Bahwa yang dimaksuddengan sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar, adapun menurutteori memory van toelichting, ada 2 (dua) teori yang mendasari, yaitu :Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN. Lht.1. Wettens, yaitu pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya ;2. Wellens, yaitu pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya ;Dan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidanabahwa Secara tradisional, dikenal 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :1.

Bahwa yang dimaksuddengan sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar, adapun menurutteori memory van toelichting, ada 2 (dua) teori yang mendasari, yaitu :1. Wettens, yaitu pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya ;2. Wellens, yaitu pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya ;Dan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidanabahwa Secara tradisional, dikenal 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);2.

Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Nomor:0222/33/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 foto copy mana telah dinazegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

tempat tertentu yang berada dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan dalam bentukbukan tanaman berat lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut:" Bahwa berawal saksi Hendro Dwinanto dan saksi Guntur Wijayantobersama rekanrekan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta mendapatinformasi dari masyarakat selanjutnya mendasari

Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari KotaSurakarta atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman berat lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut:" Bahwa berawal saksi Hendro Dwinanto dan saksi Guntur Wijayantobersama rekanrekan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta mendapatinformasi dari masyarakat selanjutnya mendasari

Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari

Sus/2010(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari pertimbangan hukumnyakepada :1.Bahwa terbukti di persidangan a quo bahwasanya tindakan PemohonKasasi adalah

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimukapersidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari

No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blpuntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Semarang Barat Kota Semarang;Saksi menerangkan yang mendasari barang tersebut milk saksi adalah buktikepemilkan berupa Doz Book dari Handphone tersebut;Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Buah HandphoneBlackberry Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI354697052360360 dan 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Type Dakota 9900warna Putih nomor PIN 28176FC nomor IMEI 354279058012271 telahditemukan didaerah solo dari penyidikBahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditujukkan

Semarang Barat Kota SemarangSaksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone BlackberryType Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 354697052360360dan 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Type Dakota 9900 warna Putih nomorPIN 28176FC nomor IMEI 354279058012271 yang ditunjukan di depanpersidanganSaksi menerangkan yang mendasari barang tersebut milk keluarganya adalahdengan mempunyaibukti kepemilikan berupa Doz Book dari Handphonetersebut3.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/148

Singkat katanya eksepsi berujuan untuk menghentikan prosespersidangan dari awal sebab gugatan Penggugat banyak sekali kekaburan,kerancuan dan kontradiktif satu dengan lainnya baik dasar hukum dan faktafakta hukum yang mendasari gugatannya ;Substansi Gugatan Kontradiktif, kabur karena bukan kewenangan PHI ;Bahwa Tergugat sadar maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugatadalah ingin melakukan PHK terhadap Tergugat.

Bahwa jelas sekalikerancuan / kaburnya gugatan tersebut yaitu nampak pada akhir kalimat dalilposita gugatannya No. 1 dan petitum gugatan No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 dan No.8 yang jelas adalah hanya dapat di mohon pada Peradilan Umum bukan di PHI ;Bahwa lebih kabur lagi hal mana antara banyak petitum (Vide : petitum No, 4,No. 5, No. 6, No. 7 dan No. 8 tersebut di atas adalah petitum yang tanpadidasari oleh posita yang jelas mendasari petitumpetitum tersebut di atas.Bahwa selanjutnya sebagaimana di

KerjaPemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui sebagai berikut :bahwa menurut Terbanding, sampai dengan batas waktu penyampaian data yang telahditentukan, atas alasan Loan Advance From Shareholder, Pemohon Banding hanyamemberikan bukti pendukung berupa pencatatan internal Pemohon Banding berupaVoucher Jurnal & Buku Besar atas Pinjaman (Loan) tetapi tidak memberikan buktipendukung dari pihak ketiga berupa Akte Notaris dan Perjanjian atau Kontrak Pinjamandengan Grand Best Limited (Hongkong) yang mendasari

transferan slip tersebut sama dengan rincianpinjaman Pemohon Banding yaitu sejumlah USD 300,000.00 dan USD 150,000.00;Menurut Terbandingbahwa sampai dengan persidangan dan uji bukti, Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan/menyampaikan perjanjian hutang (Loan Agreement), sehingga tidak dapatdiketahui halhal yang diatur dalam perjanjian tersebut seperti besarnya pinjaman, jangkawaktu, tatacara pembayaran, peruntukan dan halhal lainnya;bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan buktibukti yang mendasari

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsishabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Pemohon Kasasitersebut dengan alat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Pemohon Kasasi dan barang bukti yang ada tidak salingbersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Pemohon Kasasi saja, yaitu pengakuanpernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat(4) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa"keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 108 K/MIL/20172.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang

tersebut, pihakMenimbangMenimbangKesatuan Terdakwa Paldam IV/Diponegoro telah memberikanjawaban yaitu surat Denpal B 041201 Benglap B 044401Nomor : B/55/IIV2016 tanggal 11 Maret 2016, Nomor : B/137/V/2016tanggal 24 Mei 2016 dan Nomor : B/206/VIIV2016 tanggal 19 Agustus2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Warkanda NFP.3920179921271 tidak dapat dihadirkan dipersidangan PengadilanMiliter I10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali dikesatuan Denpal B 041201 Benglap B 044401.Bahwa dengan mendasari

perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam :Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaGuntur Dwi Purwono dan Praka Firman telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Kota Pasuruan pada tanggal 24Februari 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/76/II/2003 tanggal 24Februari 2003 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakanbahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undangundang HukumPidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dandiputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga)kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwamenyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor :Sdak/155

Tersebut.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwukdalam Risalah Putusan hal. 2627, yang menyatakan bahwa Penjualanharta warisan yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris yang lain adalahsah dengan mendasari Yurisprudensi MARI No. 116 K/Sip/1967, tanggal 341968, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, maka fakta persidanganmembuktikan : Bahwa para Pembanding tidak pernah mengetahui adanya penjualanobjek Gugatan antara

Netty Manoppo.Bahwa dengan tidak adanya persetujuan Pembanding dan Pembanding Ildalam proses penjualan objek gugatan sesuai AJB No.515/Kec.Luwuk/1989, tanggal 30 Desember 1989, maka Penjualan objekgugatan tersebut adalah batal demi hukum, yang dengan demikian makaAJB No. 515/Kec.Luwuk/1989, tanggal 30 Desember 1989 adalah BatalDemi Hukum setidaknya Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yangMengikat.Bahwa dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung R.l.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimukapersidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari

No. 270/Pdt.G/2021/PA.Blpuntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

No. 1072/Pdt.G/2019/PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak patuh, suka berkata kasar kepada Pemohon,akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan Pemohon tersebutTermohon dalam jawabannya

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan nomor 7 telah keliru memahamialasan yang mendasari TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap PENGGUGAT serta keliru memahami dan memaknaisubstansi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangundanganyang mendasari posita gugatannya.

dantidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturutturut,dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutHal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 05K/PM I04/AD/I/2019MenimbangMenimbangMenimbangsecara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapatdilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari

ini telah memberikanketerangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaandan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuaidengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadirkepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telahmemberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabilatidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama denganketerangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itudengan mendasari

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannyaitu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan,maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari

No. 233/Pdt.G/2021/PA.Blpperkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa danmengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligusdijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatsesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang