B/PK/Pjk/2021dengan Tahun Pajak saat terutangnya pajak tersebut ditambah dengansanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 beserta Penjelsan UU KUP,Pasal 33A ayat (4) UU PPh dan Section V, angka 1.2 (s) i73C;bahwa koreksi Cost Recovery sebesar USD20,681,800.00 tetapdipertahankan;bahwa sengketa yuridis yang terkait dengan koreksi tarif PPh Pasal 26 ayat(4) UU PPh antara Pemohon Banding dengan Terbanding dimana PemohonBanding menggunakan tarif 10% berdasarkan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B

yang menyatakan :beeen dalam rangka menghindari penurunan penerimaan Bagian Negara sertamengamankan penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dangas bumf dimana yang akan datang, hendaknya Bagian Negara yang diaturdi dalam "Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku saat ini perlu segeradisesuaikan dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Tax Treaty atauP3B"bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan tersebut tersirat bahwa yangberlaku adalah tarif pajak sebagaimana diatur dalam Tax Treaty atau P3B

;1. bahwa dasar hukum keberlakukannya aturan pemajakan dalam PSCadalah Pasal 33A ayat (4) UU Pajak Penghasilan;2. bahwa Pasal 32A UU Pajak Penghasilan dan P3B bersifat Lex Specialisdibandingkan dengan ketentuan pasal 33A ayat (4) UU PajakPenghasilan;Sehingga dalam melakukan pemajakan terhadap penghasilan (Branch OfficeTax) terkait PSC, harus berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diaturdalam P3B yang berlaku pada saat Tahun Pajak yang menjadi sengketa;bahwa koreksi tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU

bunga tersebut dikenakan PPh Pasal 26 menurut UndangUndangDomestik yaitu UndangUndang Pasal 26 dengan tarif 20%;Rincian Koreksi Objek:Biaya Bunga Rp11.627.709.569,00Alasan Banding Pemohon Banding: Bahwa beban bunga yang dimaksudkan oleh pemeriksa tersebut adalahbunga yang terutang kepada Sime Darby Austral Holding Berhard, pendudukMalaysia untuk kepentingan perpajakan, atas pinjaman yang diberikankepada Pemohon Banding yang merupakan penduduk Indonesia untukkepentingan perpajakan;Pasal 11 ayat (1) P3B

Austral Enterprises Berhard) tahun 2004,Pemohon Banding mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang mengatur penerapan PPh Pasal26 sesuai dengan P3B sebagai berikut:a.

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yangmembayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai denganyang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengannegara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeriHalaman 4 dari 19 halaman.

Sedangkanuntuk tarif PPh Pasal 26, Pemohon Banding juga tidak dapatmenunjukkan asli SKD, sehingga tidak dapat diterapbkan P3B antaraIndonesia Malaysia;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksiTerbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp11.627.709.569,00 tetapdipertahankan;Bahwa oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) PPhPasal 26 dikenakan atas bunga pinjaman yang diaccrued oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) selama periode Februaris.d.

Asli SKD a quo menjadi dasar bagipihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antaraIndonesia dengan Negara tempat kedudukan (residen) dari WajibPajak luar negeri tersebut;Bahwa SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 angka 2 huruf amenyatakan:2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahanbagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3Bdilaksanakan sebagai berikut:a.

Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsiP3B

Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atasHalaman 5 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2019pemberlakuan pembagian perpajakan secara seimbang sehubungandengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yangberasal dari kegiatan business profit, yang sudah barang tentumempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasi konvensi internasional.Keempat, in casu Branch Profit Tax, memiliki keterkaitan Nubunganhukum (innerlijke samenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (ProductionSharing Contract) dengan P3B IndonesiaBelanda sebagaimana yangdimuat dalam Article

Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2019Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalamin casu dapat dibenarkan melakukan pilihan hukum dan menggunakanasas in dubio contra fisco sehingga berlaku tarif tidak boleh lebih dari10% (sepuluh persen), sehingga Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak $=melanggar ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan atas penggunaan tarif pajak sesuaidengan P3B yang secara mutatis mutandis tidak terdapat sengketaperpajakan dan oleh karenanya koreksi

bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usahamelalui bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.bahwa menurut Majelis pemohon banding telah melaksanakan pemotongandan penyetoran PPh Pasal 15 Final dengan tariff 1,32 % dengan alasan bahwaPerusahaan Jasa Pelayaran luar negeri Eng Lee Shipping Company PTE, LTD(Perusahaan Pelayaran di Singapura), tidak terdaftar secara administratif diIndonesia; sehingga merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.bahwa sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

) antaraIndonesia dengan Singapura menyatakan bahwa kewajiban pembayaran pajakdi Negara sumber ditetapkan sebesar 50% dari yang seharusnya; sehinggatarif 1,32 % merupakan perwujudan dari 50% X 2,64% yang merupakanTarif PPh Pasal 15 Final; hal tersebut dapat dilihat dari P3B Indonesia danSingapura khususnya article atau pasal (1 dan pasal 8 ayat 2).bahwa menurut Majelis, Terbanding mengoreksi pembayaran PPh Pasal 15Final yang dilakukan oleh Pemohon Banding, disebabkan pada saatpemeriksaan, Pemohon

menurutTerbanding maka Eng Lee Shipping Company PTE, Ltd memiliki BUT diIndonesia, sehingga pemberlakuan perpajakannya seperti pemberlakuan wajibpajak dalam negeri yang besar tarif PPh pasal 15 Final sebesar 2,64 %.bahwa berdasarkan pendapat serta data masingmasing pihak, Majelisberpendapat dari Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa datainvoice antara pemohon banding dengan Eng Lee Shipping Company;kemudian COD dari Pemerintah Singapura yang menyatakan Status dari EngLee Shipping Company, juga data P3B

SE03/PJ.101/1996 tanggal 29Maret 2006 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) dan Surat Dirjen Pajak No. S8911PJ.341/2004 tanggal01 September 2004 tentang Penegasan Tentang Pemotongan PajakPenghasilan Pasal 26 atas Pembayaran Guarantee Fee ke KoreaSelatan, dapat disampaikan bahwa:1. Seko International Co.

Ltd telah menyerahkan asli Surat KeteranganDomisili (SKD) kepada Pemohon Banding sebagai pihak yangmembayarkan penghasilan (bunga pinjaman) dan berdasarkan SKDtersebut, Pemohon Banding menerapkan PPh pasal 26 tarif 10 %,sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antaraIndonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN tersebut, yaituKorea Selatan;2.

Register 2118700881 yang diterbitkan oleh Pengawas KantorPajak Suyong sehingga sesuai P3B Indonesia Korea, tarif PPh Pasal26 pembayaran bunga sebesar Rp12.590.748.640 adalah 10% bukan20% seperti tarif menurut Pemeriksa;Sejumlah Rp 658.587.900 dari jumlah tersebut merupakan gaji dariTenaga Kerja Asing Korea yang telah dipotong PPh Pasal 26 sebesar20% sebesar Rp 131.717.580,;Berdasarkan Laporan Keuangan Auditted tahun 2005 dan 2006, SPTMasa PPh pasal 26 Oktober 2005 dan SPT Masa PPh pasal 26 MasaPajak

Ltd. sebesarRp. 12.590.748.640,00 dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 10%sesuai P3B Indonesia Republik Korea;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atastarif PPh Pasal 26 sebesar 20% atas Bunga Pinjaman kepada SekoInternational Co.

Ltd dengan alasan tidak ada Surat KeteranganDomisili sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diaturdalam P3B antara Indonesia dengan Korea.Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak sependapat dengan mengemukakanargumentasi yang pada intinya menyatakan atas pembayaran bungakepada Seko International, CO.Ltd seharusnya dikenakan PPh Pasal 26dengan tarif 10% karena terdapat Surat Pendaftaran Pengusaha Nomorregister 2118700881 yang diterbitkan

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88040/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. bahwa Representative Office OCI Corporation di Indonesia yang indukperusahaannya berada di Republik Korea berdasarkan Pasal 5.4 huruf(d) dan (e) P3B

Putusan Nomor 2060/B/PK/Pjk/20182. bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Representative Office OCI Corporation di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Representative Office OCI Corporationbukan merupakan suatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Representative Office OCI Corporationtidak diizinkan melakukan kegiatan perdagangan);3. bahwa ketentuan Pasal 15 UndangUndang PPh Juncto KeputusanMenteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/04/1994 JunctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP667/PJ/2001 JunctoSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/8 hanyaberlaku untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing yang merupakan BUTdan berasal dari negara yang tidak mempunyai P3B dengan RepublikIndonesia;4. bahwa penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Juni 2010 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut MenurutTerbanding Pemohon BandingDasar Pengenaan Pajak : 33.899.855.273,00

Putusan Nomor 2060/B/PK/Pjk/2018Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat(4) huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UdangUndangNomor 12 Tahun 2011.b.

Putusan Nomor 1676/B/PK/Pjk/2018(d) dan (e) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea bukanmerupakan suatu BUT;. Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Representative Office OCI Corporation di Indonesia karena:a. Tidak ada subjek pajaknya (Representative Office OCI Corporationbukan merupakan suatu BUT);b.

Bahwa ketentuan Pasal 15 UndangUndang PPh juncto KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/04/1994 junctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP667/PJ/2001 juncto SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/8 hanya berlaku untukKantor Perwakilan Dagang Asing yang merupakan BUT dan berasal darinegara yang tidak mempunyai P3B dengan Republik Indonesia;. bahwa penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2010 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:MenurutMenurutPemohonTerbandingBanding

Putusan Nomor 1676/B/PK/Pjk/2018Pasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4)huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UdangUndangNomor 12 Tahun 2011;b.

Bahwa Pemohon Banding yang induk perusahaannya berada diRepublik Korea berdasarkan Pasal 5.4 huruf (d) dan (e) P3B RepublikIndonesia dengan Republik Korea bukan merupakan suatu BUT;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1627/B/PK/Pjk/20182.

Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3.

Bahwa ketentuan Pasal 15 UU PPh juncto Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 juncto Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 667/PJ/2001 juncto Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE:2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk KantorPerwakilan Dagang Asing yang merupakan BUT dan berasal dari negarayang tidak mempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1627/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4)huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011:b.

berpendapat atas pembayaran ke Master dan Visa,berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini merupakan pembayaranjasa (bukan merupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksiobjek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional karenamerupakan pembayaran jasa yang tidak dilakukan di Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pasal 13 ayat (3a) Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B

bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat (3b) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraIndonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one of theContracting States for the use of, or the fight to use, industrial, commercial or scientific equipment,but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the otherContracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"bahwa Pasal

8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danAmerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the otherContracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through apermanent establishment situated therein.

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan diIndonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Terbanding dalam persidangan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaifakta Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Terbandingdan tidak menunjukkan surat permintaan data sehingga dalil Terbanding tersebut tidak dapatdidukung oleh Majelis;bahwa Majelis berpendapat, pembayaran kepada Master dan Visa merupakan business profitsbagi Master dan Visa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B

./2001 tersebut adalahWajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang(representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yangberasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) dengan Indonesia;Angka 3Untuk KPD dari negaranegara mitra P38 dengan Indonesia, maka besarnya tarifpajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetaptersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait;Contoh 1: Penghitungan

untuk KPD yang berasal dari Spanyol.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabelterlampir) sebesar 10%.

Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagaiberikut:PPh atas penghasilan kena pajak terutang = 30% X 1% =0,30% Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi = 10% x (10,3)% = 0,07%Pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%) Total = 0,37% b. contoh 2: penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia (nomor 2 dari tabelterlampir) sebesar 15%, dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagaiberikut: PPh atas penghasilan kena

SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008 adalah sebagai berikut: Uraian Tarif PajakPPh atas penghasilan kena pajak terutang = Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x 1%Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi = Tarif P3B x (1 Tarif PPh Pasal 17 UU PPh)Pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%) Total tarif efektif= jumlah PPh atas PKP terutang ditambah PKP setelah dikurangi pajak dari suatu BUT (branchprofit tax(BPT) bahwa menurut Majelis dengan berubahnya salah satu unsur formula di dalamperhitungan

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku, apakah tarif Tax Treaty (P3B) dapat diberlakukan terhadapBranch Profit Tax bergantung pada Tahun/Masa Pajak darikewajiban pajak yang bersangkutan. Dalam perkara a quo, bahkanHalaman 41 dari 70 halaman.

Putusan Nomor 1830/B/PK/PJK/201 7Mei 2008 di mana perusahaan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali(CNOOC Palung Aru Ltd) merupakan pihak di dalamnya (BuktiPK9), pelarangan menerapkan P3B secara jelas tercantum dalamsalah satu pasal PSC. Dengan demikian, koreksi TermohonPeninjauan Kembali dengan menafsirkan tidak diaturnya secarategas penggunaan P3B sebagai pelarangan menerapkan P3Badalah keliru dan tidak taat asas.

Hal ini dibuktikan dari SuratKeterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia (Pemerintah Malaysia) (Bukti PK10):Ketentuan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan mengaturpemberian wewenang kepada pemerintah untuk melakukanperjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangkapenghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak(P3B) dan dalam kaitan ini Pemerintah Indonesia telahmenandatangani P3B dengan Pemerintah Malaysia yang diratifikasidan berlaku efektif pada

Mengacu kepada pasal 32A UndangUndangPajak Penghasilan secara jelas menyebutkan bahwa dalam halUndangUndang Pajak Penghasilan dan P3B memuat ketentuanyang sama, dalam hal penetapan pajak penghasilan, makaketentuan yang berlaku adalah ketentuan P3B yang merupakanhukum khusus (Lex Specialis derogat Legi Generali):Bahwa sebagai suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh duasubjek hukum internasional, P3B Indonesia Malaysia tunduk padahukum internasional atas perjanjianVienna Convention on The Lawof

Dengan demikian kedudukan P3B Indonesia Malaysiadalam hubungannya dengan UU PPh berlaku beberapa asas hukumsebagai berikut:i. pacta sunt servanda (sebagai perjanjian antara dua subjekhukum internasional, P3B mengikat (binding) kedua pihakpenandatangan dan harus ditaati);il. lex specialis derogat legi generali (sebagai aturan khususpemajakan atas transaksi cross border IndonesiaMalaysia, P3Bpunya prioritas berlaku ketimbang UU PPh); danill.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan(6) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi Merang Limited)ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonHalaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh.

menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding adalah adanya kesalahan Termohon PeninjauanKembali/Terbanding menerapkan hukum dalam menentukan tarif PPh Pasal26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak JanuariDesember 2014;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai masalah hukum (/aw question) yaitu apakah tarifPPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak JanuariDesember2014 ditetapbkan 20 % atau 10% berdasarkan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B

Putusan Nomor 1462/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Bandingmerupakan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili pajak diKerajaan Inggris Raya, Production Sharing Contract (PSC) Berauditandatangani pada tahun 1987, di dalam Production Sharing Contract(PSC) Berau telah disepakati bahwa mengenai Pajak Penghasilan

(PPH)dan Pajak Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR)/Branch Profit Tax (BPT)sehubungan dengan Production Sharing Contract (PSC) didasarkan padaperaturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan pada saat pajakterutang timbul terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)IndonesiaInggris yang telah diakui keberlakuannya oleh Otoritas PajakIndonesia dan Inggris knususnya mengenai Tarif Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B) yang diterapkan oleh Wajib Pajak yang bergerakdalam bidang Minyak

dan Gas Bumi, maka Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif Branch ProfitTax (BPT) sebesar 10% sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) IndonesiaInggris, sSedangkan menurut Termohon PeninjauanKembali/Terbanding bahwa dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat(4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC) adalah UndangUndang PajakPenghasilan, sehingga terjadi inkonsistensi penerapan tarif pajak

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013 Nomor00006/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.168.3092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesarRp324.472.622,00 terkait perbedaan tarif sehubungan denganpenerapan P3B

Putusan Nomor 1129/B/PK/Pjk/2018Pasal 26 dan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 26 ayat (1) dan (2) P3B IndonesiaThailand, Pasal 25 ayat (1) danayat (2) P3B IndonesiaBelanda, Penjelasan Pasal 13 UndangUndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 27Vienna Convention juncto Pasal 38 International Court of Justice;.

berpendapat atas pembayaran ke Master dan Visa,berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini merupakan pembayaranjasa (bukan merupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksiobjek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional karenamerupakan pembayaran jasa yang tidak dilakukan di Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pasal 13 ayat 3a Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B

bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraIndonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one ofthe Contracting States for the use of, or the fight to use, industrial, commercial or scientificequipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exemptfrom tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"bahwa Pasal

8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danAmerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax bythe other Contracting State unless such resident carries on business in that other ContractingState through a permanent establishment situated therein.

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan diIndonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Terbanding dalam persidangan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaifakta Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Terbandingdan tidak menunjukkan surat permintaan data sehingga dalil Terbanding tersebut tidak dapatdidukung oleh Majelis;bahwa Majelis berpendapat, pembayaran kepada Master dan Visa merupakan business profitsbagi Master dan Visa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B

Bahwa menurut Pasal 6 UndangUndang Pajak Penghasilan jo Pasal 7 ayat(3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danJerman biaya dimaksud merupakan biaya yang dapat dikurangkan dariPenghasilan Bruto:Bahwa selengkapnya pasal 7 ayat (3) tersebut berbunyi :"Dalam menentukan besarnya laba suatu Bentuk Usaha Tetap, dapatdikurangkan biayabiaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha daribentuk usaha tetap itu, termasuk biayabiaya pimpinan dan biayabiayaadministrasi umum, baik yang

Bahwa menurut Pasal 24 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Jerman, dalam menghitung besarnya pajak yangterutang, termasuk perlakuan terhadap unsur pengurang Penghasilan Bruto,terhadap Pemohon Banding, tidak boleh berbeda dari perlakuan yangdiberikan kepada perusahaan lain;3.

Bahwa koreksi biaya tersebut oleh Indonesia, akan menyebabkanketimpangan danketidakadilan, karena sesuai dengan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman biayadimaksud merupakan porsi biaya untuk usaha yang dilakukan di Indonesiaoleh karenanya harus dikurangkan dari penghasilan bruto atas usaha diIndonesia dan dengan demikian biaya tersebut tidak akan dapatdikurangkan dari penghasilan bruto kantor pusat;4.

Bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) Indonesia Jerman biaya dimaksud merupakan biaya yang dapatdikurangkan dari Penghasilan Bruto;2. Bahwa Terbanding dengan koreksi yang dilakukannya telah secara nyatamemperlakukan biaya dimaksud sebagai biaya yang seluruhnya tidak bolehdikurangkan;3.

Bahwa Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mempunyaikedudukan setara dengan undangundang dan mempunyai kedudukansebagai Lex Spesialis sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan Tahun 2000;4.

;Menurut Pemohon Banding;Bahwa tidak ada ketentuan dalam PSC ini yang melarang penerapan tarifPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") sebagaimana yang mulaidicantumkan dalam PSC Kontrak terbaru.

Tetap Dihormati, Tanpoa Mengurangi Porsi Pemerintah KarenaPenerapan Tarif P3B;Menurut Terbanding;Bahwa dalam penjelasan koreksi huruf d Hasil Penelitian Keberatan, disebutkanbahwa "Sesuai dengan pendapat tim Pemeriksa BPKP, dijelaskan bahwa PSCmerupakan kontrak bagi hasil, maka P3B tetap dihormati, namun porsipemerintah tidak berkurang karena penetapan tarif pajak berdasarkan P3Btersebut.

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku, apakah tarif Tax Treaty (P3B) dapat diberlakukan terhadapBranch Profit Tax bergantung pada Tahun/Masa Pajak dari kewajibanpajak yang bersangkutan.

DalamKontrak Bagi Hasil (PSC) versi lain yang ditandatangani tanggal 27Mei 2008 di mana perusahaan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali(CNOOC Palung Aru Ltd) merupakan pihak di dalamnya (Bukti PK9),pelarangan menerapkan P3B secara jelas tercantum dalam salahsatu pasal PSC. Dengan demikian, koreksi Termohon PeninjauanKembali dengan menafsirkan tidak diaturnya secara tegaspenggunaan P3B sebagai pelarangan menerapkan P3B adalah kelirudan tidak taat asas.

Hal ini dibuktikan dari SuratKeterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia (Pemerintah Malaysia) (Bukti PK10);Ketentuan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan mengaturpemberian wewenang kepada pemerintah untuk melakukanperjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangkaHalaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/2017penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak(P3B) dan dalam kaitan ini Pemerintan Indonesia telahmenandatangani P3B dengan

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon' Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasaPasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehinggaberdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi MerangLimited) ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh. Pemberlakuan ini sekaligusHalaman 5 dari 8 halaman.

;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang No.7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang No.17 Tahun 2000, Majelisberpendapat bahwa walaupun atas Badan Tahun Pajak 2003,namun karena biaya bunga tersebut telah dibebankan sebagaibiaya dalam Audit Report, maka atas biaya bunga tersebutterutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali terdapatPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

) antara Indonesiadengan negara kreditur ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas negara asalpemberi pinjaman dan Surat Keterangan Domisili (Certificate ofDomicile) diperoleh petunjuk bahwa dari beberapa pemberipinjaman (kreditor) luar negeri di atas yang memiliki PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan SuratKeterangan Domisili (Certificate of Domicile) hanya BNP ParibasSingapore dan Indover Amsterdam, sedangkan pemberi pinjaman(kreditor) luar negeri lainnya pada tahun

2003 tidak memilikiPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesiadan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis jumlah pembayaranbunga untuk BNP Paribas Singapore dan Indover Amsterdamadalah sebesar Rp.860.514.714, dengan perincian sebagaiberikut :BNP Paribas Singapore :Loan Rp.163.774.311,Convertible Bonds Rp.279.808.459,Jumlah Rp.443.582.770,Indover Amsterdam :Loan Rp.223.814.401,Convertible Bonds Rp.193.117.543,Jumlah Rp.416.931.944

,Bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan P3B IndonesiaPerancis, Pasal 11 angka 1 dan 2, biaya bunga BNP ParibasHal.6 dari 13 hal. Put. No. 155/B/PK/PJK/200610.Singapore sebesar Rp.443.582.770, tidak terutang PPh Pasal 26karena belum ada pembayaran, dan sesuai dengan P3BIndonesia Belanda biaya bunga Indover Amsterdam sebesarRp.416.931.944, tidak terutang PPh Pasal 26 karena belum adapembayaran.

Selanjutnya Majelis berpendapat untuk biaya bungayang berasal dari negara pemberi pinjaman (kreditor) luar negerilainnya yang pada tahun 2003 tidak memiliki PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan SuratKeterangan Domisili (Certificate of Domicile) sebesarRp.12.675.983.055, (Rp.13.536.497.769, Rp.860.514.714,)terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto ;Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi positif atasDasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp

Menefapkan tarif Pajak Bunga Dividen dan Royalti/Branch Profit Tax(BPT) yang berlaku terhadap Pemohon Banding adalah sebesar 10%(sepuluh persen) sesuai dengan P3B antara Pemerintah RepublikIndonesiaKerajaan Inggris Raya, sehingga jumlah PPh Final Pasal 23/26yang masih terutang untuk periode JanuariDesember 2010 adalah nihildengan perincian sebagai berikut: NO.

Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2021P3B akan mempengaruhi penerimaan bagi hasil yang akan diperoleholeh Pemerintah Indonesia;Bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk menolakpemberlakuan P3B terkait tarif PPh untuk BPT dan agar tidak terjadipenurunan penerimaan bagi Pemerintah Indonesia, maka solusi yangdapat dilakukan adalah dengan melakukan renegosiasi PSC atau P3Bitu. sendiri, namun faktanya sampai dengan putusan dibuat,renegosiasi PSC atau P3B a quo besaran bagi hasil ataupun tarif BPTitu sendiri

belum dilakukan;Bahwa salah satu sumber hukum internasional yang penting untukdipertimbangkan dalam melakukan interpertasi P3B pada ketentuanPasal 31 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina Tahun 1969 (ViennaConvention on The Law of Treaties 1969);Bahwa koresi Terbanding terhadap Pajak Terutang PPh Pasal 26 ayat(4) Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan, karena antaraIndonesiaInggris telah mengatur secara tegas dan jelas mengenaipenentuan tarif atas penetapan hak pemajakan PBDR/BPT olehpemerintah Indonesia