Namun kemudian Tergugat , II, danIll bersamasama meyakinkan Penggugat kembali secara membabi buta bahwaHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pat.G/2018/PN Smnpara Tergugat akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan Ny.WURYANTI secepat mungkin, agar Ny, WURYANTI bersedia membuka blokir diBPN Sleman.

Dantelah pula diberi Jawaban oleh Kantor BPN Sleman pada tanggal 19 Februari 2018,bahwa status SHM 1043/Banyuraden tersebut dalam keadaan bersih tanpa adaupaya blokir dari pihak manapun, dan masih tetap dimiliki oleh Ny. WURYANTIsesuai yang tertera dalam SHM No. 1043/Banyuraden tersebut;14.

Hal tersebut terbukti dariadanya fakta hukum bahwa setelah blokir dicabut oleh Ny. Wuryanti padatanggal 13 Maret 2018, sertipikat telah dibalik nama keatas namaSUWARSONO (PENGGUGAT) pada tanggal 14 Maret 2018, ATAU sehariHalaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pat.G/2018/PN Smnsetelah blokir dicabut oleh Ny.

Bahwa setelah saksi menelpon Pak Beny (Tergugat Ill) dijawab kalausertifikatnya di blokir oleh ibunya yang tinggal di Bandung dan anaknya bernamaOlivia. Bahwa awalnya Tergugat membeli dari Bu Olivia. Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat hanya komunikasimelalui telepon.Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pat.G/2018/PN Smn Bahwa pada saat saksi menanyakan alasan diblokir Tergugat ibunya tidak tahukalau dijual oleh anaknya.

,sehingga setelah blokir dicabut pada tanggal 13 Maret 2018 oleh Nyonya Wuryanti R.

Kemudian saksi ASTRIT PUTRI menelepon neneknya (saksiFITMAWATI) dan berkata NEK BANG PUTRA BERANG KA PUTRI, MANGANENEK BLOKIR ATM TU, KECEK BANG PUTRA BAA KOK NENEK BLOKIR,Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN SwlBANTUAK NDAK PICAYO NENEK SAMO INYO KECEK INYO, SEDANGKANINYO LAH BAJANJI JO KOMANDANNYO KINI, PARALU BANA PITIH TIGOPULUAH KINI, (Nek, Bang Putra marah ke Putri, kKenapa nenek blokir ATM itu,kata Bang Putra, mengapa nenek blokir, kayaknya nenek tidak percayakepadanya katanya,

sedangkan dia sudah berjanji sama komandannya, perlusekali uang tiga puluh sekarang), lalu saksi FITMAWATI menjawab YO,NENEK TACANGANG SE MANCALIAK PITIH LAH BANYAK ABIS, MASADALAM TIGO HARI SE LAH BANYAK SE HABIS PITIH, TU NENEK BLOKIRSE, KALAU KA DIKIRIM BALIAK PITIH MA BISA, HARI LAH SORE (lya, nenekheran saja melihat uang banyak habis, masa dalam tiga hari saja sudah banyakhabis uang, trus nenek blokir saja, kalau mau dikirim juga sekarang ga bisa, harisudah sore).

Kemudian saksi ASTRIT PUTRI menelepon neneknya (saksiFITMAWATI) dan berkata NEK BANG PUTRA BERANG KA PUTRI, MANGANENEK BLOKIR ATM TU, KECEK BANG PUTRA BAA KOK NENEK BLOKIR,BANTUAK NDAK PICAYO NENEK SAMO INYO KECEK INYO, SEDANGKANINYO LAH BAJANJI JO KOMANDANNYO KINI, PARALU BANA PITIH TIGOPULUAH KINI, (Nek, Bang Putra marah ke Putri, kenapa nenek blokir ATM itu,kata Bang Putra, mengapa nenek blokir, kayaknya nenek tidak percayakepadanya katanya, sedangkan dia sudah berjanji sama komandannya, perlusekali

uang tiga puluh sekarang), lalu saksi FITMAWATI menjawab YO,NENEK TACANGANG SE MANCALIAK PITIH LAH BANYAK ABIS, MASADALAM TIGO HARI SE LAH BANYAK SE HABIS PITIH, TU NENEK BLOKIRSE, KALAU KA DIKIRIM BALIAK PITIH MA BISA, HARI LAH SORE (lya, nenekheran saja melihat uang banyak habis, masa dalam tiga hari saja sudah banyakhabis uang, trus nenek blokir saja, kalau mau dikirim juga sekarang ga bisa, harisudah sore).

Kemudian saksi memasukan uang ke tabungansaksi;Bahwa beberapa hari kemudian karena ragu saksi mencek uang tabungansaksi, ternyata berkurang sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enamjuta rupiah);Bahwa pada rekening saksi ada pengambilan sebesar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ada jugaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekaligus;Bahwa kemudian uang bersisa ditabungan saksi sebesar Rp54.000.000,00(lima puluh empat juta rupiah), lalu ATM tersebut saksi blokir

., serta tidak pernah memanfaatkanhaknya untuk memohon perpanjangan waktu sebagaimana Pasal 2 APHNo. 11 Bahkan, saat ini, untuk menghambat Penggugat dalam melaksanakanhaknya untuk melaksanakan lelang atas Obyek Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 APH No. 11, Tergugat telahmemohon blokir kepada Turut Tergugat, sehingga Penggugat mengalamiberbagai kerugian.6.

.,: Rp 30.000.000,: 217 Hari: Rp 32.550.000,: 07 April 2016: Rp 500.000.000,: Rp 500.000.000,: 186 Hari: Rp 465.000.000,Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT SBY7.TENTANG PERMOHONAN PENGGUGAT;Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukantindakan wanprestatie / ingkar janji terhadap APH No. 11, dan karenanya,mencabut blokir yang telah dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat,serta menghukum Tergugat

untuk seluruhnya;Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 07 Oktober 2015yang dibuat di hadapan CHRISTIANA INAWATI,S.H., Notaris / PPAT KotaSurabaya sah dan mengikat;Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik (te goeder trouw);Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestatie / ingkar janjiterhadap Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 07 Oktober 2015 yangdibuat di hadapan CHRISTIANA INAWATI,S.H., Notaris / PPAT KotaSurabaya;Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut blokir

Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut blokir yang dilakukan ataspermohonan Tergugat ;6. Menghukum Tergugat dengan mengizinkan Penggugat melaksanakanhaknya untuk melakukan penjualan atas Obyek Hak Tanggungan,termasuk melalui lelang ;7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesarRp. 568.000, (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;Membaca berturutturut:1.

Putusan 84/G/2019/PTUN.JKT.Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan pembukaan blokir dapatdipertimbangkan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mediasi dihadiri oleh semua Pembina YayasanDwijendra yang selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2019 kembali berkirimsurat Nomor 03/B/I/YD/2019 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir dan suratNomor 02/M/I/YD/2019 Perihal Tindak Lanjut Mediasi yang ditandatangani oleh Ketut Karlota, Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Nyoman Satia Negara, PutuMulyadi Serangan, Nyoman Gede Narendra, Nyoman Diane selaku PembinaYayasan Dwijendra (lebih dari 2/3 dari jumlah Pembina);Bahwa TERGUGAT dalam melakukan pembukaan blokir

., Perihal Permohonan Pencabutan Blokir. (Fotokopidari fotokopi);Surat Nomor AHU.2.um.01.013614 tanggal 25 September 2018dari Direktur Perdata, Kasubdit Badan Hukum kepada NiNyoman Sriyotini, Spd., M.Pd., Sekolah Dasar DwijendraDenpasar, Perihal Permohonan Pencabutan Blokir. (Fotokopidari fotokopi);Surat Nomor AHU.2.Um.01.014143, tanggal 1 Nopember 2018dari Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepadaHalaman 32 dari 61 halaman. Putusan 84/G/2019/PTUN.JKT.24. Bukti P24 :25.

Kemenkumham dalam halmembuka dan menutup blokir dengan persyaratanpersyaratan, pertama akanmenguji kKepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kedua jika ada halhalsengketa atau permasalahan yang ada di dalam organisasi itu, yaitu orangorang yang punya hak atau kepentingan di dalam organisasi itu.

(vide bukti T2 = bukti T.ll Int.7), perubahanAnggaran Dasar dan Data Yayasan Dwijendra dalam Akta Nomor 05 tersebutkemudian didaftarkan secara online kepada Tergugat mengenai perubahandata kepengurusannya dengan terlebin dahulu Pembina mengajukanpermohonan pembukaan blokir;Pada tanggal 14 Januari 2019 Pembina Yayasan Dwijendra melalui Surat No.03/B/I/YD/2019 mengajukan permohonan pembukaan blokir atas aksesYayasan Dwijendra dimana salah satu alasan permohonan tersebut adalahbahwa masa tugas Pengurusan

Bahwa pada bulan November 2018 Pengugat dan Tergugat terjadipertengkaran lagi karena saat itu Tergugat menshare foto cewek diInstagram sementara instagram Penggugat di blokir oleh Tergugat,Penggugat mengetahui dari teman Penggugat yang bernama ..i. Danhandphone Tergugat sering di sembunyikan bahkan TergugatHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btmmengatakan handphonenya sudah dijual Tergugat seolaholahn adamenyembunyikan sesuatu;C.

Bahwa Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahhingga saat ini dan selama pisah rumah Tergugat juga tidak pernahmenghubungi Penggugat nomor Hp Penggugat di blokir olen Tergugatdan setiap Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat diTanjungpinang, Tergugat tidak pernah ada di rumah;f. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini.Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membinah rumah tanggadengan Tergugat dan jalan yang terbaik adalah bercerai denganTergugat;g.

Pada bulan November 2018 Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaranlagi Karena saat itu Tergugat menshare foto cewek di Instagram sementarainstagram Penggugat di blokir oleh Tergugat, Penggugat mengetahui dariteman Penggugat yang bernama Putri. Dan handphone Tergugat sering disembunyikan bahkan Tergugat mengatakan handphonenya sudah dijualTergugat seolaholah ada menyembunyikan sesuatu;3.

Sejak saat itu Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah hingga saat ini dan selama pisah rumah Tergugat jugatidak pernah menghubungi Penggugat nomor Hp Penggugat di blokir olehTergugat dan setiap Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat diTanjungpinang, Tergugat tidak pernah ada di rumah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untukmenjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatdiartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah ataumenyangkal

Bank Aceh Cabang Sigli Fakri;Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank AcehCabang Sigli dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)tanggal 02 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E;Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT.

Hanief Ibrahim, M.E.;+ Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank AcehCabang Sigli dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas jutarupiah) tanggal 12 September 2012 yang ditandatangani oleh KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;+ Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT.

Bank Aceh CabangSigli Fakri;Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. BankAceh Cabang Sigli dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) tanggal 02 Februari 2012 yang ditandatangani oleh KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E;Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT.

;Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. BankAceh Cabang Sigli dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belasjuta rupiah) tanggal 12 September 2012 yang ditandatangani olehKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. HaniefIbrahim, M.E.;Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor080.01.05.6100927 atas nama CV Qanita Pratama pada PT.

Aloysius Alfridus Nggere,S.SIT menyatakan bahwa definisi dari sertifikat yang sah, alur pendaftaransertifikat, dan tata cara menerbitkan sertifikat pengganti adalah halhal yangdapat dirujuk pada UndangUndang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintahtentang Pendaftaran Tanah, serta Perkaban atau Peraturan Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia, kKemudian, sertifikat adalah bukti kepemilikanhak atas tanah dan di kantor pertanahan terdapat salinannya beurpa bukutanah, selanjutnya ahli menerangkan bahwa blokir

adalah pencatatan internalutamanya pada buku tanah tentang penahanan suatu objek tanah dari Tindakanpengalihan, maupun pengagunan dikarenakan adanya masalah atas objektanah tersebut, sifatnya internal dan tidak diberitahukan kepada pemegangsertifikat, dikarenakan saat yang bersangkutan mengurus keperluannya akanmengetahui sendiri adanya pemblokirian melalui tahapan yang disebutpengecekan;Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Aloysius Alfridus Nggere, S,SITmenyatakan bahwa blokir bukanlah pencabutan

Put.No. 2/Pid.C/2021/PN.Endpendaftaran pertama kali dan sertifikat pengganti melalui halaman dua darisertifikat;Menimbang, bahwa dalam tugas keahliannya ahli Aloysius Alfridus Nggere,S, SIT menerangkan bahwa atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak MilikNomor 388 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 166/RWG/2001/19atas nama ROFINUS EMBU dan Bukti surat Fotocopy Sertifikat Hak MilikNomor 392 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 170/RWG/2001 atasnama ROFINUS EMBU benar telah dikuluarkan blokir

Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 18September 2001, Surat Ukur Nomor 166/RWG/2001/19 atas nama ROFINUSEMBU dan Bukti surat Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tanggal 18September 2001, Surat Ukur Nomor 170/RWG/2001Menimbang, bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan atas status hakmilik, dan sah tidaknya sertifikat yang tersebut dalam putusan aquo haruslahdiselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usahanegara, demikian pula tentang pandangan para terdakwa tentang blokir

, hakimmempertimbangkan bahwa blokir tidaklah menghilangkan atau mencabut hakatas tanah dari dia yang tersebut dalam dokumen kepemilikan hak atas tanahHalaman 9 dari 12 Halaman Put.No. 2/Pid.C/2021/PN.Endtersebut, jika memang hal tersebut diyakini oleh para terdakwa haruslahdilakukan melalui koridorkoridor yang tepat sebagaimana telah hakim sebutkandalam pertimangan incasu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut Unsur MemakaiTanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah di dalammenggunakan

KETUT MADJA,SHBahwa Pihak Pertama dengan ini menyatakan mencabut seluruh permohonanpemblokiran atas objek tersebut diatas, sehingga seluruh sertifikat yangdimohonkan pemblokiran tersebut dikembalikan dalam kondisi sebelumpemblokiran dan semua biaya yang dikeluarkan atas pencabutan pemblokiranmenjadi tanggungan Pihak Pertama serta bukti pencabutan blokir harusdiserahkan kepada Pihak Kedua.Pasal 4Bahwa terhitung sejak diterimanya pembayaran tersebut oleh Pihak Pertama dariPihak Kedua dan sejak ditandatanganinya

Akan tetapidengan ketentuan tidak akan melibatkan Pihak Kedua dalam bentuk apapun.Pasal 6Bahwa dengan telah disepakatinya perdamaian ini dan dengan telah diterimanyapembayaran maka Pihak Pertama mencabut semua perkara hukum yangberkaitan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, mencabut gugatan perkaraperdata nomor 309/Pdt.G/2015/PN.Dps, mencabut semua laporan kepolisianterkait dengan Tergugat dan mencabut semua blokir atas tanah milik PihakKedua, untuk itu Pihak Pertama tidak dapat lagi melakukan

Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafanmengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikanSegala biaya yang timbul dari perjanjian perdamaian ini baik itu pencabutangugatan, pencabutan blokir maupun pencabutan laporan di kepolisian serta keMPD ini Kota Denpasar menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertamasepenuhnya.Surat Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak danataupun Kuasanya agar dapat dilaksanakan guna kepentingan bersama parapihak.Setelah

KU.08/08572.71/II/2020 tanggal: Permohonan Pencatatan Blokir tanggalHM No. 00767/Besusu00767/Besusu Tengah (fotokopi sesuai asli);Tengah, Tengah, HM No.: Tanda Terima Dokumen No. 1331/2020 An. M. Wijaya S.,kegiatan Blokir tanggal 13 Februari 2020 (fotokopi sesuaiasli);:Permohonan Pencatatan Blokir tanggal 12 Maret 2020(fotokopi sesuai asli);: Tanda Terima Dokumen No. 317/2020 An.

Zainal, kegiatanBlokir tanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai asli);: Surat Zainal Hal Permohonan blokir Sertipikat tanggal 13Januari 2020 (fotokopi sesuai asli);: Permohonan Pencatatan Blokir tanggal 13 Januari 2020(fotokopi sesuai asli);05 Februari2020 Hal Pemberitahuan Blokir Sertipikat (fotokopi sesuaiasli);: Tanda Terima Dokumen No. 321/2020 An.

Blokir tanggal: Permohonan Pencatatan Blokir tanggal 13 Januari 2020(fotokopi sesuai asli);: Surat No.

KU.08/08772.71/II/2020 tanggal 05 Februari 2020Hal Pemberitahuan Blokir Sertipikat (fotokopi sesuai asli);: Tanda Terima Dokumen No. 1326/2020 An. M. Wijaya S.,kegiatan Blokir tanggal 13 Februari 2020 (fotokopi sesuaiasli);: Permohonan Pencatatan Blokir tanggal 12 Februari 2020(fotokopi sesuai asi);: Tanda Terima Dokumen No. 322/2020 An.

Zainal, kegiatanBlokir tanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai asi);: Surat Zainal Hal Permohonan blokir Sertipikat tanggal 13Januari 2020 (fotokopi sesuai asli);: Permohonan Pencatatan Blokir tanggal 13 Januari 2020(fotokopi sesuai asli);: Surat No. KU.08/08172.71/II/2020 tanggal 05 Februari 2020Hal Pemberitahuan Blokir Sertipikat (fotokopi sesuai asli);: Tanda Terima Dokumen No. 323/2020 An.

Glugur Darat atas nama Bun Hui, namunTergugat tidak melakukan catatan (blokir) dalam buku tanah tersebutsehingga berimbas pada Permohonan Pendaftaran Peralihan HakTergugat II Intervensi yang dimohonkan pada tanggal 22 Maret 2017yang berujung pada Pencatatan Peralihan Hak/Balik Nama pada tanggal23 Oktober 2017;Halaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2019 Bahwa kalaupun catatan tersebut hapus sebagaimana Pasal 126 ayat 2namun faktanya, sebelum lewat 30 hari, Penggugat melalui kuasahukumnya kembali memohon pencatatan (blokir) tertanggal 11 April2017 yang disertai dengan pemberitahuan telah mengajukan gugatanperdata di Pengadilan Negeri Medan dan telah ditanggapi oleh Tergugatdengan menerbitkan Surat Perintah Setor dan tanda terima dokumenmaka seharusnya Tergugat membuat catatan (blokir) di Buku TanahSertipikat Hak Milik

Penjaringan, KotaAdministrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakartamilik Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalahdengan alasan adanya Blokir yang dimohonkan oleh LANYJONATHAN pada tanggal 10 10 2005 dan Blokir yangdimohonkan oleh CHRISTINE RATNA pada tanggal 24 102005 dan tanggal 952008, adalah aalasan yangbertentangan dengan hukum ; Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Lanny Jonathantelah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2008dengan demikian alasan Tergugat yang mendalilkanadanya blokir

yang dimintakan LANY JONATHAN( telah meninggal pada 14 Nopember 2008 ) adalah padatanggal 10 10 2005, maka sampai gugatan inidiajukan permohonan blokir tersebut sudah berjalanselama 1.698 hari .

Dengan demikian BATAS WAKTUyang diberikan oleh Peraturan Perundang undangan bagiLANNY JONATHAN untuk mengajukan gugatan sebagaitindaklanjut dari pada permohonan blokir sudahLEWAT ;Bahwa demikian pula blokir yang dimohonkan olehCHRISTINE RATNA , Pertama tanggal 24 10 2005 danyang kedua pada tanggal 952008. bBerarti dengandemikian blokir yang pertama sudah berjalan selama1.684 HARI dan blokir yang kedua sudah berjalanselama 644 hari .

