Ditemukan 226 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Ppat
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2017 — Drs. H.HASAN BASRI HARUN Bin HARUN (alm)
20874
  • Selanjutnya pihak Bank Muamalat membuat Akte PPAT berupa AktePemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Pejabat Pembuat akte tanahFenty Ariany,SH. yaitu :1. HGB No. 16 dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor:24/PPAT/SRL/2014 tanggal 20 Pebruari 2014.Halaman 121dari212 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN.Jmb.2. HGB No. 17 dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor:48/PPAT/SRL/2014 tanggal 26 Mei 2014.3.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2017 — H. ADE LESMANA SYUHADA bin SYARIF
265366
  • Nomor : 124 tanggal 05 Mei2014.Selanjutnya pihak Bank Muamalat membuat Akte PPAT berupa AktePemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Pejabat Pembuat akte tanahFenty Ariany,SH. yaitu :1. HGB No. 16 dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor:24/PPAT/SRL/2014 tanggal 20 Pebruari 2014.2. HGBNo.17 dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor:48/PPAT/SRL/2014 tanggal 26 Mei 2014.3.
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
271909
  • Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.mutlak) sebagai alat bukti dalam perkara Perdata, dimana setiapKeputusan merupakan akte otentik tetapi ada yang mengatakanterhadap kekuatan pembuktiannya cukup dan mengikat namuntergantung dalam penilaian Hakim ;Bahwa peralihan hak atas tanah sangat banyak sekali bisa saja warisan,Hibah, jual beli dil dan setiap hak baru berdasarkan UUPA PP No. 10Tahun 1961 harus dilakukan dalam bentuk akte PPAT ;Bahwa apabila masih hak lama maka peralihannya masih berlaku asasasas
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
12329
  • PARMANTO.Sedangkan Tanah di Debong Tengah yang lainnya belum dilakukanbalik nama berdasarakan akte PPAT, akan tetapi dituangkan dalambentuk akte kuasa menjual, karena tanah tanah tersebut menurutrencananya Terdakwa H. PARMANTO tanahtersebut akandipergunakan untuk proyek perumahan atau dikavlingkavling ;Bahwa proses jual beli tanah/rumah di Jalan Dr.
    PARMANTO.Sedangkan Tanah di Debong Tengah yang lainnya belum dilakukanbalik nama berdasarakan akte PPAT, akan tetapi dituangkan dalambentuk akte kuasa menjual, karena tanah tanah tersebut menurutrencananya Terdakwa H. PARMANTO tanah tersebut akandipergunakan untuk proyek perumahan atau dikavlingkavling ;Bahwa proses jual beli tanah/rumah di Jalan Dr.
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
340131
  • Untuk Pengurusan.e Surat Pernyataan telah setor Pajak dari pembeli.Bahwa saksi serahkan kepada LUTFI AFANDI untuk diserahkan dandiajukan balik nama ke BPN Kota Surabaya .Bahwa pembuatan akta jual beli Nomor : 556 / 2015 tanggal 7 Oktober2015 bukan saksi yang membuat dan tanoa kehadiran penjual danpembeli ke hadapan saksi selaku PPAT, hal ini tidak sesuai denganketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun2006 Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan PPAT melaksanakan tugaspembuatan akte
    PPAT di Kantornya dengan dihadiri oleh para pihak danperbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai denganperaturan perundang undangan* jo Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan PPAT dapat membuat akte di luar kantornya hanya apabila salah satupihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak datang di KantorPPAT karena alasan yang sah .Bahwa pajak dari penjual sebesar 5% dikali harga transaksi(Rp.54.000.000.000, X 5% = Rp.2.700.000.000,) untuk Pph final ataspenjualan sebidang tanah SHGB 475 Kelurahan
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
296395
  • pembeli.Bahwa saksi serahkan kepada LUTFI AFANDI untuk diserahkan dandiajukan balik nama ke BPN Kota Surabaya .Halaman 181 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN AmbBahwa pembuatan akta jual beli Nomor : 556 / 2015 tanggal 7 Oktober2015 bukan saksi yang membuat dan tanpa kehadiran penjual danpembeli ke hadapan saksi selaku PPAT, hal ini tidak sesuai denganketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun2006 Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan PPAT melaksanakan tugaspembuatan akte
    PPAT di Kantornya dengan dihadiri oleh para pihak danperbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai denganperaturan perundang undangan* jo Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan PPAT dapat membuat akte di luar kantornya hanya apabila salah satupihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak datang di KantorPPAT karena alasan yang sah .Bahwa pajak dari penjual sebesar 5% dikali harga transaksi(Rp.54.000.000.000, X 5% = Rp.2.700.000.000,) untuk Pph final ataspenjualan sebidang tanah SHGB 475 Kelurahan