Ditemukan 1161 data
Terbanding/Terdakwa : RUDI SANTOSO bin alm HASAN
43 — 36
Selain itu mengingat bahwa hukuman pidana penjarayang diterima oleh Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriKraksaan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN.Krs tanggal 07 September 2021 yaknihukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga menurut kamipertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang menjatuhkan pidanaterhadap tersebut adalah belum memenuhi rasa keadilan dan belum sesualdengan tujuan dari pemidanaan karena tidak akan memberikan efek jera(Deterrent Effect) bagi Terdakwa.Oleh karena
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHANA JOSEPHINA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RACHMAT EKA SEJARI. SH
57 — 38
Dalam upayamelakukan pemberantasan terhadap pengedaran narkotika, Indonesia menggunakansarana penghukuman pidana, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU35 Tahun 2009 Tertang Narkotika pada dasarnya akan mendapatkan hukumansetimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan salah satu tujuanpemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut kepada calon pengguna narkobaagar tidak melanggar hukum (deterrent effect).Bahwa disamping uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikantersebut di atas
Tujuan hukumpidana dibuat dengan perimbangan yang serasi.Bahwa dengan melihat beratnya hukuman yang dijatunhkan terhadap diriTerdakwa maka Penasehat hukum menilai bahwa vonis yang dijatuhkan oleh MajelisHakim terhadap diri Terdakwa tidak sejalan dengan hakikat tujuan pidanasebagaimana pendapat hukum Wirjono Pradjodikoro, dalam AsasAsas HukumPidana di Indonesia, bahwa tujuan hukum pidana adalah memberikan rasa takutkepada calon pelanggar hukum melanggar hukum (deterrent effect) dan Untukmendidik atau
50 — 17
mengabaikan ketentuan dan aturanaturanhukum yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Yonzipur 16/DAyang sejatinya dalam kondisi sesulit apapun Terdakwa harus tundukpada aturan hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sehinggauntuk melindungi kepentingan militer dan untuk menegakkan aturandisiplin keprajuritan di SatuanYonzipur 16/DA perlu diberikan hukumanyang tegas dan tepat kepada Terdakwa sehingga diharapkan dapatmemberikan efek jera dan sebagai upaya tindakanpreventifsertapencegahan (deterrent
digunakan untuk membelikebun sawit di daerah Aceh Singkil.Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak danakibat14rgument yang ditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya di Yonzipur16/DA, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaantersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teoriretribution (revenge), melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent
27 — 11
Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harusdihukum namun haruslah dicermati lamanya pidana penjara yang akan dijalani agar tidak sematamata sebagai wujud pembalasandendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif dan edukatif,kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga mempunyai dampak menjerakan (special deterrent
effect),di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyaipotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect), atau dengan kata lain dengan dijatuhi pidana penjara diharapkanmenjadikan Terdakwa benarbenar sadar dan insyaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akandatang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;Menimbang, bahwa Terdakwa
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.Bahwa Yudex Facti tidak mempertimbangkan faktafakta hukum dimanaperbuatan Terdakwa adalah termasuk kualifikasi kejahatan yang serius dan saatini sedang diperangi untuk diberantas oleh Pemerintah Negara RepubikIndonesia dan dunia Internasional dimana dampak dari kejahatan tersebut akansangat berpengaruh terhadap masa depan generasi suatu bangsa, sehinggaYudex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusanYudex Facti tidak membuat efek jera (deterrent
98 — 36
dan cenderung mengabaikan ketentuan dan aturanaturan hukumyang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Kodim 0101/BS yangsejatinya dalam kondisi sesulit aoapun Terdakwa harus tunduk pada hukumdan memegang teguh disiplin keprajuritan, sehingga untuk melindungikepentingan Militer dan untuk menegakkan aturan disiplin Keprajuritan diKesatuan Kodim 0101/BS perlu diberikan hukuman yang tegas dan tepatkepada Terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai upayapreventifuntuk pencegahan (deterrent
Tengah.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Kesatuan Kodim 0101/BS, makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge), melainkan sebagaiMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent
Agus Ashar
Terdakwa:
Hajja Kartini Alias Mama Tri
19 — 10
perkara ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedaruntuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaatyaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent
7 — 5
., sseenneneeessessnee nessa nnennomonsnmnetannamERRRRRAtel Deterrent, $5.71, erences asteesncennnrsnninnannmnnniieenmaamennnniinanninieSith NUCr Fata See, S.A seer neice meneame narsnnneman nena nanniesIRSA TOT, 3.00 mesenteric eTPRS.
