Bahwa sekitar akhir tahun 2018 Penggugat daftar mengikuti tes calonpegawai negeri sipil (CPNS) dengan system cat (computer assisted test)mengikuti proses awal lulus dalam seleksi administrasi, kemudian lanjut keproses seleksi kompetensi dasar (SKD), setelah beberapa kemudiankeluarlah nilai untuk formasi perawat terampil di Puskesmas BinuangeunKabupaten Lebak.1. Eman Sulaeman nilai TWK 85, nilai TIU 95, nilai TKP 138 JUMLAH 3182.

Nur Khadijah nilai TKW 80, nilai TIU 115, nilai TKP 123 JUMLAH 318Setelah dinyatakan lulus SKD kemudian Penggugat mengikuti SeleksiKompetensi Bidang (SKB) dengan hasil nilai :1. Eman Sulaeman 2902.

) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional ( Badan Kepegawaian Negara )yang belum bersifat konkret, individual dan final, namun masih bersifat umumdimana Surat Pengumuman tersebut hanya memuat 357 nama peserta yangdinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan serempakbertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ProvinsiBanten di Pandegelang, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yangdilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang

Bahwa setelah itu Panselda mengajukan permohonanevaluasi atas Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS berdasarkan SuratNomor Nomor 800/009Panselda.Lbk/2019 perihal Perubahan status daerahkategori terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal untuk Tenaga Kesehatanpada seleksi CPNS Kabupaten Lebak Tahun 2018 sejumlah 26 orang CPNS,hal ini dilakukan untuk mengevaluasi/membatalkan pemberian tambahan nilai10 point pada nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada formasi 26 CPNStenaga kesehatan yang salah

);3) mengoordinasikan instansi pembina jabatan fungsional dalampenyusunan materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);4) merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentangambang batas kelulusan SKD untuk setiap Instansi Pemerintah;5) melaksanakan SKD bersamasama dengan Instansi Pemerintah;6) mengelola hasil SKD;7) mengawasi pelaksanaan SKD dan SKB;8) menetapkan dan menyampaikan hasil SKD; dan9) mengintegrasikan hasil SKD dan SKB; dan

S0483/WPJ.07/KP.0609/2010tertanggal 14 April 2010, KPP PMA V menyatakan bahwaPenggugat tidak dapat menerapkan tarif sesuai P3B karenadidalam SKD form DGT I, AHCH menjawab pertanyaan Part VNomor 11 dalam SKD form DGT is the earned income subjectto tax in your country?, dengan No bukan Yes. Dengandemikian persyaratan untuk menerapkan P3B sebagaimana yangdiatur dalam PER61 tidak terpenuhi. Sehingga PPh Pasal 26yang terutang adalah 20% bukan 15%.

form DGT yang telah diperbaiki danmenjawab pertanyaan Part V nomor 11 (SKD form DGT ) is theearned income subject to tax in your country?

Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimanadimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaanP3B;Bahwa untuk dapat menggunakan tarif pajak yang lebih rendah sesuaiP3B, WPLN harus melengkapi dengan SKD Form DGT sebagaimanadiatur dalam PER61 yang berisi beberapa pertanyaan. SKD FormDGT tersebut harus menggunakan formulir yang telah ditetapkandalam PER61, ditandatangani oleh WPLN dan disahkan oleh otoritasperpajakan luar negeri di mana WPLN beroperasi.

Putusan Nomor 1203/B/PK/PJK/2017Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulirsebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran Il (Form DGT 1) atauLampiran III (Form DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;Pasal 4 ayat (3):Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepadaPemotong/Pemungut Pajak:a.

melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkanjawaban:a.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2009 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juli 2009 nomor : 195/WNI/Skd./2009, adalah sah dan putus karena perceraian;4 Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat,

dengan surat gugatannya tertanggal 29September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,dibawah Register Nomor : 256/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 29 September 2014, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telahmelangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei2009 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 195/WNI/Skd

