Ditemukan 25994 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 12-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
103 — 64
  • I/Ill d, Staf Sekretariat Daerah Kabupaten KepulauanSelayar, diterbitkan tanggal 09 Mei 2017, dan diterima olehPenggugat pada tanggal 09 Mei 2017 dari Kepala Bidang Disiplindan Kesra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten KepulauanHalaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 53/G/2017/PTUN.MKS.IV.Selayar di Kantor Badan Kepegawaian Daerah KabupatenKepulauan Selayar.
    Bahwa berdasarkan kewengan tersebut Tergugat telahdisurati oleh: Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.729/99 tanggal 22 Juli 2016 Perihal Permintaan untukmematuhi undangundang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara; Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B584/KASN/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 PerihalPetunjuk terhadap Aparatur Sipil Negara TersangkutKasus Hukum.. 5" 202022 2o none noo Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.2630/V.385/58 tanggal 27 Maret 2017 Perihal Petunjukterhadap Aparatur
    Amin golongan IllI/d ; Bahwa terkait kepegawaian, saksi tidak tahu Golongan IIl/d pangkatterakhir siapa yang berhak memberhentikan ; Bahwa saksi Staf kepegawaian Kesehatan PNS 19862016, saksi tahuTim Baperjakat 5 20022222 ne nc no neeeBahwa saksi tahu ada namanya penegakan disiplin PNS ; Bahwa selama saksi di Kepegawaian, saksi tidak pernah tahu, apakahada TimTim dari Baperjakat sidangsidang pertemuan ; Bahwa saksi di Kepegawaian Dinas Kesehatan sejak Tahun 20012016dan sebelumnya di Dinas Kandep
    Kesehatan KepegawaianKesehatan ; n nn nnn nn nn nnn nnn nnn ncn enn nn nn nnn nn nn ne nnnnnnnansBahwa tugas pokok saksi di Kepegawaian, yaitu : Membuat KGB ; Kenaikan Pangkat ; 220 252 Membuat Urusan Kesehatan ; Bahwa surat Masuk keluar tidak melalui saksi untuk masalahK@POQawallaNn ; nn nn nnn nnn nnn nen nen nn mene ne nnn nennnnn mene nananBahwa surat masuk keluar tentang Kepegawaian saksi tidak lihat ; Bahwa pada saat Andi Muh.
    Amin tidak hadir pada saat di undang ; Bahwa saksi menyampaikan/menyuruh bagian kepegawaian untukdiberikan SK tersebut secara lisan ; Bahwa saksi tidak tahu secara defakto diterima SK pemberhentian AndiMuh.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 186/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Tergugat : BUPATI SERUYAN Diwakili Oleh : BUPATI SERUYAN
Terbanding/Penggugat : SYSWANSYAH, A.Md
56 — 17
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-03-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 46/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2012 — Drs. Obednego Depparinding, M.H;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Drs. H. Ramlan Badawi
43 — 24
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 10-01-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 55/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
IKHWANUDDIN, S.Sos., M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
170 — 161
  • ditandatangani oleh Penjabat (PJ)Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan bukanlah oleh Gubernur Definitif;Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 3 UndangUndang Nomor 30 tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pelaksana harian atau pelaksana tugasmelaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau tindakan rutin yang menjadiwewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa, merujuk pada ketidakjelasan batasan wewenang sebagaimana dimaksuddalam poin 16 diatas, Badan Kepegawaian
    Negara (BKN) telah menerbitkan SuratKepala BKN No.K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian danPelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tanggal 5 Februari 2016, yang padapokoknya mengatur:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melaluimandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifatstrategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian, dan alokasi anggaran.
    Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undangundang (fotokopidari print out website);Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.1002/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan Atas KewenanganPenjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian (fotokopi
    Ikhwanuddin,S.Sos., M.Si. tanggal 27 September 2018 (fotokopi sesuai denganaslinya);Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2889 K/Pid.Sus/2017(fotokopi dari fotokop1);Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.1002/99 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerahdi Bidang Kepegawaian, tanggal 19 Oktober 2015 (fotokopi darifotokopl);Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUNPLG4.
