powderlike products), susu kental manis(sweetened condensed milk) dan segala jenis susu cair dan produk susu adalahFriesland Brands BV, selanjutnya merek atas produk tersebut terdapat di Lampiran Perjanjian tersebut ;Duplikasi;Tidak ada duplikasi atas jasa yang sudah dilakukan;Dokumentansi dan Penilaian;bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Trademark Lisence Agreement antara FrieslandBV dan Pemohon Banding tanggal 3 Juli 2003, disebutkan bahwa pemilik lisensimerek (Friesland Brands BV) memberikan ijin penggunaan

merek dan penggunalisensi merek (Pemohon Banding) setuju untuk menerima hak khusus penggunaanmerek selama jangka waktu perjanjian tersebut dalam wilayah Indonesia;bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) perjanjian yang sama disebutkan bahwapengguna lisensi merek harus membayar royalty kepada pemilik lisensi mereksebesar 2% (dua persen) dari total penjualan bersih;bahwa untuk mengwuji nilai pasar wajar atas persentase nilai royalty antara FrieslandFood Brands BV dengan Pemohon Banding sehubungan dengan

Undangundang Pajak Penghasilan;bahwa berdasarkan proses pemeriksaan Lebih Bayar terhadap PT XXX untuk TahunPajak 2008 di Kantor Pelayanan Pajak LTO, diketahui bahwa Pemeriksa telahmenyetujui kewajaran pembebanan Biaya Royalti on Trademark Pemohon Banding ;Pemohon Banding dan Friesland Brands B.V mempunyai Trademark LisenceAgreement yang antara lain berisi persetujuan Pemohon Banding untuk membayarroyalty sebesar 2% (dua persen) dari penjualan bersih kepada Friesland Brand BVselaku pemilik lisensi atas penggunaan

merek selama jangka waktu perjanjian;Berdasarkan Surat Penjelasan atas Surat Permohonan Pembahasan oleh TimPembahas Tingkat Kanwil dengan Surat Nomor:271/TAX/FFI/IV/09 tanggal 13 April2009, Pemohon Banding telah melampirkan dokumen berupa TrademarkRegistrations yang membuktikan existensi secara legal bahwa Beneficial Owner atasroyalty sehubungan dengan produk bubuk (powderlike products), susu kental manis(sweetened condensed milk) dan segala jenis susu cair dan produk susu adalahFriesland Brands

Tommy Suryo Utomo, S.H., LL.M., setiap pihakdapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila merek tersebutbertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;Bagian dari ketertiban umum itu adalah apabila penggunaan merek tersebutmenyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan darikhalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Dengan demikiansetiap pihak yang merasa tersinggung atas penggunaan merek yangmenyerupai Lambang Negaranya memiliki kepentingan untuk dapatmengajukan gugatan pembatalan merek;Menurut keterangan Ahli Dr.

Bahwa penggunaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia didasarkan padaPerjanjian Lisensi antara Pemilik Merek Cap Kaki Tiga Wen Ken Drug atauPemohon Kasasi dengan PT Kinocare Era Kosmetindo sehingga persoalanmerek adalah persoalan Pemilik Merek bukan mengenai penggunaannya diIndonesia, hal ini sejalan dengan posita gugatan Termohon Kasasi yangpada pokoknya mempersoalkan mengenai penggunaan simbol kaki tiga,bukan mengenai penggunaan Mereknya di Indonesia;7.

Tommy Suryo Utomo, S.H., LL.M., setiap pihakdapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila merek tersebutbertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.Bagian dari ketertiban umum itu adalah apabila penggunaan merek tersebutmenyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan darikhalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu; Dengan demikiansetiap pihak yang merasa tersinggung atas penggunaan merek yangmenyerupai Lambang Negaranya memiliki kepentingan untuk

Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 69 juncto Pasal 5Undang Undang Merek maka penggunaan merek Cap Kaki Tigasama sekali tidak bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan dan ketertiban umum maka Termohon Kasasi jugabukanlah pihak yang berkepentingan:1.2.3.

