Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.

, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

:Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukumharam, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraianmenjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil maruf tidak berhasil makaperceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang

oleh fakta dan tidak berhasilnya MajelisHakim merukunkan kembali' para pihak yang bersengketa sebagaisuami istri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo1 Tahun 1974 secara yuridis gugatandiceraikan dengan Tergugat harusoleh karena19 huruf (f)116 hurufMenimbang, bahwaterbukti sesuai dengan PasalNomor 9 Tahun 1975 serta Pasalsesual1989 yangIslam, sedang usaha perdamaianUndang Undang Nomor 7 TahunUndang Undang NomorTahun 2009 dantidakPeraturanberhasil,tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

perkara sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh ANDI AHKAMJAYADI, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H dan ALVINZAKKA ARIFIN ZETA, S.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMADMAKASIDIK TASRIH

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti, AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. Hal 10 dari 10. Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bln

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh RusnenHeldawati, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa dan PenasihatHukumnya.Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H,M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bin..Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bin..

Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000.00 (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh ANDIAHKAM JAYADI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H danFERDI, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH

, S.E, Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, SP.SH,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.HFERDI, S.H Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.

TASRIH, SE. sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH. JaksaPenuntut Umum dan Para Terdakwa. HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. VIVLINDRASUSI SIREGAR, SH. A. ZAMRONI, SH.Mhum. 2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiAM. TASRIH, SE.

yaArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamkKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbuny)i :ay leol cuariig) OMI sl (ila pid!

PA.PlhPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 jliod Luwlicl ld d3q0 Vo aire login 2293 J ub calisl wlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, SE., Panitera Pengganti dan dihadiri pulaoleh PRIHANANTO, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapanTerdakwa dengan dihadirioleh Penasehat Hukumnya ; Hakim Anggota I, Hakim Ketua Majelis,HARRY GINANSJAR, SH. A.ZAMRONI, SH.MHumHakim Anggota II,HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera Pengganti,AM. TASRIH, SE.

,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, HARRY GINANJAR, S.H. dan DEVITA WISNUWARDHANTL, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidangtersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh AM TASRIH, S.E PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG18

(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(AM TASRIH, S.E.)18

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6DESEMBER 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh RUSNEN HELDAWATI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. FERDI, S.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,Halaman 14 dari 15.

Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Bin.AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Bin.

TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dihadiri oleh DONALD DWI SISWANTO, SH. sebagai Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :1. HARRY GINANJAR,SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. DEVITA WISNU WARDHANTI, SH. Panitera Pengganti :A.M. TASRIH, SE.

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid 1V Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, S.E. Panitera16Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadirioleh DIAN AKBAR WICAKSANA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISFIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. DANAR DONO, SH AGUSTA GUNAWAN, SH.PANITERAPENGGANTIA.M TASRIH,S.E.

olArtinya : Maka jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantas/ah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi thsan dan hal ini relevan denganHal. 13 dari 17 Hal.

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

tidak mencintai pihak lain , kedua belahpihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehinggakeduanya sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik, baik suamisebagai kepala keluarga dan isteri sebagi Ibu rumah tangga seperti yangdiamanatkan pasal 77 ayat (2 ) dan pasal 79 ayat( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara a quo,Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya, Tasrih

sesuai dengan maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, nyatanya sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat/Terbandingdan Tergugat/Pembanding adalah merupakan jalan keluar yang dipandang lebih baikdan maslahah untuk menentukan kehidupan masingmasing berikutnya yangdiharapkan tasrih