Ditemukan 444 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-02-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 23/PID.B/2011/PN.KBR
Tanggal 30 Maret 2011 — SYAFRIZON PGL. JON, DKK
35311
  • sehinggaseluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang UndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan HasilHutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya, = sertajasa yang berasal dari hutan ;Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1)Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka hasil hutansebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 13 dapat berupa hasil nabatibeserta turunannya, hasil hewani
Register : 15-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/P/FP/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9061
  • Bahan baku untuk bahanpakan ternak itu sebenarnya ada yang kita beli dari lokal ada yang impor, yangbermasalah ini yang impor, seperti kita ketahui bahwa pakan ternak itumerupakan salah satu bahan strategik, karena nilai strategiknya itu adalahsebagai sumber untuk memberikan bahan protein hewani pada masyarakatIndonesia karena konsumsi protein hewani kita kan masih kurang. Oleh karenaitu menurut UndangUndang PPN itu dibebaskan PPN, pakan ternaknya sendiribebas PPN juga.
Putus : 12-01-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — MAIZAL RAFLES DT. MANGKUTO ALAM vs BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAAN BARAT, DK
5032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sarang burung wallet termasuk kekayaanalam berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu hasil hewani serta bagianbagian atau yang dihasilkan maka negaralah yang berwenang untukmemberikan izin pengelolaan sarang burung wallet yang beradadalam hutan lindung tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1)Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1000/KptsIV2003 tentangPedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet diberikan oleh BupatiPasaman Barat;2.
Register : 21-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO;
4521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara sepihak oleh KPP PMA Empat(tanpa permohonan dari Wajib Pajak) dengan surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak Nomor: PEM798/WPJ.07/KP.0503/2004 tanggal17 Desember 2004 dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 15144 Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit dan kemudian kamimenerima lagi penetapan baru sesuai Surat Keterangan TerdaftarNomor: PEM00123/WPJ.07/KP.0503/2005 tanggal 23 Februari 2005dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 15141 Industri MinyakKasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
Register : 01-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN STABAT Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
Muhammad Kenan Lubis SH
Terdakwa:
1.Budiharto
2.Suharji Mahyuddin Lubis
38555
  • Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup;Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang beberapa perbuatanyang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan satwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyamenyebutkan satwa adalah semua jenis Sumber daya alam hewani yang hidupdi darat dan/atau di air, dan
Register : 08-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Ktn
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD SYAFI I HASIBUAN SH
Terdakwa:
Aulia Aktaf Als Aulia Bin BAKI
48348
  • Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis) yang menjadisandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaranTerdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akanterjadi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungiadalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atauair dan/atau udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RIHalaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN KtnNomor
Putus : 10-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI SIAIS (PT. ANJ AGRI SIAIS) dahulu PT. ONDOP PERKASA MAKMUR,
190104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah kegiatan usaha yangterintegrasi/teroadu dalam satu entitas usaha sehingga Terbanding/Pemeriksa seharusnya melihat kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaisuatu kegiatan usaha terpadu, dan bukan sebagai kegiatan usaha terpisahdan yang masingmasing berdiri sendiri;Bahwa sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) Nomor PEM00253/WPJ.01/KP.0703/2007, Kantor PelayananPajak Madya Medan mengklasifikasikan Lapangan Usaha (KLU) adalahIndustri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati Dan Hewani
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/PDT/2019/PT.PLG
Tanggal 11 April 2019 — Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M., LAWAN 1.Pemerintah Ri cq, Kemendagri cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Ri cq, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 3.Pemerintah Ri cq. Kantor Pertanahan Kota Palembang
2918
  • Hutan Wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati,keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyaicorak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dankebudayaan, disebut "Taman Wisata."b.
Register : 26-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN TANJUNG Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tjg
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
H. WAHYUDIN Bin H. ASYARI
36815
  • Adapun hasil hutan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1)Undangundang Kehutanan dapat berupa diantaranya hasil nabati besertaturunannya seperti kayu, hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar,Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tjgbendabenda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuanekosistem dengan bendabenda hayati penyusun hutan, jasa yang diperolehdari hutan serta hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahanbahanbahan mentah yang
Register : 20-03-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50394/PP/M.VIIA/19/2014
Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13229
  • Drew Conroyseorang ilmuwan profesional yang terdaftar sebagai ilmuwan pada bidang ilmuhewan khususnya makanan hewani dan sapi perah, selain itu Dr. Drew Conroyadalah seorang peneliti dan juga sebagai pengajar di sekolah Thompsons SchoolNew Hampshire (http://www.thompsonschool.unh.edu/aas/faculty/d conroy).bahwa Oxen didefinisikan sebagai berikut (sesuai sumber padahttp://www.ruralheritage.com/ox paddock/ox whatis.htm):What Is an Ox? by Drew Conroy...
Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 767.471 .896 767.471.896Sanksi Kenaikan 767.471 .896 767.471 .896Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.534.943.792 1.534.943.792 PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP1641/WPJ.19/2013 tanggal 20 Nopember 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 08-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Ktn
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SAIRI
Terdakwa:
Junaidi Alias Jun Bin Abu Kasim
620106
  • Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewusizijn atau dolus eventualis) yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atauakibat terlarang yang mungkin akan terjadi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungiadalah semua jenis Sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau airdan/atau udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta
Register : 09-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
3.Salomo Saing, S.H., M.H.
4.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
JUMARDI Alias JUMAR Bin BAIDAH
8738
  • Undangundang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yanghidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaanpopulasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkanterganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologisyang bersifat berantai, sehingga pemerintah Republik Indonesiamelakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalamperaturan perundangundangan; Bahwa ahli menjelaskan bahwa suatu jenis satwa ditetapkan dalamgolongan yang dilindungi
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
1311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 611.320.493 611.320.493Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 611.320.493 611.320.493Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.222.640.986 1.222.640.986 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor : KEP184/WPJ.19/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 03-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 522.272.539 = 522.272.539Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 522.272.539 = 522.272.539Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.044.545.078 1.044.545.078 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP1640/WPJ.19/2013 tanggal 20 November 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UraianSemulaDitambah/(Dikurangi)Menjadi (Rp)(Rp)(Rp) PPN Kurang/(Lebih) Bayar1.102.410.5901.102.410.590 Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan1.102.410.5901.102.410.590 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 2.204.821.180 2.204.821.180 PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingnomorKEP1562/WPJ.19/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 965.722.809 965.722.809Sanksi Bunga 463.546.948 463.546.948Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.429.269.757 1.429.269.757 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor : KEP324/WPJ.19/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 165/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — FADLY BIN HARIANTO ALIAS AFAD
429
  • tidak tidak memiliki sertifikasi khusus terkait itu, namun daripekerjaan dan bidang studi maka Ahli telah memahami hal tersebut, dan Ahlibelum pemah menjadi ahli, bam dalam hal ini Ahli menjadi ahliAhli menerangkan bahwa berdasarkan Undang undang RI Nomor 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, bahwa :Pada Pasal 1 angka diterangkan bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsurunsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dansumber daya alam hewani
    hayatiadalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukansecara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.Pada Pasal angka 3 diterangkan bahwa Ekosistem sumber daya alam. hayatiadalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayatimaupun non hayati yang saling tergantung dan pengamh mempengaruhi.Pada Pasal 1 angka 5 diterangkan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber dayaalam hewani
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN BANGKO Nomor 145/Pid.B/LH/2018/PN Bko
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Yogi Purnomo
Terdakwa:
Suriyanto Alias Iyan Bin Mulyadi
42323
  • tugastugasdi bidang pengamanan dan perlindungan hutan serta tumbuhan dan satwaliar berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tugastugas lainnya yang diberikan pimpinan di dalam hal konservasi Bahwa Konservasi Sumber daya alam Hayati adalah PengelolaanSumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksanauntuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memeliharadan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam Hewani
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1380/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
2127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 365.298.219 365.298.219Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 365.298.219 365.298.219Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 730.596.438 730.596.438 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor : KEP1638/WPJ.19/2013 tanggal 20 Nopember 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani