adadimasukan keterangan tindak pidana penggelapan hak atas tanah;Bahwa perbuatan tersangka yang menjadi unsur perbuatan melawanhukum adalah memasukkan tanah menjadi aset daerah;Bahwa setahu saksi penetapan hari sidang perkara pidana Pemohontanggal 9 Oktober 2017 namun saksi tidak tahu apakah pada tanggaltersebut perkaranya sudah disidangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon pada persidangan hariSenin tanggal 16 Oktober 2017 menyatakan bahwa pemeriksaan perkaradengan register Nomor 299/Pid.B/2017PN

Advokat pada Kantor Advokat Konsultan HukumFADJRY ZAMZAM & REKAN berkedudukan di kantornyaJalan Imam Bonjol No.15 Rt.25, Kota Balikpapanberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBalikpapan di bawah Register No. 268 / KA / Pdt / 2017PN Bpp tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula TURUT TERGUGAT I;2. Ir.

Panjang Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pdp tanggal 12 September 2017,maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kuasa Penggugat/Pembandingdalam permohonan bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusanHalaman 42 dari 46 Putusan Nomor 181/PDT/2017/PT PDGPengadilan Negeri Padang Panjang tersebut dengan segala alasanalasan yangdisampaikan dalam memori bandingnya sebagai berikut :1.Bahwa penggugat/pembanding sangat keberatan atas Putusan PengadilanNegeri Padang Panjang tanggal 12 September 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017PN

Penggugat melawanDirektur Utama PT Pakuan sebagai Tergugat yang juga sebagai Tergugat saat inidan putusan perkara Perdata No. 340/Pdt.G/2005/PN Cbn tanggal 20 Juni 2006yang diajukan oleh Penggugat saat ini selaku Penggugat melawan PT Pakuansebagai Tergugat yang juga sebagai Tergugat saat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dan dengan mengacu pada putusan MA 1473 K/Pdt/1983 diatas maka telahternyata gugatan dalam perkara sekarang ini yakni perkara Nomor127/Pdt.G/2017PN

Penggugat melawanDirektur Utama PT Pakuan sebagai Tergugat yang juga sebagai Terg ugat saat inidan putusan perkara Perdata No. 340/Pdt.G/2005/PN Cbn tanggal 20 Juni 2006yang diajukan oleh Penggugat saat ini selaku Penggugat melawan PT Pakuansebagai Tergugat yang juga sebagai Tergugat saat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dan dengan mengacu pada putusan MA 1473 K/Pdt/1983 diatas maka telahternyata gugatan dalam perkara sekarang ini yakni perkara Nomor127/Pdt.G/2017PN

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding (Dahulu Penggugat) telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT YYKMei 2018, Nomor : 179/Pdt.G/2017PN

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2017Nomor 1097/Pen.Per.Tah/2017PN Jkt.Utr sejak tanggal 5 Oktober 2017sampai dengan tanggal 3 November 2017;Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1138/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr. 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utaratanggal 16 Oktober 2017 Nomor 1097/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Utrsejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukumbnya DIAN A.

Register No. 510/Daf/2017, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri DenpasarNomor 4 /Pid.Pra/2017/PN Dps. tanggal 7 Maret 2017 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelan mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti Suratsurat yang diajukan ke persidangan;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Prra/2017PN

No.537PK/Pdt/2014 atas obyek sengketa yang pula merupakan obyekbantahan dalam perkara Nomor : 451/Pdt.Bth/2017PN. Bdg. tersebutwalaupun telah diajukan Bantahan sebagaimana Dalam PerkaraPerdata Nomor : 451/Pdt.Bth/2017/PN.

Agoeng Oetoyo, S.H dan Paulus Sirait, S.H, semuanyaAdvokat berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Anwar,Agoeng & Associates jalan Jatingaleh No. 272 A Semarang Telp(024) 76923603 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :569/Pdt/K.Kh/2017PN Smg tertanggal 13 April 2018, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Tergugat;LawanLieng, Inggelina Wijaya, Berkedudukan di Jin.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2017 telahdiperbaiki oleh Penggugat dengan Surat Perbaikan Gugatan PerkaraNomor: 44/Pdt.G/2017PN. Bjm tertanggal 21 Agustus 2017.2.

Nomor 3209 K/Pdt/2017PN Pdg., Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 142/Pdt.G/1996/PT PDG. dan Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi Nomor 2235K/Pdt/1997 dinyatakan ditolak yang berarti bahwa surat jual beli tanggal 2Januari 1952 dan sertifikat Hak Milik Nomor 384 SU 54 tanggal 10 Desember1906 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat lagi dibatalkan;5.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, terhadapputusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 September 2017 Nomor :206/Pid.Sus/2017PN Pli., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang,oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnyatertanggal 25 September 2017 yang menyatakan keberatan terhadap

Jo No. 8/Pdt.SusPKPU/2017PN Niaga Sby.

dapat diuraikan sebagai berikut :Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 33,diatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa, dimanaPENGGUGAT telah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Kepala Desadikarenakan tidak lagi Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila danmelaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dengan cara melakukan tindak pidana Penggelapan dan diputus bersalahberdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Luwuk no 359/Pid.B/2017PN

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri KupangNo.23/Pid.Sus/2017/PN.KPGtanggal 30 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggikepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal23 Juni 2017 ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus/2017PN Kpg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2017yang dihadiri oleh Penuntut Umum

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atamoua Nomor 109/PID.B/2017PN Atb, tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tidak teroukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana yangdidakwakan dalam dakwaan Ke Satu Primair, Subsidair, Lebih SubsidairAtau Dakwaan Ke Dua;Halaman 68 dari 71, Putusan Nomor 17/PID/2018/PT KPG.

pasaldimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harusdianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delikyang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harusHalaman 60Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNAdinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaandimaksud.Berdasarkan alasanalasan tersebut pada pokoknya Terdakwa memohonkepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh agar membatalkanPutusan Pengadian Negeri Banda Aceh Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2017PN

Nomor 2835 K/Pdt/2017PN Jakarta Selatan Nomor 270/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel. tertanggal 6September 2012 berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU M.A");Keberatan Ketujuh Belas;1.Bahwa berdasarkan uraian dan argument hukum sebagaimana tersebutdiatas maka dapat disimpulkan bahwa:a.

MENGADILI

• Menerima permintaan banding yang diajukan Penasiahat Hukum dan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 Juli 2018 Nomor 68 /Pid.Sus-TPK/2017PN Jap yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya uang pengganti dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa

Hal. 68tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding yang diajukan Penasiahat Hukum danPenuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 Juli 2018 Nomor 68 /Pid.SusTPK/2017PN Jap yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenailamanya