Ayat (2), Perkawinan hanya dapatdilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh keduamempelai;Menimbang, bahwa menurut figh Islam, para ulama sependapat bahwawali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya, dan jikaia perempuan hendak dikawinkan dengan lakilaki yang sepadan dan denganmahar mits!

dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantinwanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinantersebut dapat dilangsungkan; dalam keadaan seperti ini, perwalian langsungditangani oleh wali hakim;Menimbang, bahwa adapun jika wali menghalangi karena alasanalasanyang sehat, seperti halnya lakilaki tidak sepadan atau maharnya kurang darimahar mitsl, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalamkeadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan

dalam penyitaan yangdilakukan oleh TURUT TERGUGAT , adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TERGUGAT Il yang tetap akanmenjual lelang barang obyek tersebut, sedangkan diketahui pasti olehTERGUGAT dan TERGUGAT bahwa ALAS HAK atas obyek yang akandilelang tersebut sementara dalam penyitaan yang dilakukan oleh TURUTTERGUGAT 1, maka sudah sepatutnya menghukum TURUT TERGUGAT agar memproses hukum TERGUGAT dan TERGUGAT Il dengansangkaan dugaan tindak pidana "dengan sengaja mencegah, merintangi

Menghukum TURUT TERGUGAT agar memproses hukumterhadap TERGUGAT dan TERGUGAT Il dengan sangkaandugaan tindak pidana "dengan sengaja mencegah, merintangi,atau menggagatkan secara langsung atau tidak langsungpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilanterhadap tersangka dan atau terdakva ataupun para saksida/am perkara korupsi" sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan

Tergugat Il menolak dan membantah dengan tegas dalilPenggugat pada angka 11 dan 12 halaman 3 posita gugatannya, yangpada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang tetap akanmenjual lelang barang jaminan/agunan atas objek sengketa perkara aquo, dianggap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dandengan sangkaan dugaan tindak pidana, dikarenakan telah melanggarPasal 21 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang menyatakan "... dengan sengaja mencegah,merintangi

yangdiajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali mengenai halhalyang diakui secara tegas dan nyatanyata tidak bertentangan dengan dalilserta pendirian Turut Tergugat I.KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUTBahwa dalam posita gugatan angka 12 halaman 3 dan juga disampaikanoleh Penggugat pada Petitum angka 6 halaman 5 Gugatan, padapokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukumTurut Tergugat agar memproses hukum Tergugat dan Tergugat lldengan sangkaan dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah,merintangi

TulangBawang Barat;Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antaraanak Pemohon dengan Xxxxxxx Bin Xxxxxxx kecuali masalah usia;Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan AgamaTulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;Bahwa, Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara tersebut ;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq.

PNBlpMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakimberpendapat terjadinya kecelakaan antara sepeda motor yang digunakan olehTerdakwa dan Korban diakibatkan Korban IRFAN tidak dapat melihat adanyasepeda motor Terdakwa yang akan menyebrang dari arah timur, karenasepeda motor yang digunakan Terdakwa tidak memiliki lampu utama danlampu sein, terlebih lagi karena Terdakwa tidak memberikan kesempatanterlebih dahulu pada Korban untuk melintas, namun langsung membelokansepeda motornya dan merintangi

NAGA yang merupakan ayah kandung dari KorbanIRFAN;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakansuatu akibat yang tidak diinginkan oleh Terdakwa maupun korban, namunterjadi akibat kelalaian dari Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tanpakelengkapan teknis berkendara dan membelokkan sepeda motornya secaratibatiba sehingga merintangi

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.100.000,- Subsider 2 (DUA ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.100.000,- Subsider 3 ( tiga ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

Bahwa anak Pemohon dan anak Pemohon II bermaksud akan menikah,namun anak Pemohon dan anak Pemohon II belum mencapai usia 19tahun;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui anakPemohon dan anak Pemohon II menikah;Bahwa anak Pemohon belum mampu untuk membiayai kehidupan rumahtangganya karena anak Pemohon masih dalam tanggungan Pemohon ;Bahwa akad nikah akan di langsungkan di KUA Kecamatan TulangBawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung;Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi

Menyatakan Terdakwa DODY OKTAPIANO Bin (Alm) KAMBRAN US telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODY OKTAPIANO Bin (Alm) KAMBRAN US oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari 3.

KAMBRAN US terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Bersamasama melakukan merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal162 UndangUndang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODY OKTAPIANO Bin Alm.

Borneo Indobara (PT.BIB) yang beralamat di Desa Sebamban Baru, Kecamatan SungaiLoban, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang melakukan, yang menyuruh lakukan danyang turut serta melakukan, merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalamPasal 136 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut

Unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegangIUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalamPasal 136 ayat (2) ;3.

Unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk, dan keteranganterdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa dan temantemannya berangkat ke lokasi tanah yangdiakui milik terdakwa yang masuk pada areal PKP2B PT.

terdakwa juga mengangkat senjata tajam jenis tombak dan parang.Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menuruthukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semuaunsur dalam Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga MajelisHakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah31melakukan tindak pidana turut serta merintangi

), pada waktu antara tanggal 27 September 2009sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaktidaknya pada tahun 2009,bertempat di Hotel Kartika Candra Jalan Gatot Soebroto Kav. 18 20 JakartaSelatan dan di Kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi RepublikIndonesia (BARESKRIM MABES POLRI) Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran BaruJakarta Selatan, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan dengansengaja mencegah, merintangi

Menyatakan Terdakwa LAMBERTUS PALANG AMA bersalahmelakukan tindak pidana korupsi melakukan atau turut sertamelakukan dengan sengaja, mencegah, merintangi ataumengagalkan secara langsung atau tidak langsungpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilanterhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalamperkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20

tidak benar, untuk kepentinganpenyidikan Tersangka wajib memberi keterangan tentangseluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami,anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yangdiketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungandengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Tersangka.Karena seharusnya, Terdakwa berdasarkan alatalat buktiyang sah dan faktafakta hukum yang ditemukan dalampersidangan dinyatakan bersalah telah melakukan atau24turut serta melakukan dengan sengaja mencegah,merintangi

Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan,Terdakwa sengaja merintangi penyidikan atau penuntutandengan cara tidak memberikan keterangan atau buktibuktibahwa harta benda Gayus Halomoan P. Tambunan yangberasal dari penyerahan beberapa pihak yang meminta jasapengurusan pajak kepada Gayus Halomoan P. Tambunansebagai kontrak kerjasama antara Andi Kosasih denganGayus Halomoan P. Tambunan tentang pengadaan tanah ;b.

Menyatakan Terdakwa LAMBERTUS PALANG AMA, SH., tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secarabersamasama merintangi pemeriksaan perkara korupsi;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3.

TinggiKalimantan Timur;4. tanggal 4 Maret 2019 dalam perkara penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 UndangUndang No. 4Tahun 2009 oleh Polda Sulawesi Tenggara;5. tanggal 13 Juni 2019 dalam perkara menampung,memanfaatkan, melakukam pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan daripemegang IUP, IUPK atau izin sesuai ketentuan Pasal 161 UndangUndang No. 4 Tahun 2009 oleh Polda Banten;6. tanggal 21 Agustus 2019 dalam perkara tindak pidana setiaporang yang merintangi

atau) mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 162 UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara oleh Polda Kalimantan Tengah;x tanggal 2 September 2019 dalam perkara tindak pidana setiaporang yang merintangi atau) mengganggu kegiatan usahaHalaman 14 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Amppertambangan dari pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 162 UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan

dilengkapi dengan dokumen yang sahsebagaimana maksud dalam Pasal 159 dan atau Pasal 161 dan atauPasal 163 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaUndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara oleh Polda Air dan Udara Polda Lampung;10. tanggal 16 Oktober 2019 dalam perkara penambangan tanpaIUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 UndangUndang No. 4Tahun 2009 oleh Polda Bangka Belitung;11. tanggal 22 Oktober 2019 dalam perkara tindak pidana setiaporang yang merintangi

158 UndangUndang No. 4Tahun 2009 oleh Polda Kepulawan Riau;17. tanggal 26 Juni 2020 dalam perkara menampung, mengangkutdan menjual mineral yang bukan dari pemegang IUP dan/ataupemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengantidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 159 UndangUndang No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara olehBareskrim POLRI;18. tanggal 16 Juli 2020 dalam perkara tindak pidana setiap orangyang merintangi

UndangUndang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UndangUndang No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PoldaBangka Belitung;23. tanggal 14 Agustus 2020 dalam penambangan tanpa Izin sesuaiketentuan Pasal 158 UndangUndang No. 3 Tahun 2020 tentangHalaman 16 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN AmpPerubahan Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara oleh Polda Kepulawan Riau;24. tanggal 8 Oktober 2020 dalam perkara tindak pidana setiaporang yang merintangi

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Bin OTOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengganggu atau merintangi kegiatan usaha pertambangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   • 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih plat nomor DD-

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.100.000,- Subsider 5 ( lima ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.100.000,- Subsider 3 ( tiga ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.150.000,- Subsider 3 ( tiga ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.150.000,- Subsider 7 (tuju ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

Wajo Poros PaojepeTanete Desa Awota, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sengkang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiaannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan oranglain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatanyaitu sebagai berikut: Bahwa terdakwa sebagai pihak pengguna Jalan yang menggunakanSepeda motor wajib mencegah halhal yang dapat merintangi,membahayakan keamanan dan keselamatan

Bahwa seharusnya, terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotorselalu berkewajiban untuk mencegah halhal yang dapat merintangi,membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutanjalan, dengan cara tidak membawa ataupun mengangkut barang barangdalam posisi barang yang dapat menggangeu keselamatan pejalan kakiatau setidak tidaknya memastikan bahwa barang yang dibawanyatersebut disimpan di posisi yang aman sehingga tidak menggangeukeselamatan pejalan kaki.

Oleh karena itu peraturan semacam itu sama sekali sesatmenyesatkan, oleh karena si Suami tidak berwali kepada istri maka tidaklahtepat menurut logika hukum dan agama si suami haruslah meminta izinapabila menikah lagi;Seorang istri dilarang merintangi Suaminya untuk berpoligami. Merintangisuami untuk berpoligami adalah perbuatan haram, seorang istri berdosa jikamelakukannya (Pendapat Drs.

menurut Terbanding sebaliknya Pembanding telah menikah secara liardengan wanita lain tanpa sepengetahuan Terbanding dan itupun sangatlahjelas sudah dan telah melanggar semua peraturanperaturan perkawinan danKompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan syaratsyarat poligami, itubukan namanya poligami akan tetapi pernikahan liar, yang namanya poligamiharus melewati persidangan Pengadilan Agama dan telah memenuhi semuasyaratsyarat sahnya poligami;Bahwa Kuasa Pembanding menyatakan isteri tidak boleh merintangi

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.150.000,- Subsider 7 (tuju ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.100.000,- Subsider 3 ( tiga ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan pelanggaran pasal 492 KUHP, Tentang Barangsiapa Dalam Keadaan Mabuk Dimuka Umum Merintangi Jalan .

2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.100.000,- Subsider 2 (dua ) hari kurungan.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.