MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/547/XII/2024/SPKT/POLSEK TAMALATE/POLRESTABES MAKASSAR/POLDA SULSEL tanggal 24 Desember 2024;
3. Membebankan biaya perkara Pemohon sejumlah Nihil

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli2018, di SP3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di SP3 rumahorangtua Penggugat. Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugattelah dikaruniai Sseorang anak. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik,namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulaisering bertengkar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli2018, di SP3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di SP 3rumah orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugatdan Tergugat baik, namun pada bulan Januari 2019 Penggugat danTergugat, mulai terjadi pertengkaran.

sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911KUHPerdata serta dalam pemeriksaannya Saksi diperiksa satu persatusebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Hakim Tunggalberpendapat kedua orang Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syaratformil sebagai alat bukti.Menimbang bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi tersebut di bawahsumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya hubunganPenggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Juli2018 di SP3

, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di SP3 di rumahorangtua Penggugat, selama menikah telah dikaruniai satu orang anak,awalnya kondisi rumah tangganya baik, namun sejak bulan Januari 2019 mulaitidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanHalaman 8 dari 13 HalamanPutusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.MwTergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya,Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk mabukan dan Tergugatsering caci maki Penggugat, akibat

Tergugat tidakpernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat, sehingga untukmembiayai kebutuhan hidupnya seharihari Penggugat bergantungan kepadaorangtua Penggugat, dan Penggugat sudah pernah diberi nasihat agarmempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidakberhasil.Menimbang bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi Il, tersebut dibawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknyahubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah padatanggal 5 Juli 2018 di SP3

pelatinan Provinsi;Tenaga pelatin dalam pelaksanaan sosialisasi Kecamatan dan pelatihan FD;Menjadi tenaga pelatin dalam pelaksanaan sosialisasi Desa;Menghadiri, mengumpulkan dan mengarsipkan seluruh informasi dan laporandari pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi di Tingkat Kecamatan;Menghadiri, mengumpulkan dan mengarsipkan seluruh dokumentasi dandokumen atau laporan dari kegiatan LKD di Kecamatan mulai dari SK Panitiaseleksi LKD, dokumen seleksi LKD, Laporan hasil seleksi LKD dan penetapanLKD, dokumen SP3

Tenaga Teknis Lapangan, Edi Maruli Tua Sinaga selaku PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PUOK) serta Penyidik dari Kejaksaan Siantardengan hasil Pemeriksaan Cek Fisik sebagai berikut :ternyata dilapangan masih ada kekurangan REKAPITULASI PEMERIKSAAN LAPANGAN TERHADAP KEGIATAN PROGRAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH(PNPMPISEW) TA.2011 YANG DILAKSANAKAN KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN No Nama Kegiatan Desa /Nagori Nama LKD Ketua LKD Volume Jumlah Biaya SP3

) adalah Ketua LKD mengajukan permintaan kepadaKuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, Surat Rekomendasi Camat,Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran;Tahap II untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 25 April 2011 dengan persyaratan yangharus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran/ PenarikanDana, Berita Acara PrestasiPekerjaan, Laporan

) adalah Ketua LKD mengajukan permintaan kepada KuasaPengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengandilampiri Dokumen SP3, Surat Rekomendasi Camat, Jadwal Kerja,Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran;= Tahap Il untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 25 April 2011 dengan persyaratan yang harusHal. 27 dari 52 hal.

Putusan Nomor 1792 K/PID.SUS/2014dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)adalah Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana, Berita AcaraPrestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan,Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencana dan Rencana PenggunaanDana;= Tahap Ill untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan persyaratan yang harusdipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)adalah Berita Acara Pembayaran

tersebut diuji dilembaga peradilan agar seimbang dan agar keadilan bisa pasti;Bahwa SP3 Penyidik dengan SP3 Jaksa ada perbedaan dan beda halnyadengan Tindak Pidana Korupsi, dimana Jaksa bertindak sebagai Penyidik danjika melakukan penyidikan karena Undangundang memberikan kewenangan,lain halnya dengan Undangundang HAM, dimana dilakukan penahanan 30(tiga puluh) hari setelah ditambah 60 (enam puluh) hari;Bahwa dasar hukum Penyidik mengeluarkan SP3, sebagaimana diatur didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP

, mendasarkan kepada kewenangannya,Penyidik mengeluarkan SP3;Bahwa SP3 Penyidik ada batas waktu, dimana di KPK ada batas waktu yaitu 2(dua) tahun, tetapi di Kepolisian tidak ada batas waktu;Bahwa sebuah kasus bisa dibuka kembali oleh Penyidik, bisa dibuka kembalioleh Penyidik, jika Pengadilan menyatakan bahwa tidak sah penghentiannya,maka dibuka kembali;Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Penyelidikan dalam perkara sehinggadapat diajukan dalam perkara praperadilan, dimana secara filosofis dalamperkara

Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (pasal 75 dan pasal284 ayat 4 KUHPidana);Menimbang, bahwa Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yangdikeluarkan oleh penyidik polri atas persangkaan tindak pidana harus diberitahukankepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor,sedangkan apabila seorang penyidik PNS mengeluarkan SP3 maka wajibmemberitahukan kepada penyidik Polri atas SP3 yang diterbitkannya;Menimbang, bahwa Surat perintah penghentian penyidikan (SP3), sematamata

);Menimbang, bahwa tidak semua perkara pidana dapat dihentikan ataudikeluarkan SP3, khusus untuk perkara berkaitan dengan tindak pidana korupsi yangdilakukan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk);Menimbang, bahwa SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2)KUHAP;Menimbang, bahwa SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikanmerupakan surat pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum bahwaperkara dihentikan penyidikannya diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf jo pasal 109ayat

karena halhal yang dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP;Hal 46 dari 47 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Jmb.Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, benar bahwa penyidiktelah mengeluarkan surat Perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama tersangkaZen Muhammad minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah, yaitu saksi dansurat, namun dalam perkara ini tidak menemukan cukup bukti.

yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bitung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutansecara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketikadiadakan Operasi Mandiri bersamasama dengan team yang terdiri dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara (KSDA), Kepolisian Resort KotaBitung dan Satuan Palisi Pamong Praja (SP3

satwa yang dilindungi, dapat terjadi banjir, longsor, erosi sertamempersempit areal habitat atau satwa yang dilindungi dan dapatmengakibatkan kekeringan karena hutan merupakan sumber mata air danTerdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untukmelakukan kegiatan tersebut tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Terdakwa,sehingga pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas team yang terdiri dariPihak Konservasi Sumber Daya Alam Sulut, Polresta Bitung dan Satuan PolisiPamong Praja (SP3

Aertembaga KotaBitung atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berhak memeriksa danmengadili perkara ini, telah merambah kawasan hutan, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketikadiadakan Operasi Mandiri bersamasama dengan team yang terdiri dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara (KSDA), Kepolisian ResortKota Bitung dan Satuan Polisi Pamong Praja (SP3

Pengadilan Negeri Bitung yang berhak memeriksa danmengadili perkara ini, menebang pohon, atau memanen atau memungut hasilhutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yangberwenang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketikadiadakan Operasi Mandiri bersamasama dengan team yang terdiri dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara (KSDA), Kepolisian Resort KotaBitung dan Satuan Polisi Pamong Praja (SP3

Kegiatan Sarjana Penggerak 332.898.000,Pembangunan Pendesaan (SP3)4. HUT RI ke63 163.800.000,5; Kegiatan OPEN TURNAMEN 100.000.000,VOLLY6. Kegiatan Lomba Penelitian IImiah 47.000.000,Remaja (LPIR)ds Masa Orientasi Siswa (MOS) 123.800.000,8. Kegiatan Pendidikan Jasmani dan 100.000.000,Kesehatan (Penjaskes)9. Pengadaan Sarana Olah Raga 127.000.000,10. Persiapan Olah Raga Pelajar 62.000.000,11.

Kegiatan Pekan Olah Raga Daerah di209.970.000,Alor (POPDA Alor)Jumlah Total 1.438.879.500, Dengan demikian masih ada dana sebesar Rp. 101.127.000, yang belum dicairkanyaitu untuk Kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) sebesar Rp.61.097.000, dan untuk Kegiatan Pekan Olah Raga Daerah di Alor (POPDA Alor)sebesar Rp. 40.030.000, ;Dari dana sebesar Rp. 1.438.879.500, yang diterima oleh Terdakwa tersebut,selanjutnya telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.228.609.500,dengan

Kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan 332.898.000,Pendesaan (SP3)4. HUT RI ke63 163.800.000,5. Kegiatan OPEN TURNAMEN VOLLY 100.000.000,6. Kegiatan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja 47.000.000,(LPIR)7. Masa Orientasi Siswa (MOS) 123.800.000,8. Kegiatan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 100.000.000,(Penjaskes)9. Pengadaan Sarana Olah Raga 127.000.000, 10. Persiapan Olah Raga Pelajar 62.000.000,11.

Kegiatan Sarjana Penggerak 332.898.000,Pembangunan Pendesaan (SP3)4. HUT RI ke63 163.800.000,5. Kegiatan OPEN TURNAMEN 100.000.000,VOLLY 6. Kegiatan Lomba Penelitian IImiah 47.000.000,Remaja (LPIR)7. Masa Orientasi Siswa (MOS) 123.800.000,8. Kegiatan Pendidikan Jasmani dan 100.000.000,Kesehatan (Penjaskes)9. Pengadaan Sarana Olah Raga 127.000.000,10. Persiapan Olah Raga Pelajar 62.000.000,11.

Kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan 332.898.000,Pendesaan (SP3)4. HUT RI ke63 163.800.000,5: Kegiatan OPEN TURNAMEN VOLLY 100.000.000,6. Kegiatan Lomba Penelitian IImiah Remaja 47.000.000,(LPIR)7. Masa Orientasi Siswa (MOS) 123.800.000,8. Kegiatan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 100.000.000,(Penjaskes)9. Pengadaan Sarana Olah Raga 127.000.000,10. Persiapan Olah Raga Pelajar 62.000.000,11.

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapanterhadap terdakwa pada Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekirajam 01.35 Wib bertempat di dalam Pondok dalam perkebunansawit SP3 Desa Katya Bakti Kec.

RINAL SIPAYUNG Als PAYUNG dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidanatanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabwshabu padaKamis Tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 01.35 Wib bertempatdi dalam Pondok dalam perkebunan sawit SP3 Desa Karya BaktiKec.

ZALDEMAS PENDRA Als PENDRA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidanatanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabwshabu padaKamis Tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 01.35 Wib bertempatdi dalam Pondok dalam perkebunan sawit SP3 Desa Karya BaktiKec.

(enam meter kubik) olehsalah satu warga yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga seluruhnyaHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12 /Pid.B/2019/PN PIkRp. 12.000.000, serta menunjukkan kayu yang akan dijualnya di lokasipenumpukan di pinggir jalan wilayah SP3 Desa Bukit Indah Kec. Telaga AntangKab. Kotim Prov.

Dan kayu tersebut belum ada pembelinyadan rencananya akan terdakwa tawarkan kepada masyarkat yangmembutuhkan kayu setelah sampai di wilayah Banjarmasin, selanjutnyaterhadap pengangkutan kayu olahan tersebut dari wilayah SP3 Desa BukitIndah Kec. Telaga Antang Kab. Kotim Prov.

(enam meter kubik) olehsalah satu warga yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga seluruhnyaRp. 12.000.000, serta menunjukkan kayu yang akan dijualnya di lokasipenumpukan di pinggir jalan wilayah SP3 Desa Bukit Indah Kec. Telaga AntangKab. Kotim Prov.

Dengan demikian memiliki kayu olahan pada waktu dan tempattertentu yang dibuktikan dengan dokumen tertentu atau tanda tertentu.Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu yang Terdakwa beli darimasyarakat sekitar wilayahn SP3 Desa Bukit Indah Kec. Telaga Antang Kab.Kotim Prov.

Nomor 875 K/Pdt/2017Mudharabah wal Murabahah/ljarah (waad) juncto Akta dibawah tanganakad pembiayaan Mudharabah wal Murabahah/ljarah (waad) diatur danatau dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat PenegasanPersetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Penggugat yang berisi tentangpersetujuan permohonan pembiayaan;Bahwa adapun Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yangpernah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2006 s/d tahun 2013 adalah :4.1.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal

ratus lima puluhribu rupiah) dengan 4 (empat) kali pencairan sedangkan sisanyasebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak diberikan olehTergugat;4.3.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 5 April 2007yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan seluruhnya olehTergugat kepada Penggugat dengan 3 (kali) kali pencairan;4.4.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 11 Maret2007 yang merupakan Induk Pembiayaan

dengan nilai pembiayaansebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan seluruhnyaoleh Tergugat kepada Penggugat dengan 3 (kali) kali pencairan;4.5.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 6 Januari2009 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaansebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan seluruhnyaoleh Tergugat kepada Penggugat dengan 6 (enam) kali pencairan;4.6.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 22 Juni 2009yang merupakan Induk Pembiayaan

Nomor 875 K/Pdt/20174.7.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 12 Agustus2010 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaansebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) diberikan seluruhnyaoleh Tergugat kepada Penggugat dengan 5 (lima) kali pencairan;4.8.Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Juli 2012yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh Tergugatkepada Penggugat hanya

dari rekening milikPenggugat (Pasal 6 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013juncto SP3);5.3.Bagi hasil (syirkah) keuntungan dilakukan pada tiaptiap bulan (Pasal 5akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 juncto SP3);5.4.Penyelesaian permasalahan apabila terjadi perselisihan dilakukandengan cara musyawarah mufakat dan bila tidak tercapai makapenyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Setempat (Pasal 15akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 juncto akad dibawahtangan);Bahwa pencairan

SP3 Nomor : 056/17/SP3NUSSP/2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp249.393.000,00 (dua ratus empat puluh sembilanjuta tiga ratus sembilan puluh tiga riburupiah) ; Paket 2. SP3 Nomor : 056/18/SP3 NUSSP/2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp149.027.000,00 (seratus empat puluh sembilanjuta dua puluh tujuh ribu rupiah) ; Paket 3.

SP3 Nomor : 056/19/SP3NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006SGDESEl sami ssnmccseceserssebesar Rp 224.730.000,00 (dua ratus dua puluh empatjuta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Ketiga SP3 tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. AriesPrastiani selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Proyek PenataanLingkungan Permukiman/NUSSP Tahun Anggaran 2006,mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q.

SP3 Nomor : 056/17/SP3NUSSP/2006 tanggal10 Oktober 2006 sebesar Rp 249.393.000,00 (duaratuSs empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilanpuluh tiga ribu rupiah) ; Paket 2. SP3 Nomor : 056/18/SP3NUSSP/2006 tanggal10 Oktober 2006 sebesar Rp 149.027.000,00 (seratusempat puluh sembilan jutadua puluh tujuh ribu rupiah) ; Paket 3.

Dalam ketiga SP3 tersebutterdapat dokumen perjanjian pemberian pekerjaandiantaranya adalah Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB),yang meliputi:a.

(tiga) berkas SP3 (Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan (foto copy)e Paket 1 (satu) nomor 056/17/SP3 NUSSP/2006tanggal 10 Oktobere Paket 2 (dua) nomor 056/18/SP3 NUSSP/2006tanggal 10 Oktobere Paket 3 (tiga) nomor 056/19/SP3 NUSSP/2006tanggal 10 Oktober1 (satu) berkas Bahan Pelatihan Spesifik UPL danUPK untuk BKMTKPUPL & UPK hari Pertama dariOversight Consultant region 6 YogyakartaRembang Pontianak Oktober 2006 ; 1 (satu) lembar Surat Pesanan Industri GentengMutiara, nomor Surat : V2003 tanggal 07Desember

SP3 Nomor : 056/17/SP3NUSSP/2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 249.393.000,00Hal. 7 dari 117 hal. Put. No. 15 K/Pid.Sus/2012(dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratussembilan puluh tiga ribu rupiah) ;e Paket 2. SP3 Nomor : 056/18/SP3NUSSP/2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 149.027.000,00(seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuhribu rupiah) ;e Paket 3.

SP3 Nomor : 056 / 17 / SP3NUSSP / 2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 249.393.000,00(dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratussembilan puluh tiga ribu rupiah) ;e Paket 2. SP3 Nomor : 056 / 18 / SP3NUSSP / 2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 149.027.000,00(seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuhribu rupiah) ;e Paket 3. SP3 Nomor : 056 / 19 / SP3NUSSP / 2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 224.730.000,00Hal. 33 dari 117 hal. Put.

SP3 Nomor : 056 / 17 / SP3NUSSP / 2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 249.393.000,00(dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratussembilan puluh tiga ribu rupiah) ;Paket 2. SP3 Nomor : 056 / 18 / SP3NUSSP / 2006tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 149.027.000,00(seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuhribu rupiah) ;Paket 3.

Kalau melihat RABdalam SP3 dianggarkan untuk pekerjaan LPB dan LPAseluas dengan lokasi yang dilakukan pengaspalan / sesuailuas pekerjaan penetrasi yaitu dalam SP3 seluas 1.315,50M2.

Sedangkan harga pasir dalam SP3 hanya Rp.55.000, s/d Rp. 63.000,. Apabila kamibandingkan antara harga bahan dan upah tenagaberdasarkan SP3 dengan fakta yang adadilapangan (sesuai dengan kuitansi yangterlampir pada pertanggungjawaban padamasyarakat) sebagai berikut :Lihat tabel berikutnya :Keperdataan yakni hubungan hukum perjanjian antara Kimpraswil disatupihak dengan Para Terdakwa dipihak lain yakni perjanjian untuk melakukanpekerjaan pemborongan.

Alam untuk menyediakan barang yang tercantum dalamSurat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/P2K/SP3/P2/POLMED/2010 tanggal 29 Oktober 2010.e Bahwa untuk menindaklanjuti Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/P2K/SP3/P2/POLMED/2010 tanggal 29 Oktober 2010 oleh saksiHerman Taher Als.

Graha Elektro Tama(GET) 2010 tentang pelaralatan laboratorium robotika Politeknik NegeriMedan.2. 1 (satu) examplar SP3/Kontrak : No. 01/P2K/SP3P2/ POLMED,Tanggal 29Okt 10,Nilai kontrak Rp.4.450.930.000,,dengan pelaksana CV.

) Nomor : 01 /Halaman 89 dari 122 halamanPutusanNo.12/Pid.Sus.K/2012/PNMdn.P2K / SP3 P2 / POLMED / 2010, tanggal 26 Oktober 2010, danmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK).

Graha Elektro Tama(GET) 2010 tentang pelaralatan laboratorium robotika Politeknik NegeriMedan.1 (satu) examplar SP3/Kontrak : No. 01/P2K/SP3P2/ POLMED,Tanggal 29 Okt 10, Nilai kontrak Rp. 4.450.930.000,, dengan pelaksanaCV.

masingmasing memberikan keterangan sebagai berikut :1 Saksi HANDOKO SAPUTRO UTOMO Bin TOTO KUSWANTO, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan :e Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli2013 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Poros SP1 menuju SP3Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, KabupatenSukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika saksi sedangtugas piket di Kantor Polsek Balai Riam kemudian mendapatlaporan dari masyarakat telah terjadi Laka Lantas di JalanPoros SP1 menuju SP3

DesaBangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, PropinsiKalimantan Tengah;Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda empat jenis Avanza,untuk plat nomor polisinya saksi tidak ingat, dan pada saat kejadian dalamkondisi terbalik sendiri;Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam mobil Avanza dengan posisiberbaring di bangku tengah bersama dengan Terdakwa dan istrinya yangbernama MASINTA;Bahwa sebelum kejadian mobil Avanza yang ditumpangi saksi berjalan dariarah SP1 menuju SP3

KSK atau dari arah SPI menuju SP3 tibatibamobil yang terdakwa kemudikan oleng;Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal13 Juli 2013 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Poros SP1l menuju SP3 DesaBangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, PropinsiKalimantan Tengah;Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena pada saat kejadianterdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam dalam keadaangelap, sepi, dan jalan licin karena hujan dan pada saat

DIDIK, terlebih dahuluterdakwa meminum minuman beralkohol jenis tuak sebanyak saru gelas kecil, kemudianpada pukul 22.00 WIB terdakwa bersama MASINTA dan DIDIK melanjutkan perjalananmenuju SP3 Desa Bangun Jaya dengan maksud berbelanja makanan denganmengemudikan kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna silver metalik No.Reg :B1387TKB dengan kecepatan 50 km/jam dari Jalan Poros SP!

menuju SP3 Desa BangunJaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah dengankondisi jalan gelap, sepi, dan licin karena hujan, serta selama perjalanan terdakwa asikbercanda dengan MASINTA dengan mencolakcoleknya;Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul01.00 WIB sesampainya dipertengahan di jalan CPO perkebunan kelapa sawit PT.