    BuktiT10 : Surat Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah tanggal 27 September2018 (sesuai dengan aslinya);11. BuktiT11 : Surat Nomor 107.a/KR.VU/BKN.K/IX/2016 tanggal 8 September2016 (fotokopi dari fotokopi);12. BuktiT12 : Surat Nomor 800/887/BKD.1I/2017 tanggal 10 April 2017 (fotokopidari fotokopi);13. BuktiT13. : Surat dari Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si tanggal 14 September 2018(fotokopi sesuai dengan aslinya);14.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 294/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
56 — 12
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 104/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 20 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : RAHMIAR FENY MONOARFA Diwakili Oleh : RAHMIAR FENY MONOARFA
Pembanding/Penggugat : RAHMIAR FENY MONOARFA
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA LPP RRI
Terbanding/Tergugat I : KEPALA LPP RRI GORONTALO
75 — 24
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-11-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 291/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 8 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : NOVI VALENTINO
Terbanding/Tergugat : Bupati Bengkulu Utara
113 — 39
  • ., pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatan KepalaBidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pendidikan dan PelatihanPegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManuSla 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nee6. WENDI ALAKAM, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatanKepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perikatan SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Utara ;7.
    ., pekerjaan AparaturSipil Negara, jabatanKepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di KantorPemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan JenderalSudirman No. 1, Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 300/59/B.2/2019 tertanggal 20 Mei 2019, danberkedudukan pada Kantor Hukum AHMAD KUSWANDI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/TUN/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PRESIDEN RI VS Dra. HJ. AZIZAH, M, SEIF, M.Pd;
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan atas nama Presiden Republik Indonesia, KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor: Q00005/KEPKA/TDH/21213/15tanggal 16 November 2015 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Azizah M. Seif,M.Pd., NIP. 195401191984032001/131413673;4.
    Putusan Nomor 66 PK/TUN/2018secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundangundangan danasasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali berupa Surat dari Deputi Bidang Administrasi Sekretariat KabinetRepublik Indonesia kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-02-2023 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 23/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 Maret 2023 — Pembanding/Tergugat I : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta
Pembanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Jakarta
Terbanding/Penggugat : Anuar Sadat
98 — 12
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 14/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ZATNURHAYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 17
  • sebagaimana SuratKepala Badan Kepegawaian Negara RI No.
    Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.10.11.12.Tenaga Honorer Kategori Il yang dikelurkan Tergugat tanggal 10 AprilBahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkankepada Badan Kepegawaian Nasional Cq.
    Bahwa badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan DaftarNominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu UjianTenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013. Halaman 26 dari 66 Hal. Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.7.
    NIP, kelengkapan administrasinnyadan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabilamelewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapatdiprOSeS (T17).. 222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nen cnn en nee ne eeBahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X BadanKepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruhCPNSD Kabupaten Dompu sejumlah 390 orang termasuk
    Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.19.20.2d:Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan olehKantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompu selakuPejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya denganmenerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil (Sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruff poin 1 dan 2), untuk Penggugat dengan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.2/293/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 (TBahwa Gaji CPNS Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO VS PROF. Dr. Ir. LA RIANDA, M.Si;
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 10-08-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 171/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Terbanding/Penggugat : ANTHONI LUTHFI
46 — 0
  • Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
    Terbanding/Penggugat : ANTHONI LUTHFI
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-02-2006 — Putus : 15-06-2006 — Upload : 12-07-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 01/G.TUN/2006/PTUN-YK
Tanggal 15 Juni 2006 — FAJAR SUCIPTO, S.E.; KETUA BADAN PERWAKILAN DESA TAWANGSARI KECAMATAN PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO
77 — 33
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 164/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
Adesi Gulo, SE., MM
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
57 — 34
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 14-09-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 21-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 187/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : KHALID AISHIDQI Diwakili Oleh : SAUDAH PATIMAH, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Diwakili Oleh : AKP DARMANSON, SH., MH.
121 — 56
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 23-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 29 April 2015 — YUSTEN YEMBORMIASE, S.H;JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
48 — 32
  • ., sehingga Penggugatdisarankan oleh Tim Pemeriksa Kepegawaian KejaksaanTinggi Jawa Timur Sdr.
    Bahwa jawaban dari Tim Pemeriksa Kepegawaian KejaksaanTinggi Jawa Timur Sdr. HARDIJONO SIDAYAT, S.H., kalausurat Penggugat sudah dibuatkan pertelahan dan diajukankepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sdr. ARMINSYAH, S.H.
    Soetomo InstalasiRawat Jalan Poli 2 Ilmu Kedokteran Jiwa Surabaya tanggal 12Desember 2013, Penggugat menyerahkan aslinya kepada TimPemeriksa Kepegawaian Sdr. HARDIJONO' SIDAYAT, S.H.dan Sdr.
    Penjelasan Pasal 23 ayat(3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun2010 tentang PokokPokok Kepegawaian), sbb.:b.
    Kepegawaian sehingga Keputusan Nomor: KEP108/A/JA/06/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil An.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 14-06-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 40/G/2022/PTUN.PDG
Tanggal 25 Oktober 2022 — Penggugat:
EDINELSON
Tergugat:
Pj. WALI NAGARI SUNGAI AUA
Intervensi:
AHMAD RIANTO
106 — 33
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 24-10-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 59/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 3 Januari 2017 — HANAFI, S.T., VS GUBERNUR SUMSEL
160 — 85
  • ., M.Si, jabatan Kabid Pembinaan Kepegawaian Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sumsel ; 4.Hisbullah, SH., M.Si, jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan Hak AzasiManusia pada Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Setda Provinsi Sumsel ; 5.Hendry Setiawan, S.H.
    Setelah dilakukan penelitian oleh Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiSumsel maka Gubernur Sumsel menerbitkan objek sengketa. c.
    in casu adalah GubernurSumatera Selatan dan sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud maka Gubernuradalah merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf b., Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003., Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi berwenangmenetapkan : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkatPembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya dan setelah MajelisHakim mencermati Bukti P.1 identik
    Bukti T.8., maka diperoleh fakta hukumbahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota / Pemerintah Kota Pagar Alam., Jabatan Staf., dengan Pangkat : Pembina Tingkat I., Golongan / Ruang : IV/a;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka GubernurSumatera Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi SumateraSelatan dan menjadi Tergugat dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 4 juncto Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan
    Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua ketentuan diatas ; kedua peraturan mana ternyata hanya mengatur mengenai norma materiil atausyarat pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dan bukan normaformil atau prosedur atau mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 27-04-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — DRS. SUKHYAR MULIANTO, M.Si VS PRESIDEN RI;
49 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Penundaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan BadanKepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor: 000004/KEPKA/TAP/21213/15tanggal 25 September 2015 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SukhyarMulianto, M.Si., NIP: 196101201985031002/400033598 tanggal 25September 2015;I. DALAM POKOK SENGKETA1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan atas nama Presiden Republik Indonesia KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor: 000004/KEPKA/TAP/21213/15tanggal 25 September 2015 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SukhyarMulianto, M.Si., NIP: 196101201985031002/400033598 tanggal 25September 2015;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan atas nama Presiden Republik IndonesiaKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: QO00004/KEPKA/TAP/21213/15 tanggal 25 September 2015 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. Sukhyar Mulianto, M.Si., NIP: 196101201985031002/400033598 tanggal 25 September 2015:Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 106 PK/TUN/20184.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — AHMAD HATIB, SH VS I. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA., II. IR. YEDI SUHAEDI, M.Si;
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan pelaksanaannyatersebut diatas, maka terdapat /ega/ reasoning sebagaiberikut:Bahwa Penggugat adalah merupakan PegawaiNegeri Sipil Pusat, karena gaji Penggugat bebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danbekerja pada Departemen (in casu KementerianPendidikan dan Kebudayaan R.I) ;Bahwa Jabatan Struktural Penggugat selakuKepalaBiro adalah eleson II;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Pusatdiangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusatdilingkungan
    Putusan Nomor 14 K/TUN/2016urusan Kepegawaian dan penyelesaian sengketa Kepegawaian sejakdiundangkan tertanggal 15 Januari 20014 sehingga pengaturan urusanKepegawaian dan penyelesaian sengketa Kepegawaian berlaku UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo terbit tanggal 8Oktober 2014 sebelum UndangUndang Nomor 5 Tahun 2015 tentangAparatur Sipil Negara berlaku sehingga mengacu pada sistem pengujianyang bersifat extunc maka Pengadilan
    dalam hal ini Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan akan menerapkan ketentuanPeraturan Perundangundangan Nomor 8 Tahun 1974 dan UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian dinyatakan:Pasal 35 :(1) Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata UsahaNegara ;(2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran
    terhadapperaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upayabanding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Administrasi Negara terkait denganpenyelesaian sengketa Kepegawaian dikenal dengan istilahn UpayaAdministarsi yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorangPegawai Negeri Sipil apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan TataUsaha Negara
    Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian yang menyatakan : SengketaKepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplinPegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administrasikepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut diatas menunjukanbahwa secara