Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Juni 2002 dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 145/WNI/Skd.2003 tanggal 20 Agustus 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSingaraja dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tertanggal 27 Januari2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2015/PN.Sgr.BahwaBahwaBahwaBahwa: Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di KabupatenBuleleng pada tanggal 20 Agustus 2003, kemudian didaftarkanpada catatan sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 145 /WNI / Skd

yang dapat menyidangkan perkara ini dan setelah memeriksadan mengadili kedua belah pihak yang berperkara mohon berkenan memberikanputusan :1. i Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.2. : Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara penggugat dantergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Bulelengpada tanggal 20 Agustus 2003 kemudian didaftarkan pada catatan sipilHalaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pat.G/2015/PN.Sgr.sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 145 / WNI / Skd

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 145/WNI/Skd.2003antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT, telah dicokcokkan sesuaidengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tandaP.1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :302/Ist/Skd,2003, tertanggal25 Agustus 2003 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DANTERGUGAT, lahir Singaraja pada tanggal 1 Mei 2002, telahdicokcokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberitandaP.2.3.

.Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat jugamengajukan saksisaksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepanpersidangan, sebagai berikut :: SAKSI 1 ;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahayah kandung Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Buleleng, tanggal16 Juni 2002;Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai denganKutipan Akta Perkawinan No. 145/WNI/Skd

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Bulelengpada tanggal 16 Juni 2002 dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Buleleng sesuai dengan AktaPerkawinan Nomor: 145/WNI/Skd.2003 tanggal 20 Agustus 2003,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

menurut hukum;

Laki-laki, Lahir di Pegadungan, pada tanggal 25 Februari 1993, berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 298/Ket/VI/2020 yang ditandatangani oleh Prebekel Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1993 antara Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadatyang berlaku di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada BadanHalaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2020/PN Sgr.Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulelengberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 157/WNI/Skd/2006,tertanggal 02 Agustus 2006, sehingga dengan

DAN TERGUGAT, Lakilaki,Lahir di Pegadungan, pada tanggal 25 Februari 1993, berdasarkanSurat Keterangan Lahir Nomor: 298/Ket/VI/2020 yang ditandatanganioleh Prebekel Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng;b) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,Lahir di Pegadungan, pada tanggal 06 April 2001, dan selanjutnyakelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Badan KependudukanCatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulelengberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 377/Ist/Skd

kembali,Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukangugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1993menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa DesaPegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnyaperkawinan tersebut telah dicatatkan pada Badan Kependudukan CatatanSipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng berdasarkan KutipanAkta Perkawinan Nomor: 157/WNI/Skd

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1993 menurut Agama Hindu dan AdatIstiadat yang berlaku di Desa Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkanpada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga BerencanaKabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:157/WNI/Skd/2006, tertanggal 02 Agustus 2006 adalah sah dan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Fotokopi Akta PerkawinanNomor : 157/WNI/skd/2006,antara Tergugatdengan Gusti Made Griaartini,tertanggal 2 Agustus 2006;2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 298 / Ket /VI / 2020, atas nama Anak Pertama Penggugat danTergugat, tertanggal 17 Juni 2020;3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor377/Ist/Skd/2006, atas nama Anak = KeduaPenggugat dan Tergugat, tertanggal 2 Agustus 2006;Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2020/PN Sgr.4.

ol>

Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat agama hindu Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd

Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2001, sesuai denganKutipam akta Perkawinan No. 166/WNI/Skd/2007, Tetanggal 31 Juli 2007 ;Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Padt.G/2020/PN Sgr2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2( dua ) orang anak perempuan :1. SAKSI I: Perempuan , Lahir Gitgit, 23 Maret 2002 . yang saat ini sudahmenikah.2.

Buleleng pada tanggal 25Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 166/WNI/Skd/2007,Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Padt.G/2020/PN Sgrtertanggal 31 Juli 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat berupa:1.

Bukti P1 ; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/WNI/Skd/2007tertanggal 31 Juli 2007 antara Made Sukrawan dengan Kadek Masmini,setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya2. Bukti P2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052209100002 tertanggal28122018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;3. Bukti P3: Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor484/st/Skd/2008 tertanggal 2 Mei 2008 atas nama Putu Sania Maharani Putri,setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;4.

Bukti P4: Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor485/st/Skd/2008 tertanggal 2 Mei 2008 atas nama Kadek Nesa Nanda MahaDewi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;5.

Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2001, sesuai denganKutipan akta Perkawinan No. 166/WNI/Skd/2007, tertanggal 31 Juli 2007;1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunial anak 2 (Dua)orang anak SAKSI I, Perempuan , Lahir Gitgit, 23 Maret 2002 . yang saatini Sudah menikah.2.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 8 Oktober 2010, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal 9 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;4.

Sgr.13/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal 9 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di SingarajaBahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalanbaik , hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istrisebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor: Tahun 1974 ;Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang masingmasing diberi nama :1.

telah berulang kali mencari jalan keluar untukmengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yangmaksimal ;Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas maka sesuaidengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untukmenuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 8 Oktober 2010, yang sesuai dengan Kutipan Akta PerkawinanNomor : 33WNI/Skd

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng , pada tanggal 8 Oktober 2010, yang sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/WNI/Skd/Am/2012, tertanggal 9 Maret2012, yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng di Singaraja adalah putus karena perceraianHalaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.G/2014/PN. Sgr.3.

/Am/2012 tertanggal 9Maret 2012 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanda P1;2 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 373/Ist/Skd/2013 atas namaANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 24 Juni2013, tertanda P2;3 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108LT010920140101 atasnama ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 1September 2014, tertanda P3;4 Photo copy Kartu Keluarga Nomor 5108051702110001 atas nama kepalakeluarga PENGGUGAT tertanggal 22 Agustus 2011, tertanda

segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secaraAdat Bali dan Agama Hindu serta telah dicatatkan sesuai dengan Akta PerkawinanNomor 13/WNI/Skd

Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat dan Tergugat II memberikanagunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKD Nomor593/2122/XII/2016 019 01310 atas nama Wasyati terletak di Desa Bogangin,Sumpiuh Banyumas dengan batasbatas sebagai berikut : Utara: Tanah Milik Muhyanto Timur : Jalan Desa Selatan: Tanah Sumarno Barat : Tanah Timin5.

Bahwa asli bukti SKD Nomor 593/2122/XII/2016 019 0131 0 atas namaWasyati terletak di Desa Bogangin, Sumpiuh Banyumas tersebut disimpan padaPenggugat sampai dengan pinjaman lunas.6.

Copy dari Asli Surat Penyataan Penyerahan dan PenerimaanAgunan SKD Nomor 593/2122/XI1/2016 019 0131 0 tanggal 17 April 2018Keterangan Singkat Bukti6 :Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Wasyati (Tergugat II) telahmenyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat danTergugat Il kepada pihak Penggugat.7.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruhsisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugatyaitu SKD Nomor 593/2122/X1I/2016 019 0131 0 Atas Nama Wasyatidilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat;5.

Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat dan Tergugat Ilmemberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan SKD Nomor 593/2122/XII/2016 019 01310 atas nama WasyatiHalaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Bmsterletak di Desa Bogangin, Sumpiuh Banyumas dengan batasbatassebagai berikut :Utara : Tanah Milik MuhyantoTimur : Jalan DesaSelatan : Tanah SumarnoBarat : Tanah Timin Bahwa asli bukti SKD Nomor 593/2122/XII/2016 019 0131 0 atasnama Wasyati terletak

SKD menggunakan formulir yang telah ditetapbkan dalam Lampiran II atauLampiran III;SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengantanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;4.

SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapatberupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra;5. SKD disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTmasa untuk masa terutangnya pajak;Halaman 2 dari 21 halaman.

Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran I!) untukmemastikan bahwa penerima penghasilan bukan subjekpajak dalam negeri Indonesia harus dilakukan olehPemotong/Pemungut Pajak;6.

PER24/PJ/2010 adalah:No Uraian Persyaratan Administrasi Keterangan1 SKD menggunakan formulir yang telah Tidak dipenuhi oleh WPLNditetapbkan dalam Lampiran Il atau LampiranIll Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/2010SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN3 SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhl oleh WPLNdiberi tanda yang setara dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman dl negaramitra P3B4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak

Bahwa menanggapi bukti adanya SKD dari otoritas pajak Jepangyang disampaikan wajib pajak atas nama Chuo SenkoAdvertising Co., Ltd bertanggal 3 Juni 2009, atas nama Mr. TaiYokotachi, bertanggal 5 Oktober 2010, dapat kami sampaikanbahwa berdasarkan ketentuan pemotong/pemungut pajak wajibmenyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagailampiran SPT Masa;Halaman 17 dari 21 halaman.

Bahwa saya pemohon bernama LUH PUTU NOVISTA ARYANTINI, perempuan,tempat tanggal lahir : Bakung, 01 Nopember 1995,dengan Kutipan Akta Kelahiranno. 51/Ist/skd.2000 tertanggal 07 Juli 2000;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor :158/Padt.P/2018/PN. Sgr.2.

Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepadaPemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan suratpermohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohonmengajukan alat bukti surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/Ist/Skd.2000 tertanggal 7 Juli2000 atas nama Luh Putu Novista Aryantini, Sesuai

Sgr.1.Saksi : Gede Dastra Aryana, dibawah sumpah telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :2.Bahwa Pemohon lahir di Bakung, tanggal 01 Nopember 1995, dengan KutipanAkta Kelahiran Nomor : 51/Ist/Skd.2000 tertanggal 07 Juli 2000;Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan perpanjangan pasporpermohonan perpanjangan paspor di Imigrasi Kelas Il Singaraja pemohonmelampirkan syaratsyarat yang diperlukan untuk pembuatan perpanjanganpaspor tersebut antara lain KTP, KK, dan dokumen lainnya

lahir pemohon dengantahun lahir yang tertulis di KTP, KK, dan dokumen lainnya;Bahwa untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi kesulitan dalampengurusan administrasi pemohon , maka pemohon bermaksud untukmemperbaiki tahun lahir di paspor;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;Saksi : Raih Palaguna, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon lahir di Bakung, tanggal 01 Nopember 1995, denganKutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/Ist/Skd

Sgr.01 Nopember 1995 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor51/st/skd.2000 tertanggal 07 Juli 2000 atas nama : Luh Putu Novista Aryantini inikepada Instansi/Lembaga Pemerintahan khususnya terhadap Kantor ImigrasiSingaraja untuk dapat dipergunakan dalam rangka ketertiban administrasi dankeseragaman identitas diri Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan dari Surat

Ilyas (Alm) ketika meninggal Dunia Ada Meninggalkan Harta Berupa :Sebuah Tanah dengan luas tanah 30 Ha Surat Keterangan Nomor 52 /1963Tanggal 30 Oktober 1963 dan di pecah/di buatkan AKTA HIBAH Masing masing Berdasarkan Hasil Musyawarah Ahli Waris Tanggal 29 September1989 diketahui Kepala Desa dan camat Dikuatkan AKTA PEMBAGIANHARTA WARISAN Nomor 5944/33/TK/SKD/1990 Tanggal 26 Mei 1990 OlehCamat.Terletak di jalan Talang Buluh Desa Talang Buluh Kecamatan KabupatenBanyuasin Dengan batasbatas sebagai

Dengan Harga Rp 47.000 PerMeter Dengan Total Rp.3,800.000.000 (Tiga miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)Pengikatan Jualbeli di hadapan Notaris ,SH.Akta Hibah AG.120/1 102/TK/SKD/1985 Atas nama Akta Hibah AG.120/1107/TK/SKD/1985 Atas nama Akta Hibah AG.120/1103/TK/SKD/1985 Atas nama Akta Hibah AG.120/1112/TK/SKD/1985 Atas nama Semua Nama AKTA HIBAH tersebut menjadi kesatuan dari Hak Ahli Waris Dari Orang Tua Penggugat , Il dan III dan TergugatDalam penjelasan tergugat bahwa :Akta Hibah AG.120/1 102/TK

/SKD/1985 Atas nama Akta Hibah AG.120/1107/TK/SKD/1985 Atas nama Akta Hibah AG.120/1103/TK/SKD/1985 Atas nama Akta Hibah AG.120/1112/TK/SKD/1985 Atas nama belum di bayar lunaspihak pembeli sementara menurut keterangan Notaris ,SH sudah di bayarlunas. dan tidak di hadir penggugat Il,Berdasarkan Surat Hasil Musyawarah Ahli waris tahun 1989Diketahui/Mengetahui Kepala Desa dan Camat dan di tanda tangani keempat Orang Anak Ahli waris H.Ilyas(Alm)Hal. 6 dari 11 hal.

Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA /DEBITUR maka PIHAK PERTAMA / BANK berhak untuk menjualseluruh agunan dengan bukti kepemilikan SKD No. 140.9/13/PGD yangterletak di Dusun Kerecoh,Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah,Kabupaten Lombok Tengah atas nama PIHAK KEDUA / DEBITUR( Kailudin ), baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelangmelalui KPKNL, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA / DEBITUR denganini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAKPERTAMA

/ BANK akan menyerahkan / mengosongkan rumah /bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SKD No. 140.9/13/PGD atasnama : Kailudin, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada PIHAKPERTAMA / BANK untuk mengurus dan menandatangani segala halyang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.4.

Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SKD No. 140.9/13/PGD atasnama (Kailudin ), PIHAK KEDUA/ DEBITUR menyatakan akan menjualdengan harga jual yang minimal dapat menutupi selurun kewajibanhutang PIHAK KEDUA / DEBITUR, atau PIHAK KEDUA / DEBITURHalaman 2 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G.S/2018/PN.Pya.menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SKD No.140.9/13/PGD atas nama ( Kailudin ) dimaksud kepada PIHAKPERTAMA / BANK.5.

Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasilpenjualan agunan SKD No. 140.9/13/PGD atas nama (Kailudin) dariPIHAK KEDUA / DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA / BANKmenyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayarankewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA/ DEBITUR.Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengansebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak,maka mereka

SKD PANAMSAT USA tanpa tahun berlaku.Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding dilakukan untuk 3 (tiga) Wajib Pajak Luar Negeri yaitu Wajib PajakJepang, Wajib Pajak Amerika Serikat dan Wajib Pajak Singapura namunTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menyerahkanfotokopi SKD dari pihak otoritas Singapura dan Amerika.

Bahwa untuk SKD dari otoritasSingapura dan Amerika perlu penelitian lebih lanjut apakah atas SKD tersebut telahsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga atas SKDtersebut digunakan untuk menggunakan fasilitas yang terdapat dalam P3B.Bahwa berdasarkan SKD atas nama Singapore Telecomunications Ltd (SINGTEL)Singapore, nyatanyata dapat diketahui terdapat keterangan "Year of Assesment2007".

Bahwa berdasarkan SKD PANAMSAT USA, nyatanyata dapat diketahui bahwadalam SKD tersebut tidak mencantumkan tahun. Bahwa dalam SE03/PJ.101/1996tanggal 29 Maret 1996 nyatanyata dapat ditegaskan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untukWajib Pajak bank.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanyamenunjukkan fotokopi Surat keterangan Domisili (SKD) atas nama SingaporeTelecomunications Ltd (SINGTEL) Singapore dan PANAMSAT USA namun tidakdapat menyerahkan asli SKD atau fotokopi SKD yang telah dilegalisir oleh KantorPelayanan Pajak tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar yangmenjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPhPasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B untuk mendapatkan fasilitasyang

Bahwa dengan demikian, nyatanyata telah terbukti bahwa Termohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan SKD yang dapatHal. 25 dari 31 hal. Put.

Jade Logic Limited 33.985.5804 La Sari Alpha Transport Limousine 52.276.800Jumlah 2.466 .486.260 Bahwa oleh karena itu, pada saat proses keberatan, Pemohon Bandingmenyampaikan kepada Penelaah Keberatan asli SKD dan bukti pendukunglainnya terkait dengan suppliersupplier Pemohon Banding tersebut:Bahwa berdasarkan hasil keberatan, Pemohon Banding baru mengetahuibahwa rincian koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut: Halaman 3 dari 18 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 26 Alinea ke1: "Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, data dan fakta dalampersidangan maka Majelis berpendapat bahwa koreksi objek PPh Pasal26 yang dilakukan Terbanding atas pembayaran kepada pemberi jasalainnya sebesar Rp1.584.057.890,00 dikarenakan SKD tidak diberikantidak dapat dipertahankan;3.

Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat KeteranganDomisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yangmembayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebutkepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yangmembayar penghasilan terdaftar;b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihakyang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antaraHalaman 12 dari 18 halaman.

Bahwa dari penelitian terhadap data dan laporan sidang, juga tidak adapenelitian lebih lanjut tentang SKD yang diberikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangansehingga tidak dapat ditentukan kapan berlakunya, karena tidak ada Ujikebenaran materi untuk melakukan pengecekan lebih lanjut tentangSKD yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam persidangan;Hal ini perlu. dilakukan mengingat atas SKD tersebut bisadipertimbangkan apabila

untuk membuktikanbahwa penerima penghasilan adalah residen Negara mitra, akan tetapidari SKD tersebut dapat digunakan dasar hukum P3B untuk menentukantarif pajak selanjutnya;19.Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26sebesar Rp1.584.057.890,00 atas pembayaran jasa kepada pihak luarHalaman 15 dari 18 halaman.

Sengketa tentang Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa PajakNovember 2011 berupa reklas atas Biaya Bunga dan Biaya Royaltimenjadi Deviden sebesar Rp156.180.749,00 yang tidak dapatHalaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 1907 B/PK/PJK/2017dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26 terkait denganSurat Keterangan Domisili (SKD) yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.ll.

yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannyasesuai dengan ketentuan perundangundangan di negaramitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak dinegara mitra P3B Indonesia.Pasal 4 Ayat (3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLNkepada Pemotong/Pemungut Pajak:a. Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalamLampiran Il atau Lampiran III Peraturan Direktur JenderalPajak ini;b. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;c.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No"dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD)3.2.1.3.2.2.3.2.3.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26.Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya

SE16/PJ.22/1987 tanggal21 April 1987 tersebut, maka SKD tersebut masih memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret1996,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data, bukti dalam berkasbanding, penjelasan dan keterangan serta bukti yang disampaikandalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahva terdapat cukupbukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan bandingPemohon Banding, maka Majelis berpendapat pengenaan tarifPPh Pasal 26

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) atasnama Krones AG tertanggal 2 Juni 2005. SKD tersebutditerbikan oleh Bayern Finanzamt Regensburg danditandatangani oleh Meumann Alin Berta, denganmenyatakan bahwa Krones AG adalah penduduk (resident)dari the Federal Republic of Germany;1.7.7.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan KenaPajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapat diketahuisecara jelas bahwa Surat Keterangan Domisili (SKD) atas namaKrones AG diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2005, sehinggaberdasarkan ketentuan angka 3 huruf c Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996,maka SKD tersebut mulai

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) atasnama Krones AG tertanggal 2 Juni 2005. SKD tersebutditerbitkan oleh Bayern Finanzamt Regensburg danditandatangani oleh Meumann Alin Berta, denganmenyatakan bahwa Krones AG adalah penduduk (resident)dari the Federal Republic of Germany;2.7.5.

Andi (DPO Nomor : 41/VI/2017/Reskrim) padahari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Sekira pukul 08.30 WIB atau suatu waktu dalambulan Juli2017bertempat di Blok 295 Divisi Il (SKD) PT.

LONSUM tersebutterjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 8.30 WIB dilahan Inti Blok 2951 Divisi Il (SKD) se Kepayang Desa Tebing TinggiKecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas UtaraBahwa benar saksi mejelaskan pada saat melakukan penangkapanterhadapat Terdakwa dan ada dua temannya yang berhasil melarikandiri ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota security yaitu Sdr.AMIR dan Sadr.

LONSUM tersebutterjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 8.30 WIB di lahanInti Blok 2951 Divisi Il (SKD) se Kepayang Desa Tebing TinggiKecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.Bahwa benar saksi mejelaskan pada saat melakukan penangkapanterhadapat Terdakwa dan ada 2 (dua) temannya yang berhasil melarikanHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 669/Pid.B/2017/PN Ligdiri ketika akan dilakukan penangkapan oleh saksi dan saksi YULIUSBOBO, yaitu Sdr. AMIR dan Sdr.

LONSUM tersebutterjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 8.30 WIB di lahanInti Blok 2951 Divisi Il (SKD) se Kepayang Desa Tebing TinggiKecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.Bahwa benar saksi mejelaskan pada saat melakukan penangkapanterhadapat Terdakwa dan ada 2 (dua) temannya yang berhasil melarikandiri ketika akan dilakukan penangkapan oleh saksi dan saksiZULKARNANN, yaitu Sdr. AMIR dan Sdr.

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benarpada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 Sekira pukul 08.30 WIB ,bertempat di Blok295 Divisi Il (SKD) PT. Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi KecamatanNibung Kabupaten Musi Rawas Utara berawal ketika saksi ZULKARNAIN dansaksi YULIUS BOBO sedang melakukan patrol rutin di lahan PT.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan di Desa Padangbulia, pada tanggal 12 November 2000, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 127/WNI/Skd/2005, tertanggal 15 Juli 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian ; -----------4.

Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 263/ist/Skd/2005 tertanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku purusa, sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan

surat bukti ; TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasardibawah register Nomor : 600 /Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 01 September 2014 telahmengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di DesaPadangbulia, pada tanggal 12 November 2000, secara Agama Hindu, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 127/WNI/Skd

ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar,pada tanggal 23 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No :263/ist/Skd/2005 tertanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana KabupatenBuleleng ( fotocopi terlampir ) ;Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumahtangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayanginamun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana

Menyatakan hukum bahwa perkawinan di Desa Padangbulia, pada tanggal12 November 2000, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 127/WNI/Skd/2005, tertanggal 15 Juli 2005, dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sahdan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 3.

Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugatyaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Agustus 2001, sesuai denganKutipan Akta Kelahiran No : 263/ist/Skd/2005 tertanggal 18 Juli 2005, yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KeluargaBerencana Kabupaten Buleleng, tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuhPenggugat selaku purusa, Sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikankesempatan kepada

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 127/WNI/Skd/2005, tanggal 15 Juli2005, diberi Tanda, BUK P1 j~0nennennananneananenannnnnonnn2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 1 Mei 2006 , diberi tanda bukti P2 ;3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 263/Ist/Skd/2005, diberi tanda bukti P3 ;4.

yang Penggugat laporkan di dalam Surat Pemberitahuan MasaPajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 23/26) Masa PajakJanuari 2010 sebesar Rp 22.707.298.000,00 tersebut merupakan biaya bunga kepada DBInternational (Asia) Limited atau Deutche Bank yaitu Bank yang berkedudukan diSingapura;bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan SPT PPh Pasal 26 Masa PajakJanuari 2010 pada tanggal 19 Februari 2010 dengan menyatakan tidak terdapat objek berupabunga dan tidak dilampiri SKD

;bahwa SPT Masa tersebut kemudian dibetulkan oleh Penggugat sebagai Pembetulan keIyang disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2010, dengan menyatakan terdapat pembayaranbunga kepada DB International (Asia) Limited sebesar sebesar Rp 11.353.649.000,00 danatas transaksi tersebut, Penggugat telah menyetorkan PPh Pasal 26 sebesar Rp1.135.364.900,00 pada tanggal 27 September 2011 dan mencantumkan SKD tertanggal 1Desember 2010;bahwa pada bulan November 2011 Penggugat menyampaikan SPT PPh Pasal 26Pembetulan

IJ dan bunga menjadi sebesar Rp 22.707.298.000,00 dan Penggugatmelampirkan SKD tertanggal 22 Januari 2010;bahwa dalam SPT PPh Pasal 23/26 Masa Januari 2010 (Pembetulan keII) yangdisampaikan tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat melakukan penyetoran PPh Pasal 26Masa Januari 2010 sebesar Rp 2.270.729.800,00 yang disetorkan masingmasing sebesar Rp1.135.364.900,00 pada tanggal 27 September dan 3 November 2011 sehingga terdapatkekurangan bayar sebesar Rp 2.270.729.800,00;bahwa Tergugat kemudian menerbitkan

yang disampaikan olehWPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak :a. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untukmasa pajak terutangnya pajak.bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) nya dinyatakan : SKD yang menggunakan formulirditetapkan dalam Lampiran II (Form DGT 1) yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untukmasa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam

Resident for IndonesiaTax Withholding (FormDGT 2) dari DB International (Asia) Limited yang ditandatanganioleh Competent Authority di Singapura yaitu Inland Revenue Authority of Singaporetertanggal 22 Januari 2010 di dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 pembetulan ke 2; yaitu padatanggal 11 November 2011;bahwa menurut Penggugat STP diterbitkan oleh Tergugat bersamaan dengan penyampaianSPT PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2010 Pembetulan keII;bahwa menurut Majelis, walaupun Penggugat terlambat menyampaikan SKD

perdamaian ini atau paling lambat tgl 26Desember 2018 semua kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty PIHAKKEDUA dibayar lunas;Jumlah angsuran yang harus disetor sampai dengan Agustus 2018 sebesarminimal 50% dari jumlah sisa hutang atau sebesar minimal Rp 20.537.000,dan sisanya akan diangsur minimal secara porata setiap bulan s/d Tanggal26 Desember 2018Apabila poin ke 3 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh PIHAKKEDUA/DEBITUR maka PIHAK PERTAMA/BANK berhak untuk menjualseluruh agunan dengan bukti SKD

No. 145/90/2015 yang terletak di BatuBungus Kec Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atas nama LaluSukirman , baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelangmelalui KPKNL, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA/DEBITUR dengan inimenyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAKPERTAMA/BANK akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan/tanah dengan bukti kepemilikan SKD No 145/90/2015 atas nama LaluSukirman, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA/BANK untuk mengurus dan menandatangani

segala hal yang berkaitandengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SKD No 145/90/2015 atas namaLalu Sukirman, PIHAK KEDUA/DEBITUR menyatakan akan menjual denganharga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAKKEDUA/DEBITUR, atau PIHAK KEDUA/DEBITUR menyerahkanHalaman 2 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G.S/2018/PN.Pya.sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SKD No 145/90/2015 atas namaLalu Sukirman dimaksud kepada

Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasilpenjualan agunan SKD No 145/90/2015 atas nama Lalu Sukirman dariPIHAK KEDUA/DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA/BANKmenyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajibandimaksud kepada PIHAK KEDUA/DEBITUR;Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengansebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada keduabelan pihak, maka

Bahwa sekitar akhir tahun 2018 Penggugat daftar mengikuti tes calonpegawai negeri sipil (CPNS) dengan system cat (computer assisted test)mengikuti proses awal lulus dalam seleksi administrasi, kemudian lanjut keproses seleksi kompetensi dasar (SKD), setelah beberapa kemudiankeluarlah nilai untuk formasi perawat terampil di Puskesmas BinuangeunKabupaten Lebak.1. Eman Sulaeman nilai TWK 85, nilai TIU 95, nilai TKP 138 JUMLAH 3182.

Nur Khadijah nilai TKW 80, nilai TIU 115, nilai TKP 123 JUMLAH 318Setelah dinyatakan lulus SKD kemudian Penggugat mengikuti SeleksiKompetensi Bidang (SKB) dengan hasil nilai :1. Eman Sulaeman 2902.

) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional ( Badan Kepegawaian Negara )yang belum bersifat konkret, individual dan final, namun masih bersifat umumdimana Surat Pengumuman tersebut hanya memuat 357 nama peserta yangdinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan serempakbertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ProvinsiBanten di Pandegelang, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yangdilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang

Bahwa setelah itu Panselda mengajukan permohonanevaluasi atas Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS berdasarkan SuratNomor Nomor 800/009Panselda.Lbk/2019 perihal Perubahan status daerahkategori terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatanpada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 sejumlah 26 orang CPNS,hal ini dilakukan untuk mengevaluasi/membatalkan pemberian tambahan nilai10 point pada nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada formasi 26 CPNStenaga kesehatan yang salah

);3) mengoordinasikan instansi pembina jabatan fungsional dalampenyusunan materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);4) merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentangambang batas kelulusan SKD untuk setiap Instansi Pemerintah;5) melaksanakan SKD bersamasama dengan Instansi Pemerintah;6) mengelola hasil SKD;7) mengawasi pelaksanaan SKD dan SKB;8) menetapkan dan menyampaikan hasil SKD; dan9) mengintegrasikan hasil SKD dan SKB; dan

wajib membayarkan :premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminanpengembalian utang,c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,&hadiah dan penghargaan,pensiun dan pembayaran berkala lainnya.bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan P3B ditegaskansebagai berikut:WPLN wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD

) kepada pihak yangmembayarkan penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala KantorPelayanan Pajak tempat pihak yang membayarkan penghasilan terdaftar.

SKD asli tersebutmenjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negaratempat kedudukan WPLN tersebut,SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra runding.Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak tempat WPLNyang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan SKD yang dibuatCompetent Authority.Sesuai dengan

Formulir SKD yang digunakan oleh Eng Lee Shipping CompanyPTE, LTD Singapura adalah FormDGT 1:c.

SKD sebagai persyaratan administratif untuk menerapkanketentuan yang diatur dalam P3B yang disampaikan oleh WPLNkepada Pemohon Banding tidak terpenuhi karena SKD/Form DGT1 lembar kedua tidak disampaikan Pemohon Banding dalamlampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011;Bahwa Pemohon Banding memiliki Bukti Penerimaan Surat ataspenyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, yang menjadi acuan bagi Pemohon Banding bahwaKPP Pratama Kuala Tungkai

pada saat pemeriksaan, dan dalil Terbandingyang pada intinya menyatakan bahwa P3B tidak dapat diterapkankarena Pemohon Banding tidak menyampaikan fotokopi SKD sebagailampiran SPT Masa, baru muncul pada tahap keberatan.

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (FormDGT 1) atau Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan DirekturJenderal Pajak ini;Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakandalam hal:a.

./2010 Form DGT1 terdiri dari 2 (dua) lembar yangmerupakan satu kesatuan, maka dengan tidak dilampirkannyadokumen SKD berupa form DGT1 lembar kedua dalamLaporan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, maka dapat dinyatakan bahwa SKD tersebutdianggap tidak disampaikan oleh WPLN a quo kepadaTermohon Peninjauan Kembali selaku Pemotong/PemungutPajak, sehingga persyaratan administratif untuk dapatmenerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B tidak terpenuhi:;Bahwa untuk persyaratan ketiga