BahwaPENGGUGATtelah mendapatkan Surat PeringatanTiga ( SP3 )berlaku 6 bulan dari tanggal 15 Nopember 2014 dan berakhir tanggal 14 Mei2015 ;3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 ,TERGUGAT menyampaikankepadaPENGGUGAT bahwa cutitanggal 11,12,13 Maret 2015 dan 14,15 April2015 dimangkirkan karena alasan klosing/ tutup buku;4.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015,pengurus serikat pekerja mengadakanbipartite dengan TERGUGAT terkait Sanksi Skorsing yang diberikan kepadaPENGGUGAT ;Bahwa pada pertemuan tersebut belum ada titik temu dan bahkanTERGUGAT menyampaikan rencana untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap PENGGUGAT karena dianggap telahmelakukan pengulangan pelanggaran setelah mendapat Surat PeringatanTiga (SP3 ) sebagai akibat dimangkirkannya cuti PENGGUGAT ;8.

Bahwa didalam Perjanjian Kerja Bersama tidak ada satu pasalopun yangmengatur bahwa cuti dapat ditolak/ dimangkirkan apabila pengajuannyatelah melewati masa perhitungan upah/ closing;Bahwa dalam perkara ini TERGUGAT mengangkat kasus ini pada tanggal21 Mei 2015 setelah melewati masa 29 hari kalender sejak tanggaldisetujuinya cuti tersebut, serta telah melewati masa berlakunya SP3 dariPENGGUGAT yaitu tanggal 14 Mei 2015 artinya kasus PENGGUGATdiangkat pada saat sudah habis masa berlakunya SP3 tersebut

Foto copy Surat Keputusan Nomor.01/HRSK/IPI/V/15 tentang Skorsingakibat pelanggaran peraturan perusahaan yang dapat mengakibatkanPHK setelah mendapat SP3, diberi tanda T 4.2 ;8. Foto copy Evaluasi dan daftar ketidak hadiran Penggugat, diberi tandaT 5;9.

2;15.Foto copy Transfer Slip , diberi tanda T 9.3;16.Foto copy Surat keterangan Kerja, diberi tanda T 9.4 ;17.Foto copy Bio Data penggugat , diberi tanda T 10;18.Foto copy PKB Pasal 63 tentang Kewajiban Dasar Pekerja , diberi tandaT11;19.Foto copy Surat Peringatan /SP.3 Nomor. 10/HRSP/IPIVXI/14, tanggal 15November 2014, berlaku s/d 14 Mei 2015, diberitanda T 12.1 ;20.Foto copy Surat Peringatan/SP.3 Nomor.05/HRSP/IPWIIV/15,tanggal 15Maret 2015, diberitanda T 12.2 ;21.Foto copy Surat Peringatan /SP3

strong>E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Restorative Justice/Keadilan Restoratif karena ingkar janji, sehingga Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP3

/58.a/IX/ 2021/Tipidter, tanggal 27 September 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi 2(dua) unit Handphone berikut Powerbank dan kabel data milik Saksi JoniAkbar dan Saksi Ifal Irsandi tersebut kerumah mertua Terdakwa yangberalamat di Kampung Bima Saksi (SP3) Kec.

Bima Sakti (SP3)Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan. Dan sekira berjarak 1 KM (satu KiloMeter), kKemudian 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Powerbankyang Terdakwa curi tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu diareal kebun tebu. Setelah Terdakwa sembunyikan kemudian Terdakwakembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa meleles singkong.

Bima Sakti (SP3) Kec.Negeri Besar Kab. Way Kanan;Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam12.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa yangberalamatkan di Kp. Bima Sakti (SP3) Kec. Negeri Besar Kab. WayKanan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Merek HondaSupra Fit warna orange dengan maksud untuk mencari lelesan buahsingkong yang tersisa dari orang yang memanen kebun singkong.Setibanya Terdakwa di areal peladangan singkong milik PT.

Bima Sakti (SP3) Kec.Negeri Besar Kab.

Setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi 2(dua) unit Handphone berikut Powerbank dan kabel data milik Saksi JoniAkbar dan Saksi Ifal Irsandi tersebut kerumah mertua Terdakwa yangberalamat di Kampung Bima Saksi (SP3) Kec. Negeri Besar KabupatenWay Kanan.

SP3) POLRES SIAKSPPP/62.a/III/2018/Reskrim 12 MaretPenyidikan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor :LP/145B/V1I/2017/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS tanggal 08 Juni 2017;Nomortanggal 2018 dan melanjutkan.

Terkait dengan SP3 gelar perkara dilakukan diakhiryang harus mengundang para pihak dalam proses peradilan pidana jikadalam proses penyidikan maka penyidik wajib mengundang pihak pelapordan terlapor.

Jika para pihak tidak datang berarti para pihak telahHalaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sakmelepaskan haknya oleh kerena itu apabila Suatu proses penyidikan tidakmelakukan gelar perkara maka penyidikan tersebut cacat hukum terlebihlagi dalam perkara SP3 gelar perkara wajib dilakukan jika tidak dilakukanmaka secara formil SP3 tersebut cacat secara hukum; Bahwa terkait dengan penghentian penyidikan KUHAP telah mengatursecafa limitatif apa saja perkara yang bisa di SP3 yaitu perkara

Ketika alat bukti tidak cocokdengan perbuatan yang dituduhkan maka perkara tersebut bisa SP3 tetapijika alat buktinya cocok tetapi tetap SP3 maka SP3 tersebut cacat dalammengeluarkan SP3 tersebut; Bahwa syarat pokok dilakukan SP3 jika kurang alat bukti harus mengacukepada Pasal 184 KUHAP artinya dalam menetapkan seseorang menjaditersangka harus terdapat 2 alat bukti yang mengikat yaitu keterangan saksidan surat sedangkan keterangan ahli dan petunjuk tidak mengikat karenaketerangan ahli berangkan

Tetapi juga harus berpedoman pada PeraturanKapolri (Perkap) No. 14/2012 Tentang Managemen Tehnik Penyidikan, dalamPasal 76 diatur mengenai SP3 itu harus dilaporkan, dilakukan gelar perkarayang melibatkan Pelapor dalam gelar perkara, jika tidak maka SP3 tersebutcacat hukum artinya tidak sah;Menimbang, bahwa adapun alasan alasan sahnya untuk penghentianpenyidikan dapat disebutkan antara lain (pasal 109 KUHAP)a.

Sebagaimana denganLaporan Polisi Nomor LP/906/III/2014/PMJ/Ditreskrimum Polda MetroJaya pada tanggal, 25 Maret 2014 yang pada kesimpulan hukumnyatidak cukup bukti dan dikeluarkan Surat Ketetapan Dirreskrimum PoldaMetro Jaya Nomor S.Tap/174/III/2015/Ditreskrimum tanggal, 20 Maret2013 tentang Penghentian Penyidikan (SP3);Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) yang pada kesimpulan hukumnya tidakcukup bukti.

Sebagaimana dengan Laporan Polisi NomorLP/420/K/I/2012/SPK/Resta Bks pada tanggal, 26 April 2012 di Polres KotaBekasi yang pada kesimpulan hukumnya tidak cukup bukti dan dikeluarkanSurat Perintah Ketetapan Kapolres Kota Bekasi NomorS.Tap/159/VII/2013/Resta Bks tanggal, 30 Juli 2013 tentang Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3);b.

LP/906/III/2014/PMJ/Ditreskrimum Polda MetroJaya pada tanggal, 25 Maret 2014 yang pada kesimpulan hukumnyatidak cukup bukti dan dikeluarkan Surat Ketetapan Dirreskrimum PoldaMetro Jaya Nomor S.Tap/174/III/2015/Ditreskrimum tanggal, 20 Maret2013 tentang Penghentian Penyidikan (SP3);Cc. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) yang pada kesimpulan hukumnya tidakcukup bukti.

Sebagaimana dengan LaporanPolisi Nomor LP/420/K/I/2012/SPK/Resta Bks pada tanggal, 26 April2012 di Polres Kota Bekasi yang pada kesimpulan hukumnya tidakcukup bukti dan dikeluarkan Surat Perintah Ketetapan Kapolres KotaBekasi Nomor S.Tap/159/VII/2013/Resta Bks tanggal, 30 Juli 2013tentang Surat Perintan Penghentian Penyidikan (SP3);b.

Tap/174/III/2015/Ditreskrimum tanggal, 20 Maret 2013 tentang PenghentianPenyidikan (SP3);Halaman 35 dari 39 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2017c. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) yang pada kesimpulan hukumnyatidak cukup bukti. Sehingga dihubungkan denganPembanding/Tergugat selaku pemilik sah dengan alas hak tanahmilik adat dengan Girik C. Nomor 152/603. Persil 49 luas 12.000 m?

Rokan Hulu Terdakwabersama dengan SURATIMIN (DPO) telah melakukan perbuatankekerasan terhadap saksi Hendri secara bersamasama di muka umumyang menyebabkan saksi Hendri lukaluka;Bahwa berawal ketika ketika saksi HENDRI DARMANTO bekerja sebagaiPengurus Unit Kerja FSPTI (Federasi Serikat Pekerja TransportasiIndonesia) dengan jabatan sebagai wakil ketua dan memiliki anggotasekitar 100 (seratus) orang lebih kurang lalu Terdakwa sebagai buruhdan anggota Organisasi SPPP (SP3) bekerja di PT.

Prp Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan SURATIMIN (DPO) berawalketika ketika saksi HENDRI DARMANTO bekerja sebagai Pengurus UnitKerja FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia) denganjabatan sebagai wakil ketua; Bahwa terdakwa sebagai buruh dan anggota Organisasi SPPP (SP3)bekerja di PT. ARP (Arya Rama Perkasa) Desa Rantau Sakti; Bahwa kemudian antar kedua pihak PT.

Prpbersama dengan SURATIMIN (DPO) telah melakukan perbuatankekerasan terhadap saksi Hendri secara bersamasama di muka umumyang menyebabkan saksi Hendri lukaluka; Bahwa terdakwa sebagai buruh dan anggota Organisasi SPPP (SP3)bekerja di PT. ARP (Arya Rama Perkasa) Desa Rantau Sakti; Bahwa kemudian antar kedua pihak PT.

Dengan TerangTerangan dan Dengan Tenaga Bersama MenggunakanKekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Lukaluka ;Menimbang, benar bahwa perbuatan terdakwa bersamasamaSURATIMIN (DPO) berawal ketika saksi HENDRI DARMANTO bekerja sebagaiPengurus Unit Kerja FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia)dengan jabatan sebagai wakil ketua dan terdakwa sebagai buruh dan anggotaOrganisasi SPPP (SP3) bekerja di PT. ARP (Arya Rama Perkasa) Desa RantauSakti, antar kKedua pihak PT.

Hukum dan HAM RI, serta menggunakannomor daftar Paten palsu yaitu nomor : 00032/WPJ 24/KP.0103/2009 ;16 Bahwa Termohon telah melakukan gelar besar perkara pada hari Selasa 07 Mei2013 sekitar jam 10.00 Wib di ruang rapat Ditreskrimsus Polda Jatim ;Namur Termohon dengan sengaja tidak menghadirkan Terlapor dan tidakmenghadirkan saksi ahli atas nama Balai Besar POM Surabaya Ibu Umi tentangpangan dan kesehatan, dan/atau Tidak Ada Bukti Permulaan Yang Cukup ;17 Bahwa oleh karena itu tidak layak surat SP3

ke P21 ;6 Memerintahkan turut Termohon (II) Balai Besar POM Surabaya, berkoordinasidengan Termohon terkait nomor iin edar palsu, tentang UndangUndangpangan ;7 Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini Kepada Termohon/Negara;Menimbang, bahwa amar putusan tentang permohonan Praperadilan dariPengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2013 No. 20/PRAPER/ 2013/PN.SBY., adalah sebagai berikut :1 Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan ;2 Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3

Pasal 186 pendapatseseorang yang disebut ahli HKI ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat pada pokoknya sebagai berikut:1 Memperhatikan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Holik tentangPraperadilan SP3 di Tingkat Penyidikan sesuai putusan Pengadilan NegeriSurabaya No. 20/Praper/2013/PN.Sby., tanggal 30 Spetember 2013 dengan amarpenetapan Praperadilan menolak permohonan Praperadilan oleh Pemohon Holik,menyatakan bahwa SP3 di Tingkat Penyidikan adalah benar dan sah

;2 Atas putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas makaternyata Holik mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke TingkatMahkamah Agung RI untuk memohonkan SP3 tersebut tidak sah dan dilanjutkanproses penyidikan perkara atas laporan pidana Holik tersebut ;3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 A UndangUndang Mahkamah Agung RI,antara lain ditentukan bahwa masalah permohonan Praperadilan di TingkatKasasi dan Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima NietOntvankelijke