/2009;Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahharmonis, sehingga dari perkawinan tersebut telah dilahirkan (satu) oran anakyang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lakilaki tempat lahir d DesaBuleleng tanggal 18 Pebruari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNomor : 533/Um/Skd/2010;Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsunglama dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adaketidakcocokan bahkan keadaan ini semakin menjadijadi

dapat kiranya menetapkan haripersidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa danmengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2009 di KabupatenBuleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng padatanggal 22 Juli 2009 nomor : 195/WNI/Skd

sah, dan pada tanggal 16 Oktober 2014 Tergugat mengirimkan surat tidak akandatang menghadiri persidangan ke Pengadilan dan menyerahkan segala sesuatu putusankepada Majelis Hakim sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan danPenggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai denganaslinya, berupa :e Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 196/WNI/Skd

/2009 tertanggal 22Juli 2009, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1 ;e Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 533/Um/Skd/2009, tertanggal 14 April2010, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;e Foto copy Kartu Keluarga No. 5108051407090020 atas nama Kepala KeluargaNyoman Suartana tertanggal 12 April 2010, sesuai dengan aslinya diberi tandabukti P.3;e Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 Nopember 2009 yangmengetahui Perbekel Buleleng, sesuai dengan aslinya diberi tanda

Formulir SKD yang digunakan oleh Eng Lee Shipping CompanyPTE, LTD Singapura adalah FormDGT 1:c.

SKD sebagai persyaratan administratif untuk menerapkanketentuan yang diatur dalam P3B yang disampaikan oleh WPLNkepada Pemohon Banding tidak terpenuhi karena SKD/Form DGT1 lembar kedua tidak disampaikan Pemohon Banding dalamlampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011;Bahwa Pemohon Banding memiliki Bukti Penerimaan Surat ataspenyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, yang menjadi acuan bagi Pemohon Banding bahwaKPP Pratama Kuala Tungkai

pada saat pemeriksaan, dan dalil Terbandingyang pada intinya menyatakan bahwa P3B tidak dapat diterapkankarena Pemohon Banding tidak menyampaikan fotokopi SKD sebagailampiran SPT Masa, baru muncul pada tahap keberatan.

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (FormDGT 1) atau Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan DirekturJenderal Pajak ini;Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III (FormDGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakandalam hal:a.

./2010 Form DGT1 terdiri dari 2 (dua) lembar yangmerupakan satu kesatuan, maka dengan tidak dilampirkannyadokumen SKD berupa form DGT1 lembar kedua dalamLaporan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, maka dapat dinyatakan bahwa SKD tersebutdianggap tidak disampaikan oleh WPLN a quo kepadaTermohon Peninjauan Kembali selaku Pemotong/PemungutPajak, sehingga persyaratan administratif untuk dapatmenerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B tidak terpenuhi:;Bahwa untuk persyaratan ketiga

pada pokoknya tetapberpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang padapokoknya tetap pada pembelaan semula.Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagaiberikut :KesatuBahwa Ia terdakwa SUBARJ alias BARI Bin SUTARMAN pada hari Rabu tanggal20 Februari 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain di dalamtahun 2013 di Perumahan Pondok SKD

Narkotika jenis Shabu Shabu akan terdakwa Subari alias Bari Bin Sutarman jual kembali kepada saksi JuliantoSembiring alias Anto per Jie seharga Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa Subari alias Bari Bin Sutarman dengan mengendarai sepedamotor Kawasaki KLX pergi menjumpai saksi Julianto Sembiring alias Anto di Pondok KebunSKD dimana terdakwa Subani alias Bari Bin Sutarma sebelumnya sudah janjian bertemu /berjumpa dengan saksi Julianto Sembiring alias Anto di Pondok SKD

benar mengandung Metamfetamina donterdaftar dc/am Go/on gan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nocnor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Atau KeduaBahwa ia terdakwa SUBARI alias BARI Bin SUTARMAN pada hari Rabu tanggal 20Februari 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain di dalamtahun 2013 di Perumahan Pondok SKD

Desa Pondok Kresek Kecamatan Pujud Kabupaten RokanHilir atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum PengadianRokan Hilir, penyalah guna Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut ditakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 21.00 di PerumahanPondok SKD Desa Pondok Knesek Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilirterdakwa Subari alias Bari Bin Sutanman bersama saksi Julianto Sembining alias Antoalias Begok

Romo (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain didalam bulan Juni Tahun 2013,bertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi V PT.STA di Wilayah Desa Pasir Bara Kec. HalongonanKab.

STA tersebut ;Saksi I: MARA HUBBA HARAHAP ;e Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wibbertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi V PT.STA di Wilayah Desa PasirBara Kec. Halongonan Kab.

STA tersebut ;Saksi IIT : FAHRUL RIJAL ;e Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wibbertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi V PT.STA di Wilayah Desa PasirBara Kec. Halongonan Kab.

STA tersebut ;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan ;e Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wibbertempat di Areal SKD Blok N 20 Devisi IV PT.STA di Wilayah Desa PasirBara Kec. Halongonan Kab.

PadanglawasUtara unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ;Unsur dengan melawan hak ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta didepan persidangan berdasarkan keterangansaksisaksi Julham Harahap, Mara Hubba Harahap, Fahrul Riyal :Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal SKD BlokN 20 Devisi IV PT.STA di Wilayah Desa Pasir Bara Kec. Halongonan Kab.

pendapat Pemohon Bandingbahwa Terbanding mengakui Invoice di atas adalah untuk masa Agustus 2009 adalah sudahbenar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa dalil Terbanding dalam melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26adalah karena berdasarkan pemeriksaan atas Invoice tertanggal 25 Agustus 2009, terlihatadanya transaksi berupa pembayaran Jasa Teknik yang terkait dengan pembayaran jasateknik periode JanuariJuni 2009, yang terutang sebelum tanggal 12 Agustus 2009,sedangkan SKD

yang ditunjukan Pemohon Banding tertanggal 12 Agustus 2009;bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan mendalilkan bahwa tanggal 12Agustus 2009 adalah tanggal dikeluarkannya Residence Certificate (SKD) oleh HMRevenua & Customs untuk sepanjang tahun 2009, perlu diketahui bahwa IndopalmServices Limited juga terdaftar di HM Revenue & Customs tahun 2008, dan PemohonBanding telah memiliki Residence Certificate (SKD) untuk Indopalm Services Limiteduntuk tahun 2008;bahwa berdasarkan pemeriksaan

Majelis terhadap Surat Edaran Terbanding Nomor SE20/PJ.34/1992 tentang Daftar competent authority dari negaranegara treaty partner, diketahuibahwa HM Revenue & Customs merupakan pihak yang berhak menerbitkan SKD;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Surat Keterangan Domisilitertanggal 22 Febr 2008, 12 Agustus 2009, dan 27 Juli 2011 yang disampaikan olehPemohon Banding, terbukti selama kurun waktu 20082011 Indopalm Services Limitedmenimbangmenim :bangbah:waberdasarkanuraiantersebut diatarekapitulasipendapbenar

Putusan Nomor 1739/BPK/PJK/2017Pasal 4 Ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

Putusan Nomor 1739/BPK/PJK/2017Pasal 5 ayat (1)SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran Il Form DGT 1 yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktupenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak,tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B;Pasal 9 ayat (1)Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKDyang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;2.4.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No"dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.3.2.2.3.2.3.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya

sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 4 ayat (3)huruf b PER24 karena SKD tidak diisi denganlengkap;Bahwa Termohon Peninjauan Kembalimelampirkan fotokopi COD yang sama sebanyak12 kali untuk masingmasing pelaporan SPT MasaPPh Pasal 23/26 Masa Januari s.d.

Putusan Nomor1737/B/PK/PJK/2017sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Pasal 4 Ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

menyampaikan fotocopi SKDyang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal 26terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.3.2.2.3.2.3.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi aquo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya

Bahwa berdasarkan penelitian PemohonPeninjauan Kembali atas COD/SKD yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalijuga diketahui bahwa pada Part VI angka la "tidakdiketahui jenis penghasilan yang diperoleh(type of income) apakah dividen, bunga atauroyalti";Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa persyaratan administratifuntuk menerapkan ketentuan yang diatur dalamP3B tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 4 ayat (3)huruf b PER24karena SKD tidak diisi

DesemberTahun 2011;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) hurufe PER24maka setiap SKD wajib disampaikansebelum berakhirnya batas waktu penyampaianuntuk masingmasing SPT Masa untuk masa pajakterutangnya pajak karena terdapat jumlah danjenis penghasilan yang berbeda yang diterima olehWPLN di dalam setiap masa Januari s.d.Desember Tahun 2011 tersebut;j.

Putusan Nomor 1741/B/PK/PJK/2017Pasal 4 Ayat (1)Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahformulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran II FormDGT1 atau Lampiran III FormDGT 2 Peraturan Direktur JenderalPajak ini;Pasal 4 Ayat (2)Dokumen SKD yang ditetapbkan dalam Lampiran III FormDGT2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:a.

Putusan Nomor 1741/B/PK/PJK/2017Pasal 5 ayat (1)SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkandalam Lampiran II Form DGT 1 yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktupenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak,tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B;Pasal 9 ayat (1)Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotocopi SKDyang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;2.4.

Bahwa Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata CaraPenerapan Persetujuan Penghindaran Berganda, antara lainmengatur sebagai berikut:Huruf A angka 7Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitianapakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No "dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.

Bahwa terkait sengketa tentang koreksi atas tarif PPh Pasal26 terkait dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);3.2.1.3.2.2.3.2.3.Bahwa koreksi terkait tarif pada pokoknya karenaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat tarif P3Bantara Indonesia dan Jepang tidak dapat diterapkanterkait dengan ketentuan formal SKD;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setujudengan koreksi a quo dengan alasan pada pokoknyamenyatakan bahwa telah melampirkan SKD di SPTMasa PPh Pasal 26;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya

(3)huruf b PER24 karena SKD tidak diisi denganlengkap;Bahwa Termohon Peninjauan Kembalimelampirkan fotokopi COD yang sama sebanyak12 kali untuk masingmasing pelaporan SPT MasaPPh Pasal 23/26 Masa Januari s.d.

Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002 adalah sah ; 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telahmelangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, padaHalaman dari 12 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Ser.tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng dan PerkawinanPenggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 April 2002sesuai dengan Akta Perkawinan No. 038/WNI/SKD.2002 ;.

Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggalHalaman 3 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 479/PDT.G/2015/PN.Ser.13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan AktaPerkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002, Putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;3.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/WNI/Skd.2002,atasnama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 10 April2002, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/Ist/Skd/2004atasnama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 29April 2004, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P2 ;3.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 945/Ist/Skd/2007atasnama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tertanggal 5Desember 2007, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P3 ;4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/Um/Skd/2010atasnama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, tertanggal 8Januari 2010, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti P4 ;5.

Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan AgamaHindu pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kabupaten Buleleng, sesuaidengan Akta Perkawinan Nomor 038/WNI/SKD.2002 adalah sah ;4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya ;5.

, dapat diketahui bahwa SKD diterbitkan oleh HMRevenue & Customs Local Compliance Large & Complex Businesses yangberalamat di Queens Dock Liverpool L74 4AA, HM Revenue & Customs sendirimerupakan merger antara Inland Revenue dan HM Customs serta ExciseDepartments;Bahwa sesuai Surat Edaran Terbanding Nomor SE20/PJ.34/1992 tentangDaftar Competent Authority dari negeranegara treaty partner, bahwa InlandRevenue merupakan pihak yang berhak menerbitkan SKD;Bahwa bentuk Surat Keterangan Domisili yang disampaikan

oleh PemohonBanding, telah berisi pernyataan bahwa Wajib Pajak luar negeri yangbersangkutan benar berkedudukan di negera Inggris, dan disertai dengantanggal serta tandatangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisilitersebut;Bahwa berdasarkan SKD tersebut, dapat diketahui bahwa Indopalm ServiceLimited benar berdomisili di London, Inggris;Bahwa SKD dimaksud, tertanggal 12 Agustus 2009;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, Terbanding berpendapat, IndopalmService Limited merupakan Wajib Pajak

yang ditunjukan Pemohon Banding tertanggal 12Agustus 2009;Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan mendalilkanbahwa tanggal 12 Agustus 2009 adalah tanggal dikeluarkannyaResidence Certificate (SKD) oleh HM Revenua & Customs untuksepanjang Tahun 2009, perlu diketahui bahwa Indopalm ServicesLimited juga terdaftar di HM Revenue & Customs Tahun 2008, danPemohon Banding telah memiliki Residence Certificate (SKD) untukIndopalm Services Limited untuk Tahun 2008;Bahwa berdasarkan pemeriksaan

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 92/PJ.43/2003 tanggal 24Maret 2003 tentang Permohonan Penjelasan Saat Berlakunya SuratKeterangan Domisili (SKD) :Angka 1 :Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:a. PT.

Saudara menanyakan apakah SKD tersebut diatas masih berlaku,mengingat tanggal penerbitannya tanggal 15 Juli 2002, sedangkanmenurut SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 point 3 c SKDberlaku 1 tahun sejak tanggal diterbitkan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya yaitu yang semula bernama Gede Werdhi Pratama Santosa sesuai dengan akta kelahiran Nomor 648/Ist/Skd/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 menjadi GEDE WERDHI DANADYAKSA PUTRA HANGGARA ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh

) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor Nomor 648/Ist/Skd/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 ;

DAKWAAN :PERTAMAaonnnnnnn= Bahwa ia terdakwa Aan Suwito Bin Masri, baik secara bersamasamabersekutu satu sama lain ataupun masingmasing bertindak untuk dirinya sendiri,dengan temannya yang bernama Pur Bin Sono, Al, Agus, Agung, Ari Bin Ali danMus (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukulHal.2 dari 14 Putusan Nomor 813Pid.Sus/2016/PN Lig02.30 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016,atau setidaktidaknya pada tahun 2016, bertempat di Divisi ll SKD

terdakwa dan Pur, Al, Ari, Agung serta Agus bermain PS(Playstion), kKemudian sekira pukul 00.00 Whb, terdakwa dan Pur, Al, Ari, Agungserta Agus pulang kerumah Pur, setelah dirumah Pur tidak lama kemudiandatang saudara Musndabn berkata kepada terdakwa, Pur, Al, Ari, Agung danAgus "Kito manen/ curi buah Lonsum malam ini", lalu dijawab oleh terdakwa danPur, Al,Ari ,Agung dan Agus "yo jadi", kemudian Mus memberi tahu lokasi tempatbuah kelapa sawit milik PT Lonsum yang akan dicuri yaitu di Divisi Il SKD

didalam perjalanan menuju kerumahPur, terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PT Lonsum yang sedangmelaksanakan patroliPERBUAAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANADALAM PASAL 363 AYAT (1) KE 4 KUHP.ATAUKEDUAHal.3 dari 14 Putusan Nomor 813Pid.Sus/2016/PN Ligwannnnn =n Bahwa ia terdakwa Aan Suwito Bin Masri, pada hari Sabtu tanggal 22Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Oktober 2016, atau setidaktidaknya pada tahun 2016, bertempat diDivisi ll SKD

sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :.Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;Bahwa benar keterangan yang saksi tandatangani dipenyidik kepolisianadalah benar;Bahwa saksi menjelaskan mengeti kenapa dihadapkan dipersidangantelah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Lonsum Sei KepanyangEstateBahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Divisi Il SKD

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian; Bahwa benar keterangan yang saksi tandatangani dipenyidik kepolisianadalah benar; Bahwa saksi mengerti kenapan saksi dihadapakan dipersidangansehubungan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT LonsumSei Kepanyang Estate Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Divisi Il SKD Blok 2982 DesaTebing Tinggi Kecamatan Nibung

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama I Made Tegeh Dharma Pastika, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gitgit 13 Januari 2004 yang berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/Ist/SKd/2006 tertanggal 21 September 2006, untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Luh Putu Candra Dewi, perempuan, lahir di Munduk Juwet, tanggal 2 Januari

tersebuttelah melewati batas, sehingga Ni Luh Putu Candra Dewi menjadi hamil dankarena Made Tegeh Dharma Pastika yang masih berusia kurang lebih 15 (limabelas) tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, dan dibutuhkanPenetapan Pengadilan untuk dispensasi perkawinan mereka;Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 142/Pat.P/2019/PN SgrMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :1.Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 267/WNI/Skd

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 576/Ist/SKd/2006 tertanggal21 September 2006, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinyadiberi tanda P2;. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108052705090041, telah diberi meteraicukup Ssesuai dengan aslinya diberi tanda P3;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 252/Disp/Skd/2006, telah diberimeterai cukup Sesuai dengan aslinya diberi tanda P4;.

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 152/Disp/Skd. 1996, telah diberimeterai up Sesuai dengan aslinya diberi tanda P5;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi BaliKabupaten Buleleng NIK 5108050910750003, telah diberi meterai cukupsesuai dengan aslinya diberi tanda P6;. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi BaliKabupaten Buleleng NIK 5108050910780003, telah diberi meterai cukupsesuai dengan aslinya diberi tanda P7;.

untuk itudapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 142/Pat.P/2019/PN SgrMenimbang, bahwa dari bukti P1 s.d P8 yang dikuatkan denganketerangan saksisaksi telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yangbernama Made Tegeh Dharma Pastika, jenis kelamin Lakilaki, Lahir diGitgit 13 Januari 2004 dan Ibunya bernama Ni Kadek Murniadisebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/Ist/SKd

perlu diperhatikan terlebin dahulu kewenangan dari PengadilanNegeri Singaraja untuk memberikan penetapan terhadap permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis bertanda P3, P6 dan P7yang dikuatkan oleh saksisaksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggaldi, Banjar Dinas Wirabhuana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan AktaKelahiran Nomor: 576/Ist/SKd

Putusan Nomor 122/B/PK/PJK/2014101/1996 tanggal 29 Maret 1996, untuk kepentingan penerapan P3B antaraIndonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN. diperlukan SuratKeterangan Domisili ("SKD") asli dari WPLN tersebut;Bahwa dalam hal ini, WPLN tersebut yang menerima penghasilan telahmenyerahkan SKD asli kepada Pemohon Banding dan telah Pemohon Bandingserahkan kepada Terbanding pada saat pemrosesan permohonan keberatan;Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, PermintaanTanggapan dan

S2250/WPWJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Juni 2009, Terbanding berpendapatbahwa sesuai dengan SE03/PJ.101/1996, SKD asli dari WPPLN tersebutseharusnya sudah ada pada saat terjadinya transaksi, hal ini bertujuan untukmemberikan kepastian kepada Terbanding bahwa WPLN tersebut merupakanWPLN yang berdomisili di negara yang melakukan penerapan P3B denganIndonesia;Bahwa menurut Pemohon Banding, pendapat Terbanding yang mengacukepada SE03/PJ. 101/1996 dan menyatakan bahwa SKD asli seharusnyasudah ada pada saat

transaksi dengan WPLN, akan terjadi kemungkinan bahwa WPLNtersebut memerlukan waktu untuk memproses SKD asli ke pihak otoritasnegaranya.

Namun, apabila di kemudian hari Wajib Pajak LN tersebut dapatmenunjukkan asli SKD, penerapan P3B tetaplah dapat dilakukan. Hal inidipertegas pula oleh beberapa Surat yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPajak, diantaranya:Halaman 6 dari 23 halaman.

WPLN dapat1%wymenyampaikan SKD yang berlaku, maka pengenaan PPh Pasal 26didasarkan pada P8B, sehingga pihak pembayar penghasilan yangberkedudukan di Indonesia dapat mengajukan restitusi apabila terjadikelebihan pemotongan PPh Pasal 26;Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, oleh karena WPLN telahmenyerahkan SKD asli tahun pajak 2005, maka pengenaan PPh Pasal 26 ataspenghasilan sewa komputer selama tahun 2005 seharusnya mengacu kepadaP3B yang berlaku, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan

Bagi Wajib Pajakbank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama banktersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yangtercantum dalam Surat Keterangan Domisili;Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 92/PJ.43/2003 tanggal 24 Maret2003 tentang Permohonan Penjelasan Saat Berlakunya Surat KeteranganDomisili (SKD) :Angka 1Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:a.PT.

