Fotokopi Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Janapria KabupatenLombok Tengah Nomor : 315/25/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013 yang telahdibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkansaksisaksi sebagai berikut :Saksi pemohon : Rajul Wadi bin Tasrih, lahir di Sumbawa, 30 Desember 1987,agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Bugis Rt. 01 Rw. 01 DesaLabuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa

Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yangberdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohonbenar sebagai suami isteri sah sehingga telah terpenuhi /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1)merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi buktitentang identitas dan jati diri pemohon;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Pemohon juga telah mengajukansaksi yakni Rajul Wadi bin Tasrih

M TASRIH, SE PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. VIVLINDRASUSI SIREGAR, SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiA.M TASRIH, SE.

menarikkemaslahatan.Hal 12 dari 16 Hal Prittiegan No 393/Pat G/2020/PA DneMenimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesual dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH,S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengandihadiri AGUNG WIBOWO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicindan dihadapan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGOTA HAKIM KETUAANDI AHKAM JAYADI, S.H. AGUSTA GUNAWAN, S.H.DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN. Bln.Form0 1/SOP/00 1/HKM/2015

., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan CHAHYANUUN PRYATNA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingipara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ADIMASHARYOSETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI, S.H ANTENG SUPRIYO,S.H., M.H.CHAHYAN

UUN PRYATNA, S.H.Panitera Pengganii,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PNBin..

PLhArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi :ay, leo cuasiig) SETI isl (glo pid!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERLIAHENDRASTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadirioleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAMAJELIS,Il. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.ll. FERDI, S.H.PANITERA PENGGANTI,AM. TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15

UlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leoJ Cuasiig) SII! sl (glo psu!

KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.PIhTahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari padamengambil suatu manfaat ;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam yang terdapat dalam :Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :ay, leoJ cuasiig) SETI isl (glo pid!

PLhdengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohondikabulkan

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

Gu lialld d390 Vy dire login 2295 al Ob alisl olsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2019/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

sebaliknyajuga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

# 794 /017 # $ A # &" ($ ((" 3 1& & # gs & ( WH##S B" 0" &serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan: , hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapatdalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun naiam an 40 yangdiam bil alih sebagai bahan pertim bangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagaiberikut;Artinya:Sesungguhnya sebab diperbolehkannya

sebaliknya juga termasukperkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidupdalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnyatujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran,surat ArRum, ayat 21, dan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

Dalam keadaan demikian makaperceraian dipandang lebih baik, agar kedua belah pihak dapat menghadapi kehidupanberikutnya yang tasrih bi ihsan ;Menimbang, bahwa permohonan perceraian a quo diajukan oleh pihak suami(Pemohon / Terbanding), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a,b,c)Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Pemohon / Terbanding diwajibkan untukmemberikan mutah kepada Termohon / Pembanding.

Dalam hal inirumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan