(bukti bertanda P.2);Fotokopi Surat Keterangan dari Kementerian Dalam Negeri Kerajaan ArabSaudi tentang Kelahiran Anak tertulis atas nama DHEFIN AGUSFITRIYANTO MAWARDI PAW. (bukti bertanda P..3);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308091108800002 atas namaAGUS FITRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 30Oktober 2012.

(bukti bertanda P.7);Fotokopi Kartu Identitas Imigrasi dari Kementerian Dalam Negeri KerajaanArab Saudi atas nama DHEFIN AGUS FITRIYANTO MAWARDI PAW.(bukti bertanda P.8);Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mkd9. Fotokopi Sertifikat Agiqah Nomor 1976/SAAk/0109/2018 atas nama anakDHEFIN MUHAMMAD EL FATIH yang dikeluarkan oleh Direktur Agiqah AlKautsar pada tanggal 1 September 2018. (bukti bertanda P.9);10.

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai tindakanTermohon Kasasi yang memberhentikan Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mengusulkanpengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasi darikeanggotaan DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2014 2019, yangmenurut Pemohon Kasasi adalah cacat secara hukum sehingga tidak sah;2.

Bahwa Judex Facti berpendapat tindakan Termohon Kasasi diambil ketikastatus kepengurusan Termohon Kasasi sebagai akibat dari adanyadualisme kepemimpinan DPP PPP masih dalam pemeriksaan ditingkatHalaman6 dari 9 hal.Put.Nomor 320 K/Pdt.SusParpol/2018kasasi sehingga adalah beralasan untuk menangguhkan pemberlakuanSurat Keputusan Pemberhentian serta pengajuan PAW terhadap PemohonKasasi hingga gugatan terhadap status kepengurusan Termohon Kasasi diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa terhadap

pernyataan yang tidak berdasar kecuali maksuduntuk mengaburkan fakta;2 Bahwa, menyebutkan anak angkat adalah tidak berdasar karenamenjadi kewajiban TERLAWAN/PENGGUGAT membuktikanpenetapan anak angkat tersebut seandainya benar quod non;a halaman 2 angka 7 : Bahwa, dengan meninggal isteri kedua dari ayah kandungPENGGUGAT, maka ayah kandung PENGGUGAT (Lopulisa Leendert sr/LeoLopulisa) menjadi Ahli Waris satusatunya dari Blondiene Hutabarat(Blondiene Lopulisa) sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris No. 26/PAW

/2007/PN.Jkt.Tim, tertanggal 01 Oktober 2007 diterbitkan oleh Pengadilan NegeriJakarta Timur (bukti P7)I Bahwa, TERLAWAN/PENGGUGAT membuat hukum baruuntuk dirinya dengan menyatakan hak waris dari istri ke2menjadi miliknya, hal ini merupakan kekeliruan tanpa ada dasarhukum di seluruh tingkat Pengadilan dan hukum adat;2 Bahwa, Surat Pernyataan Ahli Waris No. 26/PAW/2007/PN.Jkt.Tim, tertanggal 01 Oktober 2007 diterbitkan secaramelawan hukum karena pernyataan tersebut dibuat pada saatTuan Leo Lopulisa

akibat adanya PenetapanNo. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim tanggal 30 Desember 2005.2 Bahwa, agar gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT mendasarmaka menjadi kewajibannya membuktikan hal tersebut, ternyatadalam surat bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangantidak ada fakta yang menyebutkan hartaharta warisan yangpernah diurus mendapat halangan karena Penetapan Nomor. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim3 Bahwa, alasan kaget tidak cukup sebagai dasar permohonanperkara aquo dan memasukkan Surat Pernyataan Ahli Waris No.26/PAW

ke PengadilanKasasi di Mahkamah Agung dan suatu kekeliruan mengajukan di PengadilanNegeri Jakarta Timur,Pengajuan banding terhadap Penetapan No. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim.tanggal 30 Desember 2005 hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi DKIsuatu kekeliruan mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;Leo Lopulisa dibawah Pengampuan berdasarkan No. 666/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim. tanggal 30 Desember 2005 sehingga Surat Kuasa dan SuratPernyataan Ahli Waris yang didaftarkan di PN Jakarta Timur No: 26/PAW

W7AH.06.0371 tanggal 28 Agustus 2008, diberi tanda T 5 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris No. 26/PAW/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 27 September 2007, diberi tanda T 6;Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ucapan Terima Kasih Alm.

Maka pada tanggal 12 Juli 2021, Nama Syafril pada Akta NikahNo.57/3/V/1985 tersebut diatas telah dirubah dan atau diperbaiki /disempurnakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Multiara,Kabupaten Pidie sehingga menjadi benar dengan nama yangsebenarnya yaitu adalah : SAFREL ZEIN. ( BUKTI PAW II). Dan dalammasa perkawinan antara Safrel Zein dengan Pemohon 1 (Lisniar BintiAbd.Rahman), telah dikaruniai 4 (Empat) Orang anak kandung putra danputri yang masingmasing bernama :1.

PAW. IV ).Bahwa Pemohon 1 sebagai istri pertama dari Alm.

PAW. V.1,V.2, V.3, V.4.).Bahwa Pemohon 5 (lima) yaitu Susy Dewi yang juga hingga saat iniberdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen, yaitu di DesaGeulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang bersama dengan anakkandungnya yang bernama Muhammad Fatih ArRafigi Bin Safrel Zein,sesuai dengan Kartu tanda Pendudduk (KTP) yang dimiliki olehPemohon 5 (lima) (BUKTI. PAW. V.5 ).Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Alm. Safrel Zein yang masingmasingBernama H.

. * Saksi ll ee ee PASALYANGDILANGGAR/ i assti(i:;:Nama ,vowl Umur. 2) ThPekerjaan Seats Agama awr Oe Pasal $T &taTt) rAVeTE BH paw Dsili .,Alamat EQ.

PENETAPANNomor 0089/Pdt.P/2015/MS.Bnaearl gor oll alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Banda Aceh ;Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh ;Mendengar permohonan para Pemohon didepan persidangan MahkamahSyariyah Banda Aceh Kelas IA tanggal 30 Juni 2015 yang isinya mencabutpermohonan itsbat nikah yang telah diajukan dengan suratnya tanggal 25 Mei2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Banda Acehnomor register 0089/Pdt.P/2015/MS.Bna tanggal

Sel.es> sll Goo all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :Rohani binti A. Jumenah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di Lingkungan Gunung Sepang, RT.11, KelurahanDenggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "Penggugat",MelawanM. Ihwan bin A. M.

., dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibathukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh pihak Tergugat III dan surat usulan dari Ketua DPRDKabupaten Lahat ke KPUD Kab Lahat tidak sah dan/atau batal demihukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya karena masih dualisme kepengurusan partaipersatuan pembangunan dari pusat sampai

/DPW/VI/2017 tanggal19 Juni 2017 Perihal Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai PPP dansurat Tergugat Ill yaitu Surat Peringatan Nomor 020/IN/G2/DPC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Peringatan Il Nomor 04/IN/G2/DPC/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, Surat Peringatan II Nomor 06/IN/G2/DPC/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 dan Surat PemberhentianSementara Keanggotaan PPP Nomor 15/IN/DPC/IV/2017 tanggal 08 April2017 dan Surat Usulan Nomor 23/PEM/DPC/VI/2017 tanggal 21 Juni2017 Perihal Usulan (PAW

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan serta mengenakanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi darikeanggotaan DPRD Kabupaten Lahat periode 20142019;b.

kepentingan hukumPenggugat yang seharusnya masih tetap sah menjabat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Barito Utara hingga berakhirnya masa bakti Penggugatpada bulan Agustus Tahun 2019.Bahwa sebelum diterbitkannya surat DPP Partai Hanura Kubu OesmanSapta Odang (Ketua Umum) dan Harry Lontung Siregar (SekretarisJenderal) tertanggal 28 Juli 2018, KPU Kabupaten Barito Utara terlebihdahulu telah menerbitkan Surat Nomor 138/TU.01.2/6205/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW

H.MAHMUD, SE., MM dan Mengangkat PAW a.n. PUJIONO, yang ditujukankepada Tergugat.

MAHMUD, SE., MM dan mengangkat PAW An. PUJIONO,tanggal 1 Agustus 2018, yang pada prinsipnya menerapkanketentuan Pasal 406 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyebutkan : Palinglama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kotamenyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

Tindak Lanjut Usulan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Utara dari Partai Hanura (foto copy darifoto copy); Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor120/3456/PEMTAS/SET, tertanggal 26 Oktober 2018kepada Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Perihal. TindakLanjut Terhadap Proses PAW Anggota DPRD KabupatenLingga Sisa Masa Jabatan 20142019 (foto copy dari foto copy);Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor :170/005, tertanggal 31 Oktober 2018 kepada Ketua DPCPartai Hanura Kota Tegal, Perihal.

,MM danMengangkat PAW An. PUJIONO (foto copy dari foto copy);Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/290/2018, tertanggal 17 September 2018, TentangPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Masa JabatanTahun 20142019 Atas Nama H. MAHMUD, SE.

Iya Caneoor sebagai berikut PAW. TDS telah boppudenAl eke tial larang lL... wnan. ( depen Nase)PEL EOP!) Jamu Was avg ) SAKSI II t : ; 5 ; 2Nama "Rbaaain MIMEA CUCT LWDRIYAt foe 3S ThTempat / Tgl. / Lahir Matanic (1924 (ee Kelamin WASukubangsa .MUONESIA Agama S44 di tem Pat..9.4ilarang di i. (Wart Caepan Tape?

*OA Paw &AVeQUEIbA? b8QigUOuP)9?1 gy Miel?71 7GUimMUCcA*64 1 1Ocx%O2c'?GOveUU?y 204U 2hOY Uzcl !6saBoAqJRj?+K2)6p1k%Oiri, ?igp~2Y AgrJauz? 2~VmjV 2% qS*?@2KH+?G2biiE,2G JM?U7* Bg;TpREAMg?EsiQYFPHES hs5$As?Uz?4"C&A?272U5 256>ZP=""(Ugi=OIF??1U 7 AiaxA IuC9?*a#w ?nsl!(2?A0%4:797UO WIAA ~beal XQ POS 2408 7UUZI KiUn?2p# 4A (r? Bali. 1!dUA~ileam ?O?0uX; 2?0B9ni"ASOriO8*re 25j*s6y?AzS6GCHASUKFA?O=,& 27K g YvUNY 2A 16! 24 18Y 226A6Pj!?Bop T#?2IvU"C38ii(x?BM3 g60ChEE 29*EEv*+2EL MEe49AWF29Q& ?

LTA PAW TE ccccen Umur $324... ThTempat/Tgl. / Lahir Az4lande,... AB Z.....Kelamin WAWIZASuku bangsa .......... WALL. ceveesseveees Agama 43 AAd.:......Alamat f Ke. iMenerangkan sbagal berikut LEAMA... Tanda tangan Tanda tangan Cudor 29. Falah Porgunan .

sebagai berikut dalam perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Amira Faradila Assegaf binti Ali Abdullah Assegaf, umur 25 tahun, agamaIslam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003 DesaPopodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango.Dalan hal ini di kuasakan kepada Hirsan Gustiawan, SH,Advokad/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Baru No. 183,kompleks Pasar Kamis, Desa Popodu, Kecamatan BulangoTimur, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat KuasaNomor 145/SK/KP/PAW

Paw A fries Umur,....2).Th Sok meres shtergny rote eeseressnen cas GitaTempat/ Tal. / air SORTA !999. Kelaminenek on ewes anceps eeeBidel Ganges de cece Agama.1S4m, PERDA/ PERKADA YANG DILANGGARAlamat..Ctum. Penoseyo S08...gaeemaees ee nem eed oo & ee Pasal : 49 ayat 1 dan ayat 6Menerengkan sbb : benar pada nari. KAM. Tanggal..'0% jo. pasal 27c huruf bSekira jame SoWib, tersangka telah...... PAC ROES...

PENETAPANNomor 10/Pdt.P/2015/PA.Ktleal joss all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal untuk memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah, oleh:NURHASANAH binti M.SAID, umur 73 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan(rumah ibu Rukmini/bidan Ice), RT.018,Kelurahan Tungkal Ill, Kecamatan Tungkal llir,Kabupaten Tanjung

, apalagi beramairamai, terlebih PAW itu padahakikatnya berkaitan dengan hasil Pemilu.

Termasukmengawasi proses Pergantian Antara Waktu (PAW) antaranggota DPR.

Bahwa Pengawasan ditingkat pusat dilaksanakan oleh Bawaslu Pusat.Kalau PAW DPRD Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan seterusnya.Bahwa jika tidak ada surat dari DPP Partai yang dalam hal ini ketua umumdan sekjen untuk melakukan PAW maka itu tidak memenuhisyarat untuk melakukan PAW atas seorang anggota DPR.Bahwa hukum acara dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi yang sayapahami harus signifikan perolehan suara CALEGuntuk bisa diperiksa dimahkamah konstitusi.

Bahwa jika tidak ada kebijakan terkait maka hal itu tidak bisa dilakukanPAW atau tidak bisa diproses ' Bahwa mekanisme PAW diatur di undangundang partai politik samadengan anggaran dasar. Bahwa Anggaran Dasar Partai itu tidak boleh bertentangan denganUndangUndang.

sehingga tidakboleh ada satu lembaga atau orang perorangan mempersoalkan penetapananggota DPR , kecuali setelah dilantik ada perkara hukum seperti kasus pidana;Bahwa jika tidak ada surat dari DPP Partai dalam hal ini Ketua Umum dan Sekjenuntuk melakukan PAW maka hal itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan PAWatas seorang anggota DPR dan alasan mem PAW itu merupakan wilayahkewenangan partai oleh pejabat eksekutif yaitu ketua umum dan sekjen yang olehUU diberikan mandat untuk melaksanakan fungsieksekutor

Nomor 656/Pat.G/2015/PN Dpsdalam perkara antara :HAJJAH SITI SAODAH, salah seorang dari Ahli Waris SHAHABUDIN (Almarhum),berdasarkan penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPStanggal 23 Desember 2008 yang berumur 50 tahun, beragama Islam,Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jalan Halmahera No.15 ADusun Sanglah Barat, Desa Kelurahan Dauh Puri Kelod, KecamatanDenpasar Barat, Kota Denpasar, Dalam hal ini memberi kuasakepada : Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH.

PUTUSANNomor:0301/Pdt.G/2015/PA PKI.ear sd) ors I al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatyang diajukan oleh :PENGGUGAT, Umur: 40 tahun, Agama: Islam, Tidak Bekerja,Pendidikan: SD, Tempat tinggal: Kelurahan Noyontaansari,Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat; Melawan:TERGUGAT, Umur: 45 tahun

Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia RayaProvinsi Sumatera Utara Nomor = ST/10127/B/DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW Anggota FraksiGerindra DPRD Provinsi Sumatera utara;4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia RayaNomor 080132/Kpt/DPPGerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 TentangPemberhentian Keanggotaan Sdr.

Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia RayaProvinsi Sumatera Utara Nomor S$T/10127/B/DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera utara;Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 84/G/2017/PTUN.JKTd. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia RayaNomor 080132/Kpt/DPPGerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 TentangPemberhentian Keanggotaan Sdr.

Bahwa Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan IndonesiaRaya Provinsi Sumatera Utara Nomor ST/10127/B/DPDGERINDRASUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 perihal Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera utara atas nama Sdr. RekiNelson J Barus menggantikan Sdr. Eveready karena yangbersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana penggelapan dan telah dijatuhi pidanapenjara selama 2 (dua)c.

Bukti T3 : Fotokopi Surat DPD Partai Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra) Nomor 080131/A/DPPGerindra/2015 tanggal 31Mei 2015 perihal PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara(fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2219/KPUProv002/X/2015 tanggal 31Oktober 2015 Perihal PenggantiAntar Waktu DPRD Pron Sumatera Utara dari daerahPemilihan Sumatera Utara (Sesuai dengan aslinya);5.

Bukti T5 : Fotokopi Surat Ketua Majelis Kehormatan Partai GerindraNomor 02003/A/MKGerindra/2107 tangga 20 Februari 2017perihal Klarifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRDD Sumatera Utara atas Nama Sdr. Eveready (fotokopidari fotokopi);6. Bukti T6 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara JambiNomor 2742.a/18Sekr tanggal 27 November 2015 perihalPengganti Antar Waktu Anggota DPRDSU dari PartaiGerindra. (Sesuai dengan aslinya);7. Bukti T7 : Fotokopi Surat Plt.

NOOR CAHYANI melakukan diskusi terkaitkeinginan sdriiNOOR CAHYANI untuk menjadi anggota penggantian antarwaktu (PAW) dengan janji Sdri.

SusParpol/2018/PN.Bjm6.7.10.berdasarkan atas hukum, melainkan hanya sikap keberpurapuraan sematadari Penggugat agar proses Pengganti Antar Waktu (PAW) dapat tertunda.Bahwa sesungguhnya persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) yangdiusulkan oleh Tergugat kepada DPPPartai Hati Nurani Rakyat sebagaimanaSurat No. 020/DPDHANURA/KS/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 sudahdisetujui DPP sebagaimana Surat No. A/166/DPPHANURA/VIII/2018tanggal 18 Agustus 2018 yang telah memutuskan pada angka 1).