DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;

./2016tanggal 7 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempat kedudukandi Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64292/PP/M.IVB/16/2015,

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64292/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 1 Oktober 2015, atas nama PT.Dian Kencana Manunggal Abadi (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melalui surat Pengiriman PutusanPengadilan Pajak Nomor P.834/SP.31/2015 tanggal 19 Oktober 2015dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal 02

Dian Kencana Manunggal Abadi,NPWP: 01.627.413.6523.000, beralamat di Jalan HM Sarbini 88C,Kebumen, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagaimanaperhitungan tersebut di atas (pada halaman 23);Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa yang menjadi pokok sengketa a quo adalah koreksi DPP PPNatas penyerahan yang

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempat kedudukan diJalan HM.

DianKencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000 beralamat di JalanHM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajak dihitung kembali sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi

DianKencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000 beralamat diJalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajak dihitung kembali menjadisebagaimana perhitungan di halaman 2 di atas, adalah tidak benar dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak

PT ABADI JAYA MANUNGGAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT BINTANG MANUNGGAL ABADI (BMA) Lawan RISNA AMELIA

Bintang Manunggal Abadi (BMA) sejaktanggal 8 Agustus 2010 dan ditempatkan di Cabang Pinrang;. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Penggugat dimutasi ke PTI.

Bintang Manunggal Abadi(BMA), karena di PHK secara Lisan dari Tergugat Bahwa Saksi selama bekerja tidak pernah menerima salinan PeraturanPerusahaan PT.

Bintang Manunggal Abadi pada saat saksi ketemu Risna Amelia dikantorPT.BMA MakassarBahwa saksi menerangkan bahwa peraturan perusahaan tidak ada secaratertulis hanya secara lisan sajaBahwa saksi menerangkan awal PT. Bintang Manunggal Abadi inginmemberikan uang Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tetapi saksi danpenggugat menolaknyaBahwa saksi menerangkan bahwa karyawan PT. Bintang Manunggal Abaditahun 2010 s.d. 2014 belum ada kontrak kerja.

(lima juta rupiah) tapi ditolak oleh Penggugat;e Penggugat pada tanggal 13 Juni 2015 menerima telepon dari majemen PT.Bintang Manunggal Abadi Makassar (BMA) a.n. Muslimin untuk bekerjakembali di PT.

Bintang Manunggal Abadi Kabupaten Pinrang;3.

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, beralamat di JalanHM.

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000, beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga pajakdihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak

KURABO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRIES

KURABO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRIES, tempatkedudukan di Jalan M.H.

Kurabo Manunggal Textile Industries, NPWP:01.000.623.7057.000 alamat: Menara Cakrawala It. 14, Jl. M.H.

Kurabo Manunggal Textile Industries (TermohonPeninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutkepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secaralangsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh PengadilanPajak dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 23Maret 2011 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Oirektorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi : 2011032303260001 tanggal 23 Maret 2011;3 Bahwa dengan demikian

PT Dharma Manunggal adalah juga PemegangSahamPT. Argo Pantes Tbk;9Bahwa Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)adalah : Kurabo Jepang 70,29% dan Dharma Manunggal 29.71 %, sedangkan PemegangSaham PT. Argo Pantes Tbk dimiliki PT Dharma Manunggal sebesar 37,21 %. Skemasusunan Pemegang saham dapat digambarkan sebagai berikut : 10 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT.

Dharma Manunggal;12 Bahwa berdasarkan Penelitian, pada saat proses Keberatan yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas lampiran khusus3A/3B Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakanmetode CUP (Comparable Uncontrolled Price) untuk menentukan harganya, namunpada saat proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen penetapan harga jual (transferpricing report);13 Bahwa oleh karenanya

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3519/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM2100,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, yang diwakilioleh Masahide Kuranaga, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117603.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01333/KEB/WPJ.07/201 7 tanggal 03Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/207/11/059/16 tanggal 23 Mei 2016 Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Megalopolis Manunggal

Mengabulkan permohonan Banding Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding);3.2 Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01333/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menetapkanMenolak selurun Keberatan PT Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni Tahun 2011 Nomor00022/207/11/059/16

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT,2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3519/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

PRIMA KARYA MANUNGGAL; DRA. HJ. ANGGRAINI AMIR, DK.

Prima Karya Manunggal danselanjutnya surat Nomor: 835/Kpts/PKM/1600/112008 tertanggal 12 November2008 perihal Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Hamsir sebagaikaryawan PT. Prima Karya Manunggal, yang masingmasing ditandatangani olehDirektur Utama Drs. H.M.

Prima Karya Manunggal (PKM) mempekerjakan kembaliSdr (i) Dra. Hj. Anggraini Amir dan Hamsir sebagai Pekerja;2. Agar Pengusaha PT. Prima Karya Manunggal (PKM) membayarkan upahKaryawan/Pekerja dan beserta hakhak lainnya yang biasa pekerja terima;3. Agar Pengusaha PT.

Prima Karya Manunggal yang menjadi Caleg demikianpula Termohon Kasasi Sdr.

Prima Karya Manunggal vide bukti T 5 danSurat Keputusan Direksi PT.Prima Karya Manunggal No.835/Kpts!Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.406 K/Pdt.Sus/2010PKM/16.00/112008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara:Hamsir/NIK.66.92.080 sebagai karyawan organik PT.

Prima Karya Manunggal No.835/Kpts/PKM/16.00/112008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat SaudariDra. Hj. Anggriani Amir/NIK.66.9.059 sebagai Karyawan organikPT. Prima Karya Manunggal vide bukti T 5, dan Surat Keputusan Direksi PT.Prima Karya Manunggal No. 835/Kpts/PKM/16.00/112008 tentangPemberhentian Dengan Hormat Saudara Hamsir/NIK.66.92.080 sebagaikaryawan organik PT.

Manunggal Punduh Sakti vs. Sdr. Sustiningsih; Sdr. Winarki

MANUNGGAL PUNDUH SAKTI, berkedudukan di Jalan RayaMagelangPurworejo KM 11 Tempuran, Kabupaten Magelang, dalam halini memberi kuasa kepada Yunarta, S.H. Advokat berkantor di Jalan Dr.Sutomo No. 12 Pav. Kota Magelang ;Pemohon Kasasi dahulu Pengusaha ;melawan:1. Sdr. SUSTININGSIH, bertempat tinggal di Kampung Menowo 375Rt.03/Rw.03 Kedungsari Megelang Utara ;2. Sdr.

MANUNGGAL PUNDUHSAKTI d.a. Jl. Raya Magelang Purworejo KM. 12 Tempuran Magelang dengandua orang pekerjanya yang bernama SUSTININGSIH d.a. Menowo 375 Rt. 03 / Rw.03 Kedungsari Megelang Utara dan WINARKI d.a. Dusun Diponayan Rt.01 Rw. 03Kebon Gunung Loano Purworejo keduanya diputus hubungan kerjanya, terhitungsejak tanggal 30 Nopember 2005 ;Il. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. MANUNGGAL PUNDUH SAKTI d.a. Jl.

Manunggal Punduh Sakti tersebut harusditolak dengan perbaikan amar putusan P4D Propinsi Jawa Tengah No. 567/383/PHK/Hal. 7 dari 9 hal. Put.

MANUNGGAL PUNDUH SAKTI d.a. JI. RayaMagelang Purworejo KM. 12 Tempuran Magelang, untuk membayar secara tunaiuang pesangon dan lainlain kepada kedua orang pekerjanya yang bernama sar.SUSTININGSIH d.a. Menowo 375 Rt. 03 / Rw. 03 Kedungsari Magelang Utara dansdr. WINARKI d.a. Dusun Diponayan Rt.01 Rw. 03 Kebon Gunung LoanoPurworejo, dengan perincian sebagai berikut : 1. Sdri.

LIDI MANUNGGAL PERKASA tersebut ;

LIDI MANUNGGAL PERKASA terhadap TUTUT ROKHAYATUN, SH.MH., dk.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MITRA MAJU MANUNGGAL tersebut;

PT MITRA MAJU MANUNGGAL VS 1. JANUAR WAYUTRI;, DK

Penggugat:
HESKY MANGGOPA
Tergugat:
PT.BALINDO MANUNGGAL BERSAMA

BHAWANA MANUNGGAL UTAMA VS Sdr. Edy Suryanto, Dkk

Penggugat:
SUPATMI
Tergugat:
PT MANUNGGAL ADIPURA

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, beralamat di JalanHM.

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000 beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajakdihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempatkedudukan di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, diwakili olehlwan Setiawan sebagai Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut64291/PP/M.IVB/16/2015, Tanggal 1 Oktober 2015 yang telah

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajak dihitung kembalisebagai berikut :Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 407/B/PK/PJK/2017 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Rp 2.128.996.000,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 2.128.996.000,00Penyerahan Barang

Dian Kencana Manunggal Abadi (Termohon PeninjauanKembali), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali perihalPengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 November 2015dengan bukti penerimaan Lembar Disposisi Direktorat Keberatan DanBanding Nomor KK.32013/umum.2.

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP:01.627.413.6523.000 beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen,sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atasadalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak

Penggugat:
SUKIMI
Tergugat:
PT MANUNGGAL ADIPURA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MANUNGGAL ENGINEERING tersebut;

PT MANUNGGAL ENGINEERING VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ,DK

Bahwa pada permulaan proses arbitrase, Termohon II mengajukanPermohonan Arbitrase terhadap Pemohon selaku Termohon Arbitrase dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selakuTermohon II Arbitrase;2. Bahwa atas Permohonan Arbitrase tersebut, Pemohon dan PTTruba Alam Manunggal Engineering, Tok. mengajukan eksepsikompetensi absolut Termohon tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili permohonan arbitrase yang diajukan Termohon Il;3.

Oleh karena adanya hubungan hukum baru antara Termohon Ildengan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tok., makaTermohon tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadilisengketa sebagaimana tertuang dalam Permohonan ArbitraseTermohon Il;c.

Namunpada ammar ke3, terbukti Arbiter menerima eksepsi dari Termohon and Termohon Il Arbitrase dengan menyatakan tidak menerimaTermohon Il Arbitrase (PT Truba Alam Manunggal Engineering,Tbk.) sebagai pihak dalam proses arbitrase ini;Bahwa dengan adanya ammar yang menyatakan Termohon tidakmenerima PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.sebagai pihakdalam proses arbitrase, maka Termohon dalam hal ini membenarkansalah satu dalil yang diajukan Pemohon dan PT Truba Alam ManunggalEngineering, Tok. dalam

Bahwa tindakan Termohon II yang menagih serta meminta komitmendari PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. terbukti sebagai: tindakan pemberian persetujuan atas usulan Pemohon yangmenunjuk PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.sebagai debitur baru;Hal. 14 dari 38 hal. Put.

Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Pdt.SusArbitrase/2012 tanggal 21 Februari 2013, berbunyi sebagai berikut:Mengadili: Menerima permohonan dari Pemohon: PT Manunggal Engineeringtersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt.

PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2649/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100,Cikarang Barat, Kab.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117613.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01370/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 7Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2012 Nomor: 00046/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016, atas nama PTMegalopolis Manunggal

Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei Tahun 2012 No.00046/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016; dan menetapkan kembalisesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan asas keadilan atasSKPKB PPN Masa Pajak Mei Tahun 2012 No. 00046/207/12/059/16tanggal 23 Mei 2016 yang semula sebesar Rp.194.735.177, menjadiNihil dengan perhitungan sebagai berikut:3.3Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk membayar biaya

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL ~~ INDUSTRIALDEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019,oleh Dr. H.

CV GLORY PERSADA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

PUTUSANNomor 1566/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:CV GLORY PERSADA MANUNGGAL, beralamat di JalanRaya Rungkut Menanggal Nomor 11, Kompleks Puri NiagaBlok G18, Surabaya, Jawa Timur, 60293, yang diwakili olehEdi K.

MenteriNomor 268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentuyang atas Impor dan/atau Penyerahan yang bersifat strategis, makadibebaskan dari pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);Bahwa berdasarkan Surat Jawaban Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Nomor S3659/WPJ.11/2015 atas Penegasan Aturan Penjualan Barangyang dibebaskan pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanggal15 Juni 2015 atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dimanaperusahaan Pemohon Banding (CV Glory Persada Manunggal

):e Bahwa atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentuyang bersifat strategis berupa makanan ternak, unggas dan ikandan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas danikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai:e Bahwa penyerahan atas gaplek yang dilakukan oleh perusahaan CV.Glory Persada Manunggal sepanjang oleh konsumen digunakan sebagaibahan baku untuk pembuatan makanan

2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88406/PP/M.XVIIA/19/2017, tanggal 8 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP4162/WBC.10/2016 tanggal 13Oktober 2016 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP NomorSPTNP005035/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2016 tanggal 4 Juli 2016, atasnama CV Glory Persada Manunggal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV GLORY PERSADA MANUNGGAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 6 dari 8 halaman.