., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas;IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kemdiknas;DADANG GANDHI, S.H., Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemdiknas;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SetjenKemdiknas;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,

/Kepala SubBagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan,sehingga sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bahwagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;2.

., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 6.

., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT6.

., Kepala SubBagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian Kementerian Kesehatan;7. lwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., KepalaSub Bagian Advokasi Hukum dan Humaspada Sekretariat Direktorat JenderalPencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan;8. Teza Eka Setyawaty, SH., PerancangPeraturan PerundangUndangan AbliPertama pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan;9.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) MenteriKesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) SekretarisDitjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala BagianKepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasidan Tata Laksana;. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI).

Yuliyanti dengan menyampaikan surat NomorKP.04.01/1.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada BiroKepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi SekretariatDitjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan NomorKP.04.01/1.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untukdilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015.

Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yangmengadaada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akandilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksanaselaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnyaHalaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTPenggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surattanggal 21 Desember 2017.

., tanggal 22 September 2014,tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; 6 Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2014 yang diterima melalui SubBagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Nopember 2014 ;Halaman 3 dari 5 Halaman No. 73/G/2014/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 05 Nopember

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum I A pada Bagian Bantuan Hukum I, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.LIMAR MARPAUNG, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan.RIZAL ALPIANI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC. pada Bagian Bantuan Hukum J, Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.HASYA ILMA ADHANA, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan

,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr. Sutomo 68, Jakarta, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDANI KARTIKA ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RepublikIndonesia, bertempat tinggal Town House TanjungHim.1 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.Barat 18 G, Rt. 008/Rw. 006, Kel.

., WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Kepala Subbagian Hukum danPerundangUndangan Bawaslu, berkedudukan di JalanMH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat ; 2.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan; Mulyanto, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Muhammad Ravii, S.H., M.M., Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; Dyah Kisworini, S.H., Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal

Bahwa selanjutnya sejak Penggugat mendapat promosi sebagai Kepala SubBagian Hukum dan Humas di PGN, hubungan perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tidak lagi harmonis, seringkali dan terus menerus diwarnaidengan pertengkaran serta percekcokan, sehingga tidak ada lagi harapan untukhidup rukun kembali di dalam sebuah rumah tangga.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB,pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IlIIC, pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum lI,pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;Teguh Priyono, Kepala Seksi Upaya Hukum Il padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan;Benny

Struktur Organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa : 1 (satu)lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 Berkop Kementrian Sekretariat Negera RISekretarian Presiden, tertera Jakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumenbukti tersebut terdapat

Struktur Organisasi Staf Khusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementriabn SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa :1 (satu) lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan DinasKepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 BerkopKementrian Sekretariat Negera RI Sekretarian Presiden, terteraJakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumen bukti tersebut capstempel

Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalamstruktur organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Demikian klarifikasi kami, dan atas perhatian Bapak Gubernur, kamiucapkan terima kasih. surat ditanda tangani oleh Plt. Kepala Sekretariat21Presiden oleh Djarot Sri Sulistyo. Dari penjelasan tersebut saksi meyakinibahwa Ir.

Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalam strukturorganisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Surat ditanda tangan oleh Plt. Kepala Sekretariat Presiden oleh DJAROT SRISULISTYO.Berdasarkan keterangan Saksi Ir. SUPARDI menerangkan yangmembuat surat adalah terdakwa SANDI ARIONO, SE JabatanKasubag Sekretariat Kepresidenan, dan yang menyerahkan suratkepada saksi Ir.

Veteran no 16Jakarta10110 telepon (021) 23545001.Surat Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI no. 003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 di keluarkan di Jakarta 24 Januari2015 terdakwa SANDI ARIONO SE 030248731 untukmelaksanakan pengawasan pejabat aparatur Negara danPengguna Anggaran Dana Negara bahwa surat tersebut tidakhanya mengubah isinya tetapi tidak pernah ada, tidak pernahterjadi serta Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belumterbentuk, jabatan Kepala Subbagian Sekretaris PribadiHal. 61

FARIKH, SH, MM, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan;8.MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH, CN, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada bagian hukum SetdaKabupaten Lamongan;JOKO NURSIYANTO, SH, MH, Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;MATALI, SH, Kepala Sub bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; NIKMAH, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padabagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan

Nip. 500105855 Penata MudaTingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala SubBagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demaksebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan BupatiDemak Nomor : 888/305/2009; Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah KabupatenDemak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan SuratNomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan HukumanDisiplin; 10.li.12.Bahwa dalam SK.

., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 22222 nn on nnn nn nnn nnnDJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222 ooo neon nn nn nnn nn nen ee nnnBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnnAHRUL

,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.3. Nama : Hendra Adi Riyanto,S.H.,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian PeraturanHalaman 1 dari 43 Halaman Perkara Nomor 1/G/KI/2019Perundangundangan BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sleman.4. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.5.

Nama : Andre Veriangga, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.6. Nama : Drs. SiswantaJabatan : Kepala Seksi Pemerintahan,Desa WedomartaniKesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Nomor 15 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Sleman,beralamat kantor di Jalan Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; SUHARNO, S.E., M.Si, Kepala Subbag Tata Laksana pada Direktorat JenderalPerbendaharaan ; IWAN SUTIAJI,

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanKeputusan Tergugat Nomor: Kpts.109/I/2013 tertanggal 28 Januari2013 dengan Pangkat Penata Muda Tingkat sebagai Auditor diInspektorat Provinsi Riau hingga;Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dipindahtugaskan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau di bagian SubbidangPemeliharaan Aset hingga tanggal 29 Juni 2014;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat dipindah tugaskan lagi diBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau di SubBagian

;Bahwa setelah dikeluarkannya LHP oleh Inspektorat Daerah ProvinsiRiau. tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Provinsi Riaumengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Riau NomorKpts.453/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Tentang Pemindahan pegawaiNegeri Sipil Atas Nama Suwarno, S.Sos., M.Si. dan Kawankawan diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang menetapkan Penggugatditempatkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau sebagai Penyusun Laporan Keuangan Subbagian Verifikasi

setelah dikeluarkannya LHP tertanggal 31 Desember 2018tersebut, Penggugat kemudian dipindahkan dari BPBD Provinsi Riau keSekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Keputusan SekretarisDaerah Propinsi Riau Nomor Kpts.453/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019Tentang Pemindahan pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suwarno,S.Sos., M.Si. dan Kawankawan di Lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau, yang menetapkan Penggugat ditempatkan di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai Penyusun LaporanKeuangan Subbagian

., Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 47 P/HUM/2014Singkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 KotaSingkawang Provinsi Kalimantan Barat;3. Herlia Damaiyanti, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaSingkawang, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 KotaSingkawang Provinsi Kalimantan Barat;4. G.K.

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggarai Timur ; 4. FRANSISKUS C.

kurang, danPemohon telah di tegur untuk memenuhi kekurangan biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan surat terguran oleh Panitera PengadilanAgama Bekasi untuk menambah biaya panjar perkara karena biaya perkara telahhabis dengan surat Nomor : W.10A.19/1003/HK.O5/III/2018 tanggal O06 Maret2018; Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah membuat suratketerangannya dengan suratnya Nomor 3527/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 30 April2018, Oleh karenanya sesuai Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama subbagian