Buku Kas Harian Bulan November 2005;27.Buku Kas Harian Bulan Desember 2005;28.Laporan Akuntansi Bulan Oktober 2005;29.Laporan Akuntansi Bulan November 2005;30.Laporan Akuntansi Bulan Desember 2005;31.Buku Panjar Gakin Daftar Pembayaran Bantuan Langsung RumahTangga Miskin (BLTRTM);32. Rekapitulasi Loket KPRK tentang Selisin Pembayaran BLTRTM;33.

Pos Indonesia (Pesero 2006) perihal PelakuanAkuntansi Piutang Pegawai Akibat Kecurangan atau Kelalaian;19.Juklak Akuntansi Piutang Akibat Kelalaian Pegawai/KecuranganPegawai dan PT. Pos Indonesia No. 287/TANSI/DIRKUG/1999 kerugianPerusahaan;20.Surat Keputusan Direksi tentang Kode Rekening Akuntansi PT.

Buku Kas Harian bulan November 2005;27.Buku Kas Harian bulan Desember 2005;28.Laporan Akuntansi bulan Oktober 2005;29.Laporan Akuntansi bulan November 2005;30.Laporan Akuntansi bulan Desember 2005;31.Buku Panjar Gakin Daftar Pembayaran Bantuan Langsung Tunai RumahTangga Miskin (BLTRTM);32.Rekapitulasi loket KPRK tentang Selisin Pembayaran BLTRTM;33.

No. 310 PK/Pid.Sus/20123419.Juklak Akuntansi Piutang Akibat Kelalaian Pegawai/KecuranganPegawai dan PT. Pos Indonesia No. 287/TANSI/DIRKUG/1999Kerugian Perusahaan;20.Surat Keputusan Direksi tentang Kode Rekening Akuntansi PT. PosIndonesia (Persero);21.Surat Kode Rekening Sistem Akuntansi Pos 2000 (SA POS 2000)meliputi:e Hutang;e Aktiva;e Modal;e Pendapatan;e Biaya;22. Surat Job Discription bagian Keuangan (Muhammad Rusdi);23. Surat Job Discription bagian Akuntansi (Winarsih);24.

Buku Kas Harian bulan November 2005;27.Buku kas Harian bulan Desember 2005;28.Laporan Akuntansi bulan Oktober 2005;29.Laporan Akuntansi bulan November 2005;30.Laporan Akuntansi bulan Desember 2005;31.Buku Panjar Gakin Daftar Pembayaran Bantuan Langsung TunaiRumah Tangga Miskin (BLTRTM);32. Rekapitulasi Loket KPRK tentang Selisin Pembayaran BLTRTM;33.

pembayaran pos remittance / RS-4R kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 22 Desember 2010; ------------------------------------61) 1 (satu) lembar rekapitulasi harian pembayaran pos remittance / RS-4R kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 23 Desember 2010; ------------------------------------62) 1 (satu) lembar rekapitulasi harian pembayaran pos remittance / RS-4R kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 27 Desember 2010; ------------------------------------63) 4 (empat) lembar laporan akuntansi

/ SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 13 Desember 2010; --------------------------------------------------------------------64) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 14 Desember 2010; --------------------------------------------------------------------65) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 15 Desember 2010; --------------------------------------------------------------------

66) 5 (lima) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 17 Desember 2010; --------------------------------------------------------------------67) 3 (tiga) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 18 Desember 2010; --------------------------------------------------------------------68) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 20 Desember 2010; ---------------------------------

-----------------------------------69) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 21 Desember 2010; --------------------------------------------------------------------70) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 22 Desember 2010; --------------------------------------------------------------------71) 3 (tiga) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 23 Desember 2010

; --------------------------------------------------------------------72) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP-6 kantor pos cabang pemeriksa Sintang tanggal 04 Januari 2011; --------------------------------------------------------------------73) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang tanggal 28 Januari 2011 dari Sdr.

/ RS4R kantor poscabang pemeriksa Sintang tanggal 21 Desember 2010; 60) 1 (satu) lembar rekapitulasi harian pembayaran pos remittance / RS4R kantor poscabang pemeriksa Sintang tanggal 22 Desember 2010; 61) 1 (satu) lembar rekapitulasi harian pembayaran pos remittance / RS4R kantor poscabang pemeriksa Sintang tanggal 23 Desember 2010; 62) 1 (satu) lembar rekapitulasi harian pembayaran pos remittance / RS4R kantor poscabang pemeriksa Sintang tanggal 27 Desember 2010; 63) 4 (empat) lembar laporan akuntansi

/ SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 13 Desember 2010; 64) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 14 Desember 2010; 65) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 15 Desember 2010; 66) 5 (lima) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 17 Desember 2010; 67) 3 (tiga) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 18 Desember 2010; 68

) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 20 Desember 2010; 69) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 21 Desember 2010; 70) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 22 Desember 2010; 71) 3 (tiga) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa Sintangtanggal 23 Desember 2010; 72) 4 (empat) lembar laporan akuntansi / SOPP6 kantor pos cabang pemeriksa

Peraturan Pemerintah ini;bahwa di samping itu menurut Terbanding, sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan No.16(Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya) di halaman 29 Audit Report Tahun 2009disebutkan bahwa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) merupakankekayaan negara yang diserahkan kepada Perusahaan (PT.ASDP Indonesia Ferry) tetapi belumditerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai status kekayaan negara tersebut sebagai modaldisetor;bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi

menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan sektor swasta dan koperasi;bahwa pada Pasal 4 disebutkan setiap perubahan PMN ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah;bahwa berdasarkan Ketetapan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesiatentang Tata Cara bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya nomor PER10/PB/2007tanggal 7 Maret 2007 ditetapakan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya sesuaiprinsip substansi mengungguli bentuk dalam Standar Akuntansi

Pemerintah maka Barang MilikNegara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal dan dilaporkan dalamNeraca sebagai equitas pemerintah pada BUMN dengan mengungkapkan pengungkapan yangmemadai ;bahwa kemudian mengenai butir 2 ini masuk dalam kebijakan akuntansi perusahaan tentangBPYBDS dan Ahli selaku pihak yang independen juga ada hal yang menjadi pegangan SAK yangberlaku di Indonsia dengan perubahan terakhir per 1 Januari 2012 dimana dalam standar tersebutdisebutkan penggunaan yang diakui

hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintahpada paragraf 5 dijelaskan penerimaan bantuan pemerintah oleh entitas mungkin signifikan untukpenyusunan laporan keuangan dengan dua alasan yaitu pertama jika sumber daya telah dialihkanmaka suatu metode akuntansi yang sesuai untuk pengalihan harus ditentukan dan yang keduasangat dibutuhkan untuk mengetahui indikasi sejauh mana entitas memperoleh manfaat atasbantuan tersebut selama periode pelaporan;jadi dalam hal ini akan memberikan perbedaan

Pemerintah maka Barang MilikNegara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal dan dilaporkan dalamNeraca sebagai equitas pemerintah pada BUMN dengan mengungkapkan pengungkapan yangmemadai ;kemudian mengenai butir 2 ini masuk dalam kebijakan akuntansi perusahaan tentang BPYBDS danAhli selaku pihak yang independen juga ada hal yang menjadi pegangan SAK yang berlaku diIndonsia dengan perubahan terakhir per 1 Januari 2012 dimana dalam standar tersebut disebutkanpenggunaan yang diakui

Pernyataan ini diterapkan pada:a. akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecualitransaksi dan saldo derivative yang termasuk dalam ruanglingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)55; Instrumen Keuangan; Pengakuan dan Pengukuran;b.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55:Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran);(e) Bagian efektif dari Keuntungan dan kerugian instrumenlindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihatPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55:Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran);Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk transaksi yang tidakmemenuhi kualifikasi, sebagaimana diatur dalam Paragraf 3Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10 junctoParagraf 7 Pernyataan Standar Akuntansi

Bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Keuanganpenghasilan tersebut tidak akan diakui dalam laba rugi:sehingga;c.

Paragraf 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)10 Vide Bukti P14 yang berbunyi:Ruang lingkup:0.3 Pernyataan ini diterapkan pada:a. akuntansi transaki dan saldo dalam valuta asing, kecualltransaksi dan saldo derivative yang termasuk dalamruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) 55; Instrumen Keuangan; Pengakuan danPengukuran;b.

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku diIndonesia mengatur pencatatan atas dasar akrual.

Bukit Gading RayaBlok J No. 22 Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta, kedapatan tidak ada aktivitas perusahaan;bahwa perusahaan tidak memiliki gudang persediaan dimana barang impor langsung dikirim ke gudang/showroom pihak ketiga tanpa ada surat kontrak kerjasama/konsinyasi antara Pemohon Banding denganpihak ketiga atau pemilik gudang showroom tersebut;bahwa perusahaan telah menyelenggarakan pembukuan secara manual menggunakan sistem akuntansi,namun struktur pengendalian internal yang dimiliki

perusahaan tidak dapat diandalkan sebagaimekanisme kontrol atas sistem akuntansi yang dilaksanakan perusahaan, dari hasil pemeriksaankedapatan:e bahwa terdapat pengakuan penjualan dimana persediaan (barang impor)tersebut belum diakui atau belum terjadi pembelian;e bahwa pemasukan bank dari pemegang saham dengan jumlah rupiahyang besar tanpa terdapat surat perjanjian hutang piutang yang jelas ataudilegalisasi secara hukum;e bahwa transaksi penjualan terjadi antara showroom dengan PemohonBanding namun

Tanggapan dari PemohonBanding tidak menyetujui tetapi mengakui memang dicatat demikian, dan auditor mempertahankanpendapat auditor;bahwa menurut prinsip akuntansi berdasarkan PSAK 14, ada tata cara untuk kalaupun barang tersebutbelum sampai ke importir, bisa masuk ke inventory in transit, harusnya importir memasukkannya sepertiitu.

Untuk menjamin tercapainya maksud tersebut,pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnyaberdasarkan standar akuntansi keuangan;bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: 35/KPU.01/BD.10/IU/2013 tanggal 8 Maret2013, pada Uraian Hasil Audit Pengendalian Intern point 5.1.4 dinyatakan: Perusahaan telahmenyelenggarakan pembukuan secara manual menggunakan sistem akuntansi, namun strukturpengendalian internal yang dimiliki perusahaan tidak dapat

diandalkan sebagai mekanisme kontrol atassistem akuntansi yang dilaksankan perusahaan;bahwa dari pernyataan tersebut di atas, telah menggambarkan bahwa Pemohon Banding telahmelaksanakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 10 Tahun1995 jo.

Ir.IMAN ROCHIMAN tertanggal 271206.Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp.45.000.000, , PenelitianRp. 45.000.000, dan Pengajaran pada Masyarakatsenilai Rp. 25.000.000,ditandatangani tanpa nama.Bukti Slip = Formulir Setoran BANK MANDIRI An.YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADM dan AKUNTANSI senilai Rp.600.000, tertanggal 281206.Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADM dan AKUNTANSI senilai Rp.600.000, ditandatangani An. Ir.

YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 792.000, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.Hal. 80 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009 Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. PENDIDIKAN ILMUADMINISTRASI senilai Rp. 118.800, tertanggal 060107. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. YAYASANPENDIDIKAN ILMUADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIM senilai Rp.118.800,ditandatangani An. Ir.

YAYASANPENDIDIKAN ILMUADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIM senilai Rp.1.964.000,ditandatangani An. Ir. IMAN ROCHIMAN tertanggal 040107.2 (dua) Bukti Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 1.964.000, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.Hal. 165 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An.

PENDIDIKAN ILMUADMINISTRAS dan AKUNTANSI/Y IM senilai Rp.294.600, ditandantangani An. Ir. IMAN ROCHIMANtertanggal 040107.2 (dua) Bukti Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 294.600, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. PENDIDIKAN ILMUADMINISTRASI senilai Rp. 4.800.000, tertanggal 060107.Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An.

YAYASANPENDIDIKAN ILMUADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIM senilai Rp.118.800,ditandatangani An. Ir. IMAN ROCHIMAN tertanggal 040107.2 (dua) Bukti Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)Hal. 167 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 118.800, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.34.

Ce) VASDEWAN SYARIAH NASIONAL MUINational Sharia Board Indonesian Council of UlamaSekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710Yelp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889 FATWADEWAN SYARI AH NASIONALNO: 14/DSNMUI/IX/2000TentangSISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAMLEMBAGA KEUANGAN SYARIT'AHDewan Syariah Nasional setelahMenimbangMengingata.Zebahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi)keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu Cash Basis, yakniprinsip akuntansi yang

mengharuskan pengakuan biaya danpendapatan pada saat terjadinya dan Accrual Basis, yakniprinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya danpendapatan didistribusikan pada beberapa periode; dan masingmasing memiliki kelebihan dan kekurangan;bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakanuntuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga KeuanganSyari'ah (LKS);bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperolehkepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS,sesuai dengan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersamadengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan AkuntanIndonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10Juni 2000.b.

dokumen sumber dan pembukuan akuntansi di tempat yangaman dan tertib;Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu ( SMKI );Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan dilingkungankerjanya;Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unitkerja terkait.Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa MULYASARI Binti EFENDIBARNAS sebagai Manager Akuntansi sebagaimana yang diatur Lampiran XIIIKeputusan

dokumen sumber dan pembukuan akuntansi di tempat yangaman dan tertib;Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu ( SMKI );Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan dilingkungankerjanya;Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan dan unitkerja terkait.Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa MULYASARI Binti EFENDIBARNAS sebagai Manager Akuntansi sebagaimana yang diatur Lampiran XIIIKeputsan

/Manajer Pelayanan, dimana telahdiketahui oleh Manager Akuntansi yang bernama M.

dan laporanNeraca tersebut disimpan oleh Manager Akuntansi; Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi diperlihatkan 25 laporan NeracaLoket membenarkan bahwa saksi yang bertugas sebagai petugas loketdan menandatangani laporan tersebut.

Menyusun laporan kilat UPT dan laporan Akuntansi danmengirimkannya ke Regional dan Kantor Pusat sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan.h. Melakukan pemeriksaan terhadap saldo saldo pada PSA danmelakukan pencocokan dengan dokumen sumbernya serta buktipendukung lainnya.i. Menyimpandokumen sumber dan pembukuan akuntansi di tempatyang aman dan tertib.j. Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaranpelaksanaan tugas.k.

Secara akuntansi, terhitung sejaktahun 2000 Pemohon Banding telah merubah metodeakuntansi atas pengakuan pendapatan, yaitu dari semulaberdasarkan metode produksi (production basis) yangmana pengakuan atas penjualannya dilakukan pada saatbarang selesai diproduksi, berubah menjadi berdasarkanmetode pengapalan (shipment basis), yang manapendapatan baru diakui pada saat barang jadidikapalkan dan dikirim kepada pihak pembeli;Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penafsiranTim

Namun demikian di dalam Pasal 28 UUKUP Tahun 1983 tersebut, tidak disyaratkan adanya ijindari Direktorat Jenderal Pajak apabila Pemohon Bandingmelakukan perubahan metode akuntansi, yang dalam halini perubahan metode pengakuan pendapatan berdasarkanmetode produksi menjadi metode pengapalan.

Sedangkan dalam kasus Pemohon Banding,perubahan metode pengakuan penghasilan dari metodeproduksi (Production Basis) ke metode pengapalan(Shipment Basis) merupakan suatu keharusan (bukanmerupakan pilihan), mengingat bahwa metode pengakuanpendapatan berdasarkan produksi, tidak dapat lagiditerapkan untuk keperluan akuntansi, sehingga PemohonBanding harus' beralih kepada metode pengapalan.

kepada Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UndangUndang No. 16 Tahun 2000 (UU KUP), dimana karenasecara akuntansi Pemohon Banding harus mengakuipenghasilannya berdasarkan metode pengapalan, makauntuk keperluan perpajakan metode yang samaharusditerapkan;.

Oleh karena itu,untuk keperluan akuntansi dan perpajakan, kerugiantersebut harus dibebankan sebagai biaya di tahuntimbulnya kepastian akan kerugian tersebut (yaitutahun 2001), meskipun kerugian tersebut berkaitandengan PPN Masukan tahun 1999 dan 2000. Dalam halini karena peraturan perpajakan tidak mengatursecara terinci mengenai saat pembebanan = harusdilakukan, maka mengacu pada Penjelasan Pasal 28ayat 7 UU KUP, saat pembebanannya seharusnyamengikuti ketentuan akuntansi.

Caperaja tertanggal271206;Bukti Realisasi Pengadaan ATK Semiloka senilaiRp34.452.000,00;Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas namaYayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilaiRp4.650.000,00 tertanggal 281206;Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi Rp4.650.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi Rp5.750.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

SSP) atas nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi Rp5.750.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

No. 67 PK/Pid.Sus/2012Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi senilai Ro600.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

Rek.: 142.00.0402717.2 Bagian bulan Pebruari 2010dari Bagian Akuntansi PD Pasar Surya kepada DirekturAdministrasi Keuangan PD. Pasar Surya yang ditandatangani olehKasubag Akuntansi Umum (Arif Subakti, SE) dan Kasubag TUAnggaran (Sudarto, SE) berikut Jurnal Pengeluaran Bank,Rekonsiliasi Bank Mandiri No.

Rek.: 142.00.0402717.2 Bagian bulan Desember 2010dari Bagian Akuntansi PD Pasar Surya kepada DirekturAdministrasi Keuangan PD. Pasar Surya yang ditandatangani olehKasubag Akuntansi Umum (Arif Subakti, SE) dan Kasubag TUAnggaran (Sudarto, SE) berikut Jurnal Pengeluaran Bank,Rekonsiliasi Bank Mandiri No.

SUCIPTO) adalah Kasubbag TU Anggaran danKasubbag Akuntansi Umum dalam hal pengeluaran uang sebagai penerbit143SPP kemudian ditanda tangani oleh 4 (empat) pejabat yaitu1. Kasubbag TU Anggaran sebagai pembuat bukti ; 2. Kasubbag Akuntansi Umum sebagai peneliti bukti ; 3. Kabag Akuntansi sebagai mengetahui bukti ; dan 4.

Setelah diasese (acc) oleh Direktur Utama surat tersebut turun ke Kabag Akuntansi,setelah itu diposisi ke Kasubbag Akuntansi Umum untuk diberikan kodeperkiraan pengeluaran, kemudian diberikan kepada Staf Anggaran untukditerbitkan SPP (Surat Perintah Pembanyaran), setelah itu masuk ke KasubbagAnggaran untuk ditandatangi SPP tersebut, kemudian.diberikan kepada149Kasubbag Akuntansi Umum untuk diperiksa dan ditandatangani, kemudiandiberikan kepada Kabag Akuntansi untuk diperiksa dan ditandatangani, karenaKabag

Akuntansi kosong maka langsung ditandatangani oleh DirekturAdministrasi Keuangan.

/C tanggal 4 Oktober 2012, tetapi buku besarhutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat padabulan 15 Oktober 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansikeuangan sehingga informasi tersebut diragukan kehandalannya(reliability) dan relevansinya; Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa PerseroanTerbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatanlaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yangditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia;e Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan"Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasarakrual.

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakuipada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterimaatau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkandalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Pada pasal tersebut hanya menyebutkan "PerseroanTerbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan";bahwa katakata "yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan" adalahstandar yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi Indonesia" adalah hanyaterdapat pada lembar penjelasan saja, namun tidak tersebut pada Pasal 66;bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah StandarAkuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH

Dan CASH BASIS adalahdiperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan padaformal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yanglazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,kecuali peraturan perundangundangan perpajakan menentukan lain."6Bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan berdasarkan PSAK No. 31(Revisi 2000) Paragraf 20, menyatakan :"Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit danaktiva produktif lain yang nonperforming.

Sesuai Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UUKUP dan penjelasannya, ditegaskan bahwa pembukuan harusdiselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesiamisalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturanperundangundangan perpajakan menentukan lain. Pengakuanpendapatan bunga dari kredit lancar tidak diatur khusus dalam peraturanperundangundangan perpajakan.

Pada Standar Akuntansi Keuangantelah diatur mengenai akuntansi perbankan secara khusus untukpengakuan bunga kredit lancar (performing loan) yaitu dalam Paragraf 20PSAK 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan.

Pertimbangan dan amar serta putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.20278/PP/ M.XVII/15/2009 tanggal 22Oktober 2009, nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUPdan penjelasannya, Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh dan penjelasannya, StandarAkuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yaitu Paragraf 20 PSAKNomor 31 tentang Akuntansi, serta Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yanglazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,kecuali peraturan perundangundangan perpajakan menentukan lain."5 Bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan berdasarkan PSAK No. 31(Revisi 2000) Paragraf 20, menyatakan :"Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit danaktiva produktif lain yang nonperforming.

keuangan yang ditetapkan oleh organisasi Akuntansi ProfesiIndonesia;Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapaitujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual.

Dengan dasar ini pengaruhtransaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atausetara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi sertadilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dan bisa dicross check silangkarena sudah tercatat pada tanggal 17 Juli 2012 sesuai dengan Ledger TransactionList;bahwa hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuan cash basis;Bahwa pada surat tanggapan butir 5 dinyatakan "Invoice diterima tertanggal 27 Juni2012 dan dilunasi dengan mekanisme L/C tanggal 3 Juli 2012, tetapi buku besarhutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada 17 Juli, 2012,hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangan sehingga informasi

keuangan yangditetapkan oleh organisasi akuntansi profesi Indonesia;bahwa butir 7 dinyatakan "Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangankerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan paragraf 22 dinyatakan"untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual dst...."

Berikut penjelasan Pemohon Banding:bahwa Standard Akuntansi Indonesia tidak hanya mengenai 1 sistem akrual basis.Standar Akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: cash basis dan accrual basis. Dancash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatanpembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.

No. 1472 K/Pid.Sus/2016Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas EkonomiUnpatti.

ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu:Kuitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp72.782.875 adalah sebagaiberikut:Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikummahasiswa jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesarRp9.880.000.Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikummata kuliah statistic jurusan akuntansi, dengan total pembayaransebesar Rp995.500.Hal. 49 dari 254 hal. Put.

ALFA MANDIRI milik saksi Andriani yaitu:Kuitansi Fiktif tahun 2011 sebesar Rp72.782.875 adalah sebagaiberikut:Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikummahasiswa jurusan akuntansi, dengan total pembayaran sebesarRp9.880.000.Pembelian ATK dan BHP untuk penyusunan modul praktikummata kuliah statistic jurusan akuntansi, dengan total pembayaransebesar Rp995.500.Hal. 126 dari 254 hal. Put.

AnakottaPembayaran panjar biaya visitasi jurusan Akuntansi Rp1.000.00087Asli 88Kuitansi tanggal 8 November 2012 diterima F.M. AnakottaPembayaran biaya visitasi jurusan Akuntansi Rp8.000.00088Asli 89Kuitansi tanggal 12 November 2012 diterima F.M. AnakottaPembayaran biaya visitasi jurusan Akuntansi Rp6.000.00089Asli 90Kuitansi tanggal 26 November 2012 diterima J. PapilajaPembayaran dana Reguler II (dana pratikum) Rp37.466.00090Asli 91Kuitansi Tanggal 28 November 2012, diterima J.

pembelian;e Invoice yang diterima tertanggal 24 Juni 2012 tetapi baru diakui dandicatat pada buku besar pembelian pada bulan 28 Juli 2012, wajarnyapembelian diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi yaitutanggal invoice atau sales contract (Acrual Basis);e Invoice yang diterima tertanggal 24 Juni 2012 dan dilunasi denganmekanisme L/C tanggal 12 Juli 2012, tetapi buku besar hutang tidakdilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada bulan 28 Juli2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi

keuangan sehinggainformasi tersebut diragukan kehandalannya (reliability) danrelevansinya;e Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesi Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa PerseroanTerbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatanlaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yangditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia;e Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan

Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakuipada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterimaatau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkandalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Hal ini dibenarkan dalam pola penerapanpencatatan pembukuan cash;bahwa standar Akuntansi Indonesia tidak hanya mengenai sistem akrualbasis. Standar akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: cash basis dan accrualbasis. Dan cash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalampencatatan pembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusanakuntansi.

Jika cash basis tidak diakui seharusnya cash basis tidakdiperkenalkan dalam dunia pendidikan akuntansi di Indonesia;bahwa selain hal tersebut bahwa berdasarkan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan dimana ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:1).Wayjib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas dan wajib pajak badan di Indonesia

pembelian baru dilakukanpada tanggal 8 September 2012 (tanggal bayar pemasukan barang), sehingga secara keseluruhantidak menggambarkan sebuah pembukuan yang valid dengan demikian pembukuan tersebuttidak dapat menjadi bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran nilai transaksi,Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesi Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yangditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan PenyajianLaporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangandisusun atas dasar akrual.

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui padasaat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalamcatatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidakhanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi jugakewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan

Pada pasal tersebut hanya menyebutkan "PerseroanTerbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan".bahwa katakata "yang dimaksud dengan standard akuntansi keuangan"adalah standar yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi Indonesia" adalahhanya terdapat pada lembar penjelasan saja, namun tidak tersebut pada Pasal66.bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah StandardAkuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH

Dan CASH BASIS adalahdiperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan padaformal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.

keuangan yang ditetapbkan oleh OrganisasiAkuntansi Profesi Indonesia;bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untukmencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual.

Maka jika dikaitkan pembelian harus sesuai dengan tanggaltransaksi Sales Contract atau Invoice, tentunya hal ini tidak tepat jika yangdigunakan adalah pola cash basis;Bahwa pada surat tanggapan butir 4 dinyatakan Invoice diterbitkan pada tanggal21 Februari 2012 dan dibayar pada tanggal 20 Maret 2012, tetapi karena Buku BesarHutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada bulan Maret2012, hal tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehinggainformasi tersebut diragukan

Hal ini dibenarkan dalam polapenerapan pencatatan pembukuan cash basis;Bahwa pada surat tanggapan butir 5 dinyatakan Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas memiliki Kewajiban untuk menyelenggarakanpencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi kKeuangan yangditetapkan oleh organisasi akuntansi profesi Indonesia;bahwa butir 6 dinyatakan Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan:Kerangka

;bahwa berikut penjelasan Pemohon Banding:bahwa penjelasan yang disampaikan pada surat tanggapan atas bukti importasi olehTerbanding adalah pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistemyang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan standar akuntansi Indonesia.Pada pasal tersebut hanya menyebutkan Perseroan Terbatas memiliki kewajibanuntuk menyelenggarakan pencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standarakuntansi keuangan, sedangkan katakata yang dimaksud dengan standarakuntansi

Dan cash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapbkan dalampencatatan pembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.

Surat-surat: 1) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letkol laut (S) Luky Soebiantoro.2) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Kasal nomor: ST/924/2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Mutasi.3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Serah terima Jabatan Kepala Akuntansi (Ka.Akun) Lantamal XI.4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/13/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang menempati jabatan sebagai

kepada Kepala Akuntansi (Ka.

tembusan kepadaKepala Akuntansi (Ka.

l Merauke dengan tembusan kepadaKepala Akuntansi (Ka.

Merauke dengan tembusan kepadaKepala Akuntansi (Ka.

tanggal 11 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 11 Januari 2008 ;3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Dirkeu & Tl nomor 17/MEMO/KA tanggal 11Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Direkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 11 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada

tanggal 17 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008 ;3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Dirkeu & Tl nomor 31A/MEMO/KA tanggal 17Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT JI ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada

No. 812 K/Pid.Sus/2013akan ditandatangani oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi.

asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008 ;3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Dirkeu & Tl nomor 31A/MEMO/KA tanggal 17Januari 2008 perihal analisis perpanjangan KPD dari PT Jl ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & Tl kepadaKadiv Keuangan & Akuntansi tanggal 17 Januari 2008 ;1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan &Akuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008 ;