.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapatMenimbangpemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor

Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor: 1 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten CilacapNomor: 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, sehingga Surat Keputusantersebut harus dibatalkan;Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas adalahmerupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidak merujuk kepadasuatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatu peraturanperundangundangan tertentu yang mendasari

Karena gugatan Penggugat pada posita atau fundamentumpetendi tidak dengan jelas dan tegas menyebutkan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatan, maka gugatan Penggugat tidakmemenuhi persyaratan formil, sehingga sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),karena gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);Bahwa berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanatersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidakmemenuhi

/Pat.G/2020/PA.SkgMenimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir danoleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatunkan tanpa hadirnyaTermohon/verstek ( default judgement );Menimbang, bahwa yang mendasari

sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir danoleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatunkan tanpa hadirnyaTermohon/verstek ( default judgement );Menimbang, bahwa yang mendasari

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahananak/asalusul anak ini karena anak yang bernama Noureen MikaylaPrasetyo dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibu saja dan inginagar nama Pemohon juga tercantum di Akta Kelahiran;;Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.MkdMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anakPengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya

tidak sahsecara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Dak/121/AD/K/I02

Mediasi tanggal 12Juni 2017, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikankesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatantersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisanpada tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugattidak keberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari

menerimaTergugat lagi lalu Tergugat pulang kerumah orangtua;Bahwa pada poin 5 benar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisahtempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang;Bahwa pada poin 6 benar dan Tergugat tidak keberatan apabilaPenggugattetap sesuai dengan gugatannya;Hal.3 dari 15.Put.No. 0228/Pdt.G/2017/PA.Prob.Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliksecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak ada perubahan tetapsebagaimana alasan dan dalil dalil yang mendasari

Bahwa tanah obyek sengketa gugatan perlawanan pelawan in casu,adalah eks.obyek perkara dan Putusan Pengadilan terdahulu, yang disatusegi adalah tidak jelas alas hak (Recht Title) apa yang mendasari gugatanperlawannya, sedangkan dilain segi bahwa tanah terperkara telah terlebihdahulu berstatus hukum sebagai tanah hak milik pihak Terlawan (Penggugat asal), sehingga status hukum tanah terperkara/obyek gugatanperlawanan pelawan telah terlebin dahulu ditetapkan oleh PengadilanTinggi dan Mahkamah Agung

Eks.obyek Eksekusi Putusan),namun bukan pihak dalam Putusan terdahulu, dan tidak menguasaitanah obyek sengketa sejak saat pemeriksaan perkara semula sampaidengan saat peninjauan setempat (PS) oleh Hakim Majelis, bahkansampai dengan saat Eksekusi putusan terdahulu, sehingga alasandiberitahukannya teguran (Aanmanning) kepada pihak berperkaraterdahulu oleh pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Pelawanmerasa terkejut atas eksekusi adalah justru tidak terkait dengan alas hak(Recht Titel) aoapun yang mendasari

gugatan perlawanan Pelawan atasputusanputusan Pengadilan in casu, oleh karenanya gugatanperlawanan Pelawan in casu Harus ditolak;Bahwa dalil posita angka 12 gugatan Perlawanan Pelawan in casu,adalah tidak benar dan keliru, sebab semata mendasari hubungannyadengan nama seorang yang tercantum dalam Eks. bukti surat TergugatAsal/Terlawan Il in casu, yang telah tercantum dalam Putusan Pengadilanterdahulu dan yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi, namun tidak jelasmenyatakan alas hak hukum (Recht Title

atas kejadian pelaksanaan sita eksekusi putusan terdahulu, sehinggaPelawan in casu hanya mendalilkan jika para Pelawan in casu adalah ahliwaris dari Muhammad Bin Hambali dan hanya mendasari hubungannyadengan nama seseorang yang identik dengan nama MuhammadHambali, yang tercantum dalam simak tanah/Rincik Persil No.12 D1.KohirNo.192 CI. yang terletak di kampung Bontolangkasa no.2 (lama 127),Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun tidak menyebutkanletaknya di nama wilayah Desa apa?

sekarang Papera tidak pernah melimpahkan kePengadilan Militer sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 123 ayat1 huruf f Undangundang No 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter yang mempunyai kewenangan menyerahkan perkaraPrajurit yang melakukan tindak pidana kepada Pengadilam Militeradalah Papera.10.Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Pebruari 2014 Oditur Militer11.membacakan Surat Dakwaan baru Nomor : SDAK/165/K/AD/1/2014 tanggal 22 Januari 2014 namun dasar Oditur Militermembuat dakwaan tersebut tetap mendasari

III/12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014.: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, OditurMiliter tidak mengajukan Kontra Memori Banding.: Bahwa mengenai keberatankeberatan yang diajukanPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, MajelisHakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yangdiperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :1.

SaksiOrce melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulanAgustus 2012 umurnya baru 15 (lima belas) tahun.Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merayu Saksi Orcedengan katakata manis, nanti kalau kamu sudah habis sekolahakan saya nikahi dan iya benar habis sekolah mas nikahi sertadan bertanggung jawab atas perbuatannya adalah merupakanrangkaian kata kebohongan dan bujuk rayu sehingga akhirnyaSaksi Orce mau melakukan ajakan Terdakwa untuk bersetubuhdengannya.MenimbangMenimbangMenimbang20: Bahwa dengan mendasari

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer karena apabilaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat26tidak dipisahkan dari dinas Militer maka perbuatan Terdakwaakan menjadi preseden buruk dan dapat ditiru oleh prajurit TNIyang lain, untuk itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahandipecat dari dinas Militer.: Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis

hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim PengadilanTinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelishakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan diambil alin menjadi putusannyasendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hartabersama tidak diikuti dengan kejadian yang mendasari

gugatan, meskipunPenggugat Rekonpensi/Termohon telah menyebutkan dasar hukum gugatannyatetapi tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari gugat tersebut.

Pas.sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kebumen Atas NamaPerkara A Quo;Bahwa mengingat dalil dalil yang mendasari lahirnya gugatan tersebutbersumber pada akad Nomor 9.10.C.000404/BMT, tertanggal 22 November2010 tentang akad Murabahah antara Tergugat II dan Rumsari Mutiarawati(Tergugat ) selaku debitur serta turut melibatkan Penggugat selakupenjamin dalam hubungan hukum borgtocht atau personal guaranty ataukafalah (dalam istilanh Hukum Perjanjian Islam) atas kesepakatanHalaman 6 dari 13 Hal.

:Bahwa mengingat akad murabahah Nomor 9.10.000404/BMT merupakanperjanjian primer yang mendasari lahirnya perjanjian kafalah/penjaminanHalaman 7 dari 13 Hal. Put.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/8

permohonan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohon denganTermohon masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir 3 minggu yang lalu, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadikabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari

P4 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama anak Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilanterlebih dahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurusAdministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa Hakim

Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut suratyang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1224/Pid.Sus/2014/PN.Lbp,tanggal 24 Desember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui bahwa Penggugat denganTergugat masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir pada tanggal 06 Juli 2012, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumdan kejadian yang mendasari

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama CucuPemohon dibawah perwalian Pemohon sebagai neneknya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

RahmaSahira Inasyah (anak Pemohon) atau pun hal lain sehingga perlunya dilakukanperbaikan untuk itu;Menimbang, bahwa setelah mencermati isi/ alasan permohonan daripihak Pemohon, ternyata yang mendasari diajukannya permohonan aquoadalah usia anak Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usiaanak untuk mengikuti ujian di sekolah;Menimbang, bahwa terlepas dari soal ketentuan batas usia di atas,Hakim berpandangan bahwa permohonan untuk merubah tanggal/ bulan/ tahunkelahiran yang sebenarnya sematamata

perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1537/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 15Januari 2015, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 3Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugatpada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugatjarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan hingga bertahuntahun/3tahun lamanya, dan puncaknya Tergugat