Ditemukan 65798 data
27 — 0
370 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
367 — 65
12Pangkalan tapang Rt 001 Rw 001 Desa Manjau Kecamatan Matan HilirUtara Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi FAIZAL Bin WAHIDINbeserta Tim mendatangi rumah terdakwa dan kemudian terdakwa dibawaHalaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUSLH/2017/PT KALBARke kantor Polda Kalimantan Barat untuk mempertanggungjawabkanperbuatannya.Perbuatan terdakwa UCOK MAULANA bin MAULANA (alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
bin MAULANA (alm) Padahari selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 10.30 WIB atau setidaktidaknya masih di bulan Desember 2016 bertempat di Pal 12 Pangkalantapang Rt 001/001 Desa Manjau Kecamatan Matan Hilir Utara KabupatenKetapang Kalimantan Barat atau setidaktidaknya masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, pemegang IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah menampung,memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batu bara
operasiproduksi dalam mengolah batu di lokasi yang terletak di Pal 12Pangkalan tapang Rt 001 Rw 001 Desa Manjau Kecamatan MatanHilir Utara Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi FAIZAL BinWAHIDIN beserta Tim mendatangi rumah terdakwa dan kemudianterdakwa dibawa ke kantor Polda Kalimantan Barat untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Perbuatan terdakwa UCOK MAULANA bin MAULANA (alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
EUH.2/05/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dari JaksaPenuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang telah menuntut terdakwasebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa UCOK MAULANA bin MAULANA (alm) bersalahmelakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau tidak memiliki ijin daripejabat yang berwenang* sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkanputusannya nomor 151/Pid.SusLH/2017/PN Ktp, tanggal 15 Agustus 2017yang amarnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa UCOK MAULANA bin MAULANA (alm) tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahanmineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau tidakmemiliki
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTERTEK UTAMA SERVICE denganalamat Jalan Raya Bogor Km 28, Jakarta Timur 13710 Indonesia, tertanggal 15April 2013 dengan Nomor Surat: 131232, dengan hasil penelitian positif terdapatkandungan emas, sehingga Terdakwa Natal Bawoel dan Terdakwa II AserSumombo beserta Terdakwa IIl Charly Rivo Katuuk dilakukan proses lebihlanjut;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 161 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo.
Charly Rivo Katuuk telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamelakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan Mineral dan BatuBara berupa Ampas Tambang Emas yang bukan dari Pemegang IUP (IzinUsaha Pertambangan), IUPK (lIzin Usaha Pertambangan Khusus),sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 161 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2.
131 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kideco JayaAgung;Sangat jelas keterangan saksi tersebut, bahwa kegiatan yang dilakukanTerdakwa di areal tambang batu bara, keterangan saksi tersebut telahdirancang agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan merintangi/menghalangi jalan tambang, sangat jelas di persidangan bahwa semuayang dirancang tidak benar alias tidak terbukti;Bahwa permasalahan kedua (2), yaitu dari pemegang IUP dan IUPK,apakah telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan ganti rugidengan pemilik hak atas tanah.
Pada pokoknya tidak menghalangi operasionaltambang batu bara telah jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini, telah memihak kepada PT.
119 — 64
57 — 25
29 — 5
jalanyang dibawa terdakwa sewaktu ditangkap;Bahwa saksi sebelum sidang pernah lihat barang bukti truk beserta muatannyadi Kantor Polisi;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;Menimbang bahwa dipersidangan juga didengar keterangan saksi AHLI yaitu SaksiSINUNG SUGENG ARIANTO,ST,MT Bin SABARI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa peraturan yang menyangkut mengenai pengangkutan tanah pospatadalah UU No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
90 — 27
76 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
486 — 42
Kalibaru BaratNo. 15 Tanjungmas Semarang, Kota Semarang, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang berhak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebuttesebut, pemegang IUP operasi produksi, atau IUP Koperasi Produksi yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegangIUP, IUPK, dan ijin sebagaimana di maksud pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal43 ayat
168 — 84
BARA ENERGI UTAMA; melawan-BUPATI KUTAI KARTANEGARA;-PT. GLOBALINDO INTI ENERGI (T. II Intervensi);
PUTUSANNomor : 02/G/2011/PTUNSMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut sengketa antara :PT.ENERGI BARA UTAMA, diwakili oleh RADEN Haji BAMBANG WASESO,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Direktur PT.ENERGIBARA UTAMA, berdasarkan Akta Notaris Bambang Sudarsono,SH diTenggarong, Nomor : 221, tanggal 31
Januari 2000, tentang PerseroanTerbatas Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta NotarisBambang Sudarsono, SH di Tenggarong, Nomor : 120, tanggal 30Desember 2000, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta NotarisBambang Sudarsono,SH di Tenggarong, Nomor : 61, tanggal 12 Maret2008, tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamPT.Energi Bara Utama, sebagaimana diubah dengan Akta NotarisRUDDYANTO TANTRY,SH di Samarinda
Nomor : 36 tanggal 14Desember 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.ENERGI BARA UTAMA, beralamat di Jalan DeltaNomor : 17 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasakhusus tanggal 17 Desember 2010; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama 1DR.MASDARI TASMIN, SH., MHDr.S.F.MARBUN,SH.
danDondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur, kode Wilayah KW.KTN.2010 2018 OP, seluas 3.395 Ha (tiga ributiga ratus sembilan puluh lima hektar, atas nama PT.Globalindo Inti Energi besertalampirannya;1.2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda pada 13 Januari 2011, karena Penggugat baru mengetahui secara resmi SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut setelah Tergugat menjawab surat kamiKuasa Hukum PT.Energi Bara
78 — 66
RI No. 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan cara dan keadaansebagai berikut:Berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekira pukul 19.00WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.06 DesaBaru Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan menggunakan jasa ojek menujuToko Emas Batang Hari yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Kel. AurGading Kec. Sarolangun Kab.
186 — 49
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; 4. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 4 Mei 2017; 5. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Namun faktanya, TERMOHONKEBERATAN justru mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaiansengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yangberalamat di Jalan Jenderal Besar Soedirman No. 10 Indrapura,Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa dalampemeriksaan perkara ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah bertindak diluarbatas kewenangannya
Ketidakhadiran PEMOHON KEBERATANdalam setiap panggilan yang disampaikan oleh Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utaradisebabkan karena kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam menyampaikanpemberitahuan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN.Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara Sumatera Utara telah 2 (dua) kali mengirimkan surat panggilankepada PEMOHON KEBERATAN, yaitu sebagai berikut
Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalammengeluarkan putusan tersebut bertindak seolaholah sebagai MajelisHakim pada Pengadilan Negeri.
bahwa BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSKBB/IV2017 tanggal 4 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketaHalaman 35 dari 38 Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.SusBPSK/2017/PN Mrtersebut, sehingga
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;4. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSKBB/IV2017 tanggal 4 Mei2017;5. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;6.
203 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
BARA MEGA QUANTUM (BMQ) VS GUBERNUR BENGKULU;
PUTUSANNomor 57 PK/FP/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT BARA MEGA QUANTUM (BMQ), yang diwakili olehDinmar, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Yasrizal, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaM&N Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari PemohonPeninjauan Kembali (PK) PT Bara Mega Quantum (PT BMQ) secarakeseluruhan;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUNBengkulu) Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.BKL, tertanggal 27 Januari 2021;3.
Mega Quantumdan juga terdapat 2 (dua) versi yang berbeda atas Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Nomor 339 Tahun 2010, tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Mega Quantum makaPemohon in casu PT Bara Mega Quantum versi Direktur Dilmar harus terlebihHalaman 3 dari 6 halaman.
Putusan Nomor 57 PK/FP/TUN/2021dahulu membuktikan mengenai /egal standing kepengurusan PT Bara MegaQuantum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(BHT) sebelum mengajukan sengketa permohonan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu.
terhadap permohonan Pemohon in casu PT Bara Mega Quantumyang diwakili oleh Dilmar patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa karena pada hakikatnya substansi sengketa a quo tentangpermasalahan kepengurusan dan perizinan ganda pada PT Bara MegaQuantum yang harus diselesaikan terlebin dahulu di pengadilanlingkungan peradilan umum yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SUMBER BARA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
85 — 29
Terdakwa dalam melakukanpertambangan terserbut tidak memiliki IUP, IPR atau IUPKsebagaimana syarat yang diperlukan untuk melakukan penambangantersebut. hal ini juga terhadap Negara dirugikan yaitu PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) menyangkut Iyuran Tetap danIyuran Royalti Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai bunyi pasal 158 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidanaMenimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut
batu bara dan pertambanganmineral (pertambangan emas) harus memiliki izin dari pihak yangberwenang ;Bahwa pertambangan mineral terdiri dari 4 golongan yaitumineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan13pertambangan batuan sedangkan emas termasuk kedalam kategoriMineral Logam ; Bahwa di daerah Kab.Dharmasraya untuk pertambangan emas belumada yang keluar izin dari pihak yang berwenang karena dariKementrian ESDM belum mengeluarkan wilayah' pertambangan (WP)untuk seluruh wilayah indonesia
yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah pertambanganrakyat ; bahwa izin yang harus dilengkapi oleh penambang batu = manganadalah IPR (izin pertambangan rakyat), IPR dikeluarkan setelahada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), WPR ditetapkan setelahada Wilayah Pertambangan (WP) dari Kementrian ESDM; bahwa sesuai dengan keahlian saksi bahwa perbuatan terdakwamelakukan penambangan emas tanpa izin adalah salah danmelanggar hukum sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batu Bara
untuk biaya operasional mesin, 42,5 % untukpemilik mesin dan 42,5 % untuk para pekerja, disini jelas terlihatadanya kerjasama antara terdakwa dan para pekerja yaitu) SUPARMAN,SISWANTO, HARTONO, RATNO, GUSMAN BERI RUDIANTO dan KAMARI (perkaraterpisah), dengan demikian unsur ini juga sudah terbukti ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah jugaterpenuhi secara sah dan meyakinkan.19Menimbang, bahwa seluruh unsur unsur dari Pasal 158 UU No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan.Yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terusterang perbuatannya Terdakwa masih muda Terdakwa menyesali perbuatannya.Mengingat Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke leKUHP, serta pasal pasal lainnya dalam Perundang undangan yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA BARA INDONESIA;
., kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1215/HUK, tanggal 27 September 2018dan Parno, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1216/HUK,tanggal 27 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRIMA BARA INDONESIA, tempat kedudukan diBanjarbaru Kalimantan Selatan yang diwakili oleh SuwantoSutono
, jabatan Direktur Utama PT Prima Bara Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.
229 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap