Ditemukan 3588 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohonnan
peermohonan
permohonanã
permohonann
perrmohonan
Putus : 29-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — KESUMA HADI BROTO, ST., VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
410 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
410 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 15 P/HUM/2015membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan
Register : 14-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — PT. BERKAT BUMI PERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
99 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, danpermohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon PT BERKAT BUMIPERSADA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang
Register : 25-01-2019 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bpp Tanggal 15 Februari 2019 — Pemohon:
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
62 — 24
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
62 — 24
dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsitermohon sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, pengadilanberpendapat bahwa adalah hak pemohon untuk mendudukkan siapa sajauntuk menjadi pihak termohon dalam perkara a quo, sedangkan tidak ikutdidudukannya Pemerintah Negara Repulik Indonesia Cq Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timursebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah menyebabkan permohonana
Register : 30-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2017 Tanggal 17 April 2017 — GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) VS PRESIDEN RI;
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 10 P/HUM/2017Negara Republik Indonesia, sehingga dengan keberadaan danberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebutharus menambah dana ekstra yang harus dikeluarkan olehPemohon;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyaikualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonana quo, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonankeberatan Hak Uji Materiil.Uraian Mengenai Perihal Yang Menjadi Dasar Permohonan;A.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERDANA INTISAWIT PERKASA,
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judicial Review, di mana dalamPutusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 57 P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011 yang dalam amarnya telahmenolak Pemohon HUM sehingga memenangkan Terbanding (DUP).Sejalan dengan kebijakan tersebut didalilkan juga oleh PemohonPeninjauan Kembali, maka selaras dengan kebijakan yang serupaMahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara PermohonanHak Uji Materi Nomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang amarputusannya mengabulkan permohonana
Register : 08-08-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 21/P/FP/2016/PTUN.JBI. Tanggal 5 September 2016 — H. ARIFIN Vs.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN
123 — 53
123 — 53
tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa junctoPeraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentangPemerintahan Desa juncto Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa karena Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dimana Permohonana
Putus : 13-05-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1611/Pid.B/2014/PN.Mks Tanggal 13 Mei 2016 — Ayu Anggraini Chaidir, SH., M.KN. Lawan Jaksa Penuntut umum
191 — 43
191 — 43
,M.BA. dalam persidanganperkara a quo di bawah sumpah secara tegas menyatakan bahwa40suatu Permohonan yang di ajukan ke Pengadilan maupunPenetapan yang lahir dari Permohonan yang diajukan kePengadilan ke 2 (dua) hal itu bukanlah termasuk dalam kategoriAkta Autentik dan saluran hukum untuk melawan permohonana quo yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka upayahukum yang harus dilakukan adalah kasasi dan kalaupun Aktatersebut telah terbit maka sarana upaya hukum yang tersediaadalah melalui
Register : 17-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 85/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
PT. SINAR HARAPAN ANDA diwakili oleh: Zainal Abidin (Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
316 — 153
PT. SINAR HARAPAN ANDA diwakili oleh: Zainal Abidin (Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
316 — 153
Bukti P15Bukti P12 :Surat Kantor Hukum MZA & Partners No.022/EX/MZA/I/2020,Tanggal 20 Januari 2020 tentang Permohonana PenundaanImplementasi Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 tentang TataCara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia (Fotokopi);Penerbitan Izin SIPPTKL, No.575 tahun 2016 , tanggal 30November 2016, dengan masa berlaku sampai tanggal 30November 2021.
Register : 15-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Cbi Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
1.AHMAD SIHABUDIN
2.AGUS SUDRAJAT
3.MULYANA
4.ADE KURNIAWAN
5.DEDI SUSANTO
6.NR. NIA TRISSIANA
Termohon:
1.Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bogor
2.Kepala Kepolisian Resort Bogor
3.Kepala Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
33 — 38
1.AHMAD SIHABUDIN
2.AGUS SUDRAJAT
3.MULYANA
4.ADE KURNIAWAN
5.DEDI SUSANTO
6.NR. NIA TRISSIANA
Termohon:
1.Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bogor
2.Kepala Kepolisian Resort Bogor
3.Kepala Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
33 — 38
ALASAN PERMOHONANA. Pemohon 1.Bahwa pada Kamis, tanggal 20/8/2020 Pemohon ditangkapoleh Termohon di sekitar jalan raya di daerah kelapanunggal, Kabupaten Bogor, sesaat setelah menukar motormilik temannya.
Register : 19-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Bangun Bumi Indah
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
200 — 98
PT. Bangun Bumi Indah
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
200 — 98
BANGUN BUMI INDAH dengansebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT.
