Ditemukan 51517 data
71 — 5
Nomor 407/Pdt.G/2018/PA.Pwk.Bahwa halhal yang mendasari dibuatnya perjanjian perdamaian ini, yaitu:Pasal 1Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan bahwa dari hartapeninggalan almarhum H. Sapnan bin Aneng, baik yang masih ada maupunyang sudah terjual atau tergadaikan akan dibagikan kepada ahli warisnyasecara musyawarah kekeluargaan, tidak lagi perlu merujuk kepada halhal yangdipersengketakan;Pasal 21.
14 — 0
keterangan saksisaksitersebut, Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukansuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkanpenetapan;ae Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;ronan Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
18 — 2
Pemohon dan Pemohon II membenarkan ;o Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;aaa Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 1
selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan inicukuplah dengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohonbertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
22 — 4
P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk diDusun Wates Rt.02 Rw.10 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanpembetulan nama anak pemohon karena nama
DARMADI
22 — 3
permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP5 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon sebagai penduduk Dusun GarehRT.003, RW.005 Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari
46 — 40
dibuat oleh Jurusita Pengganti PNBaubau pada tanggal 08 Mei 2014 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari TergugatVPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari
17 — 15
Yang selanjutnya di sebutsebagai Tergugat;Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2004 Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX,Tertanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalBersama di XXXX3.
8 — 1
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
82 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula, JudexFacti telah secara cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwauntuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI dihadapkan denganperbuatanperbuatannya in casu, dan mendasari ketentuan Pasal 26KUHPM, Terdakwa dinyatakan tidak layak dan pantas untukdipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Dengan demikian, tidak adakesalahan Hukum Acara yang dilakukan Judex Facti dalam menjatuhkanputusan in casu;Halaman 5 dari 7 hal.
18 — 2
keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
80 — 27
PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telahterbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum karena ternyatapertimbanganpertimbangan yang mendasari putusannyatelah memuat dan menguraikan secara tepat dan benarsemua peristiwa, keadaan, halhal serta alasanalasanhukumnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama diambil alih serta dijadikan
117 — 63
Mendasari adanya Yurisprudensi dariMahkamah Agung R.I tersebut, maka menurut hemat PenasehatHukum bahwa Hakim tidak boleh terikat dengan adanyayurisprudensi dari Mahkamah Agung, akan tetapi Hakim hanyaakan memutus perkara setelan sesuai dengan ketentuan pasal184 KUHP terpenuhi serta terdapat keyakinan dari Majelis Hakimitu sendiri.
eksistensialat bukti/oarang bukti merupakan bagian yangterpenting dari selurun rangkaian proses pemeriksaanperkara pidana dengan maksud untuk mencari keadilandan kebenaran secara materiil dimana Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana apabila tidak terdapatsekurang kurangnya dua alat bukti yang sah selainadanya keyakinan dari Hakim itu sendiri, begitu jugaerat dengan perkara Terdakwa, yang dituntut oleh Oditurdengan mengacu pada ketentuan Pasal 281 ke1 KUHPdan Pasal 284 ayat (1) ke2.a KUHP, dimana Oditurhanya mendasari
dalam perkara ini Terdakwa telah didakwadengan dakwaan kumulatif justru) membingungkanapakah mungkin dua lakon diperankan oleh satu orang .Bahwa mengenai Replik dari Oditur dalam pembuktianyang hanya mendasari " Menurut putusan MARI NomorPerkara 854.K/PW1983 dengan menunjuk YunsprudensiMahkamah Agung RI yang menyatakan : ".
kamar harus lah didefinisikan satukamar dalam kaadaan tertutup, dan hubungan lakilakidan perempuan tersebut haruslah dibuktikan secarayuridis memiliki hubungan emosional namun padakanyataannya dan sabagaimana fakta dalampersidangan yang telah terungkap tidaklah demikianfaktanya, demikian halnya apabila keterangan tersebutdi hubungkan dengan keterangan Saksi1 sangat jelastidak terdapat hubungan dan persesuaian olehkarenanya mohon di kesampingkan demi hukum, begitupula Oditur telah berpendapat hanya mendasari
Bahwa Saksi3, percaya dan yakin atas keteranganSaksi1, karena Saksi3 kenal baik dengan Saksi1.Atas fakta sebagaimana tersebut di atas dan telahterungkap dalam persidangan, maka PenasihatHukum justru semakin bertambah yakin bahwa dalamperkara ini, justru Penasihat Hukum berpendapatbahwa fakta persidangan haruslah dikedepankan dantidak boleh hanya mendasari adanya asumsi,sehingga atas hal tersebut perbuatan Terdakwabelum cukup bisa dibuktikan secara hukumbahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana
11 — 0
Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Nomor:0222/33/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 foto copy mana telah dinazegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka
Terbanding/Terdakwa : SALIM UMAR SUNGKAR Alias JIMMY Bin UMAR SALIM SUNGKAR
54 — 38
tempat tertentu yang berada dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan dalam bentukbukan tanaman berat lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut:" Bahwa berawal saksi Hendro Dwinanto dan saksi Guntur Wijayantobersama rekanrekan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta mendapatinformasi dari masyarakat selanjutnya mendasari
Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari KotaSurakarta atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman berat lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut:" Bahwa berawal saksi Hendro Dwinanto dan saksi Guntur Wijayantobersama rekanrekan Sat Res Narkoba Polresta Surakarta mendapatinformasi dari masyarakat selanjutnya mendasari
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari
Sus/2010(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari pertimbangan hukumnyakepada :1.Bahwa terbukti di persidangan a quo bahwasanya tindakan PemohonKasasi adalah
22 — 8
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimukapersidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari
No. 227/Pdt.G/2021/PA.Blpuntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
32 — 4
Semarang Barat Kota Semarang;Saksi menerangkan yang mendasari barang tersebut milk saksi adalah buktikepemilkan berupa Doz Book dari Handphone tersebut;Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Buah HandphoneBlackberry Type Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI354697052360360 dan 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Type Dakota 9900warna Putih nomor PIN 28176FC nomor IMEI 354279058012271 telahditemukan didaerah solo dari penyidikBahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditujukkan
Semarang Barat Kota SemarangSaksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone BlackberryType Z 10 warna Hitam nomor Pin 24DFD9E3 nomor IMEI 354697052360360dan 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Type Dakota 9900 warna Putih nomorPIN 28176FC nomor IMEI 354279058012271 yang ditunjukan di depanpersidanganSaksi menerangkan yang mendasari barang tersebut milk keluarganya adalahdengan mempunyaibukti kepemilikan berupa Doz Book dari Handphonetersebut3.
75 — 27
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/148
78 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Singkat katanya eksepsi berujuan untuk menghentikan prosespersidangan dari awal sebab gugatan Penggugat banyak sekali kekaburan,kerancuan dan kontradiktif satu dengan lainnya baik dasar hukum dan faktafakta hukum yang mendasari gugatannya ;Substansi Gugatan Kontradiktif, kabur karena bukan kewenangan PHI ;Bahwa Tergugat sadar maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugatadalah ingin melakukan PHK terhadap Tergugat.
Bahwa jelas sekalikerancuan / kaburnya gugatan tersebut yaitu nampak pada akhir kalimat dalilposita gugatannya No. 1 dan petitum gugatan No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 dan No.8 yang jelas adalah hanya dapat di mohon pada Peradilan Umum bukan di PHI ;Bahwa lebih kabur lagi hal mana antara banyak petitum (Vide : petitum No, 4,No. 5, No. 6, No. 7 dan No. 8 tersebut di atas adalah petitum yang tanpadidasari oleh posita yang jelas mendasari petitumpetitum tersebut di atas.Bahwa selanjutnya sebagaimana di