Ditemukan 203 data
130 — 18
IRFAN ABDUL, S.IP danSTEVEN DJOU, ST sehingga saksi menanda tangani surat surat tersebut;Bahwa setahu saksi Tim Pokja tidak pernah menerima Dokumen HPS secara rinci dariterdakwa selaku KPA dan atau dari saksi EDDY REFRIANDY selaku PPTK, melainkansurat Intruksi Lelang dari pengguna anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah diterima oleh saksi IRFAN ABDUL sehingga dengan Instruksi itu dibuat konsep pengumumanlelang oleh saksi IRFAN ABDUL kemudian di serahkan kepada saksi untuk di tayangkanpada Webside
208 — 321
KeputusanMenteri Perindustrian Nomor: 428/M/SK/1 2/7/1982.Bahwa perusahaan saksi juga mengikuti lelang Bus Busway Aticulatedpaket Il (articulated bus/obus gandeng), setelah melengkapi TandaPendaftaran Tipe (TPT) dan keagenan kemudian dinyatakan sebagaipemenang dan mengadakan busway dimaksud yang dituangkan dalamSurat Perjanjian/Kontrak No. 1343/1.811.125 tanggal 25 September2013 tentang Pengadaan Busway Paket Il (articulated bus), kamimengetaui adanya pengadaan busway di Dinas perhubungan DKIJakarta dari webside
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
401 — 1198
Artikel yang dimuat dalam situs webside lamanWikipediahttps://id.wikipedia.org/wiki/MargadiLampung., dengandiberi Kode Bukti P.30 D;103. Undangundang Nomor 9 tahun 2015 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, dengan diberi Kode Bukti P.31 A;104.