Ditemukan 2059 data
22 — 7
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
13 — 10
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangHalaman 6 dari 8Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
7 — 5
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satuhelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, KotaMakassar untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.6HalamanMengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019).Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.
7 — 7
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
14 — 8
helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinandilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang,untukmencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No.1873/Pdt.G/2017/PA MksMenimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara gugatanperceraian ini.MENGADILI1.
5 — 3
kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate danKecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama KecamatanWajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,untuk mencatatkan perceraiantersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019).Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI1.
16 — 8
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;Halaman 7 dari 9 Him.
15 — 7
Tahun 1974 Nomor 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Mrs.
Hal. 9 dari 13 halamanMenimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamiuntuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas isteri;Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islambekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminyakecuali ia nusyuZ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajibanPemohon yang menalak
Arjha Laloku Binti Laloku Jamani
Tergugat:
Hasanuddin Bin H. Syamsuddin
9 — 7
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
10 — 7
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
9 — 6
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
9 — 5
berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPutusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 7Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
11 — 7
Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
11 — 5
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
25 — 6
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
19 — 7
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
16 — 10
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
9 — 12
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Mengingat, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam
17 — 8
Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
16 — 7
Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.