Dengan demikian maka batas waktuyang diberikan oleh hukum bagi CRHISTINE RATNA untukmengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagai tindaklanjutdari Blokir yang dimohonkanya telah LEWAT; Bahwa sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke PengadilanTata Usaha Negara Jakarta baik LANY JONATHAN maupunCHRISTINE RATNA TIDAK = mengajukan gugatan kePengadilan sebagai tindaklanjut dari blokir yangdimintakannya .

yang diajukan oleh Ibu Penggugat Ny.Lany Jonatan (Bukti T IV) sejak tanggal O02 Oktober 2008dan atas permintaan salah seorang saudara PenggugatChristine Ratna (Tergugat II Intervensi) sejak tanggal 09Oktober 2008 (Bukti P 1 = Bukti T , T Ill) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengandalil Tergugat, bahwa catatan blokir tersebut belum bisadihapus dalam Buku Tanah (Bukti T 2) sebelum adapenyelesaian atau perdamaian antara Penggugat dengan ahliwaris lainnya , karena terbukti permohonan blokir

Lingkungan III/Menceng;Sebelah Utara : Bangunan No. 29;Sebelah Timur : Tembok Bangunan tersebut;Sebelah Selatan : Tanah Kosong;2 Bahwa Pembantah melalui kuasanya telah menyurati Terbantah IV tertanggal 23Agustus 2005 dan Terbantah IV memberikan jawaban tanggal 23 Agustustentang pemblokiran dan menjelaskan sebagai berikut:a Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Hak Guna Bangunan No. 2861/TegalAlur, terdapat catatan blokir dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Jakarta I, dengan suratnya

S 11 21WPL.03/KP.01/P/2004 ;b Bahwa blokir oleh KP2LN Jakarta I tersebut di atas sehubungan dengan adanyahutang kepada Negara (cq. PT. Bank Mandiri) atas nama PT.

Kalideres JakartaBarat dimana Pembantah sama sekali bukan pihak maka Pengadilan NegeriJakarta Barat supaya mencabut, mengangkat atau menyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum pemblokiran yang berdasarkan:a Catatan pada Buku Hak Guna Bangunan No. 286 1/Tegal Alur, terdapatcatatan blokir dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Jakarta I, dengan suratnya tanggal 9 Pebruari 2004 No.

S11 21WPL.03/KP.01/P/2004;b Bahwa blokir oleh KP2LN Jakarta I tersebut di atas sehubungan denganadanya hutang kepada Negara (cq. PT. Bank Mandiri) atas nama PT.Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2013Perdana Plastindo Inti Raya dimana sertifikat Hak Guna Bangunan No.286 1/Tegal Alur tersebut merupakan jaminan hutang;c Berdasarkan penyerahan piutang macet dan PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk RCR II dengan surat No.

Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Jakarta I, dengan suratnya tanggal 9 Pebruari 2004 No.5i I 2/WPL.03/KP.OIIP/2004;Bahwa blokir oleh KP2LN Jakarta I tersebut di atas sehubungan denganadanya hutang kepada Negara (cq.

Akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2011, Tergugat mengajukan pencatatan blokir ternadap kedua sertifikat tersebut dengantanpa melakukan pemberitahuan kepada Penggugat.

Ali Hasan, sekaligus bersama Tergugat Il menuntaskanproses pencabutan blokir yang sudah diajukan ke pihak turut Tergugat, danselanjutnya menuntaskan penyelesaian kepemilikan ke 2 (dua) bidangtanah tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Ali Hasan;Bahwa, agar Tergugat dan Tergugat Il tunduk dan patuh untukmelaksanakan putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat danHal. 5 dari 28 hal. Put.

AliHasan tanpa syarat dan menuntaskan proses pencabutan blokir yang telahdiajukan serta selanjutnya menuntaskan penyelesaian kepemilikan ke 2(dua) bidang tanah dan bangunan beserta isinya yang berdiri di atas ke 2(dua) bidang tanah tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris almarhumH. Ali Hasan;Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1588 K/Pdt/20145.

Ali Hasan tanpa syarat dan menuntaskanproses pencabutan blokir yang telah diajukan' serta selanjutnyamenuntaskan penyelesaian kepemilikan ke 2 (dua) bidang tanah danbangunan beserta isinya yang berdiri di atas ke 2 (dua) bidang tanahtersebut kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum H.

Ali Hasan;Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pencabutan blokir danmemproses balik nama kepemilikan tanah Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 20 Kelurahan Karangsari, dahulu Sertifikat Hak Guna BangunanHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1588 K/Pdt/2014Nomor 17 Kelurahan Karangsari, dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1127Desa Leran Kulon, menjadi milik Penggugat selaku ahli waris almarhum H.Ali Hasan;6.

Bahwadalam catatan buku tanah Hak Milik No. 1819 /Kelurahan Kertenatas nama Nyonya Yulia Anna Surya, telah diletakkan blokir dariSardjana Orba Manulang, SH selaku kurator dari Dayu Handokodan Yulia Ana Surya, surat tanggal 30112011 berdasarkanHalaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 331/Pdt/2015/PT.SMGPutusan Pengadilan Niaga Semarang No. 07/PAILIT/2011/PN.NIAGA SMG tanggal 12102011 jo. Penetapan HakimPengawas No. 07/Pailit/2011/PN.

Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Ill tidak melakukanpendaftaran Peralihan Hak atas akta Peralihan Hak yangdibuat (Akta Jual Beli Nomor 287/Laweyan/2011 Tanggal 21Oktober 2011) sampai diletakkan Blokir pada TanggalSe)e. Bahwa obyek hak atas tanah yang dijadikan obyek perkaratersebut ada catatan pemblokiran sebagaimana diatur dalampasal 126 peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997,YAItU !

Blokir dari Sardjana Orba Manulang, SH selaku kurator dariDayu Handoko dan Yulia Ana Surya, surat tanggal30112011 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga SemarangNo. 07/PAILIT/2011/PN.NIAGA SMG tanggal 12102011 jo.Penetapan Hakim Pengawas No.07/Pailit/2011/PN.NiagaSmg tanggal 17102011; dan Blokir dari lbnu Darpito, SH (advokat) selaku kuasa hukurndari Irfan Suryanto, SE, surat tanggal 01052012, denganperkara perdata No. 75/Padt.G/2012/PN.Ska tanggalO04 2, $a n aces ec ce eee reecef.

Bahwa atas Perkara Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg tidakdiletakkan 1310 kir sejak awal dan Permohonan blokir kepadaTergugat II baru dilaksanakan tgl 5122011 (setelah Akta JualBeli Nomor 287/Laweyan/2011 Tanggal 21 Oktober 2011i.

Niaga Smg., tanggal 17 Oktober 201 1.;10.2.Blokir tanggal 01 Mei 2012 dari lbnu Darjito, SH (Advokat) selakukuasa hukum dari Irfan Suryanto, SE.,surat tanggal 01 Mei2012 dengan perkara perdata No.75/Pdt.G/2012/PN.

sakit danTerdakwa memberitahu saksi bahwa nanti malam Terdakwa akan jemput saksi lagi kKerumahsaksi, dikarenakan saksi korban sudah berteman lama dengan Terdakwa saksi tanpa ragumeminjamkan motor saksi korban kepada Terdakwa, namun Saksi Korban tunggu sampaijam 24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban, dan saksi korbantelepon berkalikali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi teleponjuga tidak diangkat dan saksi korban cek di facebook ternyata saksi sudah di blokir

malamTerdakwa akan jemput saksi lagi kerumah saksi,dikarenakan saksi korban sudah berteman lama dengan Terdakwa saksi tanpa ragumeminjamkan motor saksi korban kepada Terdakwa, namun Saksi Korban tunggu sampai jamHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Mnk24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban, dan saksi korban teleponberkalikali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi telepon juga tidakdiangkat dan saksi korban cek di facebook ternyata saksi sudah di blokir

Mio M3 dikarenakan Ibu dari Terdakwa sedang sakit danTerdakwa memberitahu saksi bahwa nanti malam Terdakwa akan jemput saksi lagikerumah, dikarenakan saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa saksi tanpa ragumeminjamkan motor saksi kepada Terdakwa, namun Saksi tunggu sampai jam 24.00Wit Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah saksi, dan saksi telepon berkalikalinamun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi telepon juga tidakdiangkat dan saksi cek di facebook ternyata saksi sudah di blokir

saksi EFENDI bahwa nantimalam Terdakwa akan jemput saksi EFENDI lagi kerumah, dikarenakan saksi EFENDI sudahberteman lama dengan Terdakwa, saksi EFENDI tanpa ragu meminjamkan motor saksiEFENDI kepada Terdakwa, namun Saksi EFENDI tunggu sampai jam 24.00 Wit Terdakwatidak kunjung datang ke rumah saksi EFENDI, dan saksi EFENDI telepon berkalikali namuntidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi EFENDI telepon juga tidak diangkatdan saksi EFENDI cek di facebook ternyata saksi EFENDI sudah di blokir

saksi EFENDI bahwa nanti malamTerdakwa akan jemput saksi EFENDI lagi kerumah, dikarenakan saksi EFENDI sudah bertemanlama dengan Terdakwa, saksi EFENDI tanpa ragu meminjamkan motor saksi EFENDI kepadaTerdakwa, namun Saksi EFENDI tunggu sampai jam 24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datangke rumah saksi EFENDI, dan saksi EFENDI telepon berkalikali namun tidak di angkat olehTerdakwa, keesokan harinya saksi EFENDI telepon juga tidak diangkat dan saksi EFENDI cek difacebook ternyata saksi EFENDI sudah di blokir

., M.Kn;Bahwa, Tergugat pada tanggal 25 Juni 2020 dengan sengaja telah melakukanBlokir sertipikat Hak Milik No. 795, seluas 374 M2, sebagaimana diuraikandalam surat ukur No. 07/Ranggamekar/2009, tanggal 7 April 2009, atasPermintaan Blokir Tersebut Turut Tergugat II melakukan Blokir terhadap BukuHalaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 494/PDT/2021/PT BDGTanah Milik Tergugat, Pemblokiran tersebut diketahui oleh Para Penggugatpada tanggal 6 Juli 2020.

