Komite Kehormatan PDI P DPC PDI P Prov. Jambi beralamat di Jl. HajiKamil No.46 Jambi, yang diwakili oleh Drs.H.Abdullah Sani, M.Pd.I danSukarso Darmo Pawiro, Ketua dan Sekretaris Komite, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Nazairin Lazie, SH., Arie Pratama, SH., A.Kadir,SH., Tengku Adriansyah. SH., Advokat, beralamat di Jl.

;Bahwa sekitar tanggal 23 Oktober 2016 Penggugat mendapat informasibahwa Tergugat III yaitu DPC PDI Perjuangan Kab. Tebo telah mengirimkansurat dengan nomor surat 41/IN/DPC.021.A.06/VIII/2016 tertanggal 19Agustus 2016 dan Tergugat II juga mengirimkan surat DPD PDI PerjuanganProp. Jambi dengan nomor 2019/IN/DPD.05/X/2016 tertanggal 12 Oktober2016 yang ditujukan kepada Tergugat yaitu DPP PDI Perjuangan, yangberisikan usulan pemberhentian dari anggota DPRD Kab.

19 Agustus 2016Perihal Usulan yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan (Tergugat!)

;Bahwa Kemudian Tergugat II yaitu DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambimengeluarkan surat Usulan Pemberhentian Penggugat sebagai anggotaDPRD Kab.

Tebo dan Pemecatan dari Keanggotaan PDI Perjuangandengan surat Nomor 209/ IN/DPD.05/X/2016 tertanggal 12 Oktober 2016yang ditujukan kepada Tergugat yaitu DPP PDI Perjuangan, tanpapernah memeriksa dan memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk melakukan pembelaan diri adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa Surat sebagaimana yang dimaksud pada angka 9 diatas didasarkan kepada Usulan dari Tergugat III dan Surat Keputusan dariTergugat V yaitu Komite Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Prop.Jambi tertanggal

(Photo copy) Kwitansi Nomor : 001/SBKD-PDI/BB/III/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 351, 62 Ton x 9.000,- = Rp. 3.164.580. Kwitansi Nomor : 002/SBKD-PDI/BB/VII/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 317, 3 Ton x 9.000,- = Rp. 2.855.700.

Kwitansi Nomor : 004/SBKD-PDI/BB/VII/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 834, 72 Ton x 9.000,- = Rp. 7.512,480,- Kwitansi Nomor : 005/SBKD-PDI/BB/VII/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 431, 15 Ton x 9.000,- = Rp. 3.880.350.

Kwitansi Nomor : 007/SBKD-PDI/BB/IX/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 632, 63 Ton x 9.000,- = Rp. 5.693.670.- Kwitansi Nomor : 008/SBKD-PDI/BB/IX/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 349, 94 Ton x 9.000,- = Rp. 3.149.460.

Kwitansi Nomor : 009/SBKD-PDI/BB/IV/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 515,65 Ton x 9.000,- = Rp. 4.640.850.- Kwitansi Nomor : 010/SBKD-PDI/BB/X/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 346, 95 Ton x 9.000,- = Rp. 3.122.550,- Kwitansi Nomor : 011/SBKD-PDI/BB/X/2013 dari SERIKAT

Kwitansi Nomor : 020/SBKD-PDI/BB/XI/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 566, 31 Ton x 9.000,- = Rp. 5.096.790,- Kwitansi Nomor : 021/SBKD-PDI/BB/X/2013 dari SERIKAT BURUH KOTA DUMAI (SBKD) UNIT PT PADICO INDONESIA BAGAN BESAR, berkaitan dengan pembayaran bongkar cangkang dengan Kapasitas 682,43 Ton x 9.000,- = Rp. 6.141.070,- Kwitansi Nomor : 022/SBKD-PDI/BB/XI/2013 dari

No. 3010 K/Pdt/1999menghadiri dan menjadi peserta apa yang dinamakan Kongres PDI diMedan;c. Bahwa perbuatan sepihak yang dilakukan oleh 2 oknum fungsionarisDPD PDI Dati Riau tersebut jelas merupakan pemaksaan kehendak dansekaligus juga tindak pembangkangan terhadap kebijakan resmiPimpinan Partai yang ditetapkan melalui Rapat DPP PDI pada tanggal 34 Juni 1996 yang secara tegas menolak diadakannya kongres dalamwaktu dekat;d.

Bahwa perbuatan 2 oknum fungsionaris DPD PDI Dati Riau jelasmerupakan tindakan yang melanggar disiplin Partai dengan kategoriberat, sehingga oleh karena perlu dijatuhi sanksi organisasi yang ditetapkan dalam surat keputusan DPD PDI;f.

Jadi Pengadilan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;Para Pemberi Kuasa Tidak Mempunyai Kwalitas Mewakili DPD PDI RiauBahwa Sdr. Soeratno Atmodihardjo dan Sdr.

No. 3010 K/Pdt/1999Adapun menurut hukum kepemimpinan DPP PDI yang sah adalah hasilKongres IV PDI di Medan yang diselenggarakan tanggal 20 s/d 22 Juni1996 yang didukung oleh seluruh DPD PDI dan 185 DPC PDI dari 205cabang yang ada di seluruh Indonesia yang kemudian menghasilkankepemimpinan DPP PDI dibawah Pimpinan Drs. Soerjadi.

ke IV di Medan yang merupakan persoalan pokok dalamgugatan Penggugat adalah permasalahan intern Partai PDI antaraPenggugat dengan Para Tergugat yang harusnya diselesaikan secara internHal. 14 dari 16 hal.

Pusat(DPP) PDI Perjuangan Nomor .04.30/TAPDPC/DPP/III/2010 tanggal 5 Maret2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan CabangPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, sebagai orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukandengan saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM (diajukan dalam berkas perkaraterpisah) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan KabupatenPurworejo berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Umum DPP PDI PerjuanganNomor 04.30

No. 565 K/Pid.Sus/2016yang antara lain berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun DewanPimpinan Pusaat (DPP) PDI Perjuangan yang digunakan untuk kegiatanoperasional partai.Adapun keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan KabupatenPurworejo yang telah dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan saksiLuhur Pambudi Mulyono, ST, MM, adalah sebagai berikut: No Tahun luran Anggota DPRD Fraksi PDI Sumbangan yang sahPerjuangan1. 2010 Rp. 123.500.000, Rp. 711.900.000,2. 2011 Rp. 144.000.000, Rp

Kepala DPPKAD memberitahukan penyaluran bantuan keuangan kepadapartai politik penerima bantuan keuangan dan Kepala Kantor Kesbangpol;Bahwa DPC PDI Perjuangan melalui saksi Luhur Pambudi Mulyono, ST, MM,telah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membuat proposalbeserta dengan kelengkapan dan selanjutnya telah mengajukan permohonanmelalui Kesbangpol Kabupaten Purworejo yang ditandatangani oleh Ketuadan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Periode 2010 s/d 2015 dari tahunanggaran 2010 sampai dengan tahun

keuangan partai politik yangditerima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sebesarHal. 15 dari 92 hal.

Perjuanganyaitu Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan partai seperti kegiatanoperasional Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Purworejo dankegiatan sekretariatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, selain ituada sumbangan yang sah menurut hukum yang antara lain berasal dariDewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun DPP PDI Perjuangan yangdigunakan untuk kegiatan operasional partai.Adapun keuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang telahdikelola oleh Terdakwa dengan saksi Luhur Pambudi Mulyono

Putusan Nomor. 235 K/TUN/2015101112Penggugat I, II dan II dari keanggotaan PDI Perjuangan, tidak dilakukan melaluiBadan Kehormatan Partai;Bahwa atas keputusan DPP PDI Perjuangan tentang pemberhentian Penggugat I,II dan IJ, sebagaimana diuraikan pada angka 4, 5 dan 6 di atas, oleh ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam prosespersidangan ternyata antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat dalam hal iniDPP PDI Perjuangan bersepakat untuk damai, yang isinya adalah bahwaPenggugat tidak melanjutkan gugatannya dan Tergugat (DPP PDI Perjuangan)mencabut keputusan tentang Pemberhentian Penggugat I, II dan III sertamemulihkan hakhak Para Penggugat disamping itu pihak Penggugat I, II dan IIIbersedia mendukung Calon Bupati Pati yang diusung oleh DPP PDI Perjuanganyang bernama Drs. H. Imam Suroso, M.M.

., M.M. adapun calon dari dari DPP PDI Perjuangan yang bernama Drs.Imam Suroso, M.M, dinyatakan kalah;Bahwa dalam proses pemilukada Kabupaten Pati tersebut oleh pihak DPP PDIPerjuangan dan DPC PDI Perjuangan Pati, menganggap kalau Penggugat I, IIdan III tidak serius mendukung calon yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan,yang mengakibatkan kekalahan bagi calon yang diusung yakni Drs. ImamSuroso, M.M.

;Bahwa akibat dari kekecewaan dan kekalahan calon yang diusung oleh DPP PDIPerjuangan menyebabkan pihak DPP PDI Perjuangan yang diwakili oleh DPCPDI Perjuangan Pati tidak mampu berpikir objektif lagi, sehingga denganberbagai macam cara dilakukan agar Para Penggugat I, II dan II dikeluarkandari keanggotaan PDI Perjuangan serta dipecat dari keanggotaannya sebagaiAnggota DPRD Pati;1314Bahwa usaha DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Pati untukmengeluarkan Penggugat I, II dan HI dari keanggotaan

Kabupaten Pati akan tetapi usul tersebut ditolak oleh PimpinanDewan karena permohonan tersebut tidak berdasar, sebab Penggugat I, II dan IItelah diaktifkan kembali sebagai Anggota PDI Perjuangan, melalui SuratPerdamaian antara Penggugat I, II dan III dengan pihak DPP PDI Perjuangansaat gugatan perdata yang dilayangkan oleh Para Penggugat di PengadilanNegeri Semarang;Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Pati yang dilayangkan kepada PimpinanDPRD Pati tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Pdi melaluijalan dari kebun kelapa sawit milik H. Burhanuddin Hasibuan yang berbatasan dengan kebunkelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dengan membawa (satu) buahegrek bergagang pipa bulat panjang gagang + 8 meter terbuat dari aluminium dan (satu) bilahparang bergagang plastic warna hijau yang dibawa oleh Imam Pulungan (DPO) sesampainya dikebun kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi untuk kemudian dijual kepada orang lainBahwa terdakwa bersamasama dengan Imam Pulungan dan Fauzi Daulay (masingmasing DPO)telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi tanpaseijin dari saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dan akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Imam Pulungan dan Fauzi Daulay (masingmasing DPO) tersebut saksi korbanRahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi, Zul Harmadi Harahap, Eri Nurdin Nasution, telah memberikanketerangannya dibawah sumpah menurut agamanya untuk menerangkan dengan sebenarnya ;Saksi I: RAHMAT SUHAIDI MARBUN, S. Pdi ; Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wib bertempat diAreal kebun kelapa sawit milik Rahmat Suhaidi Marbun, S.Pdi dibelakang PondokPesantren Darul Adalah di Desa Latang Kec. Lubuk Barumun Kab.

Pdi melalui jalan dari kebun kelapa sawit milik H.Burhanuddin Hasibuan yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi korbanRahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dengan membawa (satu) buah egrek bergagang pipabulat panjang gagang + 8 meter terbuat dari aluminium dan 1 (satu) bilah parangbergagang plastic warna hijau yang dibawa oleh Imam Pulungan (DPO) sesampainya dikebun kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi melalui jalan dari kebun kelapa sawit milik H.Burhanuddin Hasibuan yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi korbanRahmat Suhaidi Marbun, S. Pdi dengan membawa (satu) buah egrek bergagang pipabulat panjang gagang + 8 meter terbuat dari aluminium dan (satu) bilah parangbergagang plastic warna hijau yang dibawa oleh Imam Pulungan (DPO) sesampainya dikebun kelapa sawit milik saksi korban Rahmat Suhaidi Marbun, S.

Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi, seharusnya dalam pemberianhak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2004berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun pada pelaksanaannyaTerdakwa Subakri bersamasama dengan Drs. Rosyadi Badar, M. Pdi danDrs. H Sholeh Fikri, M.

Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi, seharusnya dalam pelaksanaanpemberian hak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil tahun2004 berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun padapelaksanaannya Terdakwa Subakri bersamasama dengan Drs. RosyadiBadar, M. Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.

Pdi. Dan Drs. H.Rosyadi Badar, M.

Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M. Pdi, seharusnya dalam pelaksanaanpemberian hak atas gaji terhadap 258 Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun2004 berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, namun padapelaksanaannya Terdakwa Subakri bersamasama dengan Drs. RosyadiBadar, M. Pdi dan Drs. H. Sholeh Fikri, M.

Pdi. dan Drs. H. Rosyadi Badar, M. Pdi.,tersebut di atas telah dapat dicairkan hak atas gaji 258 CPNS sebesarRp.1.330.052.300, (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh dua ributiga ratus rupiah) dan dari pencairan sejumlah tersebut sebesarRp.401.022.600, (empat ratus satujuta dua puluh dua ribu enam ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu yang diterima oleh Drs. H.Rosyadi Badar M Pdi yang dinikmati bersamasama oleh Drs. H. SholehFikri, M. Pdi. Drs. H. Rosyadi Badar, M.

Pimpinan Daerah Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi LampungHal. 34 dari 53 hal.

Bahwa pada tahun 2002 atau ketika Pemohon masih mendudukijabatan sebagai Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten LampungTengah, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah pemahmemperoleh dana bantuan Partai Politik dati Pemda KabupatenLampung Tengah sebesar Rp.160.000.000, (seratus enam puluh jutarupiah) ;.

dengan pengelolaan danpenggunaan keuangan partai tersebut adalah suatu langkah dan upayahukum sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut AD/ARTPartai karena PAC PDI Perjuangan tidak memiliki Kewenangan untukmengkoreksi atau mengetahui bagaimana kondisi kKeuangan Partai yangada di tingkatan DPC PDI Perjuangan selain melalui forum resmi Partaiberupa Konferensi Cabang (Konfercab) Partai yang akan digelar padasetiap akhir masa jabatan kepengurusan DPC PDI Perjuangan nanti ;16.Bahwa pengelolaan

No.18 PK/Pid.Sus/2009yang diadukan dengan mengembalikan permasalahannya menjadimasalah internal Partai (Bukti Terlampir) ;23.Bahwa berdasarkan Lampiran Surat No.233/DPD.8/IN/IX/2002 tanggal25 September 2002, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pernahmelakukan klartfikasi dan upaya penyelesaian permasalahanpengaduan PAC PDI Peljuangan seKabupaten Lampung Tengahterhadap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah (BuktiTerlampir) ;24.Bahwa berdasarkan Keputusan Konfercab Il PDI Perjuangan KabupatenLampung

No.18 PK/Pid.Sus/2009antar Pengurus DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI PerjuanganKabupaten Lampung Tengah dengan PAC (Pengurus Anak Cabang)PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah yang disebabkan olehadanya dana bantuan dari Pemda Kabupaten Lampung Tengah TahunAnggaran 2002 yang diduga oleh PAC PDI Perjuangan KabupatenLampung Tengah telah diselewengkan atau disalahgunakan olehpengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah Periode20012006 ;Bahwa selain mengenai dana bantuan tersebut, konflik internal

ISMIRYADI Melawan1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P);3.Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Drs. H.K. JUNAIDI, Ir. ERNAWAN REBUIN, MM, HAMZAH SUHAIMI);4.Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung;6.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Bahwa tindakan Penggugat yang mengembalikanKTA PDI Perjuangan kepada pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsikepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pengunduran diriPenggugat dari keanggotaan PDI Perjuangart, oleh sebab itu untukmemproses lebih lanjut mengenai pengunduran diri Penggugat dari PDIPerjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengirimkan surat Nomor : 227/IN/DPD15/111/2013 tertanggal 20Maret 2013 perihal usulan pencabutan keanggotaan partaimengusulkan kepada DPP PDI

Bahwa Penggugat pada tanggal 18Maret 2013 telah mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIPerjuangan kepada Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi KepulauanBangka Belitung, atas dasar itulan DPD PDI Perjuangan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung melalui Surat Nomor : 227/ IN/ DPD15/ IIl/2013 tertanggal 20 Maret 2013 perihal usulan pencabutan keanggotaanpartai mengusulkan kepada DPP PDI Perjuangan untuk melakukanpencabutan terhadap keanggotaan Penggugat dari PDI Perjuangansebagaimana dituangkan dalam

Bahwa tindakan Penggugat yang mengembalikanKTA PDI Perjuangan kepada pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsikepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pengunduran diriPenggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan, oleh sebab itu untukmemproses lebih lanjut mengenai pengunduran diri Penggugat dari PDIPerjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengirimkan surat Nomor : 227/IN/DPD15/III/2013 tertanggal 20 maret2013 perihal usulan pencabutan keanggotaan partai mengusulkankepada DPP PDI

Belitung PDI Perjuanganmeraih suar terbanyak, oleh Karena itu Pimpinan DPRD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung mutlak dari PDI Perjuangan.

Bahwa tindakan Penggugat yang mengembalikanKTA PDI Perjuangan kepada pemgurud DPD PDI Perjuangan Provinsikepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pengunduran diriPenggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan, oleh sebab itu untukmemproses lebih lanjut mengenai pengunduran diri Penggugat dari PDIPerjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengirimkan surat Nomor : 227/IN/DPID15 /III/2013 tertanggal 20Maret 2013 perihal usulan pencabutan keanggotaan partaimengusulkan kepada DPP PDI

(Partai Demokrasi Indonesia) sarang komunis, sertamengharamkan masyarakat Gurabati untuk memilih PDI (PartaiDemokrasi Indonesia) Perjuangan;e Bahwa kalimat kalimat yang disampaikan di depan umum oleh terdakwatersebut menunjukan adanya sikap dan rasa permusuhan,kebencian atauHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2018/PN Sospenghinaan terdakwa terhadap PDI (Partai Demokrasi Indonesia)Perjuangan;e Bahwa PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan termasuk dalamsuatu golongan berdasarkan urutan

Ali lbrahimsebagai Walikota Tidore Kepulauan; Bahwa Saksi yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota TidoreKepulauan melaporkan Terdakwa ke Polres Tidore, awalnya Saksi melaporkansecara lisan ke Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara yang merupakanWakil Walikota Tidore Kepulauan yaitu bapak Muhammad Sinen danberkoordinasi dengan Komarudin Watubun selaku Koordinator pemenanganPilkada Wilayah Indonesia Timur PDI Perjuangan dan atas petunjuk pimpinan diatas, melakukan proses hukum atas tindakan Terdakwa

;Keempat : golongan dalam pasal 156 KUHP juga terpenuhi merujuk padaadanya katakata ...PDI Perjuangan, yang termasuk dalam kategori golongankedudukan sebagai partai dengan basis ideologi tersendiri berdasarkanhukum ketatanegaraan ; Bahwa Partai PDI Perjuangan merupakan suatu golongan berdasarkanurutan golongan yang kedelapan yakni staatrechtelijken toestand ataukedudukan menurut hukum ketatanegaraan, PDI Perjuangan sebagai partaipolitik di Indonesia diakui keberadaanya berdasarkan UU No. 2 tahun

Perjuangan karena salah satu kader PDI Perjuanganyang merupakan Anggota DPR RI, yaitu Ribka Tjiptaning menulis Buku AkuBangga Menjadi Anak PKI dan Terdakwa juga menyatakan bahwa PDIPerjuangan adalah sarang Komunis.

(Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan sarang komunis danHaram memilin PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan adalah merupakanperkataan yang menunjukkan sikap perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan, karena denganmengatakan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan sebagai sarang komunismaka memberikan gambaran bahwa PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuanganadalah sebagai tempat berkumpulnya orangorang yang berideologi komunis,

Perjuangan Nomor : 001/TAP/DPP/V/2010 tanggal 28April 2010 ;Bahwa Penggugat adalah Anggota PDI Perjuangan yang terdaftar padaDewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPC PDI Perjuangan ) dan memiliki Kartu Tanda Anggota Nomor :0006.02.38.01.2008 ;Bahwa sebagai anggota Penggugat adalah merupakan Kader PDIPerjuangan oleh karena Penggugat telah menunjukkan dedikasi, loyalitas,dan pengabdiannya yang tidak tercela kepada PDI Perjuangan dan kepadamasyarakat, terbukti

Ketut Suwardiana (Penggugat) berdasarkan surat DPP PDI PerjuanganNomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang pemecatanDrs. Ketut Suwardiana dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaliguskeanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan ;. Bahwa surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010 tanggal6 Maret 2010 tentang pemecatan Drs.

Bahwa menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PDI Perjuangan, anggota yang dikenakan sanksi pemecatan dapatmengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisanmaupun tertulis di dalam Kongres, dalam hal pemecatan atas diri Penggugatini (surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6Maret 2010) Penggugat telah melakukan pembelaan diri dan mohondirehabilitasi di dalam Kongres Ill PDI Perjuangan yaitu dalam sidang yangkhusus untuk acara itu pada

Bahwa maka (vide angka 5) atas dasar keputusan Kongres Ill PDIPerjuangan seperti tersebut di atas, surat DPP PDI Perjuangan Nomor :456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang pemecatan Drs. Ketut Suwardiana dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaliguskeanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan dari PDI Perjuangan sudahbatal dan tidak berlaku lagi, artinya Penggugat masih tetap sebagai anggotaPDI Perjuangan dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabanan Fraksi PDIPerjuangan ;.

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

adanya perkara ini, tidak ada hubungankeluarga baik sedarah semenda dan tidak makan gaji daripadanya atau sebaliknya ; Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;e Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksisehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yangdilakukan oleh Terdakwa ;e Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 07Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib, di Kantor DPC PDI

menolakdada saksi dengan mempergunakan kedua tangannya dan menedang kaki sebelah kakikiri saksi dan memukul tangan sebelah kiri saksi dan pada saat itu anggota rapatditempat tersebut langsung melerai;e Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebutadalah sebanyak 4 (empat) orang ;e Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap karena terdakwa merasatidak senang atas pertanyaan saksi sewaktu rapat berlangsung, yang mana pada saat ituterdakwa merupakan Ketua PDI

Perjuangan di Labuhanbatu sedangkan terdakwamerupakan Anggota Rapat Sekretari PDI Perjuangan di Labuhanbatu;e Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dimanaterdakwa bersama Sdr Atman Stia Soendana Siregar S.Sos bermaksud melukai saksi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mata jari tangan tengah saksimengalami luka gores dan mengeluarkan darah, betis sebelah kiri saksi mengalamisakit, leher saksi mengalami sakit akibat kerah baju saksi ditarik dan juga

adanya perkara ini, tidak adahubungan keluarga baik sedarah semenda dan tidak makan gaji daripadanyaatau sebaliknya ;e Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;e Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dan diperiksa dipersidangansebagai saksi sehubungan dengan terjadinya keributan antara saksi Mara JuntarDalimunthe Alias Juntar Alias Jontar dengan terdakwa ;e Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012sekira pukul 12.30 Wib, di Kantor DPC PDI

Perjuangan Rantauprapat KabupatenLabuhanbatu adalah sebagai Ketua PDI Perjuangan Cabang Labuhanbatu, sedangkanjabatan saksi Mara Juntar Dalimunthe Alias Juntar Alias Jontar adalah sebagaiSekretaris PDI Perjuangan Cabang Labuhanbatu ;e Bahwa benar terdakwa dengan saksi Mara Juntar Dalimunthe Alias Juntar Alias Jontarsamasama bernaung di Organisasi Partai Politik PDI Perjuangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan memangbenar terbukti telah terjadi perdebatan antara

dibuatbuat tanpa berdasar alasan yangkuat, Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 6682 / 1N DPP / Ill / 2015tanggai 24 Maret 2015 perihal persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Tangerang terkesan dibuatbuat tanpa berdasar alasanyang jelas.

diatur datam Pasai 23 Anggaran Dasar PDI Perjuanganhasil Kongres IV tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut diatasPemberhentian penggugat dari Keanggotaan PDI Perjuangan telah sesuaidengan Anggaran Dasardan AnggaranHaL 18 dari 30 halaman, Putusan No.363/PDT.G/20161PN.JKTPST.Rumah Tangga PDI Perjuangan.

Perjuangan sesuai dengan aslinya )Bukti T 4 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun2015 sesuai dengan aslinya )Bukti T5 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan hasil Kongres IVTahun 2015 ( sesuai dengan asiinyaBukti T 6 : Surat keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 137 / KPTS /DPP VI / 2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang pemecatanMarsono dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(sesuai dengan aslinya )Bukti T 7 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 366 Pdt.G2010 PN

Marsono sebagai Kader Anggota Partai PDI P sesuai dengan astinya ) ;Bukti P 2 : Surat Keputusan KPU Kab. Tangerang nomor 225 /kpukab.tng 015436389 / V / 2014 tertanggal 11 Mei 2014( foto copy )Bukti P 3 : SK DPP PDI P nomor 137 KPTS DPP VI / 2016 tentangPemecatan Marsono dari keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (foto copy )Bukti P 4 Undang undang nomor 2 tahun 2008 Jo. Undang undanghnomor 2 tahun 2011 tentang partai politik ( foto copy )Bukti P 6 : Riwayat Kinerja Sdr.

