1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban KegiatanMembangun Dan Menggunakan Bangunan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,berbunyi: Surat Perintah Bongkar yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas PengawasanPembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terhadap kegiatanmembangun tanpa izin yang belum dihuni dan tidak dalam sengketa, tidak termasukbangunan Pemerintah dan atau bangunan sosial ibadah dan atau bangunan padalingkungan dengan persyaratan khusus (antara lain lingkungan KDB

bukti bukti surat di DPRD; Bahwaselanjutnya saksi tidak mengetahui lagi perkembangan dari hasilpertemuan tersebut; Bahwa pada saat itu hasilnya dikembalikan pada Bupati karenadi DPRDtidak ada penyelesaian; Bahwa setahu saksi Pemerintah juga memiliki buktibukti yang ada diKecamatan ; Bahwahasil rapat dengan pemerintah agar dilakukan negosiasi;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa :1.Fotokopi dari fotocopi Surat Keterangan Hibah No. 203/SKETKB/KDB

Fotokopi Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (GPHGR) Nomor198/SPHGR/KDB/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan PahangKecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juni 2018,bermeterai cukup dan telah dinazageling tidak disesuaikan dengan aslinya,lalu diberi tanda bukti (P.3);4.

Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KLB, KTB) di hitung secaraproporsional sesuai dengan luasan pada tiap kawasan.2. PASOKAN AIR (WATER SUPPLY)Dalam Dokumen Hasil Studi Andal, disebutkan bahwa pasokan air akan berasaldari PDAM. Akan tetapi sampai saat ini belum ada Jalur Pipa PDAM dan belumada rencana Jalur Pipa PDAM manapun menuju ke Proyek AYOMA.Dalam sidang Amdal, Pemrakarsa menyebutkan sudah mengajukan permohonanpasokan air PDAM ke Ayoma.

Adapunintensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB, KTB) dihitung secara proporsional sesuaidengan luasan pada tiap kawasan, jadi dari sisi peruntukkan ruang tidak melanggarketentuan Perda No.15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Lampiran dan SNI.. Pasokan air (Watter Supply)Bahwa sesuai dengan Surat No.0035/EXT/PPPROP/AYOMA/V/2016 perihalPermohonan Penyambungan Instalasi Air Bersih jo.

Adapun intensitaspemanfaatan ruang (KDB, KLB, KTB) dihitung secara proporsional sesuai dengan luasanpada tiap kawasan, jadi dari sisi peruntukkan ruang tidak melanggar ketentuan Perda No.15tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lampiran dan SNI;Menimbang bahwa selanjutnya masalah pasokan air untuk Apartemen The Ayoma,yang menurut Para Penggugat akan menggunakan air tanah dalam yang akan menurunkankualitas air tanah dalam.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan;f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diijinkan;g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diijinkan;h. Syaratsyarat kehandalan bangunan; dani. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan danpengawasan bangunan;(2) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)merupakan advice planning yang dikeluarkan DinasPekerjaan Umum dan Perumahan dan menjadi ketentuanmengikat yang harus dipenuhi si Pemohon dalammendirikan/mengubah bangunan,;2.3.

Pol B-2901-KDB3.10 Satu buah sepeda motor SUZUKI HAYATI No. Pol P-4380-TL;3.11 Satu buah sepada motor HONDA BEAT No. Pol P-4331-TL;3.12 Satu buah sepeda motor KAWASAKI NINJA No. Pol P-5603-AB;4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan peta citra satelit untuk mengetahui kondisi saat ini (existing)ditunjukkan aksesibilitas lahan, tutupan lahan yang terdiri dari pemukiman, sawah, hutan,perkebunan Berdasarkan Perbup Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang PedomanOperasional Pemanfaatan Ruang yang menginformasikan bahwa pada peruntukan ruangyang dimungkinkan untuk pembangunan TPBU hanya dimungkinkan pada tanamantahunan dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimal 10 % sedangkan lahan basahtidak dimungkinkan ;e Bahwa setelah

Kawasan Lindung Non Hutan adalah merupakan kawasan yangmemberikan perlindungan setempat atau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupadaerah resapan air, daerah yang rawan gerakan tanah, daerah simpadan sungai atau situ,serta Kawasan Pertanian Lahan Basah merupakan sawah beririgasi teknis yang digunakansebagai lahan sawah produktif hal ini tercantum dalam Perda No.19 tahun 2008 ;e Bahwa hasil kajian teknis dari Tim Teknis terpadu menyatakan boleh dibangunTPBU dengan Koefisian Dasar Bangunan (KDB