Dikarenakan merek Tergugat memiliki persamaan secara visual dan secarapengucapan dengan merek ZINCALUME milik Penggugat yang telah terdaftarterlebin dahulu untuk produkproduk logam, penggunaan merek Tergugat akanmenyebabkan kebingungan dan mengecoh konsumen sehingga berpikir bahwaprodukproduk tergugat terasosiasi dengan Penggugat, yang padakenyataannya tidaklah demikian.Penggugat sebagai produsen satusatunya atas produkproduk baja denganmerek ZINCALUME memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Dalam hal ini, Penggugat telahmemperoleh pendaftaran produk dari lembaga berwenang untuk penggunaandan pemasaran merek ZINCALUME.Untuk menunjukan cakupan penggunaan merek ZINCALUME yang luas,Penggugat telah memperoleh penjualan yang sangat besar di seluruh dunia.Daftar penjualan tahunan dari produk Penggugat dengan merek ZINCALUMEdari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tahun Penjualan didunia(dalam ton)2010 71.90720112009 67.08420102008 81.92220092007 56.97020082006 62.736

Oleh itu,permohonan dan penggunaan merek yang mempunyai persamaan merupakantindakan yang disengaja oleh Tergugat untuk memperoleh keuntungan darigoodwill dan reputasi dari merek ZINCALUME milik Penggugat, dan dengandemikian menciptakan kerugian bagi Penggugat.Penggugat juga telah mengajukan merek lain APLUSGALVALUME.

merek terkenal meskipun dalam kelas/jenis barangyang berbeda; ...Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menguatkan putusanPengadilan Niaga untuk membatalkan merek MENARA LEXUS atas namaPemohon Kasasi/Tergugat I.Hal 21 dari 60 hal Putusan No. 68/Pdt..SusMerek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.44.

Luasnya penggunaan merek berupa volume penjualan di berbagai negaradengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil;c. Luasnya pendaftaran merek berupa pendaftaraan di berbagai negara sertalamannya merek yang bersangkutan telah digunakan;d. Pemilik merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatumerek yang meniru merek terkenal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4.A., P.4.B., P4.C., P5.A., P.5.B.

merek rokokMarlboro:bahwa menurut Pemohon Banding Royalty yang dibayar oleh PemohonBanding kepada Philip Morris Product SA (Swiss) adalah karena PemohonBanding pemegang izin lisensi memproduksi dan menjual rokok merekMarlboro:bahwa untuk memproduksi sigaret/rokok dengan merek Marlboro dari mulaibahan baku Sliced Tobacco (Tembakau Iris/TIS) atau Cutfiller menjadirokok/sigaret dengan merek Marlboro masih membutuhkan investasi yangsangat mahal, seperti membangun Pabrik, mesin untuk produksi dan bahanbaku

merek sigaret Marlboro oleh PemohonBanding atau dengan kata lain, barang impor yang sedang ditetapkan nilaipabeannya cuttfiller (bahan baku), sedangkan royalti yang dibayar adalahrokok/sigaret merek Marlboro (barang jadi).

merek Marlboro pada rokok/sigaret yang diproduksioleh Pemohon Banding sebagai pemegang lisensi merek Marlboro kepada PMProduct (Swiss) pemilik hak Trademark Marlboro atau pembayaran royaltikepada PM Product (Swiss) atas penggunaan merek rokok Marlboro tidak dapatditambahkan pada nilai pabean impor Sliced Tobacco (Tembakau Iris/TIS) atauCuifiller.

Dengan demikian cutfiller bukan merupakanobyek License Agreement yang harus dibayarkan royaltinya.Terkait dengan permasalahan pemberian lisensi yang meliputi juga metodeproduksi dan penggunaan merek dagang dapat disampaikan ketentuanperundangundangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan UndangUndang nomor 30 Tahun 2000 tentangRahasia Dagang disebutkan:Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 173 B/PK/PJK/2015Pasal 1Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan:1.

merek Marlboro pada rokok/sigaretyang diproduksi oleh Pemohon Banding sebagai pemegang lisensi merekMarlboro kepada PM Product (Swiss) pemilik hak Trademark Marlboroatau pembayaran royalti kepada PM Product (Swiss) atas penggunaanmerek rokok Marlboro tidak dapat ditambahkan pada nilai pabean imporSliced Tobacco (Tembakau Iris/TIS) atau Cutfiller.