Bahwa, dengan dicatatkan nya blokir terhadap buku tanah milik Tergugat olehTurut Tergugat Il, sehingga Akta Kuasa Menjual Nomor : 02 tanggal 20 Mei2020 dari Tergugat tidak dapat di pergunakan sebagaimana mestinya olehPara Penggugat;7.

Pada tanggal 10072020 dicatat Blokir berdasarkan PermohonanSaudari Vivien Triani Tergugat dalam Perkara ini).Bahwa tindakan Turut Tergugat II dalam pencatatan Blokir pada Hak Milik No.795/Ranggamekar pada tanggal 10072020 tersebut, sudah sesuai denganPeraturan Perundangan yang berlaku.Blokir dicatat atas permohonan dari Vivien Triani Tergugat dalam Perkara ini)terhadap Hak Milik No. 795/Ranggamekar an. Vivien Triani Tergugat dalamPerkara ini).

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala BPN RI No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita,Permohonan Blokir dapat dilakukan apabila Pemohon Blokir mempunyaihubungan hukum terhadap hak yang dimohon, dan salah satu hubunganhukum yang dimaksud, yaitu merupakan Pemilik Tanah.Masa berlaku pemblokiran tersebut hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejakdicatatkan pada Buku Tanah Hak Milik dimaksud, kecuali apabila adapeletakan sita jaminan dari lembaga peradilan

Menghukum Tergugat untuk membuka Blokir Sertifikat Hak Milik Nomor 795,seluas 374 M2 di Kantor Turut Tergugat II;7. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadapPutusan ini;8.

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat telah memasukkan Blokir Ampalan proses balik nama sertifikat pada(Badan Pertanahan Nasional Kota Padang) Tergugat II, yang manaampalan tersebut dilakukan Pada Bulan Agustus 2018, sedangkanSaudarasaudara Tergugat yang lainnya Telah menyetujui danmenyepakati jual beli dilakukan, akibat Ampalan atau Blokir yangdilakukan oleh Tergugat ini, telah merugikan Penggugat sehinggaProses Balik Nama Sertifikat terhenti sementara, Perbuatan Tergugat ini

kepada Penggugat beralasan hukum dan patutuntuk dikabulkan;Menimbang bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat memohonMenyatakan batal dan tidak sah pemblokiran atau ampalan yang dilakukan olehTergugat ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (red: Permen ATR No. 13 Tahun2017) Pasal 13 ayat (1) bahwa Catatan blokir oleh perorangan atau

badanhukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitungsejak tanggal pencatatan blokir.

Dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa catatanblokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabila:a. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13;b. pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannyasebelum jangka waktu berakhir;c.

Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir;ataud. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut, Tergugatmelakukan ampalan atau blokir pada bulan Agustus 2018.

ada pihak yang memohon agar tanah hak milik Penggugat SHM No.4528 di Blokir, apapun dalilnya Penggugat minta agar Tergugat II mencabutStatus Blokir terhadap tanah hak milik Penggugat SHM No. 4528 ;Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 215/PDT/2019/PT.BDG.14.15.Bahwa ketentuan status tercatat dalam Buku Tanah atau Blokir Tanah atauSertifikat telah diatur dalam Pasal 126 Peraturan Meneg Agraria dan TataRuang/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PPNo. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran

dan Sita yang berbunyi :(1) Permohonan catatan blokir dapat diajukan oleh :a) Perorangan;b) Badan Hukum; atauc) Penegak Hukum.(2) Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkanalasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan ataspermohonan dimaksud.Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Kepala BPN No. 13 tahun 2017menjelaskan juga :1) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk Penyidikan danPenuntutan kasus pidana2) Persyaratan pengajuan

blokir oleh Penegak Hukum meliputi :a) Formulir permohonan;b) Surat Perintah Penyidikan;c) Surat Permintaan Pemblokiran dari Instansi Penegak Hukumdisertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuatketerangan yang jelas mengenai :1) Nama pemegang Hak;2) Jenis dan nomor hak; dan3) Luas dan letak tanah, ataud) syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganJadi pada dasarnya Penyitaan dan Pencatatan blokir atau pemblokirandiajukan oleh siapapun harus diajukan/dimohon secara tertulis

Menghukum Tergugat II mencabut Status Blokir terhadap nomor hakmilik 10.14.30.03.1.04528 atas nama Penggugat :11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walauTergugat verzet, banding atau kasasi :12.

Tentang Kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut).Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai blokir internal pada point 14dan point 15 yang dilakukan oleh Tergugat II, adalah melawan hukumadalah keliru justru blokir internal tersebut dilakukan oleh Tergugat IIselaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengamanansehubungan dengan adanya surat dari Pihak Kepolisian Resor BandungHalaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 215/PDT/2019/PT.BDG.tanggal 13 April 2017 No.

Bahwa Obyek Sengketa sampai dengan permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat terjadi, masih dalam status blokir di BadanPertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, dan selama itu pulatidak ada upaya atau pun niat dari pihak Penggugat untuk membukablokir ketika gugatan perkara No.1392/Pdt.G/2015/PA.Kra diPengadilan Agama Karanganyar berkekuatan hukum tetap sampaidengan gugatan ini diajukan;1.6.

Bahwa apabila Penggugat beritikat baik dengan melakukan prosesbuka blokir terhadap obyek sengketa, seharusnya diharapkan akanmempermudah proses jualbeli dan pembagian atas obyek sengketa.Sehingga terdapat keganjilan dan ketidak akuratan terhadapkronologis permasalahan perkara a quo yang diuraikan penggugatdalam gugatannya. Bahwa kronologis gugatan wanprestasi penggugatbersifat sepenggalpenggal dan hanya penguntungkan kedudukanhukum Penggugat saja;1.7.

Bahwa dimana permasalahan tersebutterjadi disebabkan oleh sikap dan tindakan Penggugat yang didugamenelantarkan proses hukum dan kepentingan hukum Tergugat sertatidak segera melakukan buka blokir terhadap obyek sengketa;Bahwa apabila dapat terealisasi dengan dilakukannya jual beli dengandisertai pembagaian hak kepada para pihak yang bersengketa setelahberkekuatan hukum tetap, maka setidaknya 1 (satu) permasalahan hukumTergugat dapat terselesaikan.

Bahwadimana permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap dan tindakanTergugat Rekonpensi yang diduga menelantarkan proses hukum dankepentingan hukum Penggugat Rekonpensi serta tidak segera melakukanproses buka blokir terhadap obyek sengketa di Kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Karanganyar;Bahwa apabila proses buka blokir dapat terealisasi, maka dapatdilakukannya jual beli dengan disertai pembagaian hak kepada para pihakyang bersengketa setelah berkekuatan hukum tetap, maka setidaknya

terhadap SHM Nomor:981 kepadaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar melalui SeksiSengketa Konflik Perkara Pertanahan Kabupaten Karanganyar;Bahwa ketika kuasa hukum Penggugat Rekonpensi mengajukan prosesbuka blokir pada Kantor BPN kabupaten Karanganyar sedang dalam prosesadministrasi, Pihak Tergugat Rekonpensi ternyata telah melakukanpermohonan mediasi dan permohonan pemblokiran terhadap SHM Nomor:981 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyarmelalui Seksi Sengketa

93 tahun 2010tentang petunjuk pelaksanaan lelang : Pasal 1 angka 20 : Pemilik Barangadalah orang atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atassuatu barang yang dilelang.10.Bahwa dikarenakan Pelawan sebagai pemilik sah tidak pernah dimintaipersetujuan untuk melakukan lelang maka Permohonan eksekusi Terlawan salah sasaran sehingga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan(noneksekutable).11.Bahwa untuk menjamin tidak dibalik nama secara diamdiam agarmemerintahkan Terlawan II untuk melakukan blokir

Memerintahkan TERLAWAN II untuk melakukan blokir sampai putusan yangberkekuatan hukum tetap.6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupun adabanding, verset, maupun kasasi.7.

menyatakan bahwa oleh karena barang yangdieksekusi telah berada dan dikuasai oleh yang berhak (pemohoneksekusi) dalam menghadapi kasus ini pihak pelawan/pembantaheksekusi seharusnya mengajukan gugatan baru bukan mengajukangugatan perlawan terhadap eksekusi yang sudah selesai.DALAM POKOK PERKARA :1.Apaapa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggapmerupakan bagian dari pokok perkara ini.Bahwa untuk menjamin tidak dibalik nama secara diamdiam agarmemerintahkan Terlawan II untuk melakukan blokir

sampai putusan yangberkekuatan hukum tetap (sebagaimana point11 Gugatan Pelawan),dapat dijelaskan oleh Terlawan sebagai berikut:Bahwa blokir terhadap pendaftaran peralihan atau pembebanan hakberpedoman pada Pasal 126 Avat1. 2. 3. dan 4 PMNA/KBPN No. 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah vang berbunyi: Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Pik1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanahbahwa suatu

Serta blokir dengandilampiri surat gugatan disertai sita jaminan dari pengadilan berlakusampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan ini Terlawan Il memohonkepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:DALAM EKSEPSI:Menolak tuntutan Pelawan seluruhnya.Menerima Eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Perlawanan Nomor