56 — 16
mengabaikan ketentuan dan aturanaturan hukumyang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Kudam IskandarMuda yang sejatinya dalam kondisi sesulit apapun Terdakwa harus tundukpada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, sehingga untukmelindungi kepentingan Militer dan untuk menegakkan aturan disiplinKeprajuritan di Kesatuan Kudam Iskandar Muda perlu diberikan hukumanyang tegas dan tepat kepada Terdakwa sehingga dapat memberikan efekjera dan sebagai upaya preventif untuk pencegahan (deterrent
melaksanakanMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14kegiatan seharihari.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Kesatuan Kudam Iskandar Muda,maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukanTerdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlahmerupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge), melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Horas Insani;sehingga Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya danputusan Judex Facti tidak membuat efek jera (deterrent effect) ternadap pelakutindak pidana serta tidak mempunyai dampak psikologis terhadap masyarakat ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :Hal. 6 dari 8 hal. Put.
26 — 11
Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harusdihukum namun haruslah dicermati lamanya pidana penjara yang akan dijalani agar tidak sematamata sebagai wujud pembalasandendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif dan edukatif,kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga mempunyai dampak menjerakan (special deterrent
effect),di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyaipotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect), atau dengan kata lain dengan dijatuhi pidana penjara diharapkanmenjadikan Terdakwa benarbenar sadar dan insyaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akandatang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;Menimbang, bahwa Terdakwa
ANDIK PUJA LAKSANA,SH.MH
Terdakwa:
Asrul Alias Kenyo Bin Mustamin R.
126 — 34
maka penahanan tersebut harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent
59 — 18
digerakkan untuk melaksanakansuatu tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer SelainPerang (OMSP) sehingga akan menghambat kelancaran dalam pencapaianpelaksanaan tugas pokok Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, oleh karena ituuntuk melindungi kepentingan Militer dan untuk menegakkan aturan disiplinkeprajuritan di Kesatuan Yonif Raider 112/DJ maka kepada Terdakwa harusdiberikan hukuman yang tegas dan tepat dengan tujuan untuk memberikanefek jera dan sebagai upaya preventif atau pencegahan (deterrent
yang berwenang adalahkarenabanyak memiliki hutang.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkan bagi Kesatuan TNI AD khususnya Yonif Raider 112/DJ, makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge) melainkan sebagaiusaha untuk memberikan penjeraan (deterrent
167 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2636 K/Pid.Sus/2018baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent effect), mengingat tindak pidana korupsitidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggarhakhak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat serta merupakan kejahatanluar biasa yang berakibat menghambat pembangunan sehingga tujuannasional untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai akibat perbuatankorupsi tersebut, sehingga pidana kurungan
105 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
kaidahkaidah hukum pembuktian; lagi pula keberatandan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang bahwa namun demikian putusan judex facti perludiperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda, karenapidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan judex facti selama1 (satu) bulan belum memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwabaik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent
IPTU Syahril
Terdakwa:
RUSLAN Bin SUPU
58 — 4
, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedaruntuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaatyaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent
57 — 21
bahwa penjatuhan pidanapercobaan yang dijatuhkan oleh Hakim pertama sudah tepat didasarkan padapertimbangan halhal meringankan atas diri para terdakwa serta dikaitkan dengan latarbelakang dilakukannya perbuatan oleh para terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tinggi merasa perlu menambahkanpertimbangan berkaitan dengan hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dianut saat iniyaitu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan melainkan adalahbertujuan antara lain sebagai efek penjeraan (deterrent
Terbanding/Terdakwa : YOSEPH RETTOB
88 — 38
tingkat banding sehingga putusan PengadilanNegeri Biak dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada TerdakwaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura perlu menambahkan pertimbangantentang pemidanaan kepada Terdakwa dengan tinjauan secara sosiologisdinyatakan bahwa pidana yang dijatunkan diharapkan dapat memenuhi rasakeadilan masyarakat, tanoa menghilangkan esensi tujuan hukum pidanasebagai sarana untuk menakuti nakuti masyarakat yang berpotensimelakukan perbuatan tersebut (general deterrent
efek), disamping membuatjera Terdakwa (special deterrent efek), karena secara filosofis pada dasarnyatujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence) yaituuntuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menujukesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yangmelihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, atau kondisi yangingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana tersebut, oleh karena itu MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa
78 — 21
diperkuat dengan adanya barang bukti,dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa selainmeresahkan masyarakat, juga tidak mendukung programpemerintah dalam menertiobkan perizinan pelayaran dalammelakukan pengoperasian kapal penangkap ikansebagaimana yang diatur dalam UndangUndangPerikanan;Bahwa menurut hemat kami, putusan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tersebut jugasangat tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat,azas kepatutan, serta tidak menimbulkan efek penjeraan(deterrent
Agus Ashar
Terdakwa:
Hajja Kartini Alias Mama Tri
19 — 8
ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhnkan Hakim bukanlah sekedaruntuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaatyaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent