plan) kredit grup PT IKI secara rinci dan buktipenyelesaian kredit PT IKI (the Fame) selambatlambatnya tanggal 12 September 2011.(4) Bank akan menyampaikan realisasi penyelesaiankredit grup PT IKI sesuai dengan tenggat waktudalam action plan.Pada tanggal 7 September 2011, Bank PembangunanDaerah SumselBabel mengirimkan surat Nomor501/DIR/IVB/2011 Perihal : Penyampaian Action Plan(Step) penyelesaian Pelampauan BMPK kepada BankIndonesia Palembang.

Merujuk pada Peraturan BankIndonesia Nomor 8/13/PBV/2006 tentang Perubahan atasPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBV/2005 tentangBatas Maksimum.Pemberian Kredit Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006,Pasal 24 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa target waktupenyelesaian action plan untuk pelanggaran BMPK,Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTpaling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.

plan) untuk penyelesaian PelanggaranBMPK dan atau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajid memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran BMPK dan atauPelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.(3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalamjangka waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan

Tindakan Tergugat tersebutbertentangan dengan bertentangan Peraturan Bank IndonesiaNomor : 8/13/PBV2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia Nomor 7/3/PBV/2005 Tentang Batas MaksimumPemberian Kredit Bank Umum pada Pasal 24 menentukansebagai berikut :(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak(action plan) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK danatau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran

sejak action plan disampaikankepada Bank Indonesia.c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan olehhalhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas)bulan sejak action plan disampaikan kepada BankIndonesia.Rasio NPL menjadi diatas 5% diakibatkan karena adjustmentNPL dari Bank Indonesia sesuai Risalah Exit MeetingPemeriksaan Khusus Aktivitas Fungsional Perkreditan PT BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka BelitungPosisi 31 Maret 2012 pada tanggal 15

Belanjia Penelitian Terapan (Action Search) 153.000.000,Pembuatan Papeda Enak Nusantara MukomukoPUD2. Belanja Penelitian Terapan (Action Research) 159.000.000,Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele daribahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000,sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4.

Mukomuko TA 201293.946.000, 20.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action research)Bappeda Enak Nusantara TA 201277.000.000, 21.

Belania Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 81.000.000, Halaman 4 dar 30 hal Penetapan No 13/PLW/Pid.SusTPK/2017/PT.BGL sesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action Research)Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele TA2012 22.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohondan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan HidupKab.

Belanjia Penelitian Terapan (Action Search) 153.000.000,Pembuatan Papeda Enak Nusantara Mukomuko PUD2. Belanja Penelitian Terapan (Action Research) 159.000.000,Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele daribahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko 3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000.sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4.

Mukomuko TA 201293.946.000. 20.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action research)Bappeda Enak Nusantara TA 201277.000.000. 21.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action Research)Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele TA201281.000.000. 22.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran

perkara ini berpendapat lain maka mohonputusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dipersidangan yaitu Penggugat hadir NANANG NELSON, SH.Dkk. sedangkan Tergugat hadirKuasa Hukumnya C.LIMAN WIBOWO, SH.MHum dan DAMANHURI, SH.Menimbang, bahwa atas diajukannya Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanNota Tanggapan Dan Keberatan tertanggal 13 Juni 2012 , yang isinya pada pokoknya sebagaiberikut :1 Gugatan Class Action

pasal 1 PERMA No.1 Tahun 2002 yang menyebutkan :Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam manasatu orang atau lebih yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yangmemiliki kesamaan fakta atau dasar hukum anatar wakil kelompok dan anggotakelompok dimaksud;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat berkesimpulan dan berkeyakinanbahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaiamana tatacara gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action

Bahwa gugatan Penggugat ini jelas bukan gugatan class action maka tidak perludipersoalkan lagi tentang ada tidak nya legal standing pada Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia.2.2.

terjadi selamadalam persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnya telah tercantum dalamBerita Acara Persidangan yang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dariPutusan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan ;15Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Nota Tanggapan Dan Keberatannya tertanggal 13Juni 2012, pada pokoknya mengajukan keberatan mengenai Gugatan Class Action

dan LegalStanding Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, oleh karenaitu. sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Tanggapan Dan Keberatan Gugatan Class Action dan Legal StandingPenggugat Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal huruf a Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatutata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih

TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimanatermuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediritanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12Rajab 1432 H. nomor : 072/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. yang amarnyaberbunyi sebagai berikutDALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi para Tergugat ; Menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 01 Desember2010 secara yuridis cacat hukum ; Menyatakan Kuasa Hukum para Penggugat tidak mempunyaikwalitas yang sah untuk melakukan legal action

tingkat pertama atas dasar dasar apa yangdipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benarsehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambilalih menjadikannya pendapatnya sendiri, dimana hakim tingkatpertama telah menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat/ParaPembanding /Para Terbanding I tertanggal Ol Desember 2010 secarayuridis cacat hukum dan menyatakan pula Kuasa Hukum paraPenggugat /Para Pembanding/Para Terbanding I tidak mempunyaikwalitas yang sah untuk melakukan legal action

dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa dalam upaya mengajukan banding ParaPenggugat/Para Pembanding/Para Terbanding I ternyatamempergunakan surat kuasa tersebut diatas, sehingga dalamperkara a quo, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding/ParaTerbanding I dalam mengajukan banding telah menggunakan suratkuasa yang cacat hukum dan kuasa hukum yang tidak mempunyaikwalitas sah untuk mengajukan legal action dalam perkara, makapermohonan~ banding tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang

Akibat ancaman penggusuran tersebut, sekitar 40 kepala keluargayang bertahan dan selebihnya bersedia dipindahkan ke rumah susunsederhana sewa Rawa Bebek di Cakung yang disediakan oleh PEMDADKI Jakarta dengan alasan mereka tidak bisa menolak programpemerintah karena terpaksa dan takut.49.Bahwa atas ancaman penggusuran tersebut, beberapa warga BukitDuri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri, Kecamatan Tebetyang rumahnya terletak di bantaran Sungai Ciliwung mengajukangugatan class action terhadap

Asas ini menurut Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., mengandung arti : bahwa suatu tuntutanhak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakansyarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilanHal 37 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKIguna diperiksa : point d interest pint d action. (Hukum Acara PerdataIndonesia; Prof. Dr.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8Oktober 1973 No. 442K/Sip/1973 yang menyebutkan Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima.10.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, gugatan Penggugatyang tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat (point ainterest point d action) harus dinyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).B.

yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.

Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c. Pada saat gugatan diajukan, warga RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW10 telah ditertibkan dan direlokasi ke rumah susun;d.

IBIST CONSULT (Dalam Pailit), maupun selakuPribadi, sebagaimana tertulis pada hal 1, No.1, yaitu penyebutan pihak Tergugat I.Sedangkan menurut Pasal 41 termasuk diatas, telah menyebutkan dengan jelas perbuatan hukum DEBITOR.Sehingga gugatan action pauliana penggugat adalah tidak jelas serta membingungkan dalam menentukan, menarikpihak Tergugat I dalam kedudukan selaku Pengurus PT.

IBIST CONSULT, sebagai Termohon(dahulu), Debitur (sekarang), pailit/dalam pailit.dan bukan pribadi yang pailit.4 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan action pauliana, tidak bisa ditujukan terhadap dr. NaniRahmania yang ditarik sebagai pihak Tergugat II, karena sudah jelas dan sah, Tergugat II tidak mempunyai hubunganhukum dan atau tidak melakukan perbuatan hukum dengan DEBITUR, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalamgugatan actio pauliana.

Selanjutnya Tergugat II mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Niaga berkenanmenerima alasanalasan hukum yang disampaikan Tergugat II tersebut di atas, dimana gugatan action pauliana yangditujukan terhadap Tergugat II adalah keliru, sehingga sepatutnya secara hukum gugatan action pauliana Penggugat,dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Actio Pauliana Tidak Jelas dan Kabur.5 Bahwa, dalam posita gugatan action pauliana No. 4 hal. 4Terhadap perbuatan hukum yang dilaksanakan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan seterusnya.... terbukti;I I.

Mengandung cacat hukum dan cacat yuridis.Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan seterusnya ....1 Peralihan hak atas tanah, dan seterusnya.... adalah merupakan harta yang termasuk di dalam budel pailit PT.IBIST CONSULT dalam pailit ), dan seterusnya...6 Bahwa, dalam petitum gugatan action pauliana No. 3, hal. 11 Menyatakan harta/assetaset, dan seterusnya ...21merupakan harta yang termasuk di dalarn budel pailit PT.

PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK SAH SECARA HUKUMMENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK / LEGAL STANDING /CLASS ACTION.= Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk kepentinganmasyarakat luas padahal dalam gugatan perkara aquo dasarnya hanya pengaduansatu orang saja.= Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun2002 Tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK khususnyaBab II Pasal 2 :1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok / Class Action harus memenuhi persyaratansebagai berikut :1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yang sedemikianbanyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukan secara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum sertakesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungikepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Menyatakan secara hukum Penggugat Tidak Sah mengajukan gugatan perkaraPerwakilan Kelompok/ Class Action / Legal Standing.3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuurlibel);4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar;3.

dalam perkara aquo;AtauApabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan perkara ini .Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknyasebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan keberatan PerwakilanKelompok / Legal Standing / Class Action

Ska. tersebut diatas, berdasarkan PERMA No. tahun 2002 disebutsebagai Gugatan Perwakilan Ketompok (Class Netion).Menimbang, bahwa berdasarkan Bab IT Pasal 2 PERMA No. tahun 2002 tersebutditentukan bahwa suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan mempergunakanprosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), jika memenuhi persyaratan sebagaiberikut ;1.

Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il : Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak (legal standing) untukmengajukan gugatan, karena kuasa Penggugat hanya dapatmewakili gugatan kelompok (class action) bukan secara pribadiseperti kasus ini ;2. Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V : Bahwa legal standing kuasa Penggugat melanggar Hukum AcaraPerdata , karena kepentingan Penggugat untuk diri sendiri sedangkuasa Penggugat adalah perwakilan kelompok konsumen;Menimbang bahwa Tergugat , Il.

IV dan Tergugat V kesemuanyamengajukann Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang Legalstanding dimana menurut para Tergugat, kuasa Penggugat tidak mempunyaihak (legal standing) untuk mengajukan gugatan, karena mestinya kuasaHalaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.BJMPenggugat hanya dapat mewakili gugatan kelompok (class action) akantetapi dalam perkara ini, kuasa Penggugat mewakili kepentingan Penggugatuntuk diri Sendiri secara pribadi dan bukan perwakilan kelompok konsumen

sebagaimana tersebut diatas telah diatur secara jelas olehMahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 009/KMAWii/2010 tanggal 21 Juli 2010;Menimbang bahwa dalam perkara ini CRISTIAN SINTER, lahir diTuban, tanggal lahir, 08 Oktober 1964, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal /oeralamat di Jalan Loas nomor 35 RT. 35/ RW. 027, KelurahanPengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin secaraPribadi ( perseorangan ) dan bukan kelompok masyarakat ( class action

ukuran yang di orderkan olehpara terdakwa diantar anya sbb :Hal. 5 dari 22 Putusan NO. 149/Pid.B/2019/PN.BppBANGO MANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

9 dari 22 Putusan NO. 149/Pid.B/2019/PN.BppBahwa para terdakwa menjual barang barang perusahaan berupa BANGOMANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

Balikpapan Utara Kota Balikpapan.Bahwa para terdakwa menjual barang barang perusahaan berupa BANGOMANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION, PONDS

Bahwa barang barang perusahaan berbagai ukuran yang di orderkan olehpara terdakwa diantar anya sbb :BANGO MANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

Bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo telah mengabaikannya terhadappermintaan Para Penggugst sebagaimana dimaksud, maka denganTerpsksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui PengadilanNegeri Ponorogo, dengan cara dan / atau dengan Mekanisme GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;06. bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK

Penggugat diatas, maka paraPenggugat memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia bapak KetuaPengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para Penggugat dan ParaTergugat ( Para Pihak dalam perkara ) untuk hadir dalam MAJELISPERSIDANGAN pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa,mengadili serta memutuskan sebagai hukum :PRIMAIR ;1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat hukumsebagai Gugatan acara perwakilan kelompok ( Class Action

berkepentingan mengajukantanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :Mengenai duduk perkara yang dijadikan dasar Gugatan dan tuntutan sevararingkas dari Penggugat adalah :1.Bahwa para Penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITEKAD Ponorogo sebagai Class Representative ( Wakil Kelompok ) dari1.000 ( seribu ) orang anggota sebagai para Penggugat ClassRepresentative mewakili para Penggugat Class member ( anggotakelompok ) yang syah untuk mewakilinya dalam gugatan perwakilankelompok ( Class Action

biaya yang timbul dalamperkara ini dan/atau biayabiaya perkara menurut hukum ;Selanjutnya Eksepsi / Keberatan dan Jawaban Tergugat, kami ajukan denganalasan sebagai berikut :1.bahwa para penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITekat Ponorogo sebagai Class Representative (Wakil Kelompok) dari1.000 (seribu) orang anggota sebagai Para Penggugat ClassRepresentative mewakili Para Penggugat Class Member (AnggotaKelompok) yang sah untuk mewakilinya dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action

Koperasi, ADARTKoperasi dan Peraturan lain yang berkaitan dengan Koperasi ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugatberkepentingan tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukantanggapan / Replik, bahkan Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah hadir lagisetelah menerima jawaban / eksepsi Tergugat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat berkepentingan, maka terlebih dsahulu akandipertimbangkan keseriusan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan GugatanClass Action

Tergugatdari waktu ke waktu baik oleh Penggugat sendiri maupunmelalui perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu olehPenggugat;Penggugat wajib menagih, menerima dan mengumpulkandana hasil transaksi jual, untuk kepentingan Tergugat dalamrangka melaksanakan instruksi jual, melakukan penyerahanefek dan menandatangani seluruh dokumen yang terkaitdengan penyerahan efek tersebut; Penggugat wajib menagih,menerima, mengumpulkan, untuk kepentingan Tergugat,efek/dana hasil tindakan perusahaan (Corporate Action

No. 2026 K/Pdt/2012Efek, untuk menampung (secara kolektif) efek dalam rangkapenjualan/pembelian efek dan/atau efek hasil Corporate Action; Penggugat wajib membuka dan memelihara rekening giroumum, rekening giro penyelesaian, dan/atau rekening girolainnya pada bank pembayaran yang ditetapkan otoritas pasarmodal untuk menampung dan penjualan/pembelian efekdan/atau dana hasil corporate action, untuk kepentinganTergugat (atau secara kolektif dengan pemegang rekeningefek lainnya); Penggugat wajib mengirim

tersebut dilaksanakan; Penggugatwajib mengkredit setiap hasil penjualan, penukaranatau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam Rekening Efek,dan mendebit setiap pembayaran komisi,, biaya, ,oea, gantirugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya kedalam rekening efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan laporanrekening efek bulanan atas debit dan kredit pada Rekening Efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan datakepemilikan efek Tergugat kepada LPP dalam rangkaCorporate Action

atau keperluan lainnya sesuai denganketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpulkan, untukkepentingan kami, Efek/dana hasil Corporate Action ke dalamrekening Perseroan pada LPP untuk kepentingan Tergugat; Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan Efek dalam penitipankolektif berupa tanda penerimaan penyetoran efek, konfirmasipencatatan efek dalam rekening efek pada LPP, laporanrekening Efek, atau bukti kepemilikan lain yang ditetapkan olehLPP tempat efek

GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN DI ACARA KELASACTION;Bahwa memperhatikan subjek hukum dalam gugatan aquo yang lebihdari satu orang, bahkan hingga 89 (delapan puluh sembilan) orang sertamemperhatikan pula uraian dalildalil gugatan tentang adanya kerugianyang didalilkan dan khususnya memperhatikan petitum gugatan yangdisatukan sebagai komulasi dari seluruh kerugian yang didalilkan telahdialami oleh para Penggugat, maka mengindikasikan gugatan iniseharusnyalah diajukan secara kelas action ;Bahwa

indikasi yang sangat menentukan bahwa gugatan ini haruslahdiajukan secara kelas action, adalah setelah memperhatikan tuntutanganti kerugian yang diajukan secara kelompak dengan menyatukanseluruh tuntutan para Penggugat, padahal mereka mengalami kerugianyang berbeda beda, sebagaimana diuraikan dalam posita suratgugatan;Bahwa dalam gugatan dengan acara class action, petitum sedemikian itudiperkenankan oleh karena perwakilan class (Class Reprensentative)sebagai pihak yang mengajukan gugatan dituntut

untuk memenuhipersyaratan tertentu, sehingga diberi syarat seperti diatur dalam PERMANo.2 Tahun 2002 ;Bahwa apabila dalam kasus aquo tidak diajukan dalam suatu kelompok(class action), maka gugatan ini seharusnyalah diajukan oleh paraPenggugat secara sendirisendiri, hal ini sesuai dengan tujuan diberlakuHal. 13 dari 28 hal.

No.599 K/Padt/2009kannya ketentuan tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (class Action)yang justru untuk menghindari adanya kesulitan jika gugatan itu diajukansecara sendiri sendiri ;Bahwa dari apa yang kami kemukakan di atas jika gugatan ini diajukansecara biasa, satu persatu oleh masingmasing para Penggugat sebagaisuatu subjek hukum (persona standi in judico) yang sendiri sendiriseperti halnya dalam perkara ini, maka seharusnya seluruh dalil dalilgugatan selaku fundamentum petendi gugatan, baik mengenai

dasarhukum (rechts ground) gugatan, maupun tentang feitelijke ground darigugatan dan juga penguraian petitum gugatan, haruslah diuraikan secarasendiri sendiri sesuai dengan kepentingan masing masing Penggugatatau dapat memilih mengajukan gugatan secara kelompok dengan acaragugatan Perlawanan Kelompok (Class Action) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2002 dengan menguraikankepentingan dan petitum gugatan itu secara kelompok ;Bahwa akan tetapi dengan dikeluarkannya PERMA tersebut

PUTUSANNomor 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanperwakilan kelompok (Class Action) antara :1 RICKY H.S. TAMBA, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat DusunSri Rejeki RT. 12 RW. 4 Desa Labuhan Ratu II, Kec. WayJepara, Kab. Lampung Timur, No.

dari 66 Ptsn.No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan class action yangmembawa konsekuensi yuridis, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidaksah, oleh karena Gugatan GPK Penggugat tidak memenuhi syarat PERMA No.

Tamba melaluisosial media,dan juga apa yang menjadi substansi dari Gugatan Perwakilan Masyarakat(Class Action) di Pengadilan Negeri Kelas I A,Tanjung Karang, merupakan suatukebohongan. Bahwa kebohongan yang sangat nyata,tampak pada dalil yang disampaikanoleh Sdr.

Yahya Harahap dalam buku Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2008 hal. 139, class action merupakan sinonimclass suit atau representative action (RA) yang berarti:Halaman 57 dari 66 Ptsn.No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu ataubeberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative);b.

Pihakpihakyang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untukmengajukan class action;d. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum Kesamaan fakta atau dasar hukum yangdimaksud bersifat substansial artinya harus memiliki kepentingan yang sama antarawakil kelompok dengan anggota kelompok;e. Kesamaan Jenis Tuntutan Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta ataudasar hukum;Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA No.

transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding mengkoreksi Biaya Konsultan/Trade Marksebesar Rp.725.393.508,00 yang merupakan pembayaran kepada Rouse & Co InternationalLtd. di United Kingdom yang merupakan pembayaran untuk biaya renewal trade mark danlegal action

Limited tertanggal 31 Agustus2006eae sbahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap GL Account No. 61019950 Biaya Penjualan Hak Paten, diketahui bahwa terdapat biaya penjualan hak patent sebesar Rp.1.734.262.559,00terdiri dari pembayaran ke General Patent International sebesar Rp.852.731.653,00 yangmerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dan sisanya sebesar Rp.881.530.906,00merupakan transaksi dengan Rouse & Co International Ltd dan Donaldson & Burkinshawberupa pembayaran trademark & legal action

;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar pembayaran trademark& legal action dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Rouse & Co International Ltd. diUnited Kingdom dan Donaldson & Burkinshaw di Singapore, yang merupakan Subyek Pajak'Luar Negeri;bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal29 Maret 1996, tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, diatur mengenaijhalhal sebagai berikut :4.

atau Badan Hukum Perdata ; Sengketa in litis, obyeksengketa tidak memenuhi Syarat Kumulatif tersebut yakni unsurBersifat Konkret dan Individual haruslah ditujukan kepadaKepentingan Langsung dari Penggugat dan bukan terhadapkepentingan tidak langsung dari Penggugat ; sedangkan unsurmenimbulkan akibat hukum Publik bagi Penggugat ;Dihubungkan dengan azas Peradilan Tata Usaha Negara bahwa suatukepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukumsehingga dikenal adanya azas "No Interest No Action

Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan Class Action atau LegalStanding atau Asas lus Standi atau Gugatan Kelompok yang tidakdiatur dalam UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara, hanyaada dalam (teori hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, sehinggaHukum Acara PTUN menyangkut Gugatan Class Action juga tidakGugatan Class Action hanya dikenal dalam Lapangan Hukum Perdata, melaluiPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 yang pada formilnyamenentukan : Pasal 1 huruf b : Wakil kelompok adalah sate

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengatasnamakan masyarakat adalah termasukGugatan Class Action atau Gugatan Kelompok yang diatur melalui PeraturanMahkamah Agung RINomor1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok ........Kelompok dinyatakan : a.

dan Proses Sertifikasi atauPemberian Ijin dimana dalildalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan Penggugat mengatasnamakan masyarakat ataugugatan perwakilan kelompok (Class Action) tidak ada sama sekali di dalamgugatan ini ; Bahwa, berdasarkan alasanalasan dan fakta hukum diatas, maka sudah selayaknyaapabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakantidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas, kabur dan tidak sempurna ; DALAM

Namun gugatan sengketa a quo hanyadiajukan oleh Penggugat dengan mengatas namakan dirinya sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka Pengadilanberpendapat bahwa gugatan in casu tidak termasuk gugatan class action.

PUTUSANNomor 409/Pdt.G/2016/PA.ClgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dengan acara gugatan Perwakilan kelompok(Class Action), pada pemeriksaan pendahuluan (Dismissal) telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1.

No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat tempat tinggalnyaPerwakilan Kelompok tersebut di atas.Selanjutnya GiSCDUt ........ eee eee eeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGATDengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Wakaf MakamBalung dengan Gugatan Class Action terhadap:1.

::::sssesseeeeeeeeeeees TURUT TERGUGAT;Adapun yang menjadi dasar / dalildalil dan alasan diajukannya gugatanperkara Wakaf Makam Balung ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Class Action adalah Masyarakat Kampung yangdahulu pada tahun 1973 terkena gusuran/pembebasan lahan danpemindahan tempat tinggal secara bedol desa, dan ada pula yangpemindahannya hanya sebagian.

Camat Kecamatan (Tergugat IV), telah menyerahkanpengelolaan Ma+kam Balung kepada sekelompok masyarakat tanpamempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehinggahal tersebut menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat (PenggugatClass Action) knususnya dan masyarakat Kota Cilegon, serta masyarakatBanten pada umumnya;.

Tergugat Il yang kami simpulkan dan dengan uraian alasansebagai berikut :1.Gugatan Eror In Person.Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatugugatan Class Action, karena terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan,dengan alasan sbb :a.

Bahwa sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, asas dasar utama3.4.yang penting dalam hukum acara perdata yang harus dipenuhi dalammengajukan gugatan adalah asas tiada gugatan tanpa kepentinganhukum (point d interest point d action).

yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.

Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Dunri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c.

Gugatan class action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Halaman 64, Putusan No. 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Jakarta Pusat dengan register Perkara Nomor 262/PdtG/2016/PN.Jkt. Pst. ooHao0Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor172/G/2015/PTUNJkt tanggal 21 Januari 2016 yang diunduhdari website :httos ://outusan.mahkamahagung.go.id/outusan/839f96ae8600195c9428f97d56685ca7/ 14.

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mengajukan gugatan dalam bentukperwakilan kelompok (class action) maupun gugatan Citizen Law Suit,sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum pada perkara a quo.

Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat selaku wakil kelompokdalam kaitan prosedur gugatan perwakilan kelompok (class Action);Bahwa sebelum sampai pada alasanalasan faktual diajukan gugatanini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dankepentingan hukum Penggugat sebagai Wakil Kelompok yangdiwakilinya sebagai berikut:Hal. 1 dari 27 hal.Put.No. 1404 K/Pdt/20081)Bahwa Penggugat merupakan Penghuni Rumah Susun (Rusun)Bermis Bantuan Presiden (BANPRES) Republik Indonesia (RI) yangmenghuni

Kelompok untuk mendapatkan Keadilan tidak diragukan lagiuntuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompok (classmembers) dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (classaction);Bahwa oleh karena adanya spesifikasi lokasi, kKesamaan fakta dandasar hukum yang sama serta kerugian yang sama dari seluruhPenghuni Rusun Bermis BANPRES RI Rawabilal yang berjumlahdari 62 (enam puluh dua) orang, maka dengan ini Penggugatmengajukan gugatan dengan menggunakan prosedur/acara gugatanperwakilan kelompok (class action

) dengan maksud agarpelaksanaan gugatan menjadi sederhana, cepat dan dengan biayayang murah;Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini merupakan Anggota KelompokPenghuni dalam melakukan Gugatan Perwakilan (Class Action) tidakdipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari Sub dan SeluruhAnggota Kelompok Penghuni sebagaimana ketentuan Pasal 4Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi:Hal. 2 dari 27 hal.Put.No. 1404 K/Pdt/2008"Untuk mewakili

139 tukang becakatas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta;b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor550/Pdt.G/2000/PN.JAK.PST, yaitu. keterwakilan 9 orangkonsumen LPG 200000 konsumen LPG seJabotabek;c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor493/Pdt.G/2000/PN.JAK.PST, yaitu keterwakilan 8 masyarakatmiskin kota mewakili kKomunitas masyarakat miskin kota dariunsur pengemudi becak, pengamen dan penghuni pemukimanmiskin;Sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenaigugatan Class Action kenaikan tarif rumah susun sewa Tebet POSarana Jaya yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai Pengelola;c. Bahwa penetapan tarif sewa yang dilakukan oleh Tergugat Illmerupakan kewenangan yang diberikan Tergugat Il, sehinggapenetapan tarif sewa tersebut merupakan putusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;d.

tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara siaran diambilmelalui siaran parabola (Matrix dan Venus) dan siaran tersebut dialirkan kesebuah receiver yang kemudian dialirkan ke modulator, selanjutnya dialirkan kecombiner, booster, dan setelah itu dialirkan ke kabel pelanggan Amyndo TVKabel di wilayah Kabupaten Balangan yang menghasilkan 19 siaran televisi yaituRCTI, SCTV, MNC, INDOSIAR, GLOBAL, METRO, TV ONE, SONY SK,CHANEL KHUSUS VCD, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, RTV, KDRAMA, STARMOVIES PREMIUM, FOX MOVIES ACTION

Barangbukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa; Bahwa Amyndo TV Kabel menyiarkan 19 siaran televisi yaitu ROTI, SCTV,MNC, INDOSIAR, GLOBAL, METRO, TV ONE, SONY SIX, CHANELKHUSUS VCD, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, RTV, KDRAMA, STARMOVIES PREMIUM, FOX MOVIES ACTION, ASWAJA, NET TV, dan FOXSPORT; Bahwa Terdakwa selaku pemilik Amyndo TV Kabel melakukanpenyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan melalui kabel sejak tahun2013; Bahwa jumlah pelanggan yang terdaftar di Amyndo TV Kabel milik Terdakwasekitar

Barangbukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;Bahwa Amyndo TV Kabel menyiarkan 19 siaran televisi yaitu RCTI, SCTV,MNC, INDOSIAR, GLOBAL, METRO, TV ONE, SONY SIX, CHANELHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Amt.KHUSUS VCD, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, RTV, KDRAMA, STARMOVIES PREMIUM, FOX MOVIES ACTION, ASWAJA, NET TV, dan FOXSPORT;Bahwa Terdakwa selaku pemilik Amyndo TV Kabel melakukanpenyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan melalui kabel sejak tahun2013;Bahwa jumlah pelanggan

Barangbukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa; Bahwa siaran diambil melalui siaran parabola (matrix dan venus) dan siarantersebut dialirkan ke sebuah receiver yang kemudian dialirkan ke modulator,selanjutnya dialirkan ke combiner, booster dan setelah itu dialirkan ke kabelpelanggan Amyndo TV Kabel, yang menyiarkan 19 siaran televisi yaitu RCTI,SCTV, MNC, INDOSIAR, GLOBAL, METRO, TV ONE, SONY SIX, CHANELKHUSUS VCD, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, RTV, KDRAMA, STARMOVIES PREMIUM, FOX MOVIES ACTION, ASWAJA

Barang buktitersebut diakui adalah milik Terdakwa;Bahwa siaran diambil melalui siaran parabola (matrix dan venus) dan siarantersebut dialirkan ke sebuah receiver yang kemudian dialirkan ke Modulator,selanjutnya dialirkan ke combiner, booster dan setelah itu dialirkan ke kabelpelanggan Amyndo TV Kabel, yang menyiarkan 19 siaran televisi yaitu RCTI,SCTV, MNC, INDOSIAR, GLOBAL, METRO, TV ONE, SONY SIX, CHANELKHUSUS VCD, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, RTV, KDRAMA, STAR MOVIESPREMIUM, FOX MOVIES ACTION, ASWAJA

(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.