Perusahaan tersebutdalam tahun pajak 2001 benar terdaftar di AS sesuai dengan SKD yangditerbitkan oleh Competent Authority dengan tanggal 15 Juli 2002;b.Saudara menanyakan apakah SKD tersebut diatas masih berlaku,mengingat tanggal penerbitannya tanggal 15 Juli 2002, sedangkanmenurut SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 point 3 c SKDberlaku 1 tahun sejak tanggal diterbitkan.

kepada pihak yangberkedudukan di Indonesia yang) membayar penghasilan danmenyampaikan fotocopi SKD tersebut kepada KPP tempat pihakyang membayar penghasilan terdaftar, (angka 2 huruf a)= Peranan asli SKD tersebut yang menjadi dasar bagi pihak yangmembayar penghasilan untuk menerapkan/menghitung PPh Pasal26 sesuai P3B.

Ketentuantersebut mensyaratkan harus ada SKD, dan diberikan ke KPP tempatHalaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 358 B/PK/PJK/2016pemotong terdaftar. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, makadikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif pajak 20%;8.4 Bahwa fakta yang terjadi sehubungan dengan pemotongan pajak yangmenjadi sengketa tersebut di atas adalah :a.

Hal tersebut terlinat jelas, dimana saatPemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili yangdimaksud dan pada saat proses pemeriksaan dan keberatan pun,(Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanyadapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) atauCertificate of Residence tertanggal 09 Februari 2009, sehinggadapat disimpulkan bahwa SKD baru Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) terima setelah terbit SKPKB

Ltd telah menyerahkan asli Surat KeteranganDomisili (SKD) kepada Pemohon Banding sebagai pihak yangmembayarkan penghasilan (bunga pinjaman) dan berdasarkan SKDtersebut, Pemohon Banding menerapkan PPh pasal 26 tarif 10 %,sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antaraIndonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN tersebut, yaituKorea Selatan;2.

SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat WPLNyang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakandengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat CompetentHalaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1189/B/PK/PJK/2017Authority. SKD sekurangkurangnya harus menyatakan bahwaWPLN, dalam hal ini Seko International Co. Ltd., benarberkedudukan di negara tersebut, disertai dengan tanggal dantanda tangan pejabat yang menerbitkan SKD tersebut.

Bahwa bukti yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) SKD adalah bukan SKD, melainkan SuratPendaftaran Pengusaha.4.2. Bahwa Surat Pendaftaran Pengusaha yang ditunjukkan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahberupa fotokopi (tidak ada aslli).4. 3.

Putusan Nomor 1189/B/PK/PJK/201710.Bahwa dengan demikian dalam hal penerima pembayaran di luar negeriyang ingin mendapatkan fasilitas sebagaimana tercantum dalam P3Bbisa menyerahkan SKD yang diterbitkan oleh Competent Authoritynegara yang bersangkutan atau dapat juga menyampaikan SuratKeterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempatWajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar, karena dokumenini dipersamakan dengan SKD yang dikeluarkan oleh CompetentAuthority.Bahwa berdasarkan

ketentuan sebagaimana diatur dalam SE03, dalamhal pihak penerima pembayaran tidak dapat menyerahkan SKD yangditerbitkan oleh Competent Authority maka dapat diganti dengan SKDyang diterbitkan oleh pejabat Kantor Pajak dimana ia terdaftar.Bahwa hal ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada pihak luarnegeri sebagaimana ditegaskan pada angka 2 SE03 tersebut.Bahwa ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan bahwa SKD dapat digantidengan surat lain yang memuat keterangan yang sama.Bahwa berdasarkan fakta

Sus/201210.11.12.13.14.Perusahaan Mengenai Larangan Karyawan Menjadi Pengurus Parpol danatau Calon/Anggota Legislatif dan atau Menjadi Tim Sukses Pemilu danatau Ikut Serta Dalam Kampanye;Bahwa pada dasarnya SKD tersebut berisi larangan bagi karyawan untukmenjadi pengurus parpol dan/atau calon anggota legislatif atau anggotalegislatif, menjadi anggota tim pelaksana kampanye atau menjadi anggotatim sukses Pemilu, serta ikut serta dalam kampanye Pemilu atau menjadipeserta kampanye;Bahwa pada tanggal

tersebut;Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat telah menyuratiPerusahaan/Tergugat melalui Departemen Kesejahteraan dan HubunganIndustrial, untuk menyatakan tanggapan Penggugat atas SKD yangdikeluarkan oleh Perusahaan/Tergugat;Bahwa sebagai anggota Korps Karyawan PKT (KKPKT), serikat pekerjaresmi dalam Perusahaan/Tergugat, maka pada tanggal 7 November 2008Penggugat menanyakan kepada KKPKT, apakah KKPKT dilibatkan dalampembuatan SKD tersebut, mengingat dalam Pasal 95 ayat (8) PerjanjianHalaman

Sus/201215.16.17.18.19.20.2A;22.23.Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan/Tergugatdan KKPKT menyatakansebagai berikut: Dalam hal Perusahaan/Tergugat akan mengeluarkan SuratKeputusan/Peraturan yang tidak tercakup dalam PKB ini namun terkaitdengan hak dan kewajiban karyawan, maka disusun denganmemperhatikan saran dan pertimbangan dari KKPKT;Bahwa KKPKT ternyata tidak dilibatkan dalam pembuatan SKD, hal inidapat dilihat dari surat jawaban KKPKT kepada Penggugat, Nomor014/KKPKTEXT/XI.2008, tanggal 10

Sus/201224.25.26.27.28.20.30.31.32.33.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 KKPKT menanggapi surat sayatanggal 13 November 2008 dan juga telah Penggugat tanggapi dengansurat pada tanggal 5 Desember 2008;Bahwa dalam pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 5 Desember2008, Perusahaan/Tergugat menyampaikan SKD 068/DIR/XI.2008 yangmerupakan penyempurnaan dari SKD 050/DIR/VIII.2008;Bahwa menanggapi pertemuan tersebut, Penggugat mengirim surat kepadaPerusahaan/Tergugattanggal 10 Desember 2008;Bahwa Perusahaan

Kalimantan Timur terhitung sejak31 Juli 2008;Bahwa selanjutnya Termohon menanggapi/meninjaklanjuti sertamengapresiasi dengan membuat dan memberlakukan SKD Nomor050/DIR/VIII.2008 tanggal 22 Agustus 2008 juncto Nomor068/DIR/XI.2008 tanggal 10 November 2008;Bahwa setelah itu kemudian diikuti Surat Ketetapan PemutusanHubungan Kerja antara Pemohon dengan Termohon yang berdasarpada SKD Nomor 050/DIR/VIII.2008 tanggal 22 Agustus 2008Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 37 PK/Pdt.Sus/2012Juncto Nomor

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Kadek Ama Dharma Susila menjadi Kadek Merdana Yasa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/ist/Skd/2013

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuansecara Agama Hindu yang bernama KETUT ARIASTINI Sesuai denganAkta Perkawinan Nomor : 238/WNI/Skd/2009 tertanggal 04 Setember2009;2. Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak Kedua bernamaKADEK AMA DHARMA SUSILA lahir di Singaraja tanggal 23 September2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 45/Ist/Skd/2013 tertanggal 28Januari 2013;3.

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan inikepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kbupaten Buleleng diSingaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anakPemohondari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/Ist/Skd/2013 tertanggal28 Januari 2013. KADEK AMA DHARMA SUSILA menjadi KADEKMERDANA YASA.4.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Kadek Sariasa dengan KetutAriastini No.238/WNI/Skd/2009 tanggal 4 September 2009 yang telahdibubuhi materai secukupnya , diberi tanda P1 ;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Kama Dharma SusilaNo.45/Ist/Skd/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang telah dibubuhi materaisecukupnya, diberi tanda P2 ;3. Fotokopi Kartu Keluarga an.

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan Penetapan inikepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti namaanak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/ist/Skd/2013,tertanggal 28 Januari 2013 dari Kadek Ama Dharma Susila menjadiKadek Merdana Yasa;4.