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
208 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakanperaturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, sehingga Mahkamah Agung berwenanguntuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 37/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
105 — 64
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
105 — 64
Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017,maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokokpermohonan a quo, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspeksubstansi;Menimbang, bahwa apakah Termohon dalam perkara permohonana quo, memiliki kKewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/ataumelalukan tindakan yang dimohonkan?
Putus : 30-05-2011 — Upload : 06-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pdt/2012 Tanggal 30 Mei 2011 — PT. BANK MUTIARA Tbk. PUSAT JAKARTA (dahulu bernama PT. BANK CENTURY Tbk), Cq. PT. BANK MUTIARA Tbk, WILAYAH IV SURABAYA, Cq. PT. BANK MUTIARA. CABANG AHMAD YANI MAKASSAR vs. AMIRUDDIN RUSTAN
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKKAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA SEDANGKAN SECARA ~HUKUM TUNTUTAN/PETTTUM DALAM PROVISI DENGAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA ADALAH BERBEDA:Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Dalam Provisi dengan permohonana sebagai berikut:"memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membuka/mencabut blokirrekening milik Penggugat sesuai Surat Pencabutan Blokir RekeningNo. 41000000292788101 tanggal 9 April 2009 dan Surat Perintah PembukaanPemblokiran Harta Kekayaan
Register : 23-01-2013 — Putus : 07-02-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2013 Tanggal 7 Februari 2014 — SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONANA. Penyelenggaraan Pendidikan TinggiDalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakanbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampumenjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraanumat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia tidak lepas daripersaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lainpihak.
Register : 27-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon:
TRIADI BUDI SETIJONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
181 — 748
TRIADI BUDI SETIJONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
181 — 748
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Register : 19-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2020 Tanggal 16 April 2020 — SARLOTA DONGGORI, DKK vs GUBERNUR PAPUA;
267 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
267 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 21 P/HUM/2020Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana quo, sebagai berikut:Bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — PARYATUN, S.1. Pust., DKK vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
184 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangcukup lama, tapi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam formasikhusus seleksi CPNS Tahun 2018, karena pada umumnya usia mereka lebihdari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sudah seharusnya tenaga pendidik honorer /guruhonorer yang telah mengabdi cukup lama mendapat dukungan dan prioritasdari pemerintah untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS sesuaipersyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa pengaturan norma dalam objek permohonana
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat)
Melawan
PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I)
RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II)
Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III)
Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV)
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V)
Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
221 — 51
221 — 51
Fotocopy sesuai aslinya Surat permohonana lelang eksekusi keKPKNL No. 1050/SAM/EXT tanggal 25 Juli 2017 (diberi tanda TI13) ;14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Penetapan Lelang No. s592/WKN.13/KNL.02/2017 tanggal 03 Agustus 2017 (diberi tanda TI14) ;15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan lelang No.1147/SAM/EXT/17 Tanggal 07 Agustus 2017 (diberi tanda TI15) ;16. Fotocopy sesuai aslinya Pengumuman lelang pertama berupaselebaran pada tanggal 08 Agustus 2017 (diberi tanda TI16) ;17.
Putus : 23-06-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 21/PID/2014/PT.AMB Tanggal 23 Juni 2014 — DIAN RUMUY Alias CI
116 — 41
116 — 41
KESIMPULAN DAN PERMOHONANA. KesimpulanDari berbagai penjelasan sebagaimana dikemukakan diatasdapatlah disimpulkan sebagai berikut:1) Majelis Hakim Aquo telah keliru dalam menyusun danmenyampaiakan pertimbangan putusan karena hanyadidasari pada satu alat bukti yakni keterangan Saksi LADJEMI alias LA Ali alias Djemi. Untuk itu. Terdakwadinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan.Hal 48 dari 56 Put.
Register : 17-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.PBR Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon:
1.Wira Indrajaya
2.Riza Fardiansyah
3.Yurika Listya Dewi
4.Nila Ayu Deliana Fitri
5.Boy Surya Gautama
Termohon:
Lurah Muarafajar Timur
187 — 150
1.Wira Indrajaya
2.Riza Fardiansyah
3.Yurika Listya Dewi
4.Nila Ayu Deliana Fitri
5.Boy Surya Gautama
Termohon:
Lurah Muarafajar Timur
187 — 150
Akantetapi kKemudian Termohon telan merusak keteraturan, keserasiandan keseimbangan tersebut dengan tidak menetapkan keputusanterhadap Objek permohonana quo, yang mana tindakan Termohonyang tidak menetapkan keputusan terhadap Objek permohonanaquo telah menyebabkan kerugian terhadap Para Pemohon;Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2021/PTUNPBR10.