Mega Persada Prima;Nota Dinas No. 28/0883/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September2013 perihal Permohonan Perubahan LCatau Amandement a/n.PT.

Mega Persada Prima;

Mega Persada Prima;315) Nota Dinas No. 28/0883/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September2013 perihal Permohonan Perubahan LCatau Amandement a/n.

BuktiT2A: Amandement to Note IssuanceAgreement , dated 22 December 20174. BuktiT2B : Terjemahan T2a ke dalamBahasa Indonesia oleh Fatchurozak, PenerjemahTersumpah di Jakarta pada 7 September 20205. Bukti T3A : Pledge of Shares Agreementdated 22 December 2017 between FTA as Pledgee andPT Pentana Sejahtera Energi as Pledgor;6. BuktiT3B: Terjemahan T3A ke dalamBahasa Indonesia oleh Fatchurozak, PenerjemahTersumpah di Jakarta pada 7 September 2020;7.

Pelabuhan Internasional Sabang HUBCT.3Tahun 2010, Kota SabangNAD Nomor 02/NSJO/DB$B10/SPBP/06/2010 tanggal Kontrak 24 Juni 2010 danNomor Amandement 02/NSJO/DBSB10/AMDI/12/2010tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp3.016.086.537,00yang ditandatangani pada 24 Januari 2011 oleh Ir.

SRIYONOProjectManager) (BB540);1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Nindya Sejati Jo kepadaPT Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan IlPembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUBCT.3Tahun 2010, Kota SabangNAD Nomor 02/NSJO/DB$B10/SPBP/06/2010 tanggal Kontrak 24 Juni 2010 danNomor Amandement 02/NSJO/DBSB10/AMD1/12/2010tanggal 15 Desember 2010 senilai Ro11.842.356.222,00yang ditandatangani pada 7 Januari 2011 oleh Ir.

SuratPerjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP) antara NindyaSejati Jo dan PT Budi Perkasa Alam Nomor 02/NSJO/DBSB11/SPBP/04/2011 tanggal 15/12/2011 (BB590);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian BoronganPekerjaan (SPBP) antara Nindya Sejati Jo dan PT BudiPerkasa Alam Nomor 02/NSJO/DBSB11/SPBP/04/2011tanggal 18/04/2011 (BB591);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Amandement SuratPerjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP) antara NindyaSejati Jo dan PT Budi Perkasa Alam Nomor 01/NSJO/DBSB11/AMDI/SPBP

No.1964 K/Pid.Sus/2015kepada PT Budi Perkasa Alam untuk pembayarantagihan Desember 2008 (100%), PembangunanPelabuhan Internasional Sabang HUBCT.3 Tahun2008, Kota SabangNAD Nomor Amandement 02/NSJO/DBSB08/AMDI/12/2008 tanggal 5 Desember 2008 senilai Rp428.666.400,00 yang ditandatangani pada 15 Desember 2008 oleh Zaldy Noor(Direktur) beserta 1 (satu) lembar fotokopi /nvoiceNomor 15/BPANS/XII/2008;560. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari : (BB415);a.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Kiriman

SRIYONOProject Manager)(BB540);1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Nindya Sejati Jo kepadaPT Budi Perkasa Alam untuk pembayaran tagihan IlPembangunan Pelabuhan Internasional Sabang HUBCT.3Tahun 2010, Kota SabangNAD Nomor 02/NSJO/DB$B10/SPBP/06/2010 tanggal Kontrak 24 Juni 2010 danNomor Amandement 02/NSJO/DBSB10/AMDI/12/2010tanggal 15 Desember 2010 senilai Rpo11.842.356.222,00yang ditandatangani pada 7 Januari 2011 oleh Ir.

Penggugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Amandement pertamaAnggaran Dasar KKS tertanggal 24 Februari 2016 berkedudukan danberkantor pusat di lokasi Pabrik PT. Smelting di Desa Roomo, KecamatanManyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ; (vide buktiP2);. Bahwa wilayah keanggotaan KKS adalah Karyawan PT.

Jikaabstract review dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yangmenetapkan Peraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauankembali semacam itu disebut /egis/ative review yang dapatmenghasilkan perubahan (amandement) peraturan. Di samping abstractreview, mekanisme control norma juga dapat dilakukan melaluiprosedur abstract preview, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum normahukum yang bersangkutan mengikat umum.

ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE.LeBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbanganhukum Putusanya halaman 6 dan 7 telah mempertimbangkan bandingterhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang eksepsikompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Tergugat dengan menyatakan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTKeberatan ad 1 dan ad 2Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat danTergugat adalah berdasarkan perjanjian, Kontrak TE10707/RD,Amandement

juga membenarkan apabilaada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka sesuai Pasal 24 KontrakTE 10707/RD, penyelesaian sengketa tersebut tunduk padakewenangan lembaga arbitrase (Vide: Pertimbangan Hukurn JudexFacti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, halaman 6, alinea kedua, alineaketiga dan alinea keempat) sebagaimana dikutip berikut ini:DALAM EKSEPSI KOMPETENSIABSOLUT Keberatan ad 1 dan ad 2Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat danTergugat adalah berdasarkan perjanjian, Kontrak TE10707/RD,Amandement

TIDAK PERNAH ADA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (M/ISBRUIK VANOMSTANDIGEDEN) SEBAGAI ALASAN PERBUATAN MELAWANHUKUM DALAM PERJANJIAN PERUBAHAN (AMANDEMENT) NO.1RIG MANAGEMENT SERVICES KONTRAK TE10707/RDTERTANGGAL 8 JANUARI2002.Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pembenaranJudex Facti akan adanya penyalahgunaan keadaan karena TermohonKasasi dalam posisi yang lemah sehingga menyutujui perubahan waktucommencement date (waktu dimulainya pekerjaan) sebagaimana alasanalasanberikut ini:8.1 TERMOHON KASASI

Sumigita Jaya (HERLAND selakuDirektur);1 (satu) eksemplar Amandement Kontrak No. 7861OK (C124277) tanggal ...Maret 2010;1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;1 (satu) bundel Kontrak JasaJasa Kontraktor No. C905616 tanggal 1 September 2011 yaitu JasaJasauntuk Operasional, Pemeliharaan dan PengelolaanFasilitas Bioremediasi SLS, yg ditanda tangani antaraPT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDULFATAH (General Manager SLS) dengan PT.

SumigitaJaya (HERLAND selaku Direktur );1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yangmembukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasajasa No. 2846OK, Amandement No. 2846OK,Kontrak Jasajasa No. 7829OK, Kontrak JasajasaNo. 9404OK, Kontrak JasaJasa No. 6841OK,Kontrak Jasajasa (bridging) No. C 905608, KontrakJasajasa No. 7861OK, Kontrak Jasajasa (bridging)No. C 905616;1(satu) set Summary of invoce Payment dari PT.Green Planet Indonesia dan PT.

TheSecond Amandement of MRA Nomor 12 tanggal 18 Januari 2002, yangketiga MRA tersebut dibuat oleh dan di hadapan Olwa Afiaty, S.H.,Notaris di Jakarta, seluruh kredit Group Texmaco yang ada di BPPNdialihnkan kepada PT BPP dan PT JPE yang merupakan holdingcompany yang dibentuk oleh BPPN;2.3. Bahwa pembentukan dua holding company dimaksudkan untukHal. 29 dari 63 hal. Put.

;Bahwa halhal tersebut di atas dengan tegas membuktikan bahwa sebelumditandatanganinya Amandement Ke IV dan Kesepakatan Bersama yang menjadi dasarbagi BANI untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pelawan dengan Terlawan,ternyata di antara Pelawan dan Terlawan telah terjadi perselisihan/sengketa menyangkut pekerjaan tambah dan eskalasi harga;Bahwa halhal lain yang membuktikan telah terjadi adanya perselisihan antara Pelawandengan Terlawan sebelum ditandatanganinya Amandemen Ke IV dan KesepakatanBersama

Putusan No. 2529 K/Pid.Sus/2017 0100111502200214. 10.1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelelanganpengadaan 10 (sepuluh) unit Mobile crane kapasitas 25 ton dan65 ton kebutuhan Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang,Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi. 11.1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen PerubahanSECOND AMANDEMENT AGREEMENT NomorHK.566/14/10/ PI.Il13, tanggal 8 Agustus 2013 beserta lampiranreferensinya. 12.1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Dokumen Usulan Investasitahun

Menyiapkan amandement proyek ;f. Berkoordinasi dengan tim leader tentang masalah masalah yangterjadi didaerah (personil, keterlambatan uang operasional) untukdisampaikan ke perusahaan yang bersangkutan ;g. Berkoordinasi dengan OM daerah untuk proses administrasi(pengiriman absen dan invoice) ;h. Menyiapkan proses extension bersama tim leader (sejak Agustus2009 s/d 2010) ;i. Mengurus perbaikan kendaraan dan perlengkapan kantor ;j.

) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Kota ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) Dus Invoice 1 s/d 5 (Rupiah) asli ;1 (satu) Dus Invoice 6 s/d 10 (Rupiah) asli ;1 (satu) Dus Invoice 11 s/d 13 (Rupiah) asli ;1 (satu) Dus Invoice 14 s/d 20 (Rupiah) asli ;1 (satu) bundel Amandement

Jika abstract reviewdilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkanPeraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan kembalisemacam itu disebut legislative review yang dapat menghasilkanperubahan (amandement) peraturan;Disamping abstract review, mekanisme kontrol norma juga dapatdilakukan melalui prosedur abstract preview, yaitu kontrol yangHalaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat umum.Misalnya, setelah rancangan

BuktiT2 : Amandement to Ammonia Sale And PurchaseAgreement tertanggal 17 Desember 2010 antaraPenggugat dan Tergugat.;4. Bukti T I : Terjemahan resmi Bahasa Indonesia dari bahasaInggris dari Bukti T2 .;5. Bukti T 3 : surat No. Ref O084FRS1305 tanggal 12September 2013 dari Kuasa Hukum Tergugatkepada Ketua Badan Arbitrasi NasionalIndonesia perihal : Permohonan Untukmengadakan Arbitrase .;6.

Pusaka Jaya Palu Power as Seller dated as of 16 January 2007;- 19 Lembar Foto copy Amandement Power Purchase Agreement (PPA) Date 16th January 2007 Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13,5 MW Location-Tawaeli (Sulawesi Tengah) Between PT. PLN (Persero) and PT. Pusaka Jaya Palu Power;- 2 Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT.

Pusaka Jaya Palu Power as Seller dated as of 16 January 2007; 19 LembarFoto copy Amandement Power Purchase Agreement (PPA)Date 16th January 2007 Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13,5 MWLocationTawaeli (Sulawesi Tengah) Between PT. PLN (persero) dan PT.Pusaka Jaya Palu Power 2 Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor : 9112/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007tentang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)PT.

Haryanto, SH, MBA Nomor 36 tanggal 27Agustus 2004 Pernyataan Keputusan Rapat PT.Pusaka Jaya Palu Power 19Lembar Foto copy Amandement Power Purchase Agreement (PPA) Date 16thJanuary 2007 Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13,5 MW LocationTawaeli(Sulawesi Tengah) Between PT. PLN (persero) dan PT.

Pusaka Jaya Palu Power as Seller dated as of 16 January2007;19 Lembar Foto copy Amandement Power Purchase Agreement (PPA)Date 16th January 2007 Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13,5 MWLocationTawaeli (Sulawesi Tengah) Between PT.PLN (Persero) andPT. Pusaka Jaya Palu Power;2 Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Nomor : 9112/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari2007 tentang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk KepentinganUmum (IUKU) PT.

Decking (kayu Bengkirai)Purchase Order (PO) berdasarkan Purchase & Sales Contract O99/6/P IB tanggal 8 April 2003 ; Leter of Credit (LC) No.00256010000082A1, tanggal 2 Juni 2003senilai USD 48,720,00 setara dengan Rp 408.078.720,00 (Kurs BItanggal 8 April 2003, USD 1 = Rp 83.376,00) ; Amandement tanggal 16 Juni 2003 ; Expity date 10 Oktober 2003 ;(2).

Bukti asli kontrak kerja Nomor: N0O00058289 Amandement#0004 antara United Nations Development Programe (UNDP) danPemohon/Tergugat Rekonpensi. dinazegelen Pos kemudian oleh KetuaMajelis diberi kode T. 13;14. Bukti asli Surat dari Sekolah Dasar Cipta Cendekia tanggal 17Juni 2019. dinazegelen Pos kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.1415.

Cabang Pekanbaru;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat sepakatmengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam SuratPerjanjian Sewa Kendaraan (SPSK) antara PT Arthindo Utama dengan PTKesya Jodyka Utama Nomor 012/SPSK/X/2011, dimana perjanjian itumengacu pada Perjanjian Tergugat dengan Tergugat II yang tertuang dalamKontrak Nomor C.752949 dan Amandement 1 sesuai dengan pemberitahuandari Tergugat II Nomor 3112/JKT/2011 tanggal 10 Oktober 2011;Bahwa setelah perjanjian

Pengadilan TUN.1.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dalildalil Penggugat dalambutir (3.1) s.d butir (3.9) pada halaman 46, butir (4.1) s.d butir (4.7)dan butir (5.1) s.d butir (5.16) pada halaman 614 dari Gugatan TUN Aquo yang pokoknya Penggugat menyatakan mengenai adanyaketidaksepakatan dalam negosiasi perubahan harga gas bumi yangsebelumnya telah disepakati antara Penggugat dengan HuskyCNOOCOil Madura Limited (HCML) dalam Gas Sales Agreement tanggal 1Oktober 2007 (GSA) yang telah diubah dengan First Amandement

penetapan harga gas bumi danperubahan harga gas bumi di Lapangan BD WK Madura Strait KKKSTergugat Il Intervensi 2 oleh Tergugat akan dituangkan dalam perjanjianjual beli gas yang selengkapnya Tergugat Il Intervensi 1 kutip dibawah ini:Butir 4.4 Gugatan TUN a quoBahwa sehubungan dengan alokasi dan pemanfaatan gas bumi tersebut,Penggugat sebagai pembeli gas bumi dan HCML sebagai penjual gasbumi, telah menandatangani Gas Sales Agreement tertanggal 1 Oktober2007 (GSA) sebagaimana telah diubah melalui First Amandement

TERGUGAT IIINTERVENSI Il YANG TELAH DISEPAKATI DALAM GAS SALESAGREEMENT TANGGAL 1 OKTOBER 2007 SECARA ABSOLUTBUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TUN.Halaman 240 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 181/G/2017/PTUNJKTBahwa Tergugat Il Intervensi1 menolak dalil Penggugat yang padapokoknya menyatakan mengenai adanya ketidaksepakatan dalamnegosiasi perubahan harga gas bumi yang sebelumnya telahdisepakati antara Penggugat dengan HCML dalam Gas SalesAgreement (GSA), tanggal 1 Oktober 2007 yang telah diubahdengan First Amandement

Jikaabstract review dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yangmenetapkan Peraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauankembali semacam itu disebut legislative review yang dapatmenghasilkan perubahan (amandement) peraturan. Di sampingabstract review, mekanisme kontrol norma juga dapat dilakukanmelalui prosedur abstract preview, yaitu kontrol yang dilakukansebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat umum.