Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak April 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112309.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00004/304/11/057

Putusan Nomor 4152/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 3.3. 4.Atau:tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak April 2011, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat

diWisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal SudirmanKav. 1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29Oktober

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00004/304/11/057

atas Putusan KomisiInformasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.Juli 2016 yang mengabulkan permohonan Forest Watch Indonesia (FWIl) dengandasar sebagai berikut:.

Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hakmilik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajibankewajiban khusus selama 1 Point 6.3 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIPPS/2015Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.memegang HGU.

Bukti P6 : Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor :057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22 Juli 2016 (fotokopisesual dengan aslinya).7.

Bukti T 02 : Putusan Hasil Mediasi Nomor 057/XIV/KIPPS/2015tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).37.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia Nomor:057/XIVKIPPSMA/2015, tanggal 22 Juli 2016 ;Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.3.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian ljin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Alang Lawas Koto 1 (belakang Hotel GrandZuri) No. 15/16 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, KotaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgPadang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat hanya datang sekali dalamseminggu ke tempat Penggugat yang mana Tergugat paling lama hanyasetengah jam saja. Terakhir Penggugat tinggal di Jl.

Tergugat sering main judi dan tidak pernah sholat, puasa dan jikaPenggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat tidak peduli;Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgd.

Oleh karena itu, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim agarmenetapkan Tergugat untuk menyerahkan nafkah kedua anak Penggugatdengan Tergugat yang masingmasing bernama Anak Pertama dan AnakKeduasebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), sampai kedua anaktersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri yang diserahkankepada Penggugat;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdg9.

seorangpejudi;Bahwa Tergugat sudah lebih 1 bulan tidak pernah pulang lagi dan tidakmemperdulikan Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidakada lagi bukti yang akan diajukan ;Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap padagugatannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan dan telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dalil gugatnya juga telahHalaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 057

Pradnya Paramita, 1999, halaman11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinanyang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasanHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgperceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan danpertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkanpihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UUKUP = Rp0,00;atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang,

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117353.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00360/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3446 /B/PK/Pjk/2018Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya

gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak Februari2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.20634/PP/M.V/99/2009 tanggal 16November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober sampai dengan Desember 2004 kohir Nomor: 00002/207/ 04/057

koreksi tersebut kepada Penggugat diterbitkan juga STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4)UndangUndang KUP sebesar 2% x Rp.18.112.031.200,00 = Rp. 362.240.621,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.16589/ PP/M.V/16/2008 yang diucapkan dalam sidang tanggal 18 Desember 2008 Dasar PengenaanPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor: 00002/207/04/057

Namun faktanya adalah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) tidak atau belum pernah menerbitkan satu keputusan pun berkaitandengan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tersebut atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasdenda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember2004 Nomor: 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 dimaksud ;c.

Berdasarkan dokumendokumen Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) diketahui bahwa Surat Permohonan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) Nomor : 040/KidojAcct/l/2009 tanggal 20Januari 2009 tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari2007;2.10.2.

TentangKeberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s.d.Desember 2004 Nomor : 00002/207/ 04/057/07 tanggal 24 Januari 2007,Penggugat atas SKPKB PPN tersebut telah megajukan Keberatan yangditolak oleh Tergugat sesuai dengan KEP1459/WPJ.07/BD.05/2007tanggal 07 September 2007 sehingga; sehingga tidak memenuhiHal. 13 dari 18 hal.

Tohir yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangdengan Nomor: 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni 2010;4. Bahwa setelah menerima buku nikah, terdapat kesalahan tulis yaitu:Nama Pemohon: Sri Yuliati Ningsih binti M. Tohir. sedangkan yang benaradalah: Nama Pemohon: Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurusKartu.

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0546/057/VI/2010tanggal 14 Juni 2010, sebenarnya adalah: Nama Pemohon: Sri YuliyatiNingsih binti Moch. Tohir ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LowokwaruKota Malang, atas nama Fini Chusni Fauzi bin Moch. Kusnan dengan SriYuliati Ningsih binti M. Tohir, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93214.BB tanggal 12 Agustus 2002atas nama Sri Yuliyati Ningsih, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P4;5.

Tohir)sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lowokwaru Kota Malang, Nomor : 0546/057/V1/2010 tanggal 14Juni 2010 (bukti P3) adalah satu orang;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untukmemberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga NegaraIndonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV/2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangtanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah namaPemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatanikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru KotaMalang;4.

Putusan Nomor 4609/B/PK/Pjk/2020pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, maka berdasarkanpenjelasan dan informasi di atas, Penggugat sungguhsungguh berharapagar Pengadilan Pajak bersedia untuk mengabulkan permohonan GugatanPenggugat atasKeputusanTergugat NomorKEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 yang menolak untuk membatalkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00239/107/13/057/15 tertanggal 30 Juni 2015sebesarRp58.130.000,00 danmengeluarkan

Terbandingmengajukansurat tanggapan tanggal28 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86759/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal9 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00239/107/13/057

Denganmengadilisendiri:3.1 Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan Surat KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP08283/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak Nomor00238/107/13/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Agustus 2013, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01 Jalan

Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 9 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00239/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor : 00239/107/13/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak November 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;-----------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Buku Register yang bersangkutan;-----------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);--------------------------------

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapanyang seadil adilnya ; Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanuntuk perkara ini Pemohon dihadiri kuasahukumnya ; Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya karena tidak jadi menjual tanah; Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan, dimana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan Pasal 89ayat

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannyaNomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;2.

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.

Putusan Nomor 1247/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Surat Tagihan Pajak PPN Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015sebesar Rp9.744.650,00 seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86205/PP/M.XIA/99/2017, tanggal

28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Nikawa Textile Industry,

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Nikawa Textile Industry,NPWP 01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Tanah Abang, Jakarta

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 24 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan

Putusan Nomor 3163/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar STP PPN Masa Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 380.107.941,00 dikurangkanmenjadi Nihil atau Dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90564/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan

Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIM IlMabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371,alamat korespondensi: Menara

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara,20371, alamat korespondensi: Menara

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor : 00395/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor :00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 oleh Majelis HakimPengadilan

Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugatsejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atasnama SUKIRMAN adalah sah menurut hukum;4.

Bukti P5: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016,tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan BupatiDompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Sukirman; (fotokopi sesuai denganaslinya);: Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21 September 2015, Nomor: 814.2/057/BKD/2015 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober2016 atas nama Sukirman;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukanPenggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;5.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1IV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

sebagai kredit pajak PPh Pasal 26 dalam Surat Ketetapan PzKurang Bayar PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/07/057/09 tangg:Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh PasalNomor 00004/204/07/057/09 tanggal 9 Juni 2009 Masa PzJanuari s.d Desember 2007 tersebut Pemohon Banding temengajukan keberatan kepada Terbanding dan telah diputus!

yang diajukan oleh Pemohon Banding;bahwa atas Keputusan Keberatan Nomor KEP149/WPJ.07/2(tanggal 1 Februari 2010 tersebut, Pemohon Banding kemudmengajukan banding ke Pengadilan Pajak;bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh PemolBanding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur JendPajak Nomor KEP149/WPJ.07/2010 tanggal 1 Februari 2(tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari samdengan Desember 2007 Nomor 00004/204/07/057

Yang Dapat 1.294.081.360 1.067.102.264 1.067.102.264DiperhitungkanDibayar dengan NPWP sendiri 354.051 354.051 354.051Jumlah Pajak Yang Dapat 1.294.435.411 1.067.456.315 1.067.456.315Diperhitungkan MengiegatanMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP532/WPJ.07/2010 tanggal 1 Juni 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00260/207/07/057

No 057/Pdt.G/2012/PA.BkoBahwa pada tanggal 21 Januari 1985, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Sarko (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XX tanggal 23 Oktober 1985);Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon dengan Termohon di KabuptenMerangin;Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri

No 057/Pdt.G/2012/PA.

No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.dilakukan oleh saksi namunPemohon menyatakan tidak sabarlagi menunggu Termohon;Il. SAKSI If!

No 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.14Drs. AIDIL MUJAHIDPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,003. Biaya Redaksi Rp. 5.000,004. Biaya Proses :Rp. 50.000,004. Meterai :Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan STP PPN masa pajak Oktober 2013 Nomor 00121/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono;Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Oktober 2017:Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115631.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02166/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Juli 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02166/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Juli 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00121/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakOktober 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor115631.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai

Putusan Nomor 3451/B/PK/Pjk/2018Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016, Masa Pajak Oktober 2013, atas nama Penggugat,NPWP. 01.071.778.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan

Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02166/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Juli 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00121/107/13/057/16,tanggal 10 Juni 2016, Masa Pajak Oktober 2013, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam