Cek (asili).a. 1 (satu) buah cek rusak No.CAA 446580.b. 18 (delapan belas) cek Nomor CAA 446584 s/d Nomor CAA446600.Asli SK BKM No.04/BKM/2006 tanggal 10 Agustus 2006.Asli Undangan Pelatihan BKM, UPL, PUK Nomor : 08/Korkot/JB/X1/2006 tanggal 22 Nopember 2006.Asli Laporan mingguan yang dibuat Said Deni terdiri

Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu) rupiah dan menerima 1 (Satu) poketsabu dari sdr RUDING (DPO) seberat 1 (Satu) gram ; Sesampai di rumah di Sp3 Blok H Ds. Mukti Jaya Kec.

Terdakwa memberikan uangsebesar Rp 1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu) rupiah dan menerima 1(Satu) poket sabu dari sdr RUDING (DPO) seberat 1 (Satu) gram ;Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Sgt Sesampai di rumah di Sp3 Blok H Ds. Mukti Jaya Kec. Rantau PulungKab.

Saksi HERU SUSANTO Bin SARNO, pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungandengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadapterdakwa karena masalah shabushabu;e Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu Tanggal02 Mei 2018 sekira jam 10.30 Wita di Sp3 Blok H Ds. Mukti Jaya Kec.Rantau Pulung Kab.

di tempat kerjanya yaitu di SP3 Blok H Desa Mukti Jaya Kec.Rantau Pulung Kab.

RIZAL yaitu Pada hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018sekira jam 20.45 wita, di jalan Poros SP3 Blok H ds. Mukti jaya Kec.Rantau Pulung kab. Kutai Timure Bahwa narkotika Jenis sabusabu tersebut yang terdakwa jualkepada Sdr.

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan bahwa Termohon telah mengabaikan ketentuanhukum, dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) No.

Menyatakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) No. B/682/V/Res.7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020,bertentangan menurut hukum;4. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.B/682/V/Res.7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020 adalah tidaksah;5. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikanperkara ini dengan Tersangka Sutanto Adrian dan segeramelimpahkannya ke tahap penuntutan;6.

; Bahwa apa yang menjadi petunjuk JPU wajib diikuti harusnya penyidikmenunggu putusan itu jika ada rana perdata atau mengajukan fatwa ke MAbukan mengeluarkan SP3 ; Bahwa penyidik bukan menetapkan tersangka dulu kemudianmengumpul buktibukti harusnya penyidik melakukan pra per sesuaidengan pasal 80 KUHAP; Bahwa SP3 dikeluarkan oleh penyidik maka JPU tidak bisa melakukanpra peradilan; Bahwa Pasal 385 ayat 4, petunjuk JPU sehingga dari awal penyidik harusmelengkapi bukti sebelum menetapkan tersangka;

, itukarena ada 2 kepentingan pelapor dan terlapor dan adanya kepentingantersangka; Bahwa jika pelapor dalam putusan menang dan jika perkara tidak dibuka,maka tidak taat hukum, penyidik harus diadukan; Bahwa gelar perkara waktu itu objektif ; Bahwa waktu itu ada diminta pendapat ; Bahwa waktu digelar perkara belum dikeluarkan SP3; Bahwa waktu terbit SP3 ahli tidak tahu kalau ada keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulanyang untuk selanjutnya tidak mengajukan sesuatu

Menyatakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.B/682/V/Res.7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020, bertentanganmenurut hukum;3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/682/V/Res. 7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020 adalah tidak sah;4.

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.001/AOTGL/SP3/XII/2014 Tertanggal 09 Desember 2014;Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smgb. Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad PembiayaanMusyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH;Bahwa berdasarkan angka 1 huruf a dan b, Penggugat/Pembanding telahmemiliki hubungan hukum dengan PT.

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 14 Juni 2016 No. 209/KCTGL/SP3/V1/2016;e. Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 05 Desember 2016 No. B.236BRIS/KC TGL/XIV2016;Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA.

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.001/AOTGL/SP3/XII/2014 Tertanggal 09 Desember 2014;b. Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH.;Batal Demi Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islamkarena menguasakan untuk menjual jaminan jika terjadi cidera janji;DALAM PROVISI1.

Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.B.001/AOTGL/SP3/XII/2014 tertanggal 09 Desember 2014;b. Grose Akta No. 23 tanggal 10 Desember 2014 tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum,SH, batal demi hukum;.

Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.B.001/AOTGL/SP3/X1I/2014 tertanggal 09 Desember 2014;Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PTA. Smgb.

tidak harus berbentuk tertulis seperti SP3 adalahkeliru karena secara de jure dan de facto suatu tindakan penyidikan tetapdianggap masih berjalan selama belum ada sikap tertulis dari Penyidik yangdikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dalamtata administrasi Kejaksaan RI berdasarkan Keputusan Jaksa AgungRepublik Indonesia No. : KEP518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. : KEP132/JA/11/1994 tentang Administrasi

Perkara Tindak Pidana dikenal sebagaiFormat P14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).Bahwa dengan demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10KUHAP jo.

karenakalau SP3 mengacu pada pasal 109 KUHAP dia tidak termasuk ps.109KUHAP, akhirnya ada perkara seperti itu diendapkan, kalau tidak ada yangprotes mengendap saja terus tapi kepastian hukum didalam KUHAP maupunUU lainnya tidak ada, kalau tidak P21 atau SP3, kalau ada kasus memang itutindak pidana itu harus lanjut ;Bahwa kalau kita baca pasal 109 KUHAP tidak ada disebutkan harusberbentuk surat yang ada penghentian penyidikan dan pemberitahuannyakepada Jaksa PU, jadi pasal 109 itu tidak harus berbentuk

SP3.

SP3 ada juga di Kejaksaan karena Kejaksaan itumenangani Penyidikan juga kalau SKP2 adalah Surat Penghentian Penuntutanadanya di Kejaksaan. Penghentian Penyidikan di Kepolisian tetap satu yaitu :SP3, yang kita hindari Penyidik ini mengendapkan perkara kita istilankanberhenti penyidikan itu tanopa ada dasar hukumnya yang benar itulah yang kitacegah, penyidikpenyidik itu jangan berbuat demikian.

., karena sepengetahuanTergugat dan Il, berdasarkan kesepakatan lisan antara Tergugat dengan Penggugat pembayaran melalui transfer tersebut adalah untukmengurus perkara/kasus dari tergugat yang ada di Kejaksaan Tinggibali untuk di SP3 kan sesuai janjinya Penggugatsecara lisan juga dalampercakapannya dengan Tergugat Via SMS.

seorang professional hal ini adalah tidakbenar, karena berdasarkan informasi dari tergugat , tergugat yangdiminta datang ke Jakarta oleh Penggugat dan janjian dari Surabayabersamasama berangkat ke Jakarta untuk bertemu oknum badanpengawas Kejaksaan, namun setelah sampai di Jakarta tepatnya diHotel Gran Mahakan, tibatiba Penggugat meminta uang lagi sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat ,katanya untuk mengurus agar sangkaan perkara Pidana terhadaptergugat dapat si SP3

pencemaran nama baik yang berat bagidiri penggugat dan tindakan para tergugat telah melanggar asaskepatutan dan menghukum tergugat dan atau tergugat II untukmencabut Laporan Polisi Pengaduan nomor Reg : Dumas / 378 / X /2017/SPKT, tanggal 9 Oktober 2017 tentang dugaan adanya penipuan,hal ini sama sekali tidak benar, karena adanya tergugat II melaporkanpenggugat ke Polda Bali atas dugaan tindak Pidana Penipuan adalahakibat dari perouatan penggugat yang telah meng imingimingi tergugat akan mengurus SP3

Bahwa setibanya di Jakarta tergugat dK/Penggugat dR dan penggugatdK/tergugat dR langusng menuju Hotel Gran Mahakam untukmembahas/membicarakan halhal yang akan disampaikan nanti dalamrencana pertemuan dengan Oknum Jaksa Pengawas terkait gelar perkaratentang SP3/penutupan perkara sebagaimana pembicaraan setelahpenanda tanganan surat kuasa;.

;Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;DALAM REKONVENSI;1.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari tergugat I,IldK/Penggugat I,II dR untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat dK/Tergugat dR telah melakukan perbuatanmelawan Hukum;Menyatakan sah penerimaan uang yang di terima PenggugatdK/Tergugat dR untuk pengurusan SP3 atau penutupan kasus yangdisangkakan terhadap tergugat dK/Penggugat dR, melalui TransferBank Mandiri oleh Tergugat Il/penggugat II sebesar

Salinan Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) ataspenyidikan Kejaksaan Negeri Sumenep terhadap kasus korupsipenyaluran raskin tahun 2008 oleh tim raskin Kabupaten Sumeneppada 7 (tujuh) Kecamatan kepulauan di Kabupaten Sumenep danpengadaan beras untuk Gudang Beras Bulog (GBB) Sumeneptahun 2008 oleh Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam NegeriSub Divre XIl MaduraPerum Bulog, dengan kerugian negaranyayang sebesar Rp18.248.891.325,00 (delapan belas miliar dua ratusempat puluh delapan juta delapan

ratus sembilan puluh satu ributiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana berdasarkan laporanhasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur,tanggal 9 Agustus 2011.Catatan : Salinan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasuskorupsi penyaluran raskin tahun 2008 oleh tim raskin KabupatenSumenep pada 7 (tujuh) kecamatan kepulauan di KabupatenSumenep dan pengadaan beras untuk Gudang Beras Bulog(GBB) Sumenep tahun 2008 oleh Satuan Tugas PengadaanGabah Dalam Negeri Sub Divre

ratus sembilan puluh satu ributiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana berdasarkan laporanhasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur,tanggal 9 Agustus 2011;Catatan: Salinan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ataskasus korupsi penyaluran raskin tahun 2008 oleh tim raskinKabupaten Sumenep pada 7 (tujuh) kKecamatan kepulauan diKabupaten Sumenep dan pengadaan beras untuk GudangBeras Bulog (GBB) Sumenep tahun 2008 oleh Satuan TugasPengadaan Gabah Dalam Negeri Sub Divre

Salinan Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) ataspenyidikan Kejaksaan Negeri Sumenep terhadap kasus korupsiHalaman 7 dari 12 halaman.

Bahwa laporan Pemohon tersebut oleh Termohon telah dikeluarkan SuratPenghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) karena menurut Termohon tidakcukup bukti, sedangkan baik bukti maupun saksi Pemohon dapatmenmghadirkan melebihi 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuanKUHAP3.

Bahwa ternyata Termohon tanpa berkoordinasi dengan atasan Termohonterhadap laporan Pemohon tersebut telah diterbitkan Surat PenghentianPenyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Polsek GayunganSurabaya dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan NomorSP.Tap/02/VIII/2019/Reskrim tertanggal 12 Agustus 20197.

Bahwa memohon penjelasan kepada atas Termohon tentang hasil gelar yangmenyatakan terhadap laporan Pemohon memenuhi untuk unsur untukditingkatkan menjadi Penyidikan dan ternyata diterbitkan Surat PenghentianPenyidikan dan Penuntutan (SP3), kKemudian diberikan penjelasan bahwasanyadengan telah dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan(SP3) oleh Termohon, maka satu satunya adalah melalui Pranata Praperadilanuntuk menguji Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telahditerbitkan

B/50/B/III/2019/JATIM/Restabes Sby Sek.Gayungan tanggal 18 Maret 2019 dalam dugaan tindak pidana pasal 378 jo 372KUHP yang dilakukan oleh Listiyani Hariwidjoyo atas laporan pemohon tersebut olehpemohon dikeluarkan surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) karenamenurut termohon tidak cukup bukti dan akibat dikeluarkan (SP3) tersebut pemohonsangat dirugikan karena surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor :SP.

)sebagai ketentuan pasal 77 KUHAP tetapi pada posita angka 2 pemohonmenyebutkan surat penghentian penyidikan (SP3) maupun dalam posita angka 3disebutan, bahwa pemohon sebagai pelapor pihak yang sangat dirugikan akibatHal. 14 dari 17 Putusan No. 44/Pid Pra/2019/PN.SbySurat penghentian penyidikan penuntutan (SP3) yang diterbitkan oleh polsekgayungan surabaya dengan surat ketetapan penghentian penyidikanSP.

Balaesang;--------------------------

Balaesang Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;-------------------------------------------------------------

Donggala;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) tersebutkegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di DesaLombonga ada 5 (lima) item pekerjaan, yaitu : No.

Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasalharus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lainnyaadalah sejalan dan saling menunjang dan Pasal 5 angka 1 Pihak Keduawajid melaksanakan kegiatan PPIP 2010 ini berdasarkan Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.

Donggala;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) tersebutkegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di DesaLombonga ada 5 (lima) item pekerjaan, yaitu : JUMLAH TOTAL No.

Balaesang;2) 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010;3) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)Antara Satker Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) diDesa Lombonga Kec.

Balaesang;2) 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010;3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)Antara Satker Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) diDesa Lombonga Kec.

;Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonanterdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan ;Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;DAKWAAN Bahwa ia terdakwa IWAN BIN SAINUDIN. pada hari Rabu tanggal 06Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam bulan Januari 2016 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun2016, bertempat di pinggir jalan depan pasar SP3

Bombana menuju Pasar SP3 Desa Marga Jaya Kab.

Bombana denganmenumpangi kendaraan umum, lalu pada saat tiba di Pasar SP3 terdakwalangsung melihat 1 (satu) unit motor Honda Blade Repsol warna hitamorange nomor polisi DT 3551 EK yang diparkir saksi Ni komang Eka dipinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stir, sehingga tanpa seizin dansepengetahuan saksi Ni Komang Eka, terdakwa langsung mendorong motortersebut lalu setelah berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempatnya diparkir,terdakwa kemudian menaiki motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu)

(tujuh belasjuta rupiah) .Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 148/Pid.B/2016/PN.BauBahwa awalnya, saksi mengendarai sepeda motor tersebut menuju pasar SP3untuk berbelanja, saat tiba di pasar SP3, saksi langsung memarkirkendaraannya tanpa mengunci setir dan masuk pasar namun setelah selesaiberbelanja saksi tidak melihat lagi motornya ditempat parkir sehingga saksilangsung melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan danmembenarkan.RUSLI Als.

Bombana menuju pasar SP3 Desa marga Jaya, kab.

No. 124 K/Pdt.Sus/20121212Terkait hal ini, dalam ketentuan ketenagakerjaan tidak dikenal adanyakadaluarsa dilaksanakannya sebuah sanksi atas sebuah pelanggaran yang terjadi,sedangkan alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat sudah kadaluarsa untukmelakukan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat karena sudahkadaluarsa masa berlakunya SP3 yang dikeluarkan Penggugat sama sekali tidaklogis dan tidak beralasan hukum yang kuat.

Apalagi proses untuk memberikansanksi dan memberitahukan terjadinya pelanggaran tersebut telah dilakukanPenggugat ketika masa berlaku SP3 itu belum berakhir;Menimbang, bahwa Penggugat menurut fakta di persidangan sudahmemberitahukan terjadinya pelanggaran tersebut kepada Tergugat pada tanggal13 April 2011, 4 (empat) hari sebelum masa berlaku SP3 itu berakhir dankemudian memprosesnya sampai kemudian dikeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 29 April 2011

;Bahwa sebenarnya adalah pada tanggal 13 April 2011, bukan Termohon Kasasi(Penggugat) yang memberitahukan terjadinya pelanggaran kepada Pemohon Kasasi(Tergugat), tetapi atasan Pemohon Kasasi memberikan memo terjadinya pelanggarankepada Termohon Kasasi (berdasarkan Bukti T3), dan Termohon Kasasi barumemproses memo tersebut pada tanggal 27 April 2011 dengan mengeluarkan SuratPanggilan Menghadap ditujukan kepada Pemohon Kasasi (berdasarkan Bukti T4),yaitu setelah masa berlaku SP3 berakhir (18 Oktober

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat Judex Facti tidak benar bahwaTermohon Kasasi telah memberitahukan Pemohon Kasasi terhadap pelanggarantersebut sebelum masa berlakunya SP3 berakhir;Bahwa mengenai kadaluarsa SP3 yang dimaksud Pemohon Kasasi adalah masaberlakunya surat peringatan, sesuai dalam penjelasan UndangUndang No. 13 Tahun2003 Pasal 161 ayat (2), sudah disebutkan masingmasing Surat Peringatan pertama,kedua dan ketiga berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Yang menjadipokok permasalahan adalah batasan paling lambat kapan seharusnya SuratPeringatan diterbitkan tidak diatur dalam undangundang, hal ini yang menyebabkanketidakadilan bagi pekerja, dimana Pemohon Kasasi telah menghitung danmenjelaskan tenggang waktu diterbitkannya Surat Peringatan, yaitu:e SP3 pertama diterbitkan 13 (tiga belas) hari sejak pelanggaran yang terjadi;e SP3 yang kedua diterbitkan 45 (empat puluh lima) hari sejak pelanggaran yangterjadi;13Sementara Judex Facti tidak menjelaskan

Susantri Permai, dimulai pada bulan Juni2012 dikerjakan di lokasi SP3 PT. Susantri Permai tersebut.Bahwa yang diperiksa dari Polda lahan yang land clearing di lokasi PT.Susantri Permai.Bahwa Pada saat Tim dari Polda KalTeng melakukan pemeriksaan dilokasipada saat itu dilokasi tidak ada kegiatan land clearing di lokasi SP3 PTSusantri Permai tersebut.Bahwa lahan yang di land clearing di lokasi SP3 PT.

Susantri Permai bisa diperpanjang oleh karena PTSusantri Permai masih beroperasi di lokasi tersebut.Bahwa di lokasi land clearing PT.Susantri Permai ada blokbloknya, saksiassisten land clearing di lokasi SP3, dari PT. Susantri Permai ada pembagianstet, itu yang kami kerjakan.Bahwa Kontraktor yang mengerjakan land clearing lahan di lokasi SP3 PT.Susantri Permai dilakukan oleh PT. Prima Tama Mandiri (PTM) danCV.Cahaya Anugerah Sejahtera ( CAS) sejak bulan Juni 2012.Bahwa lokasi SP3 PT.

Susantri Permai sekira 27 September2012 yang Lokasinya di SP3 (susantri permai 3) dengan luasan pekerjaan yangsudah dilakukan land clearing seluas kurang lebih 17,84 Ha yang terdiri dari Blok 19 = 2,07 ha, 20=14,18 ha, 21=1,59 Ha.Bahwa yang saksi ketahui bahwa CV. Prima Tama Mandiri ada melakukan LandClering yang sudah di kerjakan pada lokasi SP3 yaitu pada Blok 19 = 2,07 ha, 20=14,18 ha, 21=1,59 Ha dan perusahaan kontraktor land clearing lainnyayang bekerja dilokasi SP3 adalah CV.

REVENTHIRAN TPNAMBIAR ;Bahwa sekarang diareal/ lokasi SP3 belum semua telah selesai dikerjakan;Bahwa saksi tidak tahu yang membedakan lokasi areal SP2 dan SP3.;Bahwa yang memberikan arahan mengerjakan lokasi SP3 tersebut kepadaTerdakwa adalah Group Control Plantation (GCP) sdr.

SusantriPermai di Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuaspada lokasi SP3 tersebut, baru seluas 302 ha yang dilokasi SP3 priode 2012 .Bahwa lahan yang di land clearing di lokasi SP3 PT. Susantri Permai tersebuttelah diganti rugi.Bahwa Luas arel yang telah dilakukan land clearing oleh PT.