pada tanggal 9 September 2008 daripadaTergugat maupun Turut Tergugat maka cukup beralasan apabilaPenggugat dikategorikan sebagai pihak yang beritikat baik dalammengajukan permohonan pendaftaran merek Bharath Darshankepada Turut Tergugat Il yang ingin mendapatkan perlindungan hukumdan cukup beralasan menurut apabila Penggugat adalah pemilik satusatunya atas Merek Bharath Darshan, karenanya Penggugatmemiliki hak tunggal dan eksklusif untuk memakai sendiri ataumemberikan izin kepada pihak lain atas penggunaan

merek dagangBharath Darshan di Indonesia untuk kelas barang/jasa olehkarenanya Penggugat diberikan hak menurut hukum untuk mendapatkanpendaftaran merek Bharath Darshan dari Turut Tergugat II;Bahwa dikarenakan Penggugat adalah pemilik merek yang tidak terdaftarselanjutnya sesuai adanya surat dari Turut Tergugat Il NomorHKI1.4.01.0931948/2015 Nomor HKI1.4.01.0931944/2015 NomorHKI.4.01.0931952/2015 masingmasing tanggal 16 November 2015perihal pada pokoknya tentang petikan resmi sertifikat merek kepadaPenggugat

cukup beralasan apabilaPenggugat/Pemohon Kasasi dikategorikan sebagai pihak yang beritikat baikdalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Bharath Darshankepada Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II yang ingin mendapatkanperlindungan hukum dan cukup beralasan menurut hukum apabilaPenggugat/Pemohon Kasasi adalah pemilik satusatunya atas MerekBharath Darshan, karenanya Penggugat/Pemohon Kasasi memiliki haktunggal dan eksklusif untuk memakai sendiri atau memberikan izin kepadapihak lain atas penggunaan

merek dagang Bharath Darshan di Indonesiauntuk kelas barang/jasa 3, oleh karenanya Penggugat diberikan hak menuruthukum untuk mendapatkan pendaftaran merek Bharath Darshan dari TurutTergugat II/Turut Termohon Kasasi II;Halaman 20 dari 22 hal Put.

K24 melaporkantesangka ke Polres Blora atas penggunaan merek K24 tanpa hak.Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTAVIA COKRODIHARJO tersebut,dalam hal ini PT. K24 Indonesia yang kantornya terletak JI. MagelangKarangwaru Kidul PR 24 Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta,mengalami kerugian immaterial, karena merek K24 telah dipakai olehterdakwa OKTAVIA COKRODIHARJO bin POLY COKRODIHARJOsecara tanpa hak atau ijin dari PT.

K24 melaporkantesangka ke Plres Blora atas penggunaan merek K24 tanpa hak.Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTAVIA COKRODIHARJO tersebut,dalam hal ini PT. K24 Indonesia yang kantornya terletak JI. MagelangKarangwaru Kidul PR 24 Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta,mengalami kerugian immaterial, karena merek K24 telah dipakai olehterdakwa OKTAVIA COKRODIHARJO bin POLY COKRODIHARJOsecara tanpa hak atau ijin dari PT.

Mengkoordinir drafting perjanjian dan surat legal;Bahwa yang saksi ketahui sehubungandengan perkara ini adalah adanya dugaantindak pidana penggunaan merek terdaftarmilik pihak lain secara tanpa hak yangdilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hariKamis tanggal 15 November 2012 di Jl.Stasiun Kota No. 2A Kel. Cepu Kec. CepuKab.

Ketikasebuah perjanjian ijin penggunaan hak merek berakhir/dicabut, makasegala hak dan kewajiban setelah perjanjian dicabut mestinya jugasudah berakhir, jadi apabila penghentian perjanjian (pencabutan)penggunaan merek K24 adalah telah benar (sah), maka PenggunaanHak Merek K24 oleh Terdakwa menurut hemat ahli adalah merupakanperbuatan melawan hukum;Bahwa menurut pendapat ahli, perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwatersebut di atas berdimensi pada 2 (dua) aspek hukum perdata danpidana, aspek perdata

Karena dengan pemutusan perjanjian penggunaan merek,maka Terdakwa sebagai penerima waralaba dalam perjanjian tidak lagiberhak untuk menggunakan merk K24 dan atribut lain yang terkait;e Bahwa ahli berpendapat telah ada perbuatan pidana merk sebagaimanadiatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UndangUndang Nomor 15 tahun2001 tentang Merek;e Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 UndangUndang tersebutbahwa Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan Merek yang sama pada seluruhannya

Surat Pernyataan/ Kerelaan Penggunaan Merek. Dengan memperhatikan bukti T.5 membuktikan Tergugat sudah membuatsurat Pernyataan/ kerelaan Penggunaan Merek KERBAU JAYA , bagi Ahliwaris Tn.Hadi Soebroto (Para Penggugat ,Tergugat , Turut Tergugat ,Turut Tergugat Il) tanpa syarat apapun.Akan tetapi yang dipersoalkan ialah menyangkut status kepemilikannyadikembalikan sebagai Harta peninggalan / milik bersama para ahli waris.

Nomor 1300 K/Padt.SusHKI/2017 Penggunaan tiga garis strip; Penempatan kata ElK di atas tiga garis strip; dan Penggunaan kombinasi warna yaitu hitam, putih dan merah;Bahwa Merek EIK milik Penggugat dengan unsurunsur yang diuraikan diatas adalah merek yang diciptakan sendiri olen Penggugat;Oleh karena itu, Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik yang sahatas Merek EIK untuk produkproduk excavator termasuk segalaperlengkapannya;Bahwa contohcontoh penggunaan Merek EIK milik Penggugat di dalamkegiatan

Bhd;Berikut adalah contoh penggunaan Merek EIK milik Penggugat padafasilitas kantor milik Penggugat di Malaysia: 5. Bahwa, merek "EIK" milik Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara didunia setidaktidaknya sejak Tahun 2007.

Adapun fakta inidapat dicermati dari buktibukti sebagai berikut:Bukti P27 membuktikan bahwa penggunaan merek EIK milik TermohonKasasi di dalam kegiatan perdagangan berpotensi besar menimbulkankebingungan masyarakat karena merek EIK" tersebut digunakan dalamcara yang sama persis dengan penggunaan merek EIK milik PemohonKasasi;Bukti P28A dan terjemahannya bukti P28B membuktikan secara sah danmeyakinkan bahwa Termohon Kasasi masih mengaku sebagai Distributorresmi Pemohon Kasasi di Indonesia;Bukti P29A

Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku diIndonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untukbarangbarang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapatmengindikasikan hubungan antara barangbarang dengan pemilik dari merekterkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebutdapat terganggu;30 Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Merek telah diaturmengenai penolakan pendaftaran

dalam perkaradan sepantasnya DIBATALKAN karena a quo) seharusnyamerek Cheese Cake atas nama Tergugat DIHAPUSKAN karena:(Termohon Kasasi dalam perkaraa quo) Tergugat Rekonvensitersebut diajukan pendaftarannya atas (Termohon Kasasi dalamdasar iktikad tidak baik. perkara a quo) menggunakansehingga dengan demikian, mengacu merek Cheese Cake Factorykepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. yang tidak sesuai denganPasal 4 UndangUndang Merek, yang pendaftaran; danberbunyi Merek tidak dapat didaftar atas Penggunaan

merek Cheesedasar permohonan yang diajukan oleh Cake Factory oleh Tergugatpemohon yang beriktikad tidak baik, Rekonvensi (Termohonmerek Cheese Cake atas nama Tergugat' Kasasi dalam perkara a quo)(Termohon Kasasi dalam perkara a quo) i juga digunakan untukseharusnya dibatalkan pendaftarannya dari produk kuekue dan jasadalam Daftar Umum Merek. restoran yang tidak dilindungidalam pendaftaran merekCheese Cake.Dasar Pasal 68 ayat (1) jo.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabelperbandingan berikut ini: Merek Terkenal The Cheesecake Factory Penggunaan merek CHEESE CAMilik Pemohon Kasasi/semula Penggugat KE FACTORY secara komersial(vide bukti Bukti P30 s/d P46) yang diajukan oleh TermohonKasasi/semula Tergugat(vide bukti P47 sampai denganbukti P70) THE CHEESECAKE FACTORY(j8esecake Factory 26Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah di uraikan di atas, maka terbuktisecara nyata dan jelas bahwa merek Cheese Cake yang terdaftar

No. 657 K/Pdt.SusHKI/2013Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonvensi padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa segala apa yang termuat didalam konvensi di atas mohon dianggap sebagaisatu bagian dan terulang didalam rekonvensi ini;Bahwa tujuan dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,memperluaskan pengertian ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbedauntuk membina terciptanya penggunaan merek yang jujur atau fair use dan beritikadbaik (good faith), sebagaimana diatur

waktu, kita ambil saja contoh dulu pada waktu itu masyarakat selalumenyebut telepon genggam, beberapa waktu setelah itu masyarakat menyebutnyatelepon selular atau malah saat ini masyarakat lebih sering menyebutnya denganbahasa Inggris, yaitu Handphone;Ilustrasi tersebut menunjukkan sebenarnya Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Termohon Kasasi sangatlah tidak rasional dan tidak berdasar hukumjika hanya meributkan istilah Tas dari Plastik dengan Kantong Plastik untukmenentukan ketidaksesuaian penggunaan

merek dalam jenis barang karena satu halyang perlu dicatat faktanya bahwa masyarakat justru lebih sering menggunakanistilah Tas Kresek atau Kresek untuk mengidentifikasikan baik produk Kilatmilik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi maupunPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi.

Saksi, FAJAR BUDIMAN KUSUMO:di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut10e Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal denganTerdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarahmaupun semenda, tidak pula ada hubungan kerjademikian pula sebaliknya;bahwa ada laporan dari saksi A.YULIANTO NURMANSYAH,SH, LLM, tentang adanya penggunaan merek secaratanpa hak atas merek TOYOTA untuk suku cadangkendaraan bermotor roda empat di wilayah hukumPolda Bali;bahwa pemilik/pemegang hak atas merek TOYOTA

Perbuatan penggunaan merek secaratanpa Hak yang mempunyai persamaan pada pokoknyauntuk barang sejenis dapat dikwalifikasikan sebagaitindak pidana di bidang Merek sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 91 UU RI No. 15 tahun 2001tentang merek yang menyatakan bahwa barang siapadengan sengaja dan tanpa hak mengunakan merek yangsama pada pokoknya dengan merek terdaftar milikpihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yangdiproduksi dan/atau diperdagangkan di pidana denganpidana penjara paling lama

Adanya akibat berupa penggunaan merek yang sama pada pokoknyadengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasasejenis yang diproduksi atau diperdagangkan; dan3.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatandengan penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merekterdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yangdiproduksi atau diperdagangkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatuperbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijindari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi olehUndangundang;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganunsur

Menimbang, bahwa, kewenangan Pengadilan Niaga berdasar Pasal 76 ayat (2) UndangUndang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek bersifat absolut dalam arti tidak dapat digantikanoleh Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara denganmateri seperti gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut diatas sehingga setiap sengketa yangberkaitan dengan penggunaan merek yang memenuhi rumusan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek diajukan ke Pengadilan Niaga dengan

Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Yang Nyata;Bahwa penggunaan merek NATURAL AMERICAN SPIRIT untuk produkrokok yang akan didistribusikan di Indonesia baru sebatas rencana Penggugat(vide gugatan halaman 3 angka 6) dan tidak ada jaminan merek tersebut akanbenar dipergunakan, lagipula sebagaimana dalilnya pada gugatan halaman 3angka 3, Penggugat telah mendistribusikan berbagai merek lain untuk barangsejenis sehingga Tergugat berpendapat tidak ada urgensi bagi Penggugat untukmengajukan permohonan

pendaftaran merek NATURAL AMERICAN SPIRIT;Bahwa rencana penggunaan merek NATURAL AMERICAN SPIRIT olehPenggugat (Perusahaan Asing) di Indonesia juga belum tentu dapat sejalandengan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah misalnya Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau,Kebijakan Pemerintah tentang Pengutamaan Penggunaan Produk DalamNegeri, dan berbagai Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaiamanat UU Kesehatan;Bahwa definisi "pihak yang berkepentingan

Pematang Siantar,penggunaan Merek Dagang AMERICAN 2.

Departemen Kehakiman dan HAM R. adalah tidak begitu sajamelakukan penghapusan pendaftaran suatu merek terdaftar, akan tetapipermohonan pihak ketiga tersebut adalah hanya dijadikan dasar sebagai upayapenelusuran kembali terhadap pengguna@an merek terdaftar sebab didalamprakteknya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektualmengingat keterbatasan dana dan jumlah merek terdaftar di dalam Daftar UmumMerek adalah tidak mungkin secara periodik dapat melakukan monitoringmonitoring terhadap penggunaan

merek terdaftar tersebut;5.

Atau, ex aequo et bono;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonvensipada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa segala apa yang termuat didalam konvensi di atas mohon dianggapsebagai satu bagian dan terulang didalam rekonvensi ini;Bahwa tujuan dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,memperluaskan pengertian ketidaksesuaian dalam penggunaan warnayang berbeda untuk membina terciptanya penggunaan merek yang jujur ataufair use dan beritikad baik (good faith), sebagaimana diatur

No. 657 K/Pdt.SusHKI/2013hukum jika hanya meributkan istilah Tas dari Plastik dengan KantongPlastik untuk menentukan ketidaksesuaian penggunaan merek dalam jenisbarang karena satu hal yang perlu dicatat faktanya bahwa masyarakat justrulebih sering menggunakan istilah Tas Kresek atau Kresek untukmengidentifikasikan baik produk Kilat milik Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pemohon Kasasi maupun Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Termohon Kasasi.

Mengadili

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan/melarang penggunaan Merek, Logo dan Atribut apapun yang berkaitan dengan Gereja Pentakosta Jl.

(mutatis mutandis, untuk barangatau jasa yang tidak sejenis dengan merek dagang yang terdaftar,asalkan penggunaan merek dagang tersebut menunjukkan hubunganantara barang atau jasa tersebut jasa dan pemilik merek dagangterdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merekdagang terdaftar kemungkinan besar akan rusak oleh penggunaantersebut.)Bahwa Tergugat Il mengajukan permohonan pendaftaran merekHalaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.

Bahwa tanggal 27 September 2006 Tergugat mengirimkan surat perihal"Penolakan Somasi", dan berdalin bahwa penggunaan merek dagang "WhiteHorse" (oleh Tergugat ) karena telah terdaftar di Departemen Kehakiman DanHal. 7 dari 36 hal. Put. No. 2283 K/Pdt/2013HAM RI berdasarkan Sertifikat Nomor Pendaftaran 395705 tertanggal 2 Oktober1997; (Bukti P11);22.

Bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat I, yangmempermasalahkan seolaholah Tergugat meniru, mencontoh tanpa seizinPenggugat nama White Horse atau White Horse Ceramic, menjadi namaperseroan terbatas Tergugat , padahal tidak (quod non), jelas apabila gugatantersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sangat salah dantidak tepat, karena masalah penggunaan merek masuk ruang lingkup sengketamerek yang menjadi kewenangan atau kompetensi Pengadilan Niaga, sesuaiHal. 13 dari

Dengan telahlewatnya batas waktu untuk mengajukan keberatan penggunaan merek,maka Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan;21Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahmemberikan Putusan Nomor 484/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 12 Mei 2011dengan amar sebagai berikut:A. Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Tergugat dan II tidak dapat diterima;B. Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;C. Dalam Pokok Perkara:1.

., Turkey, yang menyatakan bahwa : Persentase royalti yang dicantumkan pada Pasal 6.2 adalah Tiga persen (3%) dimana nol setengah persen (0,5%) terkait penggunaan MEREK DAGANG dan NAMADAGANG serta dua setengah persen (2,5%) untuk provisi HAK PATEN serta KNOWHOw,Licence Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. dengan CharterChemical & Coating Corp., Philippines;Terjemahan oleh penerjemah resmi kedalam bahasa Indonesia, khusushalaman 15 Licence Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. denganCharter

Chemical & Coating Corp., Philippines, yang menyatakan bahwa : Persentase royalti yang dicantumkan pada Pasal 6.2 adalah Tiga persen (3%) dimana satu persen (1%) terkait penggunaan MEREK DAGANG dan NAMA DAGANGserta dua persen (2,%) untuk provisi HAK PATEN serta KNOW HOW,bahwa atas pembayaran royalti sebesar Rp.1.321.617.084,00, PemohonBanding telah memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26Menimbangterutang dan Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan