Ditemukan 11446 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 24-04-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb
Tanggal 24 April 2024 — Penggugat:
George Usman Latuwael
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
Turut Tergugat:
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan
5.Bupati Buru Selatan
64 — 61
  • Penggugat:
    George Usman Latuwael
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
    4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
    Turut Tergugat:
    4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan
    5.Bupati Buru Selatan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Khusus
Register : 07-06-2023 — Putus : 14-07-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 112/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bpp
Tanggal 14 Juli 2023 — Penggugat:
Drg.syukri wahid
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat PKS
2.Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Kalimantan Timur
3.Dewan Pengurus Daerah PKS
Turut Tergugat:
3.Walikota Balikpapan
4.Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
135 — 84
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sml
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
100 — 0
  • Penggugat:
    FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    Turut Tergugat:
    Bupati Kepulauan Tanimbar
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus Parpol
Register : 05-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 02-02-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 31 Januari 2018 — Penggugat:
DODOI KANA Am.Kep
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
2.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerakan Indonesia raya GERINDARA Kabupaten Musi Rawas Utara
158 — 28
  • Penggugat:
    DODOI KANA Am.Kep
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
    2.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerakan Indonesia raya GERINDARA Kabupaten Musi Rawas Utara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 400/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2022 — Yusuf Sahide, S.H dalam hal ini sebagai Direktur Eksekutif KPK WATCH INDONESIA
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai DEMOKRAT
79 — 0
  • Yusuf Sahide, S.H dalam hal ini sebagai Direktur Eksekutif KPK WATCH INDONESIA
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai DEMOKRAT
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
237 — 67
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-01-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 21-09-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 01/G/2014/PTUN.MKS
Tanggal 5 Mei 2014 — Penggugat:
DR. IR. SAHABUDDIN TOAHA, M.Agr
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
157 — 52
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 01-07-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 September 2022 — OESMAN SAPTA SELAKU KETUA UMUM DPP PARTAI HANURA
2.KOSRAT SHAH SELAKU SEKRETARIS JENDERAL DPP PARTAI HANURA
3.MARWAN PARIS SELAKU KETUA DEWAN KEHORMATAN DPP PARTAI HANURA
4.DIAN RAHADIAN SELAKU KETUA DPD PARTAI HANURA PROVINSI JAWA BARAT
5.CECEP LUKMANUL SELAKU SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA PROVINSI JAWA BARAT
6.LELA NURLAELA SELAKU KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN GARUT
7.WAWAN SUTIAWAN
90 — 66
  • OESMAN SAPTA SELAKU KETUA UMUM DPP PARTAI HANURA
    2.KOSRAT SHAH SELAKU SEKRETARIS JENDERAL DPP PARTAI HANURA
    3.MARWAN PARIS SELAKU KETUA DEWAN KEHORMATAN DPP PARTAI HANURA
    4.DIAN RAHADIAN SELAKU KETUA DPD PARTAI HANURA PROVINSI JAWA BARAT
    5.CECEP LUKMANUL SELAKU SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA PROVINSI JAWA BARAT
    6.LELA NURLAELA SELAKU KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN GARUT
    7.WAWAN SUTIAWAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 12-06-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 12 Juni 2012 — NOER DJALIL HASAN vs 1. H. YUSRI NASUTION, 2. Drs. IMAM NAHROWI, 3. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR
85 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danPenetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan BangsaPropinsi Bali Periode 20052009 (Bukti P1);4 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB)Propinsi Bali yang sah adalah Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H.
    seluruhPengurus dari tingkat Pusat sampai di tingkat Ranting;Bahwa Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ADdan ART PKB) adalah aturan yang harus ditaati dan dipedomani oleh semua levelkepengurusan Partai;Bahwa Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :Pasal 22Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan
    ., yang dilakukan olehDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) adalah terbukti tidak sah,oleh karena itu semua Perbuatan hukum dan produk Surat Keputusan yang dibuatberdasarkan Surat Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan bangsa(DPW PKB) Propinsi Bali tersebut secara otomatis adalah batal demi hukum;Bahwa Perbuatan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) danbeberapa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Partai KebangkitanBangsa (DPC PKB) yang
    Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15Januari 2011 yang menyatakan :Ayat 1: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD ART.Ayat 2 : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik.Ayat 3 : Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada
    No. 311 K/Pdt.Sus/201214e bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun2011 tentang Perubahan atas UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili ;e bahwa kasus a quo adalah sengketa internal partai dimana dalam Pasal 32 ayat(1) UU RI No. 2 Tahun 2011 Perselisihan Partai Politik harus terlebih dahuludiselesaikan oleh internal partai sesuai dengan AD/ART partai ;e bahwa dalam perkara a quo, proses penyelesaian melalui musyawarah
Pengadilan PN TAKENGON Perdata Khusus
Register : 05-07-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan PN TAKENGON Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tkn
Tanggal 20 Juli 2023 — Penggugat:
Khairul Ahadian, ST
Tergugat:
1.Ketua DPP Partai Berkarya (beringin berkarya) kepengurusan Sdr.Muhdi Purwopranjono dan Sdr. Fauzan Rachmansya
2.Ketua DPW Partai Berkarya
121 — 93
  • Penggugat:
    Khairul Ahadian, ST
    Tergugat:
    1.Ketua DPP Partai Berkarya (beringin berkarya) kepengurusan Sdr.Muhdi Purwopranjono dan Sdr. Fauzan Rachmansya
    2.Ketua DPW Partai Berkarya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 12-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
2.H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.P.A, M.A
3.H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC, M.T
Tergugat:
1.Dr. Yus Sudarso, SH, MH
2.Syofwatillah Mohzaib
3.Max Sopacua
4.Dr. H. Achmad Yahya, SE, MM
5.Ir. Darmizal, MS
6.Dr. H. Marzuki Alie, SE, MM
7.H. Tri Julianto
8.Supandi R. Sugondo
9.Boyke Novrizon
10.drh. Jhoni Allen Marbun
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
200 — 4
Pengadilan PN TUBAN Perdata Khusus
Register : 18-08-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN TUBAN Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Tbn
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 0
Pengadilan PN IDI Perdata Khusus
Register : 27-11-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN IDI Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Idi
Tanggal 11 Desember 2023 — Penggugat:
Salman ST
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh
46 — 0
  • Penggugat:
    Salman ST
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh
Pengadilan PN SINJAI Perdata Khusus
Register : 21-07-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN SINJAI Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Snj
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
HASNAH.S.SOS
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
2.Dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
3.dewan pimpinan cabang partai bulan bintang sinjai
Turut Tergugat:
3.dewan perwakilan rakyat daerah sinjai
4.bupati sinjai
5.gubernur sulawesi selatan
6.komisi pemilihan umum kab.sinjai
238 — 59
  • Penggugat:
    HASNAH.S.SOS
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
    2.Dewan pimpinan wilayah partai bulan bintang sulawesi selatan
    3.dewan pimpinan cabang partai bulan bintang sinjai
    Turut Tergugat:
    3.dewan perwakilan rakyat daerah sinjai
    4.bupati sinjai
    5.gubernur sulawesi selatan
    6.komisi pemilihan umum kab.sinjai
Pengadilan PN RANAI Perdata Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN RANAI Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Ran
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
ROKIYAH
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
259 — 136
  • Penggugat:
    ROKIYAH
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
    Manifesto Perjuangan Partai NasDEm;2. Anggaran Dasar Partai NasDem;3.
    ke Mahkamah Partai NasDem.
    melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.
    Partai Politik, yangsecara tegas menyatakan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.;(2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    DPP Partai NasDem Nomor 185 Tahun 2018tersebut ke Mahkamah Partai NasDem.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 22-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Klk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
190 — 31
  • Partai PBB;Bahwa Penggugat selama menjadi anggota DPRD Kab.
    Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor : 2tahun 2011 perubahan atas undangundang nomor 2 tahunHalaman 8 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIk2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (5)berbunyi:Ayat(1) : Perselisian partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana di aturdalam AD dan ART;Ayat (2) : Penyelesaian internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politikatau atausebutan lain yang dibentuk partai
    Tanda Anggota Partai PersatuanPembangunan An.
    Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang nomor: 2tahun 2011 perubahan atas undangundang nomor 2 tahun2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (5)berbunyi:Ayat(1) : Perselisian partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana di aturdalam AD dan ART;Halaman 25 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIkAyat (2) : Penyelesaian internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanoleh suatu. mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk partai politik
    Poltik berbunyi:Ayat (1) : Perselisian partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana di aturdalam AD dan ART;Ayat (2) : Penyelesaian internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politikatau atausebutan lain yang dibentuk partai politik;Ayat (4) : Penyelesaian perselisihan internal partalpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari;Ayat (5) =: Putusan Mahkamah Partai politik atau sebutanlain
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Khusus
Register : 19-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN GIANYAR Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Gin
Tanggal 2 Mei 2024 — Penggugat:
I Ketut Jata
Tergugat:
1.Agus Harimurti Yudhoyono
2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
3.I MADE MUDARTA
4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
74 — 50
  • Penggugat:
    I Ketut Jata
    Tergugat:
    1.Agus Harimurti Yudhoyono
    2.Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat
    3.I MADE MUDARTA
    4.Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Provinsi Bali
    5.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl
Tanggal 16 Februari 2024 — Penggugat:
Dasim Raden Pamungkas
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Majalengka
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem
Turut Tergugat:
3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
4.Bupati Majalengka
5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
6.Gubernur Jawa Barat
74 — 40
  • Penggugat:
    Dasim Raden Pamungkas
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Majalengka
    2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat
    3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem
    Turut Tergugat:
    3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
    4.Bupati Majalengka
    5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
    6.Gubernur Jawa Barat
Pengadilan PN LAHAT Perdata Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lht
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Helpeni Reza Binti Sahirudin
Tergugat:
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat
225 — 29
  • Penggugat:
    Helpeni Reza Binti Sahirudin
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat
    Bahwa pemberhentian penggugat didasari dengan perasaan emosi dantendensius yang dijadikan dasar dalam pemberhentian terhadap diriPenggugat sebagai anggota partai PPP karena Penggugat selakuanggota/kader Partai Persatuan pembangunan kabupaten lahat tidak pernahmelanggar aturan Partai baik itu Anggaran Dasar maupun Anggaran RumahTangga Partai persatuan pembangunan serta peraturan organisasi yanglainnya;9.
    perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politikapabila :a.
    Menjadi anggota Partai Politik lain; ataud. Melanggar AD dan ART.Dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagaikader PPPdan menjadi anggota Partai Politik Lain.
    keanggotaannya dari partai politik apabila :Meninggal dunia;Mengundurkan diri secara tertulis;Menjadi anggota Partai Politik lain; atauMelanggar AD dan ART.Q 9 5 Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai kader PPP danmenjadi anggota Partai Politik lain.
    internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik(3) Susunan Mahkamah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementrian.(4) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari.(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsm
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
AZHARI
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh c.q. H. Muzakir Manaf dan H. Kamaruddin, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Lhokseumawe c.q. Husaini dan Abdul Rahman, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Lhokseumawe
3.Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh c.q. Tgk. H. Abubakar A. Latief, SE, Tgk. Akhyar A.
279 — 157
  • Penggugat:
    AZHARI
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh c.q. H. Muzakir Manaf dan H. Kamaruddin, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Lhokseumawe c.q. Husaini dan Abdul Rahman, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Lhokseumawe
    3.Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh c.q. Tgk. H. Abubakar A. Latief, SE, Tgk. Akhyar A.
    Iskandar, masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh
    4.DPRK Lhokseumawe c.q. Ismail selaku Ketua DPRK Lhokseumawe