Ditemukan 2293 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 20 April 2015 — Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief;
73 — 39
  • Fikri Hakimi, MAP menjadianggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut, karena jabatannya sebagaiKepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi,tanggung jawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H.,M.Si. selaku Plt.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
171 — 119
  • Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalambentuk Subsidaritas sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian VerifikasiBagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan = Hilirberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/BKPM/2015 tanggal 4Mei 2015 dan sebagai Pejabat Pengadaan di Sekretariat DewanPerwakilan Daerah Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran
    Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyadengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
189 — 55
  • Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :Tahun 2010 s.d 2012 sebagai Kepala Subbagian Pengadaan Il, BiroPerlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.Tahun 2012 s.d sekarang sebagai Kepala Subbagian Bimbingan danLayanan Pengadaan , Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — ALIT WIDHIADNYANA,AS
62 — 35
  • Saksi GEDE KOMANG DARMA WIWJAYA, SE, PNS (Selaku kepala SubBagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaDenpasar), Bahwa mekanisme atau pengamprahan keuangan tersebut melaluibeberapa tahapan, antara lain :a).
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
239 — 66
  • ERVAN NOFRIAN HIDAYAT yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf, SubBagian Pengawasan Bank.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
504 — 558
  • ., M.Hum, Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;DEWI NUR ASTUTI, S.H., M.Hum., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;HARRY KAMAJAYA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian AdvokasiHukum, Bagian Hukum dan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — Drs. SAIFUL BAHRI Bin ZAKARIA
35 — 15
  • sebesar Rp. 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamengatakan ada keberatan karenasetahu TerdakwaSPK dibuat di subbagian
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
344 — 741
  • Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI(SubBagian TU dan Perjalanan) Nomor:024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara SerahTerima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (KabagKesra Kab. Lotim) kepada saudara M.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
62 — 14
  • MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANGGA FERDIAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
205 — 106
  • Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjukuntuk bawahannya ; Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ; Setiap laporan yang diterima oleh KepalaDinas dari bawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebihlanjut dan untuk memberikan petunjuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
100 — 25
  • pengadaan.faktafakta yang mendukung sehingga dalam kegiatan kegiatanPengadaan 17 (tujuh belas) unit mesin incenerator dan tempat penyimpanannyauntuk 17 (tujuh belas) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TA.2013 ini timbul kerugian negara adalah :1)2)3)4)5)Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian
    saksi Agus Mahmudin selaku Pejabat Pembuat Komitmenmemerintahkan saksi Beben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasasebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan mesin Incenerator melalui suratUndangan kepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen; Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 21 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
85 — 186
  • YUDHI RIARSO akan dilakukan pengukuran kepada111pemohon sesuai Keputusan Kepala BPN No.6 tahun 1993 Jo.Peratuaran Kepala BPN RI No. 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian dan seksi pada kanwil BPN dan uraian tugas urusan dan SubSeksi pada kantor Pertanahan dalam pasal 32 ;Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab denganmunculnya sertifikat diatas An.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
68 — 15
  • (BuktiT24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8060 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Uraian mengenai perkembanganforce majeure dalam peraturan perundangundangan dan kontrak akan dirangkumdalam subbagian tersendiri.B. Pengertian Keadaan Memaksa (Force Majeure)Keadaan memaksa (force majeure/overmacht) merupakan suatu ketentuan yangtidak begitu banyak ditemukan dalam peraturan perundangundangan. Jikaditemukan atau diatur, seringkali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhanperaturan tersebut, misalnya ditempatkan pada bagian ayat atau subayat darisuatu pasal.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 9/PID.SUS/2013/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2013 — -MUHAMMAD YAMIN, S.Sos (Terdakwa) -OKTONI D. MARPAUNG, S.Kom., SH (JPU)
61 — 15
  • Kepala SubBagian Anggaran pada Bagian Administrasi KeuanganSekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkanSurat Perintah Plt. Sekdako Tanjung Pinang No. 103/SP/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang mempunyaitugas antara lain:a. Membuat usulan anggaran kegiatankegiatan danrancangan dokumen anggaran Sekretariat Kota TanjungPinang.b. Mengumpulkan rancangan kegiatan pada bagian bagianSekretariat Kota Tanjung Pinang.c.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 12 September 2017 —
105 — 30
  • Kemudian menandatangani Berita AcaraPengembalian Bonggol yang di ketahui dan disetujui oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenGunungkidul dan memasukkan kedalam Buku kas Umum. Setelah ituBendahara Penerima membuat Surat Tanda Setoran (STS) daripenerimaan yang disetor oleh koordinator TPR untuk disetorkan ke KasDaerah, dengan cara disetor tunai ke Rek Kas Daerah Kab.Gunungkidul di Bank BPD Nomor rekening 002.111.000038. Pada hariitu juga.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — MOHAMMAD SAID ENTEBO
57 — 12
  • (Bukti T24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
147 — 92
  • Bahwa pada tanggal 24Agustus 2018 Terdakwa MUHAMAD BAQIR melalui mbanking mentransferuang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.nWAHYU TRI HARDIANTO, kemudian uang itu diserahkan kepada DWI FITRINURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala SubBagian (Kasubag) Pengendalian BLP, dimana WAKHFUDI HIDAYAT disarankanoleh EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untukmembantu DWI FITRI NURCAHYO;Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu DWI FITRI NURCAHYOmenyampaikan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
53 — 19
  • Fikri Hakimi, MAP menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut,karena jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dankewenangan sebagai Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada PelaksanaanPengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pid.TPK/2014/PN.TK
Tanggal 11 Juni 2014 — - Berti Astuti, S.H., M.M. Binti Ibrahim
124 — 36
  • menjelaskan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota danProvinsi DKI Jakarta membayarkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNS Dmelalui Rekening Bank masing masing Guru, akan tetapi untuk pembayaranTunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS D pada Kabupaten Lampung Utara TahunAnggaran 2012 dari triwulan I sampai dengan triwulan ke IV tidak dilakukan olehsaksi SAHADAT BURHAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Lampung Utara melainkan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala SubBagian