) mekasimal 10 % artinya boleh dibagunTPBU asalkan dibangun dengan KDB 10 % dari 1.000.000 meter tersebute Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c berbunyi bahwa berdasarkanPeraturan Bupati Nomor 83 tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang,pada lokasi dimohon sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimungkinkan adanyaPembangunan TPBU, artinya boleh dibangun TPBU asalkan TPBU dengan KoefisianDasar Bangunan (KDB) terbatas ;93e Bahwa benar tentang konsideran menimbang huruf d tercantum bahwaberdasarkan

PT.Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka Pembangunan TPBU di Desa AntajayaKecamatan Tanjungsari;e Bahwa benar pada Konsideran menetapkan KEDUA huruf (a) tercantum PadaPeruntukan Ruang Kawasan Tanaman Tahunan (TT) dalam Kawasan Lindung Non Hutan(KL) dimungkinkan adanya kegiatan Pembangunan TPBU yang dibatasi pada lokasitertentu sesuai kajian teknis menurut peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB

Klausula ini sudah ada ketika saksi memberikan paraf ;Bahwa selain itu yang saksi ketahui dalam diktum Menetapkan Kedua huruf apada Peruntukan Ruang Kawasan Tanaman Tahunan dalam Kawasan LindungNon Hutan (KL) dimungkinkan adanya kegiatan Pembangunan TPBU yangdibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atau Koefisien DasarBangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yang dimohon/dikuasai untukkegiatan TPBU, sedangkan sisanya

perpindahan moda padaTerminal Pulo Gebang; d. tercapainya penerapan konsep superblok di Kawasan SentraPrimer Timur, Kawasan Industri Pulo Gadung, PerkampunganIndustn Kecil (PIK) Pulo Gadung, dan Kanal Banjir Timur sebagaikawasan campuran antara kegiatan perkantoran, perdagangan,dan jasa dengan perumahan horizontal dan vertikal;Halaman 22 Putusan No.158/PDT/2018/PT.DKI ie. ferwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasanlingkungan dilengkapi prasarana melalui pemeliharaan kawasanpermukiman dengan KDB

Surat Nomor: 03/TK HB/KDB 2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Permohonan BantuanDana TK Harapan Bunda Untuk Kegiatan untuk proses belajar mengajar di Kampung BatuDalam Dalam Kec Danau Kembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati Solok di AroSuka dengan permintaan bantuan sebesar Rp.5.000.000,00 ;15. Surat Nomor: 25/TK.

bekerja di DinasPengelolaan Keuangan Perbendaharan Solok;Bahwa setahu saksi memang ada tim BadanHim 61 Putusan Tipikor No15/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Pemeriksa Keuangan turun' ke nagari gunamenanyakan lansung ke warga masyarakat, apamendapat uang bantuan dana sosial dari Bupati;Biasanya sehabis saksi menandatangani, saksimemantau perkembangan proposal tersebut denganbertanya kepada pengurusnya;Bahwa saksi membenarkan bentuk tanda tangan atasnama saksi yang terdapat pada proposal :Surat Nomor: 03/TK HB/KDB

Solok yang ditujukan kepada Bupatisolok di Aro suka dengan permintaan bantuan sebesarRp. 14.300.000, untuk kegiatan kesenian.Surat Nomor: 01/MTMEF/2009 tanggal 08 Juli 2009perihal Permohonan Bantuan Dana dari MajelisTaklim Masjid Firdaus Kampung Batu Dalam KAb.Solok yang ditujukan kepada Bupati solok di Arosuka dengan permintaan bantuan sebesar Rp.10.650.000, untuk kegiatan kegiatan masjid.Surat Nomor: 03/TK HB/KDB 2009 tanggal 01 Juli2009 perihal Permohonan Bantuan Dana TK HarapanBunda Untuk Kegiatan

Solok yang ditujukan kepadaBupati solok di Aro suka dengan permintaan bantuan sebesar Rp. 10.650.000, untukkegiatan kegiatan masjid;Surat Nomor: 03/TK HB/KDB 2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Permohonan BantuanDana TK Harapan Bunda Untuk Kegiatan untuk proses belajar mengajar di Kampung BatuDalam Dalam Kec Danau Kembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok di Arosuka dengan permintaan bantuan sebesar Rp.5.000.000,00;Surat Nomor: 25/TK.

; Luas Bangunan Ruti KDB 60lo x 166.600 m? = Rp99.600,00 m?; Luas Lahan Rumah Toko 30% x 238.000 m? = Rp71.400,00 m7?; Luas Lantai Bangunan Rumah Toko 71.400 m? x 1.8= Rp128.500,00 m7?

Membangun tanpa izin yang belum dihuni dan dalamsengketa dan/atau bangunan pemerintah dan/atau bangunansosial ibadah dan/atau bangunan pada lingkungan denganpersyaratan khusus (antara lain lingkungan KDB rendah,cagar budaya, daerah militer) atau ; b. Membangun tanpaizin. dan sudah dihuni atau ; c.

Bogor, bahwaperuntukanruang kawasan tanaman tahunan dimungkinkan untuk tempat pemakamanbukan umum dengan koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% dariluasan yang dimohon untuk rencana TPBU, sedangkan Kawasan PertanianLahan Basa (LB) pada lokasi yang dimohon hanya untuk jalan masuk kerencana lokasi yang dinohon PT. Garindo Perkasa. Jadi dari total luas 100 ha.Lokasi yang dimohon, untuk TPBU yang bisa dibangun untuk pemakamanseluas 10 ha.Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari staff (Kabid/Sdr.

Tanjung sari, lalu saksi kembali bertanya tentang luasnya dandijawab 100 Ha, lalu saksi bertanya KDB berapa berdasarkan Tata Ruang dandijawab maksimal 10 % dari luas tanah yang dibebaskan danterakhirditanyakan apakah semuanya sudah memenuhi prosedur sesuai denganUndangUndang kemudian dijawab oleh Udin Syamsuddin bahwa semuanyasudah sesuai dengan prosedur dan syaratsyaratnya sudah terpenuhi dansudah ada rekomendasirekomendasi dinasdinasterkait.Bahwa Saksi pernah menerma SMS dari H.

mekasimal 10 % artinya boleh dibagun TPBUasalkan dibangun dengan KDB 10 % dari 1.000.000 meter tersebut.Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c berbunyi bahwa berdasarkanPeraturan Bupai Nomor 83 tahun 2009 tentang pedoman OperasionalPemanfaatan Ruang, pada lokasi dimohon sebagaimana dimaksud dalamhuruf b dimungkinkan adanya Pembangunan TPBU, artinya boleh dibangunTPBU asalkan TPBU dengan KDB terbatas.Bahwa benar tentang konsideran menimbang huruf d tercantum bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana

kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan gerakan tanah,daerah simpadan singai atu situ artinya lahan ini harus ditanami olehTanaman Tahunan artinya boleh dibangun TPBU dengan KDB maks. 10 %.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwamenerangkan tidak keberatan ;17.

Klausulaini sudah ada ketika saksi memberikan paraf.Bahwa yang saksi ketahui dalam diktum Menetapkan Kedua huruf a pada122Peruntukan Ruang Kawasan Tanaman Tahunan dalam Kawasan LindungNon Hutan (KL) dimungkinkan adanya kegiatan Pembangunan TPBU yangdibatasi pada lokasi tertentu. sesuai kajian teknis menurut peraturanperundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atau KoefisienDasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari tuas tanah yangdimohon/dijuasai untuk kegiatan TPBU.Bahwa sisanya minimal

/PN Pps13.14.15.16.dimaksud tidak ada titik temu dan keputusan dari Kepala Desa Bontui,atasDOLI agar dilakukan pengukuran ulang kembali yang dilaksanakan padatanggal 14 Oktober 2018, maka berdasarkan Berita Acara Komisi lapanganNo.776/KDB/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018, maka Penggugat dan IIRekonpensi diajak saudara DARUNG ahli waris dari ARTEMAS KAMSI,sauadar SUGARSON A.KAMI,dkk untuk memasang patok sebagai tandapembatas tanah sesuai dengan hali Berita Acara Komisi dilapangan ;Bahwa terhadap permasalah

/PN Pps17.Fotocopy Surat Jual Beli Perwatasan Keun Rotan antara Deli Sahawu (Penjual)kepada Duwas Awan (Pembeli) terlampir Peta Kebun, Tanggal 29 Mei 1978, yangdiketahui dan disaksikan oleh Kepala Kampung Buntoi yang di beri tanda P17;18.Fotocopy Berita Acara Komisi Lapangan, Nomor 776/KDB/X1/2018, Tanggal 14Oktober 2018, antara Sugarson, Krisman, Adman / Ciho dan Satia. yang di beritanda P18;19.Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 580/Desa Buntoi tanggal 05Desember 201.7 atas nama ADMAN yang

Ciho yang selanjutnya pada fotocopytersebut diberi tanda bukti T 10 ;11.Fotocopy Berita Acara Komisi Lapangan Nomor :776/KDB/XI/@018 yangselanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T 11 ;12.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah Selesai dari BPNPulang Pisau No :03/600.13/62.11/V/2019 yang selanjutnya pada fotocopytersebut diberi tanda bukti T. 12 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti suratyang diajukan oleh Para Tergugat ternyata hanya bukti

ataudilakukan. aTERGUGAT II tidak cermat jnemperhatikan fakta dimana PENGGUGATsudah melakukan walipielapor kepada TERGUGAT II dan sudah aktit sskembali melaksanakan tugas seharisehari sebagai PNS di BAPETEN sejak 28 April 2017 sehingga adalah Tidak benar PENGGUGAGiidaksegera melaor kepada TERGUGAT II selaku Pejabat,,PembinaKepegawaian setelah selesai tugas belajar.odPada saat PENGGUGAT menghadiri pemeriksaanpada 25 Oktober S017, PENGGUGAT menandatangani suratw& yby2 > :CFanSOAySyyASavys3Oo&bsSy)=~&SYGSyAJ>Kdb

6meter namun warga tetap saja tidak terima;Bahwa saksi menyatakan pada saat musyawarah kedua lewat objek sengketakarena itu adalah jalan masuk;Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUNSRGBahwa saksi menyatakan penerbitan IMB adalah kendali dari tata ruang,ASDA 3 membawahi BP2T, namun sekarang BPN pun sudah ikut terlibat,aturan juga masih sama untuk IMB masih dipegang oleh BP2T;Bahwa saksi menyatakan Site plan bisa diubah atau dipecah bila tidakmerubah perbandingan koefiesiannya dan KDB

menyatakan Jika tidak ada titik temu maka IMB harus diterbitkanjika persyaratan telah dipenuhi;Bahwa saksi menyatakan jin warga adalah bentuk alat kendali jika suatu saatada masalah maka itu adalah bentuk tanggung jawab dari yang membangunsehingga bisa diminta pertanggung jawaban dan ijin warga adalah bentukkeyakinan dari pembangun tidak mengganggu masyarakat;Bahwa saksi menyatakan Site plan itu dikeluarkan oleh BP2T, dan apabila adasite plan baru harus sama dengan site plan lama dengan ketentuan KDB

Walikotamadya Kdb. Tk. Il Ujung Pandang cap dan tandaHalaman 7 dari 28 hal. Putusan No. 411/PDT/2019/PT MKStangan tertanda Drs. M. Zain a. Magga. Kartu tanda penduduk inimenjelaskan bahwa Hondeng bin Muh. Syarif Tempat/tg! lahir : UjungPandang 1955 bukan kelahiran Maros, 31 desember 1955 ;Dan mengenai Surat Keterangan Warisan juga (alm) Muh.

Putusan Nomor 11 P/HUM/2016d. mengembangkan hunian vertikal dengan KDB rendah, sebagaistrategi mengoptimalkan dan mengefisienkan fungsi lahan kota;rehabilitasi dan peremajaan lingkungan pada kawasanpermukiman kumuh;melakukan pengendalian dan penataan di lokasi permukimanyang berada pada wilayah rawan banjir; dan. melengkapi secara bertahap prasarana, sarana dan ultilitassetiap kawasan perumahan dan permukiman dengan jenis danjumlah yang disesuaikan dengan standar berdasarkan jumlahpenduduk pendukung

belas hari) dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

AM 6230002517 atas nama VIVIOCTAVYANIE dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bogor padatanggal 11 Juni 2014 ; buktiFoto copy Akta Cerai No.20710 atas nama VIVI OCTAVYANIEdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Kota Bogor padatanggal 4 Juli 2002 ,bukti P7;Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/370/kdb,tanggal 5 September 2013. dari Kelurahan Kedung Badak, atasNama SYUAEB HIDAYAT, buktiFoto copy Kartu Keluarga Nomor : 3271060203071865, tanggal14 Desember 2007, dari Kelurahan Kedung Badak

juga sangat terkejut pada saat datang ke lokasi tanah danbangunan ternyata tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut dipakaiuntuk kantor dan showroom usaha Condotel DLuxor milik Tergugat 1.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) dalam Peta ZonasiKecamatan Menteng lokasi bidang tanah di Jalan Agus Salim No.111,Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah termasukdalam ID Subblok 002.R.5.g, Zona Perumahan KDB

adalah milik Penggugat ; Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa tanah dan bangunan yang terletak di JalanAgus Salim No. 111 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat beserta addendumnyaadalah didasarkan kepada causa tidak halal karena di lokasi tersebut dilarangdijadikan tempat usaha perkantoran dan showroom karena area itu adalahkhusus area hunian tempat tinggal dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1Tahun 2014 lokasi bidang tanah di Jalan Agus Salim Kelurahan Menteng,Jakarta Pusat adalah termasuk Zona Perumahan KDB