TPK/2017/PT MDN Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk disewakankepada PDAM Tirtanadi Medan; Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00; Jangka Waktu 10 Tahun;PembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self financing nasabah.Apabila

Pembelian Ruko Skim Pembiayaan Murabahah;Tujuan Pembiayaan Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi Medan;Limit Pembiayaan Rp 1.000.000.000,00;Jangka Waktu 10 Tahun;PembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan Rp 14.391.074,00Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self

KetidakhadiranHalaman 256 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTPenggugat pada sidang DKPP, jika tidak dipertimbangkan alasannya, otomatisseperti menghilangkan hak dan kesempatan yang bersangkutan untukmengajukan hak pembelaan diri (right of self defense), dalam kondisi seperti iniapabila tetap digelar maka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan inabsentia untuk kasuskasus extraordinary crimes, sesuatu yang justru semakinkontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang pada

Joe Mcintyre,the Judicial Function, Fundamental Principles of ContemporaryJudging (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019), p.274.Menimbang, bahwa kewajiban memberikan alasan sebagaimana dimaksuddi atas semakin tidak terhindarkan dalam konteks pentingnya fairness bagi semuapihak, khususnya semakin beralasan bagi Penggugat karena ketidakhadirannyapada persidangan di DKPP mengisyaratkan tidak terpenuhinya hak pembelaan diri(right of self defense).

Pengajuan saksi Mahkota ini telah mendapat banyak kritikanoleh karena telah melanggar HAM dalam bentuk self incrimination. Berikut perkara yangdisplit, antara lain saksi dr. Rusman Lubis, Sp.B., FinaCS. selaku Pengguna Anggaran (PA)sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 121/PID.SUS.K/2013/PN.MDN., saksi Syahrulanselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 122/PID.SUS.K/2013/PN.MDN., saksi Johan Tancho selaku Wakil Direktur CV.

serta merta diterima sebagai sesuatu pasti dan tepat.Dengan demikian Unsur ke tiga Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai DakwaanKomulatif kedua dan Tuntutan Oditur Militer TIDAK TERBUKTI atauTIDAK TERPENUHI dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa.Selanjutnya ada hal mendasar lain yang perlu kami sampaikan sehubungan denganPledooi ini, yaitu bahwa tindakan Terdakwa melepaskan tembakan menggunakansenjata Air Sftgun kepada Saksi1 adalah merupakan wujud Pembelaan Darurat atauPembelaan Terpaksa ( Noodweer, Self

kelebihan itudikompensasikan, dan kalau misalnya ada kelebihan dikatakan bahwa akandilakukan surat ketetapan lebin bayar, kKemudian kalau berupa kekuranganbayar akan ditetapkan surat kekurangan bayar ;Bahwa pada saat tahun 2001 sampai tahun 2008 tidak ada keterlibatan pihakkantor pajak, karena petugas pajak itu tidak boleh mengintervensi, kalausekarang, karena sudah ada AR dan setelah kita modernisasi kita adamemberikan semacam penyuluhan, tapi kalau masalah menghitung dan segalamacamnya karena itu self

tulis, kertas gambar, tempat pena, kotak pensil, tempat pensil,binder; klip, penggaris, rautan pensil, mesin tik, kertas HVS; memo, buku catatan (notebook), organizer buku harian diary), pembungkus plastik (wrapping), kertas file (looseleaf), bukuuku pelajaran, kalender, kartukartu ucapan, kartu undangan, sampul surat,map, stop map, ordner, snellhecter, paku payung, perforator, alat pelubang kertas,pemotong kertas (keperluan kantor), stapler, staples, nietjes, papan nama, papanreklame, lem kertas, self

Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Pelaksana Training Self Motivation LDK444 Karisma a.n Hendra Gunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank BRI Unit 1 (satu) Asli Limboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No. 02403/SP2D rangkapBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 08 Mei 2012.

201202305/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar BantuanPembangunan Masjid AlMuslimun Desa PangguloKec.Botupingge SesuaiPersetujuan20.000.000 127.08 Mei 201202385/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar BantuanPembangunan MasjidNurul Qalbi DesaUabanga Kec.BonepaniaiSesuai Persetujuan2.500.000 128.08 Mei 201202386/SP2DBANTUAN/1 2052/2011Bayar Bantuan KepadaKarang TarunaMootilangoKec.Tilongkabila SesuaiPersetujuan Terlampir1.500.000 129.08 Mei 201202403/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar Bantuan KepadaPanitia PelaksanaTraining Self

Care No.Rek. 010.02.11.0025747 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar engiRp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 00976/SP2DBANTUAN/12052/2012 9Kaptanggal 08 Maret 2012.Asli Halaman 270 dari 399 Putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2016/PN.GTO Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Pelaksana Training Self MotivationLDK Karisma a.n Hendra Gunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank 1 (satu)BRI Unit Limboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No. 02403/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012.444.

Care No.Rek. 010.02.11.0025747 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesarRp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 00976/SP2DBANTUAN/12052/2012tanggal 08 Maret 2012.1 (Satu)rangkap Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Pelaksana Training Self MotivationLDK Karisma a.n Hendra Gunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank 1 (satu)BRI Unit Limboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No. 02403/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012.444.

Memeriksa dan memverifikasi biayabiaya pendahuluan, yang telahdikeluarkan sebagai self financing serta dana yang berasal dari Kredit Bank.. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perijinan dan kontrak kerja sama..

Memeriksa dan memverifikasi biayabiaya pendahuluan, yang telahdikeluarkan sebagai self financing serta dana yang berasal dari Kredit Bank.2. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perijinan dan kontrak kerjasama.3. Melakukan pengawasan dan evaluasi fisik terhadap pelaksanaanpembangunan dan pengadaan peralatan PROYEK.4. Melakukan pengawasan dan evaluasi biaya ditinjau dari segi rencanapembiayaan PROYEK.e Obyek dan Lokasi Pengawasan :1.

Memeriksa dan memverifikasi biayabiaya pendahuluan, yang telahdikeluarkan sebagai self financing serta dana yang berasal dari Kredit Bank.Halaman 213 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst2142. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perijinan dan kontrak kerjasama.3. Melakukan pengawasan dan evaluasi fisik terhadap pelaksanaanpembangunan dan pengadaan peralatan PROYEK.4.

Putusan No. 977/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.UtrBahwa sejarahnya sebenarnya dalam UndangUndang Kepabeanantidak ada hukum pidana, semuanya hanya berbentuk sanksi administrasisaja, lalu pada Tahun 1937 ada amandemen dan disitulah baru adapidana yang disebut Penyelundupan, yaitu tidak membuat dokumensama sekali, kemudian Tahun 1995 ada Ordonansi Bea, UndangUndangini tujuannya bukan penjara tetapi untuk mendapatkan uang ke Negara;Bahwa di dalam UndangUndang Perpajakan ada self assessmentdiantaranya yaitu UndangUndang

Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yangdikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku I, Bab PersetujuanKredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab : Pencairan Kredit,Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1,Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, Tanggal Berlaku : 0703201 Yang antaralain mengatur bahwa Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabilapersyaratanpersyaratan yang telah ditetapbkan dalam Surat KeputusanKredit (SKK) telah dipenuhi, antara lain : Self

Artibersekongkol adalah berkomplot ataubersepakat melakukan kejahatan.Kedua, menurut Blacks' Law Dictionary(1968:382) = mendefinisikan persekongkolan(conspiracy), a combination or confederacybetween two or persons formed for the purposeof committing, by their joint efforts, someunlawtul or criminal act, or some act which isinnocent in itself, but becomes unlawul whendone concerted action of the conspirators, or forthe purpose of using criminal or unlawul meansto the commission of an act not in it self

CommunicationManager, Policy, Government and Public Affairs.1 (satu) lembar Asli Daftar Absensi Rapat tanggal 9 Juli 2013 tentangPaparan Yayasan Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh 6orang;1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013sebagai Bahan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Rapatdengan Panja RKAKL Komisi Vil DPR Rl, Jakarta, 31 Mei 20131 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output Cadangan RKAKLAPBNP 2013 (Self

Policy, Government and Public Affairs.215. 1 (satu) lembar Asli Daftar Absensi Rapat tanggal 9 Juli 2013 tentangPaparan Yayasan Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh 6orang;216. 1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013sebagai Bahan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Rapatdengan Panja RKAKL Komisi Vil DPR RI, Jakarta, 31 Mei 2013217. 1 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output Cadangan RKAKLAPBNP 2013 (Self

, Policy, Government and PublicAffairs.216. 1 (satu) lembar Asli Daftar Absensi Rapat tanggal 9 Juli 2013 tentangPaparan Yayasan Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh 6 orang;217. 1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran218.Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013 sebagaiBahan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Rapat dengan PanjaRKAKL Komisi VII DPR RI, Jakarta, 31 Mei 20131 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output Cadangan RKAKLAPBNP 2013 (Self

Namun demikian, guna terangnya perkara a quo, perlu Turut Tergugat XIVjelaskan secara singkat, sebagai berikut:a.Bahwa, sistim perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah selfassessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak;Berdasarkan sistim self assessment, wajib pajak yang telah memenuhipersyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan

dilakukan secarakekerasan (violence) maupun penyiksaan (torture) olehpejabat penyidik menurut KUHAP (Polisi) terhadap tersangkaakan merupakan suatu kegagalan dari subsistem lainnya danakan mempengaruhi sistem peradilan pidana secarakeseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntutumum menurut KUHAP) dan Pengadilan.Kejaksaan akan menilai bahwa penyidikan yang dilakukansecara torture ini sangat bertentangan dengan asasPresumption of Innocence, bahkan dianggap tidak sejalandengan prinsip Non Self

Hal demikian harus ditegaskandalam Self Regulation.d)Orang yang berdasarkan hubungan kerja; Dalam hukum perseroan, hubungan kerja dapatdilakukan antar pengurus, pengurus denganbawahannya atau hubungan kerja yang bersifat1vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontaldalam lingkup tugas perusahaan.

Hal demikian harus ditegaskandalam Self Regulation.Bahwa ahli menjelaskan yang dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya atas perbuatan yangdilakukan dalam suatu kegiatan usaha dalam bentukPerseroan Terbatas (PT) apabila terjadi perbuatanmelawan hukum melakukan pembukaan lahan dengancara membakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal108, jo. pasal 116, pasal 118, pasal 119 UndangUndangHal. 201 dari 302 hal.

SRS seems agree and he mention tous that we wants fee $500/mt for him self. Willy says he needs aprrovalfrom Octel/your selfbefore he can say yes or no. Please confirm,Bahwa Terdakwa membenarkan BB164y berisi email David Turnerkepada Terdakwa tanggal 30 November 2004 index 000614000373 : ForMr. SRS ve would be willing to provide $500/mt for orders received beforethe end of this year at $11.000/mt up to a maximum of 450 mt (i.e.450times $500 equals $225.000).

saw my self, Willy has opened an acount for Mr SRS and thismorning he called Willy to request the balance payment,Hal. 165 dari 217 hal.

Dalam sistem Self Assessment WajibPajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untukdicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009.

Menyikapi kondisi tersebut, TERGUGAT berupaya memahamidan mencoba semaksimal mungkin untuk meringankan tugas dankewajiban PENGGUGAT dengan mengambil alin sebagian pekerjaanrumah dan lainnya dan menyarankan agar PENGGUGAT fokus sajaterhadap kepentingan anakanak dan sekolahnya.23) Sebagai contoh segala sesuatu yang terkait dengan urusanseharihari kebutuhan TERGUGAT sebagai suami (menyetrika, Cucipakaian, makan, minum dan lain sebagainya: self service), pekerjaanyang sifatnya perawatan dan kebersihan

Halaman 89 mengenai ketentuan besarnya penyertaan nasabah (selffinancing), prosentasi pembiayaan pada saat pemberian pertama tahun 2007adalah sbb :a.Fasilitas KI 1 (Take Over 4 unit kapal) : a/d Nilai Buku per 30062007 :Rp. 55.292.000.000 (100,00 %), Nilai pasar apprasial : Rp. 62.500.000.000,,Self Financing : Rp. 21.592.000.000, (39,05 %), Fasilitas KI 1 : Rp.33.700.000.000, (60,95 %) ;Fasilitas KI 2 (Refinancing 7 unit kapal) : a/d Nilai pasar Apprasial : Rp.96.679.000.000, (100,00 %), Self Financing

Trinity Interlink (Tergugat IV) sebesar Rp.48.861.521.000,(Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta LimaHalaman 24 dari 140 halaman Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PN DpsRatus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), hal ini merupakan sesuatu yang tidakberdasar, dan tidak diketahui kepentingan dan peruntukkannya, sertabunga yang melampaui kewajaran yakni 18% (delapan belas persen)setahun; adalah jelasjelas tindakan yang merugikan Perusahaan karenadidasarkan atas self dealing (menguntungkan