Nomor : 014/STP/01/2021/REC/JTG;

- 2. Nomor : 012/STP/07/2021/REC/JTG;

- 3. Nomor : 045/STP/07/2021/REC/JTG;

- 4.

Nomor : 053/STP/01/2021/REC/JTG;

- Surat Perjanjian Kerjasama pemberian jasa antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan PT.LUB (Langkah Usaha Bersama) Nomor : 0402/REC0502210085;

- Surat Kuasa PT.Adira Dinamika Multi Tbk kepada PT.LUB (Langkah Usaha Bersama) Nomor : 04221A06881;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Streat Nopol AD-2504-S, warna Silver, Noka : MH1JFZ210KK519144, Nosin : JFZ2E1519064, Tahun 2019, atas nama STNK sdr.Narwi

Desember 2005 Nomor: 00064/207/05/057/07 tanggal 28 Maret 2007.Bahwa atas STP Bunga Penagihan tersebut melalui Surat Nomor:002/YJG/VI1/2010 tanggal 9 Juli 2010 Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan STP BungaPenagihan Pasal 19 (1) / 19 (2) No. 00001/109/05/057/08 tanggal 2 April2008 dengan mendasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP yaitu :Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkanketetapan pajak yang tidak benar.Bahwa berdasarkan fakta

yang ada Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan atas suatuSurat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan yang mana STP tersebutbukan termasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang KUP.Bahwa oleh karena yang diajukan permohonan pembatalan atas suatuSurat Tagihan Pajak (STP) maka Permohonan Pembatalan Surat TagihanPajak (STP) Bunga Penagihan Nomor 002/YJG/VI 1/2010 tanggal 9 Juli2010 dari Penggugat tersebut

Putusan Nomor 447/B/PK/PJK/2013Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli 2010 bukanlah menggantikanstatus dan kekuatan hukum dari STP Bunga Penagihan Nomor:00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008, sehingga dengan dibatalkannya surat PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) yaitu surat Nomor: S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli 2010 tidak secara otomatis STP BungaPenagihan dapat dibatalkan oleh Majelis.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29158/PP/M.XIV/99/201 1tanggal 14 Februari 2011, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya tidakmemutus sengketa atas materi permohonan pembatalan STP yang bukankewenangan Pengadilan Pajak dan hal tersebut tidak diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) yaitu berupa pengurangan sanksiadministrasi sebesar Rp.62.000.000,00 karena yang menjadi materi gugatanadalah surat penolakan formal permohonan pembatalan STP PPN Nomor:00001/109/05

Putusan Nomor 447/B/PK/PJK/2013menghitung kembali perhitungan sanksi administrasi yang tidak diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) karena yang menjadipokok sengketa materi gugatan adalah surat penolakan formal permohonanpembatalan STP PPN Nomor: 00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008 yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) bukanperhitungan sanksi administrasi dalam STP tersebut.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 6Tahun

VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus2008;bahwa Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikan oleh Penggugatterkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009;bahwa sehingga Surat Keputusan Pembatalan atas STP PPN tersebut "CACAT HUKUM;bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuaiperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada bagian konsideran "Mengingat"angka dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tertanggal

Apabila dibandingkan dengan Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2007Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanya merubah satu pasal saja dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 28Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat (1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak adaperubahan;bahwa Penggugat dikenat STP

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1023/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008 yang

yang ditolak oleh Tergugat tidakmengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP ke Tergugat tetapiMenimbangMengingatMemutuskanlangsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atas SKPKBnya yang ditolak olehTergugat, Penggugat mengajukan upaya kembali permohonan pengurangan dan pembatalanSKPKBnya yang sampai saat ini belum ada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008adalah STP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya

Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117662.99/2015/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim membatalkankeputusan Tergugat nomor KEP02695/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 9Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas STP PPN nomor00418/107/15/059/16 tanggal 9 September 2016

Tanggapan tanggal 27 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117662.99/2015/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02695/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00418/107/15/059/16 tanggal 9 September 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP428/WPJ.07/KP.09/2016 tanggal 21 Desember 2016 Masa PajakMaret 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00418/107/ 15/059/16 tanggal 9 September 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP428/WPJ.07/KP.09/2016 tanggal 21 Desember 2016 Masa Pajak Maret2015 atas nama Penggugat, NPWP: 01.002.221.8059.000, denganmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP02695/NKEB/WPJ.07/2017tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pengurangan

Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakuntuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00418/107/15/059/16 tanggal 9 September 2016 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP428/WP4J.07/KP.09/2016 tanggal 21Halaman 5 dari 9 halaman.

Terbanding hanya mengikuti jumlah PPh Pasal 26 yangdalam STP Nomor 00003/104/09/073/09tanggal 23 Nopember 2009, dimana penerbitan STP initertera ditidak benar dan Terbanding tidak melakukan verifikasiatas kebenaran dari STP tersebut; dan3. Pemohon Banding pun sudah mengajukan Gugatan kePengadilan Pajak atas terbitnya STP ini sebelum prosespemeriksaan dilakukan oleh Terbanding (Majelis 1Pengadilan Pajak).

Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017ketentuan penerbitan STP yang disyaratkan olehUU KUP;b.

Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017huruf a dan b, sehingga sesuai denganpenjelasan Pemohon Banding di atas pada butira dan b, maka STP tidak dapat diterbitkandengan alasan bahwa telah dilakukan penelitian,sehingga penerbitan STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember 2009 Tentang PPhPasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 tidak sahdan harus dibatalkan penerbitannya karenatelah menyalahi ketentuan penerbitan STP yangdisyaratkan oleh UU KUP;2. Berdasarkan peraturan pelaksanaan UndangUndangKUP yaitu.

Sehingga apabila STP diterbitkan tanpa melaluimekanisme yang sudah diatur oleh Ketentuan yangberlaku, maka STP tersebut menjadi tidak berlaku danharus gugur demi hukum;3. STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember2009 Tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009diterbitkan oleh KPP Madya untuk menetapkan suatuutang PPh Pasal 26.

Dengan demikian maka Terbanding tidak bisamengenakan STP atas periode bunga ini;111.1.4.

pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1027/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentang Pembatalan Surat TagihanPajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STPPPN Nomor : 00007/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak April2008;: bahwa Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008Nomor: 00007/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Pratama Tanjung;bahwa atas STP

Apabila dibandingkan denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanya merubah satupasal saja dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat(1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak ada perubahan.bahwa Penggugat dikenai STP

PPN untuk Masa Pajak April 2008 mengingatUndangundang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 TentangPerubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkanketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/MasaPajak dari Wajib Pajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

yang ditolak olehTergugat tidak mengajukan upaya mengajukan kembali permohonanpembatalan STP ke Tergugat tetapi langsung mengajukan ke PengadilanPajak, sedangkan atas SKPKBnya yang ditolak oleh Tergugat, Penggugatmengajukan upaya kembali permohonan pengurangan dan pembatalanSKPKBnya yang sampai saat ini belum ada keputusan dari Tergugat.bahwa STP Nomor : 00007/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakApril 2008 adalah STP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya yaituSKPKB yang masih dalam

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1027/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor : 00007/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak April 2008, tidak dapat diterima.

Prima, itu kan bukan STP EK Prima saja yang diterbitkan Pak!.Untuk SKP Nihil PT.

Akantetapi karena dilaksanakannya program pengampunan pajak serta adanyainstruksi bahwa tidak boleh dilakukan pemeriksaan;Bahwa Saksi mengetahui secara global SKP adanya penerbitan STP dandetailnya di tangani serta ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengawasan danKonsultasi Il;Bahwa Saksi mengetahui adanya pembatalan STP PT EKP karena dokumenpembatalan STP PT EKP dikirimkan oleh Kanwil ke KPP PMA Enam;Bahwa pembatalan STP adalah kewenangan dari Kakanwil sebagaimanaSOP, sedangkan untuk pembetulan STP

Disitu ada pembicaraan mengenai STP;Bahwa Saksi pernah diminta oleh HANDANG untuk menghubungi pihak PTEKP terkait dengan Pembatalan STP sudah selesai.

Atas STP tersebut,PT EKP keberatan.

.78 Miliar karena diperlihatkan oleh Terdakwa;Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan bahwa baru melihat nilai STPsebesar itu karena biasanya hanya STP dengan nilai yang kecil berupa bungaatau STP masa Pph Badan dan saksi menyampaikan akan mengecek terlebihdahulu;Bahwa yang saksi nilai dari STP yang diterbitkan oleh KPP PMA Enam yaitudimana ditetapbkan pokok PPn dan pokok Ppn tidak boleh di STP.

MARJUKI, STP, terdakwa II. DWI RETNANINGSIH, S.SOS.MM, terdakwa III. Ir. TABRI KARYANTO,M.MA, terdakwa IV. Ir. SAMSU ZAMAN, terdakwa V. HERUNING SEDYOKO,SE,MM, terdakwa VI. GIMIN, SIP, terdakwa VII. SUAMPERA BIN TARTOWIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

MARJUKI, STP,terdakwa II. DWI RETNANINGSIH, S.SOS.MM, terdakwa III.Ir. TABRI KARYANTO,M.MA, terdakwa IV. Ir. SAMSU ZAMAN,terdakwa V. HERUNING SEDYOKO,SE,MM, terdakwa VI.

Terdakwa MARJUKI, STP, terdakwa DWIRETNANINGSIH, S.SOS.MM, terdakwa Ir.TABRI KARYANTO,.M.MA, terdakwa Ir.SAMSU ZAMAN, terdakwa GIMIN, SIP,terdakwa SUAMPERA BIN TARTOWIARJO,melakukan pemeriksaan dibeberapakecamatan di Kab.

(Terdakwa I) selaku Ketua PanitiaPemeriksa Barang.Bahwa sepengetahuan saksi Sdr.Marjuki STP.

STP selaku Ketua Tim PemeriksaBarang yang didampingi oleh Pak NurhadiUtomo selaku PPTK diruangan terdakwa IIIpada tanggal 11 Nopember 2008, pada saatitu.

STP selaku Ketua Tim PemeriksaBarang yang didampingi oleh Pak NurhadiUtomo selaku PPTK diruangan terdakwa IVpada tanggal 11 Nopember 2008, pada saatitu.

)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 sebesar Rp605.540.073,00, maka Penggugat mengajukan gugatanatas Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP453/vVPJ.05/2012 Tanggal 04Juni 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008, dengan rincian sebagai berikut:.

Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampaidengan Desember 2008: Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) Pajak yang kurang (lebih bayar) Sanksi administrasi 1. Sankdi Denda Pasal 7 UU KUP 6.000.000,0 6.000.000,02. Sanksi bunga Pasal 9 ayat 500.549.873 500.549.873(2a) UU KUP3.

Surat Tagihan Pajak (STP);b. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau;c. Surai ketetapan pajak kurang bayar tambahan;2.

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan otau dihapuskanmeliputi sanksi administrasi yang antara tain tercantum dalam SuratTagihan Pajak (STP);Bahwa permohonan Penggugat telah direspon dengan baik olehTergugat.

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputisanksi administrasi yang antara lain tercantum dalam Surat TagihanPajak (STP);Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahdirespon dengan baik oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPPMadya Jakarta Barat (semulaTergugat).

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut.43116/PP/M.1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap Surat Keputusan TergugatNomor : KEP102/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang tidak benar atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00064/107/08/055/10 tanggal 6 April 2010 Masa PajakDesember

2008;bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2008 sebesar Rp. 7.337.317, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU KUP,karena dari hasil pemeriksaan terdapat penyerahan terutang PPN yang belum dilaporkan dandibuat faktur pajaknya dengan DPP Rp. 366.865.274;bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan penerbitan STP PPN Masa Pajak Desember 2008dengan alasan dua hal :a. bahwa dasar hukum keputusan yang digugat yaitu KEP102/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari2011

diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga seharusnya batal demihukum, karena menggunakan dasar hukum Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 yangberlaku mulai 1 April 2010 sementara sengketa ini adalah gugatan terhadap STP PPN MasaPajak Desember 2008 sehingga seharusnya dasar hukum yang digunakan adalah Undangundang Nomor 8 Tahun

tersebut belum selesai;bahwa Penggugat menyatakan keputusan yang digugat yaitu KEP102/WPJ.07/2011 tanggal 14Januari 2011 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga seharusnya bataldemi hukum, karena menggunakan dasar hukum Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 yangberlaku mulai 1 April 2010 sementara obyek yang disengketakan adalah STP

berpendapat tidak ada alasan untuk mempertahankan STP dimaksud;bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat STP PPN Masa Pajak Desember 2008 Nomor00064/107/08/055/10 tanggal 6 April 2010, harus dibatalkan, maka Majelis berkesimpulanmengabulkan gugatan Penggugat;bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak mengatur Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya;bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa di atas dan berdasarkan hasilpemeriksaan

VIII/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Pembatalan SuratTagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPNNomor : 00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008;Menurut Tegugat bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanoleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d.

Apabila dibandingkan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanya merubah satu pasal saja dariUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat (1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidakada perubahan;bahwa Penggugat dikenai STP

PPN untuk Masa Pajak September 2008 mengingat Undangundang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkanketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari WajibPajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak'Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1022/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor;00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September

yang ditolak oleh Tergugat tidakmengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP ke Tergugat tetapilangsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atas SKPKBnya yang ditolak olehTergugat, Penggugat mengajukan upaya kembali permohonan pengurangan dan pembatalanSKPKBnya yang sampai saat ini belum ada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008adalah STP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya yaitu SKPKB yang masih

.: bahwa dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa STP PPN Nomor00048/107/09/057/11 tanggal 04 April 2011 diterbitkan bukan sebagai akibat dariSurat Ketetapan Pajak sehingga menurut Penggugat STP PPN tersebut cacatsecara hukum.Fakta dan DataYang berdomisili di jalan YY adalah Penggugat sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 2372/KM.4/2008 tanggal 15 Oktober 2008Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian PersetujuanPengusaha Kawasan Berikat (PKB

Seandainyaterbit SKP yang mendukung penerbitan STP, maka Penggugat dapat mengajukanbanding atas SKP tersebut.

berikut;bahwa STP No. 00048/107/09/057/11 cacat secara hukum karena tidak ada koreksipajak maupun Surat Ketetapan Pajak yang menjadi dasar penerbitannya.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun2011 tanggal 29 Desember 2011 Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun2007 Tentang Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanBerdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP Didalampenjelasan Pasal 30 Ayat 2 huruf a menyatakan sebagai berikut :"Yang

Oleh karena berdasarkan uraian di atas penerbitanSTP PPN Barang dan Jasa Nomor: 00048/107/09/057/11 Masa Pajak April Agustus 2009 telah sesuai dengan ketentuan yang perundangundangan perpajakanyang berlaku, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mengabulkan permohonanpengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang diajukan Penggugat.Dengan demikian penerbitan KEP393/WPJ.07/2012 telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas penerbitan STP

Penggugat berpendapat bahwapenerbitan STP PPN Barang dan Jasa Nomor: 00048/107/09/057/11 Masa PajakApril Agustus 2009 berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) UU KUP telah benar dantepat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Terbanding untuk mengabulkanpermohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang diajukanPenggugat.

VIII/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Pembatalan SuratTagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPNNomor : 00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Mei 2008;Menurut bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanTergugat oleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d.

Apabila dibandingkan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanya merubah satu pasal saja dariUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat (1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidakada perubahan;bahwa Penggugat dikenai STP

PPN untuk Masa Pajak Mei 2008 mengingat UndangundangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal April 2010, sehingga berdasarkan ketentuandi atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari Wajib Pajak yangdikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1026/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor;00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Mei 2008 yang tidak

yang ditolak oleh Tergugat tidakmengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP ke Tergugat tetapilangsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atas SKPKBnya yang ditolak olehTergugat, Penggugat mengajukan upaya kembali permohonan pengurangan dan pembatalanSKPKBnya yang sampai saat ini belum ada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Mei 2008 adalahSTP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya yaitu SKPKB yang masih dalam

STP Il Desa Tanjung RangasKecamatan Seruyan Hilir Kabupaten SeruyanPropinsi Kalimantan Tengah> Islam: Swasta (Karyawan PT.

STP 2 melalui saksi GUSTI MULIAWAN;1 (satu) ubit truk No.

STP II tanpa ijin lebin dahulu dari pihakPT. STP II dan barang itu ada pada terdakwa Syafrizal, saksi Slamet Riadidan orang yang bernama Anto Sadewa bukan karena kejahatan;e Terdakwa Syafrizal bekerja pada PT. STP Il sejak tanggal 15 Juni 2009menjabat sebagai Devisi Manager pada perkebunan kelapa sawit PT. STPI dan mendapat gaji atau upah dari PT.

STP II tanpa ijin lebin dahulu dari pihakPT. STP Il dan barang itu ada pada terdakwa Syafrizal, saksi Slamet Riadidan orang yang bernama Anto Sadewa bukan karena kejahatan;e Terdakwa Syafrizal bekerja pada PT. STP Il sejak tanggal 15 Juni 2009menjabat sebagai Devisi Manager pada perkebunan kelapa sawit PT. STP dan mendapat gaji atau upah dari PT.

Sadewa, saksiSlamet Riyadi dan terdakwa;e Bahwa pupuk milik PT STP II tersebut dijual kepada saksi Rijal danHendra;Halaman 17 dari 29 HalamanPts.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44352/PP/M.VIII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1024/WPJ.29/2012 tanggal 05Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor : 00010/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak

Desember yangditerbitkan karena koreksi dari Tergugat dimana menurut Tergugat Jasa TenagaKerja merupakan objek PPN;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP1024/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang PembatalanSurat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00010/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Juli2008;: bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasarhukum

Apabila dibandingkan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanyamerubah satu pasal saja dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat(1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak ada perubahan;bahwa Penggugat dikenai STP

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakanTergugat sudah tepat;bahwa yang ~ diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP1024/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 YangTidak Benar Atas STP

yang ditolak oleh Tergugattidak mengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP keTergugat tetapi langsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atasSKPKBnya yang ditolak oleh Tergugat, Penggugat mengajukan upaya kembalipermohonan pengurangan dan pembatalan SKPKBnya yang sampai saat ini belumada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00010/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Juli2008 adalah STP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya yaitu SKPKB yangmasih dalam

(KW.99.STP 057.a/SULTRA) yangditerbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Konawe Utara) dan dijadikanobjek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini baru diketahui pihakPenggugat pada tanggal 24 April 2012 pada saat Sdr. Ir.

2008 (SK Bupati Konawe Utara Nomor 153/2008)dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 267 Tahun 2007 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.07 STP 034), tanggal 29September 2007.

Putusan Nomor 338 K/TUN/2013(KW.99.STP 057.a/SULTRA) yang berarti telah mencabut seluruh luasanwilayah pertambangan Penggugat seluas 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas)hektar.

yang berkaitan dengandengan Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor 153 Tahun 2008 tentang RevisiBatas Luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi(KW.99.STP 057.a/Sultra), tanggal 17 Maret2008 dan Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor 267 Tahun 2007 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi(KW 07 STP 034) tanggal 29 September2007 beserta lampiranlampirannya serta;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biayaperkara;1.5.

Tbk di Kabupaten KonaweUtara;c Keputusan Pejabat Konawe Utara Nomor06/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentangPembatalan Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor 267 Tahun 2007 tanggal 29September 2007 terhadap Pemberian KuasaPertambangan Eksploirasi (KW 07 STP 034)kepada PT Duta Inti Perkasa Mineral;3 Menyatakan sah dan berlaku kepemilikan SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 267 Tahun2007 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi (KW 07 STP 034) tanggal 29 September2007 kepada PT Duta Inti

No.171/B/PK/PJK/2007Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat Surat Tagihan Pajakatas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut yangseharusnya menurut ketentuan dalam KEP28/PJ.41/1998,terhadap Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA)diterbitkan STP setiap saat/setiap bulan setelahketerlambatan.Bahwa mengingat Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP28/ PJ.41/1993 tanggal 08 Maret 1993 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengeluaran STP Pajak PenghasilanPasal 25, serta surat yang dikeluarkan oleh

DirekturJenderal Pajak Nomor : 23/PJ.42/2003 tertanggal 13Januari 2003, tentang Penegasan Penerbitan STP atas sanksiadministrasi, maka menurut pendapat Penggugat1.

Bahwa atas sanksi administrasi berupa bunga yang ditagihdalam STP dimaksud, seharusnya tidak dihitung secaraakumulatif, hal ini dikarenakan karena kelalaian pihakTergugat yang tidak menjalankan kewajiban untukmenerbitkan STP atas setiap keterlambatan pembayaranangsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan sesuaidengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEPHal. 3 dari 15 hal. Put.

Namundemikian atas kekurangan pembayaran Pajak PenghasilanPasal 25 tersebut harus diterbitkan STP atas sanksiadministrasi berupa bunga".Hal. 7 dari 15 hal. Put.

atas SanksiAdministrasi Direktur Jenderal Pajak Menegaskan "AtasPajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurangdibayar yang belum diterbitkan STP, tetapi Wajib PajakHal. 10 dari 15 hal.

VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November2008;bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanoleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009;bahwa sehingga Surat Keputusan Pembatalan atas STP PPN tersebut "CACAT HUKUM;bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuaiperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada bagian konsideran "Mengingat"angka 1 dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tertanggal

Apabila dibandingkan dengan Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2007Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanya merubah satu pasal saja dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 28Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat (1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak adaperubahan;bahwa Penggugat dikenai STP

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008 yang

yang ditolak oleh Tergugat tidakmengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP ke Tergugat tetapilangsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atas SKPKBnya yang ditolak olehTergugat, Penggugat mengajukan upaya kembali permohonan pengurangan dan pembatalanMenimbangMengingatMemutuskanSKPKBnya yang sampai saat ini belum ada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008adalah STP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya

Stp tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eric Fadillah S. Stp oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Stp2. Tempat lahir : Medan3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Januari 19794. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jln.Cinta Karya No.101 kelurahan Sari Rejo kecamatan Medan polonia7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Stp ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari2021. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampaidengan tanggal 9 Maret 2021. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29Maret 2021. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengantanggal 21 April 2021.

STP terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalamdakwaan Kedua kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIC FADILLAH S. STP denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya denganmasa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

Stp kepersidangan, dan setelahditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksisaksi, ternyata samadengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwalah orangyang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi Kesalahan orang, danselama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaandengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaansehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Stp oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Membatalkan keputusan Tergugat NomorKEP02886/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas STP PPN Nomor00304/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 untuk Masa PajakDesember 2013 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c;2.

Tanggapan tanggal 29 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118372.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02886/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa00304/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak Desember2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 17 September 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada

(1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00304/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016Masa Pajak Desember 2013, atas nama Penggugat, NPWP01.002.221.8059.000, dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP02886/ NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02886/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa