Ditemukan 444 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1382/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding Nomor KEP322/WPJ.19/2014 yang isinya menolak permohonan keberatan pemohonBanding dengan rincian sebagai berikut:Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi482.729. 482.729.231.709.9311 231.709.931PPN 714. 714, PERMOHONAN BANDING:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP322/WPJ.19/2014 tanggal 27 Februari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 07-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN Mentok Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN Mtk
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HERU PUJAKESUMA, SH
2.MOCHAMAD ARIFFUDIN, SH
Terdakwa:
PIAN Bin BIN
25450
  • salah satu sub unsur saja yang terbukti makaunsur ini menjadi terpenuhi;Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN MtkMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah dengan sengajaadalah dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannyatersebut serta akibatakibat yang menyertainya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani
Putus : 29-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1489/B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
14330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1489/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani di mana produk yang dijual olehPemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK);Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, Pemohon Banding mengelolaperkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunan kelapa sawit yaitutandan buah segar (TBS).
Putus : 10-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI SIAIS (PT. ANJ AGRI SIAIS) d/h PT. ONDOP PERKASA MAKMUR,
17457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEM00253/WPJ.01/KP.0703/2007, Kantor Pelayanan Pajak MadyaMedan mengklasifikasikan Lapangan Usaha (KLU) adalah Industri MinyakHalaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1044 /B/PK/PJK/2014Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati Dan Hewani (13141).
Putus : 11-01-2011 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN BUNTOK Nomor Nomor : 90/ Pid.SUS/ 2010/ PN.Btk
Tanggal 11 Januari 2011 — SUPIANSYAH Bin SAHULIN
455
  • dalam hal inibenda yang menjadi obyek dari perobuatan pelaku merupakan kepunyaan pelakuseluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;Menimbang, bahwa Hasil Hutan menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1)Undangundang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat berupaa. hasil nabati beserta dengan turunannya seperti kayu, bambu, rotan,rumputrumputan, jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan danlainlain serta bagian dari tumbuhtumbuhan atau yang dihasilkanoleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan ;b. hasil hewani
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN BANGKO Nomor 144/Pid.B/LH/2018/PN Bko
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ARIO ARIBOWO, SH
Terdakwa:
Bastiar Alias Tiar Bin Saril
41031
  • tugastugasdi bidang pengamanan dan perlindungan hutan serta tumbuhan dan satwaliar berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tugastugas lainnya yang diberikan pimpinan di dalam hal konservasi Bahwa Konservasi Sumber daya alam Hayati adalah PengelolaanSumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksanauntuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memeliharadan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam Hewani
Register : 23-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN TAKENGON Nomor 7/Pid.B/LH/2019/PN Tkn
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Wahyu Husni, SH.
Terdakwa:
Hairun Efendi Bin Usman
40223
  • lain unsur kesengajaan adalahkehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibatkarena tindakan tersebut, sehingga kesengajaan atau opzet dapat dikatakanseseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendakiperbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangundangNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya, yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis Sumber dayaalam hewani
Putus : 30-03-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PTK.KPG
Tanggal 30 Maret 2015 — Fransis Israel Isliko, SP.t
5826
  • Sumba timur selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) program pencapaian swasembada daging sapi dan penyediaanPakan hewani yang aman sehat, utuh dan halal kegiatan pembibitan ternak sapipotong pada dinas peternakan kab sumba Timur T.A 2012 berdasarkan SKkementrian pertanian nomor : 654/Ktps/OT.160/2/2012, tanggal 24 Februari 2012,tentang penetapan PPK dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantoryang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kotadi Provinsi NIT T.A 2012, pada
    Sumba timur selaku pejabat pembuatkomitmen (PPK) program pencapaian swasembada daging sapi dan penyediaanPakan hewani yang aman sehat, utuh dan halal kegiatan pembibitan ternak sapipotong pada dinas peternakan kab sumba Timur T.A 2012 berdasarkan SKkementrian pertanian nomor : 654/Ktps/OT.160/2/2012, tanggal 24 Februari 2012,tentang penetapan PPK dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas/badan/kantoryang membidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota diprovinsi NIT T.A 2012, pada
Register : 03-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 328/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
SURYA PENDAWA Bin SUPANGAT Alias BOWO
10619
  • tentang binatang);Menimbang yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkatdan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;Menimbang yang dimaksud dengan memperdagangkan adalahmendagangkan, menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahaldaripada harga belli);Menimbang bahwa yang dimaksud dengan satwa sudah didefinisikandalam Pasal 1 ayat (5) Undangundang Republik Indonesia nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitusemua jenis Sumber daya alam hewani
Register : 25-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1144/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
I Nyoman Mertana
6434
  • pokok, tugas utama,cetusan,gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan ; "PerencanaanTeknis" adalah kegiatankegiatan dan usahausaha untuk merumuskanperincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakandalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala mikro serta bersifatteknis ; "Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk mengaturpembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan,pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumbersumbernya,termasuk kekayaan alam bukan hewani
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan rincian sebagai berikut: Uraian Semula iDlnatanaih Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 479.585.763 = 479.585.763Sanksi Bunga 230.201.166 230.201.166Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 709.786.929 709.786.929 PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP321/WPJ.19/2014 tanggal 27 Februari 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Putus : 01-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 562.869.684 562.869.684Sanksi Bunga 221.469.134 221.469.134Sanksi Kenaikan 101.475.655 101.475.655Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 885.814.473 885.814.473 Permohonan Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP327/WPJ.19/2014 tanggal 27 Februari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Pwt
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
RETNOWATI HANDAYANI, SH.
Terdakwa:
SLAMET PAMUJIYANTO Als SLAMET Bin SUDARSO
15331
  • Dimana mengenai satwa yangdilindungi dan pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 TahunHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Pwt.1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dimaksukan sebagaiupaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa besertaekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnyatidak punah, mengingat sumber daya hayati dan ekosistemnya merupakan bagianterpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari Sumber daya alam hewani
Register : 15-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/P/FP/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9162
  • Bahan baku untuk bahanpakan ternak itu sebenarnya ada yang kita beli dari lokal ada yang impor, yangbermasalah ini yang impor, seperti kita ketahui bahwa pakan ternak itumerupakan salah satu bahan strategik, karena nilai strategiknya itu adalahsebagai sumber untuk memberikan bahan protein hewani pada masyarakatIndonesia karena konsumsi protein hewani kita kan masih kurang. Oleh karenaitu menurut UndangUndang PPN itu dibebaskan PPN, pakan ternaknya sendiribebas PPN juga.
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 441.455.661 441.455.661Sanksi Kenaikan 441.455.661 441.455.661Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 882.911.322 882.911.322 PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbandingnomor KEP1561/WPJ.19/2013 tanggal 4 November 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:1. bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 28-04-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 84 / Pid.B / 2014/ PN.Mam
Tanggal 17 Juli 2014 — H. SOMPA Bin SALIHU
5829
  • Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar, danhasil penangkarannya, satwa burung, satwa elok, danlainlain hNewan serta bagianbagiannya atau yangdihasilkannya.;. Non Hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutanantara lain kayu, rotan, damar dan lainlain, kKemudian kayuebony atau kayu hitam termasuk hasil hutan.
Register : 21-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO;
4521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara sepihak oleh KPP PMA Empat(tanpa permohonan dari Wajib Pajak) dengan surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak Nomor: PEM798/WPJ.07/KP.0503/2004 tanggal17 Desember 2004 dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 15144 Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit dan kemudian kamimenerima lagi penetapan baru sesuai Surat Keterangan TerdaftarNomor: PEM00123/WPJ.07/KP.0503/2005 tanggal 23 Februari 2005dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 15141 Industri MinyakKasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Register : 01-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN STABAT Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
Muhammad Kenan Lubis SH
Terdakwa:
1.Budiharto
2.Suharji Mahyuddin Lubis
38555
  • Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup;Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang beberapa perbuatanyang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan satwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyamenyebutkan satwa adalah semua jenis Sumber daya alam hewani yang hidupdi darat dan/atau di air, dan
Register : 16-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Liwa
Tanggal 8 Maret 2016 — MISKUN ALIAS KONTEL BIN MISRI
8330
  • ;Menimbang, bahwa menurut Pasal angka 5 UndangUndang No. 5 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yangdimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara.
Register : 27-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN MUARO Nomor 58/Pid.B/LH/2018/PN Mrj
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ELNIDA, SH
Terdakwa:
RAMLI Pgl ALI Bin BUYUANG TINO
39735
  • suatu tindakancontok lebih luasnya jika kita kaitkan dengan berbagai konteks dalamHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2018/PN Mrj (Lingkungan Hidup)kehidupan seharihari, Misalnya saja kita dilarang maka sambil tidur hal inimerupakan perintah pada kita untuk makan tidak dengan tidur, di baliklarangan tersebut ternyata mengandung pesan bahwa apabila larangantersebut dilanggar mengakibatkan bisa menimbulkan masalah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenissumber daya alam hewani