Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP50/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 dan SPSA Nomor SPSA000029/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016;2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP50/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017, sehingga sanksi administrasiberupa denda yang dikenakan kepada Pemohon Banding menjadi Nihil:3.

Putusan Nomor 844/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP50/KPU.03/2017tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap SPSA Nomor SPSA000029/KPU.03/BD.04/2016 tanggal28 September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tok, NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir,Jakarta Pusat 10110, dan menetapkan sanksi administrasi berupa dendayang masih harus dibayar

/2016 tanggal 28 September 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkansanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa dendasejumlah Rp10.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP50/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000029/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji Kembalidalildalil

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp10.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP50/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000029/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan

Putusan No. 2455/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008, telah berlangsung pemikahanantara Penggugat dan Tergugat, di hadapan penjabat PPN KUA KecamatanMakasar, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Nomor Akta Nikah NomorXXXX/180N111/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2008.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan dan keduanyabertempat tinggal bersama di Kota Jakarta

Putusan No. 2455/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.910Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah oleh Undangundang No. 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untukmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat danKantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat

Putusan No. 2455/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itubukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun1985. Bukti tersebut adalah surat biasa, bukan akta, yang nilai pembuktiannya terserahpada penilaian Majelis Hakim.

Putusan No. 2455/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT).4.

Putusan No. 2455/Pdt.G/Monday April 04, 2016/PA JS.

Putusan Nomor 2389/B/PK/Pjk/2018Put89273/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding NomorKEP00332/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00104/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Maret 2012sebesar Rp438.961.998,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungansebagai

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp 14.804.230.399,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89273/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00332/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00332/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00104/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00332/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00332/KEB/WPJ.04

/2016, tanggal 28 November 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2012, Nomor:00104/207/12/063/15, tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Tanda bukti pembayaran nomor : 02/SATADA/04/2016 tanggal 06 April2016 pembayaran kepada penjual beras A.n Alfian Puluhulawa sebesarRp.21.600.000 x 3.000kg.2. Tanda bukti pembayaran nomor : 06/SATADA/04/2016 tanggal 08 April2016 pembayaran kepada penjual beras A.n Ridwan Bani sebesarRp.108.000.000 x 15.000kg.3. Tanda bukti pembayaran nomor : 11/SATADA/04/2016 tanggal 15 April2016 pembayaran kepada penjual beras A.n Alfian Puluhulawa sebesarRp.144.072.000 x 20.010kg.4.

Tanda bukti pembayaran nomor : 02/SATADA/04/2016 tanggal 06 April2016 pembayaran kepada penjual beras A.n Alfian Puluhulawa sebesarRp.21.600.000 x 3.000kg.2. Tanda bukti pembayaran nomor : 06/SATADA/04/2016 tanggal 08 April2016 pembayaran kepada penjual beras A.n Ridwan Bani sebesarRp.108.000.000 x 15.000kg.3. Tanda bukti pembayaran nomor : 11/SATADA/04/2016 tanggal 15 April2016 pembayaran kepada penjual beras A.n Alfian Puluhulawa sebesarRp.144.072.000 x 20.010kg.Type hereUNTUK DINAS4.

Buktipembayaran Kepada Operasional.3. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) nomor00002/04/2016/01/KBT kuantum 15.000 Kg beserta lampiran (KwitansiDinas Bukti Penerimaan Kas (lampiran 8), Tanda Bukti PembayaranKepada Penjual (lampiran 9), Tanda Bukti Pembayaran kepadaPengangkut, Tanda Bukti Pembayaran kepada Buruh, Tanda Buktipembayaran Kepada Operasional.4. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) nomor00003/04/2016/01/KBT kuantum 20.010 Kg beserta lampiran (KwitansiDinas Bukti Penerimaan

/2016/01/KBT, tanggal 5 April 2016, pihak pertama: F.Sjamsuddin, pihak kedua: Risman Mahdjani, diberi tanda:P.19;Type hereUNTUK DINAS20. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Kerja, nomor:00002/04/2016/01/KBT, tanggal 7 April 2016, pihak pertama: F.Sjamsuddin, pihak kedua: Risman Mahdjani, diberi tanda:P.20;21. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Kerja, nomor:00003/04/2016/01/KBT, tanggal 14 April 2016, pihak pertama: F.Sjamsuddin, pihak kedua: Risman Mahdjani, diberi tanda:P.21;22. 1 (

nomor: 04/04/PPK/2016,tanggal 19 April 2016, label sampel: 04/042016, gudang marisa,dasar pemeriksaan: SPPK/0004/04/2016/023/01, ditanda tangani olehpetugas pemeriksa kualitas Hasan Abdullah, diberi tanda: P.58;1 (satu) lembar photo copy hasil pemeriksaan kualitas minilaboratorium pengadaan beras dalam negeri nomor: 05/04/PPK/2016,tanggal 22 April 2016, label sampel: 05/042016, gudang marisa,dasar pemeriksaan: SPPK/0005/04/2016/023/01, ditanda tangani olehpetugas pemeriksa kualitas Hasan Abdullah

Penyidik : Dalam Rutan Sejak tgl. 15-04-2016 s/d 04-05-2016; 2. Perpanjangan Penuntut Umum : Dalam Rutan Sejak tgl. 05-05-2016 s/d 13-06-2016; 3. Penuntut Umum : Dalam Rutan Sejak tgl. 13-06-2016 s/d 02-07-2016; 4. Majelis Hakim : Dalam Rutan Sejak tgl. 27-06-2016 s/d 26-07-20165. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tgl. 27-07-2016 s/d 24-09-2016; Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I.

Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 20 April 2016, Nomor : PRINT- 1317/Q.4.12/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016; -------------------------------------------------------------------------------3.

Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong,berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 20 April 2016,Nomor : PRINT 1317/Q.4.12/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 22 April2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan SuratPerintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 31 Mei 2016,Nomor : PRIN1740/Q.4.12/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 31 Mei 2016Halaman 1sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;.

Putusan Nomor 2354/B/PK/Pjk/2018Put89291/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00341/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00112/207/13/063/15tanggal 8 September 2015 Masa Pajak September 2013 sebesar Rp100.685.744,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungan

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp28.024.654.311,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89291/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00341/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00341/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00112/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2354/B/PK/Pjk/2018surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00341/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor 00112/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015; dan4.

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor :00112/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2358/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor KEP00333/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00105/207/12/063/15 tanggal 8September 2015 Masa Pajak April 2012 sebesar Rp 682.708,00 dikurangkanmenjadi Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp = 1.101.332.553,002. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 110.133.255,003. Dikurangi:a.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp 15.280.825.236,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89274/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00333/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00333/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00105/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00333/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00333/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00105/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

BandungAgama : IslamPekerjaan : Buruh Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan :e Penangkapan oleh penyidik, tanggal 08/04/2016 s/d 09/04/2016.e Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 08/04/2016 s/d tanggal27/04/2016.e Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal28/04/2016 s/d tanggal 06/06/2016.e Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 02/06/2016 s/d tanggal21/06/2016.e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12

BandungAgama > IslamPekerjaan > Buruh Terdakwa 2 Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan :Penangkapan oleh penyidik, tanggal 08/04/2016 s/d 09/04/2016.Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 08/04/2016 s/d tanggal27/04/2016.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal28/04/2016 s/d tanggal 06/06/2016.Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 02/06/2016 s/d tanggal21/06/2016.Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016

Putusan Nomor 2355/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor KEP00353/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00113/207/12/063/15 tanggal 8September 2015 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp 16.243.866,00dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.626.608.727,002. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 262.660.873,003. Dikurangi:a.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp 20.174.023.569,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89282/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00353/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 29November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00353/KEB/WPJ.04/ 2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00113/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00353/KEB/WPJ.04/2016 tanggal

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00353/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 29 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor :00113/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2361/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00334/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00109/207/13/063/15tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Mei 2013 sebesar Rp518.027.714,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungan sebagaiberikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.850.861.158,002. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/ Dibayar Sendiri Rp 185.086.116,003. Dikurangi:a.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp 26.753.690.137,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89287/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00334/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00334/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor00109/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruh surattagihnan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00334/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00334/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor:00109/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2236/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89276/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding NomorKEP00328/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00107/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Juni 2012sebesar

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp.16.174.330.078,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89276/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00328/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/ataumencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00328/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 No. 00107/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 sertaHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2236/B/PK/Pjk/2018seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00328/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 No. 00107/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015; dan,4.

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00107/207/12/063/15tanggal 8 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan jual beli rumah dan tanah seluas 434 M2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06489 Tahun 2016, antara Para Penggugat dengan Nur Annisa adalah Sah;
3. Menyatakan rumah diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 06489 Tahun 2016 seluas 434 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor:00868/2016 tanggal 08/04/2016

Santiong;1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor 474.2Halaman 4 dari 10 Halaman Ptsn.No.34/Pid/2017/PT TTE/ 244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Santiong;j. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016,tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.

Sulamadaha;k. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan asalusul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.

Sulamadaha;. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 /2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Sulamadaha;m. 1 (satu) lembar foto copy kartu. keluarga bernomor8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepalakeluarga FARIDA HUSEN;n. 1 (satu) lembar foto copy kartu. keluarga bernomor8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepala keluargaAJABAN DISI, S.Pd.Dikembalikan kepada pemiliknya.4.

Santiong;1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016,tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Sulamadaha;1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan asalusul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016,tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Sulamadaha;1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 /2016, tanggal

Putusan Nomor 2235/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89289/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00336/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00111/207/13/063/15tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Juli

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp. 27.334.186.769,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89289/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00336/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/ataumencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00336/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 No. 00111/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 sertaHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2235/B/PK/Pjk/2018seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00336/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 No. 00111/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015; dan,4.

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00111/207/13/063/15tanggal 8 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2232/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89272/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding: NomorKEP00331/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00103/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Februari 2012sebesar

Putusan Nomor 2232/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89272/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00331/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00103/207/12/063/15 tanggal 8

Putusan Nomor 2232/B/PK/Pjk/2018Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon ini; dan,Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak No.89272; dan,Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/ataumencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00331/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 No. 00103/207/12/063/15 tanggal 8 September

2015serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00331/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 No. 00103/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015;dan,Mengadili dan memutuskan bahwa tidak terdapat kekuranganpembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk MasaPajak Februari 2012 dan memerintahkan

Putusan Nomor 2232/B/PK/Pjk/2018KEP00331/ KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00103/207/12/063/15tanggal 8 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Santiong;i. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor 474.2 /Halaman 4 dari 10 Halaman Ptsn.No.35/Pid/2017/PT TTE244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Santiong;j. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 /04 / 2016, tanggal26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.

Sulamadaha;k. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan asalusul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal 26September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 / 2016,tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.

Santiong;Halaman 6 dari 10 Halaman Ptsn.No.35/Pid/2017/PT TTE4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016,tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Sulamadaha;1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan asalusul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016,tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Sulamadaha;1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut suratketerangan

tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 /2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel.Sulamadaha;1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepalakeluarga FARIDA HUSEN;1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepalakeluarga AJABAN DISI, S.Pd;Dikembalikan kepada pemiliknya;4.15. foto copy Surat cerai hukum atau Fasa nikah tanggal 10 Oktober2014 yang dibuatdi Ternate

Putusan Nomor 2312/B/PK/Pjk/2018Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding: NomorKEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00102/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Januari 2012sebesar Rp470.908,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungansebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp.906.204.534,002. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp.90.620.453,003. Dikurangi:a.

Jumlan PPN yang Masih Harus dibayar ( R p14.192.374.676,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89271/PP/M.XX.B/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor 00102/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2312/B/PK/Pjk/2018Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00330/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00102/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015; dan4.

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00102/207/12/063/15tanggal 8 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2313/B/PK/Pjk/2018Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak: NomorKEP00340/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00107/207/13/063/15tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp284.604.428,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungan sebagaiberikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.314.233.800,002. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 331.423.381,003. Dikurangi:a.

Jumlan PPN yang Masih Harus dibayar ( R p24.627.283.560,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89285/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00340/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00340/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00107/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00340/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP00340/KEB/WPJ.04

/2016 tanggal 28 November 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2013 Nomor: 00107/207/13/063/15tanggal 8 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.330.617.8063.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.