Ditemukan 51517 data
35 — 15
Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebutdiatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasarhukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkangugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talaksatu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, KASMIATIbinti ABD.
65 — 18
Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkanTerdakwa yang terdiri daribanding oleh Penasehat dAukumAcaradari Penyidik, BeritaBalikpapanBerita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeritimbul dipersidangan berhubunganengadilanPemeriksaanberikut surat yangdengan perkara ini dan turunan resmi putusan PJuni 2013 NomorNegeri Balikpapan tanggal 25Tinggi berpendapat98/Pid.B/2013/PN.Bpp, Pengadilanhukum majelis hakim tingkat pertamabahwa pertimbanganmengenai telah terbuktinyayang mendasari
9 — 0
WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari
makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari
71 — 29
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/
154 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
12 — 10
Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidanganPengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohondan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka halini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dean perubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya rumah tangga Pemohon
32 — 4
P2 ( Potokopi Surat Keterangandan potokopi KTP), Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum Permohonan para Pemohon butir 1, 2 dan 3 antaralain adalah bahwa para Pemohon mohon supaya Pengadilan menetapkan perubahanbiodata yaitu merubah nama Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor tanggal 31 Desember 1990, PEMOHON I, menjadi menjadi PEMOHON IBENAR, dan Pemohon II yang tertulis PEMOHON II menjadi PEMOHON II BENAR;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
40 — 2
,telah dinyatakan tidak berhasil:;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;Hal.5 dari 8 Pen.
lebih dahulu mengenaikewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang No. 4 Tahun2004, maka Pengadilan dalam menjalankan fungsi mengadili dilakukan menuruthukum, baik hukum formil maupun materiil;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan yangbersifat sepihak dan tanpa sengketa (voluntair), maka perobuatan Hakim lebihmerupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga dengan demikian harusjelas ketentuan hukum yang mendasari
20 — 5
memohon Penetapan dariPengadilan;TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarPengadilan Negeri Purwodadi mengesahkan perubahan nama pemohon semula dalamAkta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertera KWEE KHAY LIANG menjadi RUDIKRISTIANTO ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau. mendasari
353 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Bahwa Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019,serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor129/G/2018/PTUNJKT, tanggal 1 November 2018, dalam perkara antaraPT Guna Bangun Jaya melawan Pengawas Ketenagakerjaan Pada SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratyang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatanterhadap penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dinyatakan tidak diterimakarena pokok gugatan yang mendasari
15 — 0
(Vide : P.1).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohonmengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buktipernikahannya tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Pemohonyang pada tanggal 18 Maret 1985 telah melangsungkanperkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang , KotaSurabaya, ternyata nama Pemohon dalam Buku Nikah tersebut,tertulis DERI, nama mana menurut Pemohon adalah tidakbenar, karena tidak sesuai dengan nama yang benarsebagaimana
10 — 0
putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
16 — 7
YOSSIASGERRITS BIN PAULUS GERITS, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 04 Nopember 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
13 — 1
kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganHal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 1753 /Padt.P/2017/PA.SbyPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbukti bahwa pelaku adalah seorang guru / pendidik, tidak dapatmengendalikan emosinya terhadap temannya sesama guru dengan memaki maki , meludahi dan mencakar wajah korban sehingga mengeluarkan darah danatas mulutnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 143/VER/V/2009tanggal 14 Mei 2009 ;Bahwa Terdakwa yang menyangkal dengan menyatakan bahwasanyatidak mungkin perempuan meninju laki laki, dalam hal ini tidak didasari denganbukti bukti dan saksi saksi yang dapat mendasari alasan tersebut ;Menimbang
73 — 30
Hal inilahyang mendasari diperintahkannya Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah sebagaimana diatur dalam Pasal84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009.
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minyeuk Gah) yang sanksinya telah disepakati keduabelah pihak; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, dengan mendasari atasperjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.
231 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundamenttun petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundament = petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisajuga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond).
Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.