2.DASNIAH, SH
3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
KHAIRUL AMBIA S Pdi BIN Alm RUSLI

., junctoNomor 105/Pdi/1998/PT BDG., juncto Nomor 1673 K/Pdt/2000, yangkeseluruhan dimenangkan oleh para ahli waris Ny. Hi.

2 dan 3 Januan 1997:Bahwa Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor24/Eks/Pdi/1994/PN BGR. juncto Nomor 23/Pdl/G/1989/PN BGR, tanggal4 November 1996 telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan oleh PengadilanNegen Bogor sesuai dengan Berita Acara Ekekusi pengosongan Nomor24/Eks/Pdt/1994/PN BGR., juncto Nomor 23/Pdi/G/1989/PN BGR., tanggal 2 dan3 Januar 11997 terhadap bidangbidang tanah yang tersebut dalam Putusan danPenetapan a quo;Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdi/1994/PN BGR

., tanggal 1281998 juncto Putuan MARINomor 1673 K/Pdi/2000, tanggal 2542002 juncto Putusan Pengadilan NegeriNomor 20/Pdi/(G2007/PN BGR., juncto Nomor 30/Pdl/(G/2007/PN BGR.,, junctoPutusan Pengadilan Negeri gugatan wanpresiasi Nomor 53/Pdi/G2007/PNBGR., juncto Nomor 54/Pdi/G/2007/PN BGR, dst ../.halanan 32.

Nebis In Idem adalah bahwa pihakyang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah jugasama;Bahwa Peru dicermati dan diteliti dengan seksama bahwa substansi gugatanPerkara Nomor 68/Pdi/G/2009/PN Bgr., adalah mengenai status hukum adalahGugatan Wanprestasi bukanlah Gugatan Kepemilikan Tanah;Bahwa gugatan Wanprestasi Nomor 53/Pdi/G/2007/PN Bgr., juncto GugatanWanprestasi Nomor 68/Pdi/G/2009/PN Bgr. adalah sama subjeknya danobjeknya serta subtansi gugatannya, oleh karenanya seharusnya

Nomor 889 K/Pdt/2016tegas dan jelas dalam Putusan Nomor 68/Pdi/G/2009/PN Bgr., tanggal 21 April2010 juncto Putusan Nomor 259/Pdi/2010/PT Bdg., tanggal 8 November 2010juncto Putusan Nomor 1001 K/Pdi/2011, tanggal 5 Agustus 2011, junctoPutusan Nomor 518 PK/Pdt/2012, tanggal 30 Oktober 2013 dalam perkaraantara Ny. Siti Chaeroni binti H. Agus Gani dkk., selaku para ahli waris Ny.

Pdi, bin La Colli sebagaimana bukti SuratKeterangan Kematian Nomor : 140/464.3/28/KLM/2014 tanggal 21 Oktober 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang,Kabupaten Sidenreng Rappang. Almarhum beragama Islam;2 Bahwa, Almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli) semasa hidupnya telahmenikah dengan Pemohon I (Nurhayati binti H.

Pdi, bin La Colli) hanyamemiliki satu orang istri yaitu Pemohon I (Nurhayati binti H. La Saini) dan dikaruniai3 (tiga) orang anak bernama :3.1. Aswati binti Muh. Alwi Colli, umur 31 tahun;3.2. Asma Alwi binti Muh. Alwi Colli, umur 25 tahun;3.3. Astriani bintt Muh. Alwi Colli, umur 13 tahun;4. Bahwa, kedua orang tua almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli) telahmeninggal lebih dahulu sebelum almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli)meninggal dunia;5 Bahwa, sewaktu hidupnya Almarhum (Muh.

Pdi, bin La Colli telah meninggal dunia padahari Jum at tanggal 17 Oktober 2014;3. Menetapkan ahli waris almarhum (Muh. Alwi C, S. Pdi, bin La Colli) sebagai berikut:3.1. Nurhayati binti H. La Saini, umur 51 tahun (istri);2 Aswati binti Muh. Alwi, umur 31 tahun (anak);3. Asma Alwi binti Muh. Alwi, umur 25 tahun (anak);4 Astriani binti Muh.

Pdi suami Pemohon I meninggal dunia padatanggal 17 Oktober 2014 karena sakitBahwa suami Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selaindengan Pemohon I;Bahwa suami Pemohon I hanya meninggalkan tabungan yaitu uang pada BankPembangunan Daerah Cabang Sidrap;e Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas peninggalan Almarhum Muh. AlwiColli, S. Pdi suami Pemohon I;e Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uangtabungan almarhum Muh. Alwi Colli, S.

Pdi bin LaColli telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2014, kedua orang tua almarhumMuh. Alwi Colli C, S.Pdi telah meninggal lebih dunia dahulu dari pada almarhum Muh.Alwi Colli C, S. Pdi dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Nurhayati bintiH. La Saini dan 3 (tiga) orang anak yaitu : (1) Aswati binti Muh. Alwi Colli, umur 31tahun; (2) Asma Alwi binti Muh.

Nomor 1858 k/Pdi/20162.

Nomor 1858 k/Pdi/2016ridu rupiah);11.

Nomor 1858 kK/Pdi/2016Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:.

Nomor 1858 kK/Pdi/2016tetap (inkracht van gewijsde) antara Abdul Kiram als Mat Dul Kiram dankawankawan (Penggugat) Melawan Terlawan Ruslim Lugianto (TurutTergugat);2.

Nomor 1858 kK/Pdi/2016

Nomor 607 K/Pdi/2019Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tubanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:a) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;b) Menyatakan Perbuatan Tergugat yang memberikan kuasa kepadaTergugat Il dan atau Tergugat

Nomor 607 K/Pdi/201971. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam suratgugatannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegastegasoleh Tergugat ;2. Eksepsi obyek gugatan kabur (obscuur libel)Eksepsi Turut Tergugat :1. Eksepsi Nebis In Idem;2.

Nomor 607 K/Pdi/2019Karena terbukti bahwa para pihak dalam perkara a quo adalah samadengan para pihak dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Tbn junctoperkara Nomor 556/PDT/2016/PT Sby hanya posisinya yang terbalik, yaitu Ir.H. Ali Mahmud dahulu sebagai Penggugat , sekarang sebagai TurutTergugat Il dan ada penambahan pihak Tergugat yaitu PT Central Asia BalaiLelang sebagai pihak Tergugat II.

Nomor 607 K/Pdi/2019Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan dan Turut Tergugat ;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Nomor 607 K/Pdi/2019Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.a.n. Panitera,Panitera Muda PerdataDr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.NIP. 19630325 198803 1 001Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdi/2019

/kota yaitu pada suara sah yangdiperoleh 2 (dua) calon legislatif dari Partai PDI Perjuangankarena Terdakwa telah menambah maupun mengurangiperolehan suara sah kedua calon legislatif tersebut padahal haltersebut tidak diperbolehkan sehingga tindakan Terdakwatersebut dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kab.

pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar sore hari, saksidiberitahu oleh saksi AGUS NARAHA bahwa ia tidak maumenandatangani rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat desa/kelurahan Sumberker karena ada ketidaksesuaian antara hasil suaradi TPS (format C1) dengan hasil penghitungan suara di tingkatkelurahan (format D1);Bahwa di desa Sumberker ada terdapat sebayak 3 (tiga) TPS;Bahwa saksi AGUS NARAHA adalah saksi partai yang diutus olehpartai PDI

Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian perhitungan suara yang dimaksud

adalah adasuara calon anggota legislatif dari partai PDI Perjuangan nomor urut 3atas nama Yeheskiel Randongkir yang semula pada perhitungansuara di TPS (format C1) tidak mendapat suara, namun padapenghitungan suara di tingkat desa Sumberker (format D1) mendapatsuara;Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai Ketua PPS Desa Sumberker;Bahwa setelah melapor ke Panwas Kabupaten Biak Numfor dansetelah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, makaketidaksesuaian penghitungan suara tersebut telah diperbaiki

ditingkat KPU kabupaten biak Numfor, sehingga telah sesuai denganyang sebenarnya yaitu sesuai dengan hasil perhitungan suara di TPS(format C 1);Bahwa jika ketidaksesuaian penghitungan suara tersebut tidakdiperbaiki maka calon legislatif yang ditambah suaranya tersebut akanlolos menjadi anggota legislatif, namun Karena telah diperbaiki ditingkat kabupaten maka calon tersebut tidak lolos dan yang lolosadalah saksi;e Bahwa pihak Partai PDI Perjuangan telah memaafkan perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa